Selamat sore Semetonkeu!👋🏻

Pada hari Senin, 19 Agustus 2024, bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB, telah dilaksanakan kegiatan penyampaian hasil RCE Forum Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan arahan terkait beberapa isu strategis.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bidang/Bagian serta Kepala KPPN terkait isu-isu strategis yang terdapat pada lingkup bidang/bagian/KPPN. Beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan antara lain terkait penyaluran DAK Fisik, Pengelolaan BLUD, Penyelenggaraan FGD yang melibatkan stakeholder/mitra instansi dan penguatan integritas di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Ibu Ratih berpesan untuk setiap pegawai agar selalu melakukan upaya perbaikan dan tidak mentolerir setiap kesalahan. Dari kesalahan yang dilakukan agar dilakukan manajemen perubahan sehingga tidak terulang di waktu yang akan datang.

Sumber Dokumentasi: Tim Media Kanwil DJPb Provinsi NTB

Penerimaan Negara

Secara Umum

Realisasi Pendapatan Negara Wilayah Nusa Tenggara Barat, sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp5.494,36 miliar (56,31% target), mampu tumbuh sebesar 108,34% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Pada lingkup Provinsi NTB, penerimaan Perpajakan menyumbang 91% dari total penerimaan negara (sebesar Rp4.999,57 miliar), sedangkan PNBP menyumbang 9% dari total Penerimaan Negara (sebesar Rp494,79 miliar).

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sampai 31 Juli 2024 di Provinsi NTB berhasil dikumpulkan sebesar Rp2.372,52 miliar atau 54,56% dari target sebesar Rp4.348,23 miliar (tumbuh sebesar 33,41%). Berdasarkan nominal capaian penerimaan per jenis pajak 2024 pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, penerimaan didominasi oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.558,37 M dan PPN dan PPnBM sebesar Rp591,4 M.

Proporsi PPh yang besar, membuat pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan positif didukung oleh peningkatan hampir di semua jenis pajak penghasilan dan sektor yang berkaitan. PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan peningkatan restitusi pada sektor Konstruksi, dan Perdagangan. Sementara sektor lain mengalami pertumbuhan positif.

Pada periode Januari s.d. Juli 2024, 3 sektor usaha dengan kontribusi pajak terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Sektor Administrasi Pemerintah dengan peranan 28,28%, disusul dengan sektor Pertambangan sebesar 19,31%, dan sektor Perdagangan sebesar 12,83%. Pertumbuhan tertinggi sektor usaha dominan dialami oleh sektor Pertambangan sebesar 177,98% disebabkan adanya pembayaran PBB Pertambangan. Disusul oleh sektor Real Estat dengan pertumbuhan sebesar 128% yang terjadi karena terdapat pembayaran royalti PPh Pasal 26 di bulan Januari atas penyelenggaraan event motogp 2023.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Target penerimaan kepabeanan dan cukai pada regional Provinsi NTB sebesar Rp4,91 triliun, meningkat 50,47% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi penerimaan pabean dan cukai mencapai Rp2,62 triliun atau 53,28% dari target. Realisasi ini tumbuh 532,85% (y-o-y).

Realisasi penerimaan Bea Masuk s.d. Juli 2024 sebesar Rp64,31 miliar rupiah, atau 48,27% dari target sebesar Rp133,24 miliar. Realisasi tersebut tumbuh Rp6,07 M (↑10,41%) YoY dikarenakan adanya penerimaan Bea Masuk yang berasal dari importasi tidak rutin berupa Gula Mentah (Raw Sugar) oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera dan importasi dalam rangka pembangunan smelter.

Realisasi penerimaan Bea Keluar s.d. Juli 2024 sebesar Rp2,54 triliun atau 53,38% dari target sebesar Rp4,76 triliun. Realisasi penerimaan BK s.d. Juli 2024 tumbuh Rp2,2 T (↑642,67%) YoY, didorong meningkatnya kegiatan ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan relaksasi ekspor konsentrat dengan terbtinya Surat Persetujuan Ekspor (SPE) 2024 sejak bulan Juli 2024 dengan tarif 7,5%.

Realisasi penerimaan Cukai s.d. Juli 2024 sebesar Rp14,05 miliar, atau 59,65% dari target sebesar Rp23,54 miliar. Realisasi Cukai s.d. Juli 2024 tumbuh Rp0,57 M (↑4,26%) YoY, didorong adanya penerimaan cukai berupa sanksi administrasi cukai serta tumbuhnya produksi BKC berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Tembakau Iris (TIS).

Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Negara dan PNBP DJKN

Realisasi PNBP atas hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp 7,79 M (51,03% dari target tahunan 15,28 M), PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN menandakan kemampuan aset untuk menghasilkan. Sedangkan, PNBP yang bersumber dari biaya administrasi pengurusan Piutang Negara secara bertahap diharapkan akan menurun, yang berarti bahwa kesadaran dan kemampuan Masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada negara telah meningkat.

Sampai dengan bulan Juli 2024, KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan pengurusan piutang negara hingga mengurangi outstanding tidak tertagih sebesar Rp427,55 Juta (81,44% dari target tahunan). Sampai dengan Juli 2024, KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan Lelang yang menghasilkan PNBP Bea Lelang sebesar Rp1,87 M (37,40% dari target tahunan) dan Pokok Lelang mencapai Rp69,48 M (37,15% dari target tahunan).

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Di sisi sektor PNBP secara keseluruhan, Penerimaan PNBP mampu tumbuh sebesar 13,11% (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh pertumbuhan penerimaan dari BLU, dengan pertumbuhan sebesar 20,03% (y-o-y). Penerimaan dari Pendapatan BLU yaitu sebesar Rp206,08 miliar, sedangkan penerimaan dari PNBP Lainnya yaitu sebesar Rp288,71 miliar. BLU Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi NTB berkinerja dengan baik. Total pendapatan jasa pelayanan pendidikan dari perguruan tinggi berstatus BLU di NTB (Poltekkes Mataram, UIN Mataram, Unram) mencapai Rp177,46 miliar. Sedangkan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dari rumah sakit berstatus BLU (Rumah Sakit Bhayangkara Mataram) mencapai Rp23,3 miliar.

Pendapatan PNBP dari wisata alam yang dikumpulkan Balai Konservasi SDA NTB Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Balai Taman Nasional Tambora sebesar Rp11,5 miliar.

Belanja Negara

Sisi belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 5,72% (y-o-y) yang didukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 6,64% (y-o-y) dan TKD sebesar 5,25%. Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp4.960,65 miliar. Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp2.042,48 miliar (50,64% dari pagu) dan Belanja Pegawai sebesar Rp2.169,33 miliar (66,41% dari pagu). Belanja Modal turut memberi andil pada Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga tersebut, yaitu sebesar Rp737,69 miliar (44,49% dari pagu). Terakhir, Belanja Bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp11,16 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar.

Belanja Modal yang dilakukan oleh satker K/L pada bulan ini mengalami kontraksi sebesar 39,30% (y-o-y). Hal ini disebabkan beberapa pekerjaan dengan dana besar mundur ke semester II disebabkan perubahan musim hujan, juknis terlambat diterbitkan, menunggu kepastian realisasi target (pada satker PNBP), dan terdapat hasil lelang yang lebih kecil dari pagu.

Pada sisi TKD, sebagai imbas dari terlambatnya penerbitan juknis, penyaluran DAK Fisik kembali mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 2,32% (y-o-y) pada bulan ini.

Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima K/L dengan kinerja realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Badan Pengawasan Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian.

Selamat sore semetonkeu!👋🏻

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kanwil DJPb Provinsi NTB bersama dengan rekan-rekan media/pers di Provinsi NTB bekerjasama dalam menyebarluaskan pemberitaan terkait realisasi kinerja APBN Provinsi NTB sampai dengan 31 Juli 2024.

Diharapkan dengan adanya pemberitaan tersebut, dapat mempercepat perluasan informasi kepada masyarakat dalam rangka mengawal APBN di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yuk simak beberapa pemberitaan terkait realisasi APBN di Provinsi Nusa Tenggara Barat!

#DJPbNTBCerdas
#IntressHAnDAL
#APBNKiTa

Halo Semetonkeu!👋🏻

Kemenkeu Satu Nusa Tenggara Barat berpartisipasi dalam event Lombok Sharia Festival (LSF) Tahun 2024. Event tersebut berlangsung selama 2 hari pada 3 s.d 4 Agustus 2024 di Lombok Epicentrum Mall.

Yuk intip keseruannya pada link https://www.instagram.com/djpbntb/reel/C-cfjdVuxzl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Halo SemetonKeu!
Apakah SemetonKeu sempat merasa takut melanjutkan pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 karena mengira nomor Whatsapp yang melakukan konfirmasi adalah penipuan mengatasnamakan KPK?

Jangan khawatir, semua nomor yang melakukan konfirmasi dalam konten ini adalah resmi milik KPK. Data SemetonKeu sebagai responden juga aman karena dilindungi oleh Undang-Undang.

Supaya lebih yakin lagi menjadi pahlawan integritas, swipe kiri dulu yuk untuk tahu informasinya!

Halo, SementonKeu!✨

Dalam rangka Monev Pengelolaan PNBP, Kanwil DJPb Provinsi NTB melakukan kunjungan ke Politeknik Pariwisata Lombok sebagai salah satu satker pagu besar dan pengelola PNBP tidak terpusat di NTB. Kunjungan ini dilaksanakan untuk mengetahui kendala/permasalahan pengelolaan PNBP di lapangan, potensi pendapatan PNBP pada satker, serta gambaran kualitas pengelolaan PNBP terkait dengan administrasi pengajuan MP PNBP dari satker ke Kanwil DJPb Provinsi NTB. Hasil monev akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Monev PNBP.

Poltekpar Lombok adalah satker PNBP yang memberikan layanan di bidang pendidikan yang terdiri dari layanan perkuliahan bagi mahasiwa dan layanan teaching industry perhotelan yang dikelola langsung oleh mahasiswa. Hotel dengan nama de Balen Soultan Hotel tersebut beroperasi sejak tahun 2022 dimana tarif kamar hotel sudah menjadi PNBP fungsional.

Dari monev yang sudah dilakukan, terdapat beberapa potensi penerimaan PNBP fungsional yang meliputi swimming pool dan meeting room. Selain itu, terdapat beberapa risiko yang termitigasi terkait operasional hotel yang tidak dapat berjalan ketika mahasiswa sedang menjalani libur semester sehingga hotel kehilangan potensi penerimaan PNBP. Selain permasalahan operasional, terdapat juga permasalahan terkait pemasaran hotel yang dirasa masih kurang masif dan konsisten.

Saat ini, Poltekpar Lombok dengan komitmen penuh masih berupaya mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Diharapkan seiring berjalannya waktu, pengelolaan hotel bisa menjadi lebih optimal sehingga penerimaan PNBP Poltekpar Lombok akan didominasi dari pendapatan perhotelan.

Sumber Dokumentasi: Muhammad Lutfi Aziz, Kanwil DJPb Prov. NTB

KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian kredit/ pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi. Pembiayaan tersebut dapat dinikmati oleh debitur individu, badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Program KUR terdiri dari beberapa jenis antara lain : KUR Mikro, KUR Kecil, KUR PMI dan  KUR Khusus. Sedangkan program Ultra Mikro yang merupakan  pembiayaan yang bersumber dari APBN atau bersama dengan pemerintah daerah dan/ atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro. Program ini dilaksanakan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku koordinator dana yang melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Program UMi memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan, dengan maksimal  pinjaman Rp10 juta per orang.

Realisasi per Skema

Sampai dengan bulan Juli 2024, kredit program telah menyentuh sebanyak 81.208 debitur pada Provinsi NTB. Rincian penerima kredit program KUR antara lain 5.534 debitur skema Kecil dengan total kredit Rp1.197,3 miliar, 51.753 debitur skema Mikro dengan total kredit Rp2.063,15 miliar, 7.213 debitur skema Super Mikro dengan total kredit Rp65,01 miliar, dan 2 debitur skema KUR PMI dengan total kredit Rp60 juta. Sedangkan untuk skema UMi debitur tercatat sebanyak 16.706 debitur dengan total kredit Rp86,12 miliar.

Realisasi per Sektor Ekonomi

Kredit Program mendukung perekonomian masyarakat dan menyentuh hampir seluruh lapangan usaha. Sebanyak 43.251 debitur bergerak pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan telah menerima total kredit sebesar Rp1.688,2 miliar. Kemudian, sebanyak 28.897 debitur pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan telah menerima total kredit sebesar Rp1.149,3 miliar. Rincian debitur kredit program per lapangan usaha lain sebagai berikut: sektor Industri Pengolahan dengan 3.166 debitur dan total kredit sebesar Rp188,3 miliar, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan, dan Perorangan Lainnya dengan 3.595 debitur dan total kredit sebesar Rp173,15 miliar, sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial dengan 34 debitur dan total kredit sebesar Rp4,9 miliar, sektor Pendidikan dengan 19 debitur dan total kredit sebesar Rp1,4 miliar, sektor Konstruksi dengan 12 debitur dan total kredit sebesar Rp1,3 miliar, sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum dengan 638 debitur dan total kredit sebesar Rp85,7 miliar, sektor Perikanan dengan 991 debitur dan total kredit sebesar Rp49,4 miliar, sektor Pertambangan dan Penggalian dengan 4 debitur dan total kredit sebesar Rp572 juta, sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan dengan 154 debitur dan total kredit sebesar Rp16,6 miliar, dan sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan 440 debitur dan total kredit sebesar Rp52,8 miliar.

Realisasi secara Spasial

Klasterisasi debitur kredit program secara spasial pada Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan hasil sebagai berikut: Kabupaten Bima dengan 9.718 debitur, Kabupaten Dompu dengan 5.551 debitur, Kabupaten Lombok Barat dengan 9.888 debitur, Kabupaten Lombok Tengah dengan 15.206 debitur, Kabupaten Lombok Timur dengan 15.509 debitur, Kabupaten Lombok Utara dengan 2.753 debitur, Kabupaten Sumbawa dengan 12.609 debitur, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 2.753 debitur, Kota Bima dengan 772 debitur, dan Kota Mataram dengan 6.677 debitur.

Realisasi per Penyalur

Penyaluran kredit program dilakukan melalui Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Untuk Penyaluran KUR, dilakukan melalui Bank Pemerintah Umum, Bank Umum Swasta, dan Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan untuk Penyaluran UMi, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank, antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

Pada Provinsi NTB, penyaluran mayoritas dilakukan oleh BRI dengan total penyaluran kredit sebesar Rp1.959,9 miliar. Pada posisi kedua dengan jumlah penyaluran kredit terbesar yaitu Bank Mandiri dengan total penyaluran kredit sebesar Rp614,5 miliar.

Halo, Semetonkeu

Salah satu budaya yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan adalah budaya sadar risiko. Budaya sadar risiko merupakan suatu pola perilaku semua pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi yang mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Organisasi yang telah menerapkan budaya sadar risiko akan lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian sasaran organisasi. Di lingkungan Kementerian Keuangan, penerapan budaya sadar risiko terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja organisasi.

Yuk, simak penerapan budaya sadar risiko di lingkungan Kementerian Keuangan pada slide di bawah!