Kamis 2 Juni 2022, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Hadiyanto datang di kota Mataram dalam kegiatan kunjungan kerja pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesempatan yang langka ini, begitu membahagiakan di segenap insan perbendaharaan lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan bertatap muka langsung dengan orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan ditemani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bapak Didyk Choiroel, Direktur Pelaksanaan Anggaran Bapak Tri Budhianto, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Bapak Suharno dan Bapak Yuni Wibawa.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sudarmanto melaporkan kepada Dirjen Perbendaharaan mengenai profil terkini Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perkembangan realisasi fiskal di wilayah Nusa Tenggara Barat sampai dengan bulan Mei 2022, inovasi dan prestasi yang diraih oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta perkembangan implementasi Regional Chief Economist (RCE) di wilayah Provinsi NTB.
Bapak Hadiyanto, Pak Dirjen merasa begitu senang dapat berkunjung di NTB, Beliau menyampaikan berkunjung ke Bumigora NTB ini merupakan kesempatan langka.
"terima kasih sambutan yang luar biasa, yang sangat hangat dan yel-yel yang semakin menumbuhkan keyakinan saya pada insan-insan perbendaharan di NTB, menjiwai jiwa corsa perbendaharaan" tuturnya.
Pak Dirjen mengapresiasi capaian prestasi kanwil DJPb NTB menjadi contoh penting unit lain, terutama capaian realisasi DIPA yang melampaui nasional dan juga pertumbuhan ekonomi yang melampaui nasional dan kinerja lainnya dibandingkan dengan daerah lain patut untuk disyukuri. Tetapi dibalik itu, pesan beliau "Kita tidak menjadi cepat berpuas diri karena prestasi itu, namun lebih memotivasi bahwa kinerja yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik, yang dirasakan oleh masyarakat banyak, prestasi itu harus tercermin dalam nilai tambah kemanfaatan bagi stakeholder, cukup impact-full terhadap kualitas tata kelola, pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan kepada masyarakat"
"Good is not enough, but bettter is expecting" pesannya
Kemudian disampaikan juga mengenai kinerja APBN dimana saldo kas cenderung terus bertambah, menjadi tantangan yang terus terjadi setiap tahun pelaksanaan anggaran yang dikarenakan pendapatan negara meningkat melampaui proyeksinya, kemudian belanja masih under estimated, di bawah proyeksinya dan pembiayaan yang mungkin melampaui proyeksinya. Esensinya bahwa saldo kas selalu meningkat, SILPA selalu meningkat. Sampai dengan akhir tahun diyakini kinerja APBN tetap positif karena kualitas pengelolaan APBN dan Bu Menteri yang selalu disiplin dalam mendorong peningkatan pendapatan, mengendalikan belanja, akselerasi belanja dan juga pembiayaan yang opportunitif-pragmatis sesuai kondisi kas.
Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa kualitas belanja APBN bukan hanya mengakselerasi belanja tetapi kualitas yang baik yang tercermin dari tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, output-outcome terukur menjadi spending yang lebih baik lagi.
"Ujung dari semua pengelolaan anggaran itu pada akhirnya pada laporan pertanggungjawaban LKPP, alhamdulilah LKPP dan LKBUN opininya WTP, 83 KL yang WTP, 4 KL masih WDP" tuturnya.
"Tahun 2022 merupakan tahun konsolidasi, dimana kita membangun kualitas APBN mengarah kepada pengendalian defisit di bawah 3% di tahun 2023 nanti. Tahun 2023 menyisakan banyak tantangan karena ada kondisi eksternal yang cukup bergejolak, kondisi geo politik global, perang Rusia-Ukraina, harga komoditas yang cukup melesat berdampak pada daya beli masyarakat. Untuk itu aspek perlindungan sosial, penebalan perlindungan sosial yang berdampak agar daya beli tetap terjaga menjadi pembiayaan APBN tetapi tidak boleh melampaui defisit lebih dari 3%.
Berbagai instrumen suprastruktur antara lain UU HPP, UU HKPD, berbagai regulasi yang memungkinkan upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan bisa dibangun. PPN sudah naik 11% dan dalam waktu yang sama perbaikan perencanaan penganggaran, spending better, pengendalian pembiayaan mengarah pada disiplin fiskal defisit 3%. Kemudian aspek treasurry pengelolaan kas, pengelolaan kas non-likuid yang ada di BLU, investasi non permanen dan lain sebagainya dibangun supaya lebih terintegrasi sehingga semua resourcess itu memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan APBN yang sehat, yang lebih konsolidatif ditahun 2023. Tentu saja di sisa satu semester ke depan di 2022 menjadi test case keberhasilan merintis konsolidasi fiskal itu sehingga di 2023 bisa dijalankan dengan baik".
"Perbendaharaan harus terus bisa mengawal berbagai penyaluran dana APBN baik melalui TKDD maupun di satker-satker. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan bisa dipantau efektifitas dan kualitas dari pelaksanaan anggaran tersebut. DJPb khususnya kanwil memiliki peran yang luar biasa, menyampaikan ke masyarakat bagaimana belanja infrasturktur itu dampaknya pada berbagai perbaikan infrastruktur regional, kemudian transfer TKDD itu menjadi apa saja harus terus di dengungkan, disatu sisi penyaluran adalah satu hal yang bagus melampaui target, percepatan penyaluran dan sebagainya itu apakah kualitas belanja dan penyaluran tersebut benar-benar meningkatkan kualitas service excellence, meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik, barang dan jasa tersedia dan terjangkau harus menjadi bagian curiosity DJPb". pungkas Pak Dirjen.
"DJPb harus menjadi home of the best talent"
"Jangan bekerja hanya normatif saja, rutin, begitu saja. Apalagi dengan ruangan yang telah open space mustinya menambah enggage dengan teman-teman dan lebih egaliter banyak diskusi-diskusi yang terbuka. Dan terus menjadi orang yang berprestasi" pesan Pak Dirjen.
(redaksi Kanwil DJPb Provinsi NTB)