Halo, Sobat InTress!
Pada hari Senin (23/12) Kemenkeu Satu Nusa Tenggara Barat (Kanwil DJPb provinsi NTB, KPPN Sumbawa Besar, KPPBC TMP C mataram, serta KPP Sumbawa Besar) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (BAPPEDA dan BAPPENDA) melaksanakan FGD untuk membahas prospek ekonomi dan fiskal Provinsi NTB pasca beroperasinya smelter PT AMMAN. Kegiatan juga berkolaborasi bersama Universitas Teknologi Sumbawa, yaitu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis.
Komoditas ekspor pada Provinsi NTB selalu didominasi dengan komoditi
barang tambang mineral logam. Pada bulan September 2024, dominasi sektor tambang pada nilai ekspor
Provinsi NTB sebesar 97,86%.
Upaya hilirisasi industri pertambangan di Indonesia sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Smelter ini
dirancang untuk mengolah konsentrat tembaga dan emas yang dihasilkan dari tambang yang juga dioperasikan oleh PT AMMAN. Dengan kapasitas pengolahan hingga 900.000 ton konsentrat per tahun, smelter ini akan
menghasilkan sekitar 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850.000 ton asam sulfat sebagai produk sampingan.
Secara umum, kegiatan FGD meningkatkan sinergi Perwakilan Kemenkeu NTB dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menghadapi peluang yang ditawarkan dari pembangunan smelter PT AMMAN serta mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi ke depan. Melalui FGD, didapatkan informasi bahwa proyeksi ekspor masih belum dapat dilakukan dengan faktor-faktor lapangan yang ada. Selain itu, didapatkan informasi juga bahwa BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat telah
menyiapkan masterplan kawasan industri yang dicantumkan di dalam dokumen rencana
jangka panjang. Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam jangka pendek (kebijakan komoditas yang dikenakan bea ekspor untuk mengantisipasi merosotnya penerimaan bea keluar) maupun jangka panjang (untuk mendorong masuknya investasi
pembangunan industri terusan hasil smelter).
