Mataram, 29 Oktober 2025

Perkembangan APBN sampai 30 September 2025

Capaian kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga akhir September 2025 menunjukkan tren yang solid. Pendapatan negara berhasil terealisasi 64,01% dari target, sementara realisasi belanja telah mencapai 70,92% dari total pagu yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Halo, SemetonKeu!
Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB Triwulan II Tahun 2025 telah terbit!

Kinerja fiskal NTB hingga Triwulan II 2025 menunjukkan capaian yang bercampur antara tekanan dan peluang. Pendapatan negara terealisasi Rp1,73 triliun atau 40,22% dari target, lebih rendah dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 47,29%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adaptasi implementasi Core Tax System, perubahan regulasi administrasi pajak, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang menekan penerimaan bea keluar. Penerimaan perpajakan sebesar Rp1,34 triliun masih menjadi kontributor utama (77,17% dari total), sementara PNBP mencapai Rp395,01 miliar atau 22,83% dengan kontribusi stabil dari BLU pendidikan dan kesehatan. Untuk memperkuat sisi penerimaan, Ditjen Pajak (DJP) dalam jangka menengah perlu memperluas basis pajak ke sektor pariwisata, UMKM, perdagangan antar-pulau, dan jasa logistik, serta pada jangka panjang DJP & DJBC perlu mengintegrasikan data transaksi lintas sektor dengan Core Tax System.Di sisi belanja, APBN NTB terealisasi Rp12,25 triliun atau 44,29% dari pagu, relatif stabil dibandingkan 2024. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) turun signifikan menjadi 38,57%, utamanya akibat efisiensi belanja barang dan penundaan belanja modal, sementara Transfer ke Daerah (TKD) justru tumbuh 15,47% mencapai Rp9,33 triliun, ditopang lonjakan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 174,95%. Ditjen Perbendaharaan perlu memastikan pada jangka menengah monitoring TKD dilakukan secara optimal agar DBH dan DAU benar-benar produktif, khususnya untuk pangan dan infrastruktur dasar, serta pada jangka panjang DJA mereformasi TKD berbasis kinerja. Sedangkan di daerah, Bappeda & BPKAD pada jangka menengah perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja agar serapan menghasilkan outcome, sementara pada horizon panjang Pemprov & Kab/Kota harus melakukan transformasi belanja daerah dengan meningkatkan porsi belanja modal dan SDM serta menekan belanja pegawai rutin.

Untuk membaca KFR lebih lengkap, SemetonKeu dapat mengakses KFR melalui Situs Resmi Kanwil DJPb Provinsi NTB atau melalui tautan berikut https://s.kemenkeu.go.id/KFRDJPBNTB

Mataram, 29 September 2025

Perkembangan APBN sampai 31 Agustus 2025

Capaian fiskal NTB sampai dengan akhir Agustus 2025 terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah pusat berhasil menghimpun pendapatan sebesar 56,62% dari target, sedangkan belanja telah terealisasi 61,07% dari alokasi yang tersedia.

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.435,9 miliar, atau 56,62% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak mencapai Rp1.724,01 miliar (48,53% dari target APBN) menunjukkan performa yang solid dan on-track. Pencapaian ini tidak terlepas dari geliat aktivitas ekonomi daerah, terutama setelah percepatan belanja pemerintah, serta geliat ekonomi pada sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan juga berdampak positif bagi penerimaan pajak. Kedua sektor ini menjadi bagian dari tulang punggung penerimaan pajak, baik dari sisi PPN, PPh badan, maupun PPh orang pribadi.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp67,16 miliar (51,95% dari target APBN). Realisasi Bea Masuk sebesar Rp35,81 miliar didorong masuknya komoditas impor terutama untuk memenuhi kebutuhan peralatan smelter. Sementara Bea Keluar tetap mencatatkan penerimaan sebesar Rp17,23 miliar (merupakan kekurangan Penerimaan Bea Keluar Desember 2024), meskipun target pada tahun 2025 nihil. Di sisi lain, pengenaan cukai pada beberapa komoditas, selain menjadi upaya pengendalian konsumsi, juga memberikan penerimaan bagi negara. Sampai dengan bulan Agustus, komponen cukai menyumbang penerimaan negara sebesar Rp14,12 miliar.
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp644,72 miliar (104,02% target APBN). Selain melalui pajak, masyarakat turut berperan serta dalam pengumpulan pendapatan negara melalui pembayaran atas jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah. Melalui layanan pendapatan paspor, pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp23,22 miliar. Kemudian melalui layanan administrasi kendaraan (penerbitan STNK dan BPKB), pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp48,03 miliar. Di sektor pendidikan dan kesehatan, melalui pendapatan jasa pelayanan, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp332,88 miliar. Melalui pungutan resmi wisata alam, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp15,88 miliar. Pendapatan yang telah dikumpulkan ini akan dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui belanja negara yang dilakukan pemerintah di daerah.
4. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp17.177,09 miliar (61,07% dari pagu APBN). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp4.042,67 miliar (51,39% dari pagu), diarahkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat, dengan rincian di antaranya untuk sektor pendidikan (Rp1.201,26 miliar), sektor ekonomi (Rp639,1 miliar), sektor kesehatan (Rp134,28 miliar), dan sektor agama (Rp146,52 miliar).
5. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp13.134,43 miliar (64,83% dari pagu). Kinerja penyaluran transfer ke daerah lebih baik dari tahun sebelumnya seiring penambahan alokasi untuk Provinsi NTB serta perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Melalui komponen Dana Bagi Hasil, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam (Rp1.485,44 miliar) serta pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi NTB (Rp782,56 miliar). Di sisi lain, melalui komponen Dana Desa, pemerintah mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana desa sebesar Rp940,44 miliar dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa (Rp66,62 miliar), dukungan program ketahanan pangan (Rp214,27 miliar) dan ketahanan iklim tingkat desa (Rp35,81 miliar), hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa (Rp24,30 miliar).
6. Pemerintah pusat telah menggelontorkan berbagai jenis bantuan dan subsidi di Provinsi NTB sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi masyarakat rentan. Program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya terus disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional. Bantuan Pangan Non-Tunai sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya, telah disalurkan kembali melalui tahap 4 pada bulan Agustus sebesar Rp242,15 miliar untuk 403.589 keluarga penerima manfaat. Di samping itu, dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan, pemerintah menggulirkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan melalui tahap 3 pada bulan Agustus sebesar Rp145,14 miliar untuk 202.442 keluarga penerima manfaat. Di lokus desa, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui skema Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan penyaluran sebesar Rp66,62 miliar untuk 21.030 penerima manfaat sampai dengan bulan Agustus 2025. Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI) sebagai wujud kehadiran pemerintah kepada anak-anak yatim piatu juga telah disalurkan pada bulan Agustus sebesar Rp9,11 miliar untuk 13.211 penerima manfaat. Di sisi pendidikan, sampai dengan bulan Agustus, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Pendidikan Tinggi sebesar Rp11,36 miliar kepada mahasiswa yang membutuhkan pada UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Rehabilitasi sosial yang didanai oleh APBN juga telah difasilitasi kepada masyarakat untuk kelompok rentan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan total realisasi sebesar Rp3,08 miliar. Terakhir, untuk menjaga produktivitas, pemerintah menyalurkan subsidi pupuk bagi petani dan subsidi listrik bagi masyarakat serta usaha kecil, agar biaya produksi tetap ringan dan ekonomi daerah semakin bergerak. Realisasi sampai dengan bulan Agustus untuk subsidi pupuk sebesar Rp437,29 miliar bagi 337.325 penerima dan untuk subsidi listrik sebesar Rp316,9 miliar untuk 2,48 juta penerima.
7. Sebagai kesimpulan, Hingga Agustus 2025, APBN di NTB terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Realisasi pendapatan dan belanja negara yang terus progresif menjadi wujud komitmen pemerintah menghadirkan manfaat APBN secara nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan perlindungan sosial. Dengan dukungan transfer ke daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan, APBN terus menjadi motor transformasi ekonomi NTB menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Agustus 2025

1. Pemerintah meluncurkan 8 Program Paket Ekonomi Semester II 2025 yang mencakup program magang fresh graduate lulusan Perguruan Tinggi, perluasan insentif PPh 21 DTP, bantuan pangan, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) transportasi online (termasuk Ojek Pangkalan, Supir, Kurir, dan Logistik), manfaat layanan tambahan perumahan BPJS ketenagakerjaan, padat karya tunai, percepatan deregulasi (implementasi PP28/2025) dan program peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
2. Pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui optimalisasi peran sektor keuangan. Salah satu langkah konkret adalah penempatan kas negara sebesar Rp200 triliun pada bank-bank BUMN untuk menambah likuditas pasar. Penempatan dana pemerintah tersebut diharapkan memperluas ruang penyaluran kredit, dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga. Kebijakan ini selaras dengan pemangkasan suku bunga BI sebesar 25 bps pada RDG 16-17 September. Peningkatan likuiditas dan turunnya cost of fund diproyeksikan dapat mendorong konsumsi dan investasi, sehingga multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat. Pemerintah juga terus mendorong iklim usaha yang kondusif dan memperkuat peran Danantara sebagai katalis untuk me-leverage investasi swasta utamanya pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.
3. Perekonomian NTB pada Triwulan II 2025 menunjukkan proses transisi yang konstruktif. Secara kuartalan, PDRB berhasil tumbuh solid sebesar 6,56%, mencerminkan resiliensi ekonomi daerah. Meskipun secara tahunan tercatat kontraksi 0,82% akibat penurunan ekspor barang dan jasa hingga 40,02%, hal ini sekaligus membuka ruang percepatan diversifikasi ekonomi NTB. Ketergantungan pada sektor tambang menjadi pelajaran penting untuk memperkuat fondasi ekonomi baru, terlebih sektor pertanian tetap tumbuh stabil sebesar 3,71% (y-on-y) dan industri pengolahan mencatat lonjakan impresif 66,19% sebagai bukti awal keberhasilan program hilirisasi.
4. Neraca perdagangan Provinsi NTB menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Hingga Agustus 2025, tercatat surplus kumulatif sebesar US$191,6 juta, dengan surplus bulanan mencapai US$80,26 juta. Nilai ekspor pada bulan Agustus 2025 sebesar US$99,59 juta jauh melampaui impor yang hanya US$19,33 juta. Secara kumulatif, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas unggulan, yakni tembaga dan turunannya dengan nilai US$346,35 juta, diikuti emas granule sebesar US$42,72 juta, serta mutiara, batu mulia, dan logam mulia senilai US$3,04 juta. Sementara itu, impor didominasi oleh bahan baku penolong industri dan barang modal, dengan lima komoditas utama berupa ban (US$64,9 juta), mesin (US$57,61 juta), pompa (US$21,69 juta), suku cadang alat berat (US$12,93 juta), serta komponen kelistrikan seperti MCB, stop kontak, dan tusuk kontak (US$10,54 juta).
5. Dari sisi harga, Provinsi NTB mencatatkan inflasi tahunan pada Agustus 2025 sebesar 2,56% (y-on-y), tetapi deflasi secara bulanan sebesar 0,41% (m-to-m). Angka ini menunjukkan tren kenaikan sejak Maret namun tetap berada dalam kisaran target nasional, sehingga stabilitas harga relatif terjaga. Adapun BPS Provinsi NTB mencatat, penurunan indeks harga bulanan terjadi mengikuti penurunan harga pada komoditas tomat dan cabai rawit yang cukup signifikan. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan upaya-upaya pengendalian harga dengan memperkuat koordinasi dalam pengendalian harga pangan strategis agar inflasi tetap terkendali, serta memastikan harga di tingkat petani dan pedagang tetap menguntungkan sekaligus menjaga keterjangkauan bagi konsumen.
6. Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor pertanian di NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB pada Agustus 2025 mencapai 127,39, mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 124,85. Lebih lanjut, kenaikan ini ditunjukkan oleh tingkat Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 156,78, lebih besar dibanding Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 123,07. Sebagai pelengkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTB tetap solid di angka 109,27, menunjukkan kondisi relatif menguntungkan bagi sektor perikanan. Dengan demikian, indikator NTP dan NTN yang konsisten di atas 100, menegaskan bahwa penerimaan petani dan nelayan lebih besar dibandingkan biaya produksi dan konsumsi, menandakan terjaganya daya beli dan kesejahteraan mereka. Upaya ini diharapkan berkelanjutan dan mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB.
7. Di tengah dinamika ekonomi regional, pemerintah terus memastikan agar APBN hadir sebagai instrumen utama menjaga daya beli masyarakat. Berbagai program perlindungan sosial dan subsidi tetap dijalankan secara konsisten, antara lain subsidi listrik bagi rumah tangga kecil, subsidi pupuk untuk mendukung produktivitas petani, serta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaring pengaman sosial melalui bantuan beras bagi keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta program Indonesia Pintar yang membantu biaya pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Tidak hanya itu, pemerintah juga meneruskan belanja untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dukungan iuran PBI JKN agar masyarakat miskin tetap mendapat layanan kesehatan, serta subsidi transportasi yang ditujukan untuk menjaga keterjangkauan tarif angkutan umum. Transformasi ekonomi yang lebih inklusif juga sedang diupayakan oleh pemerintah melalui Program Koperasi Merah Putih.

***

Narahubung Media:

Unduh Keterangan Pers di sini:

Halo, semetonkeu!

Di era digital, media sosial sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi kita para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lalu, seberapa bijak kita menggunakannya?

Bermedia sosial yang bijak bukan cuma tentang mengunggah foto atau status. Ini tentang bagaimana kita merepresentasikan diri sebagai abdi negara di ranah publik.

Yuk, jadikan media sosial kita sebagai ruang untuk berbagi informasi yang akurat dan bermanfaat.

Sudah tahu apa saja kewajiban PNS?

Sebagai abdi negara, PNS wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Hal ini telah diatur jelas dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Yuk pelajari slide diatas untuk tahu lebih lengkap kewajiban PNS!

Halo, Semetonkeu!

Ada yang belum tahu apa itu benturan kepentingan? Gampangnya, ini adalah kondisi saat kita sebagai ASN punya kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi keputusan profesional kita. Akibatnya? Bisa bikin pelayanan publik jadi enggak objektif dan merusak kepercayaan masyarakat.

Nah, biar kita tetap profesional, yuk kita pahami kewajiban dan larangan pada slide diatas!

Hadiah bisa jadi jerat hukum!

Gratifikasi ilegal adalah setiap pemberian yang diterima pegawai negeri/penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya. Jika tidak dilaporkan, gratifikasi dapat dianggap sebagai suap.

Yuk kita cari tahu lebih lanjut apa saja bentuk gratifikasi ilegal dan hukuman yang menanti pada slide diatas.

Mataram, 31 Juli 2025

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Juni 2025

1. Catatan atas kinerja triwulan I, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan I 2025 menunjukkan dinamika yang kontras antara sektor tambang dan non-tambang. Secara keseluruhan (inklusi tambang), ekonomi NTB tercatat terkontraksi sebesar -1,47% (y-on-y) dan -2,32% (q-to-q). Namun, bila tidak memasukkan sektor tambang, NTB justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,57% (y-on-y) dan 0,95% (q-to-q), yang mencerminkan geliat ekonomi masyarakat di sektor-sektor produktif non-tambang. Nilai total produksi barang dan jasa di NTB selama Triwulan I 2025 mencapai Rp43,95 triliun jika dihitung berdasarkan harga saat ini, dan sebesar Rp26,11 triliun jika dihitung berdasarkan harga tetap (konstan).
2. Sektor perdagangan Provinsi NTB menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hingga bulan Juni 2025, neraca perdagangan mencatat surplus kumulatif sebesar US$16,64 juta, dengan surplus bulan Juni sendiri mencapai US$56,41 juta. Nilai ekspor NTB pada bulan Juni sebesar US$90,16 juta, jauh melampaui nilai impornya yang hanya US$33,75 juta. Hal ini menandakan kinerja ekspor yang kuat dan kontribusi positif sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
3. Dari sisi harga, inflasi di bulan Juni tetap terkendali pada tingkat yang moderat, yaitu 2,51% secara tahunan (y-on-y) dan 0,60% secara bulanan (m-to-m). Stabilitas harga ini mencerminkan kondisi pasar yang relatif aman dan daya beli masyarakat yang masih terjaga.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah juga terus mendorong daya saing sektor pertanian. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 124,13 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107,19, yang mengindikasikan posisi yang relatif menguntungkan bagi pelaku usaha tani dan nelayan. Upaya ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah NTB.
5. Di tengah pelemahan ekonomi domestik global, pemerintah terus berupaya meredam gejolak agar tidak mengguncang perekonomian masyarakat di level daerah. Pemerintah melakukan berbagai manuver untuk mengupayakan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pada bulan Juni hingga Juli, digulirkan Lima paket stimulus ekonomi yang berisi lima kebijakan stimulan, antara lain penebalan bantuan sosial, diskon transportasi, pemberian bantuan subsidi upah, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan insenstif tol. Di samping itu, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pada bulan Juni dan Juli pemerintah menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan total penerima se NTB lebih dari 500 ribu KPM dengan total bantuan sebesar 10 ribu ton. Setiap KPM akan menerima total bantuan sebanyak 20 kg beras.

Perkembangan APBN sampai 30 Juni 2025

Kinerja fiskal regional NTB terus menunjukkan pemenuhan target. Sampai dengan bulan Juni berakhir, pendapatan pemerintah pusat yang dikumpulkan di Provinsi NTB mencapai 40,22% dari target, sementara belanja pemerintah pusat telah mencapai 44,56% dari total alokasi.

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.730,64 miliar, atau 40,2% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak mencapai Rp1.280,19 miliar (36,03% dari target APBN) menunjukkan performa yang masih solid di tengah dinamika perekonomian nasional dan regional. Pencapaian ini tidak terlepas dari geliat aktivitas ekonomi daerah, terutama setelah percepatan belanja pemerintah, serta geliat pada sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan juga berdampak positif bagi penerimaan pajak. Kedua sektor ini menjadi bagian dari tulang punggung penerimaan pajak, baik dari sisi PPN, PPh badan, maupun PPh orang pribadi.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp55,45 miliar (42,89% dari target APBN). Realisasi Bea Masuk sebesar Rp28,05 miliar didorong masuknya komoditas impor terutama untuk memenuhi kebutuhan peralatan smelter. Sementara Bea Keluar tetap mencatatkan penerimaan sebesar Rp17,23 miliar (merupakan kekurangan Penerimaan Bea Keluar Desember 2024), meskipun target pada tahun 2025 nihil. Di sisi lain, pengenaan cukai pada beberapa komoditas, selain menjadi upaya pengendalian konsumsi, juga memberikan penerimaan bagi negara. Sampai dengan bulan Juni, cukai atas hasil tembakau menyumbang penerimaan negara sebesar Rp9,97 miliar.
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp395 miliar (63,66% target APBN). Selain melalui pajak, masyarakat turut berperan serta dalam pengumpulan pendapatan negara melalui pembayaran atas jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah. Melalui layanan pendapatan paspor, pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp16,59 miliar. Kemudian melalui layanan administrasi kendaraan (penerbitan STNK dan BPKB), pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp31,75 miliar. Di sektor pendidikan dan kesehatan, melalui pendapatan jasa pelayanan, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp177,35 miliar. Melalui pungutan resmi wisata alam, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp10,36 miliar. Pendapatan yang telah dikumpulkan ini akan dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui belanja negara yang dilakukan pemerintah di daerah.
4. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp12.249,88 miliar (44,56% dari pagu APBN). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp2.924,59 miliar (39,44% dari pagu), diarahkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat, dengan rincian di antaranya untuk sektor pendidikan (Rp904,28 miliar), sektor ekonomi (Rp368,16 miliar), sektor kesehatan (Rp105,02 miliar), dan sektor agama (Rp107,45 miliar).
5. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp9.325,29 miliar (46,45% dari pagu). Kinerja penyaluran transfer ke daerah lebih baik dari tahun sebelumnya seiring penambahan alokasi untuk Provinsi NTB serta perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Melalui komponen Dana Bagi Hasil, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam (Rp949,46 miliar) serta pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi NTB (Rp456,08 miliar). Di sisi lain, melalui komponen Dana Desa, pemerintah mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana desa sebesar Rp666,53 miliar dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa (Rp48,53 miliar), dukungan program ketahanan pangan (Rp158,5 miliar) dan ketahanan iklim tingkat desa (Rp26,93 miliar), hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa (Rp18,15 miliar)..
6. Hingga akhir Juni 2025, pemerintah pusat telah menggelontorkan belanja bantuan sosial di Provinsi NTB sebagai jaring pengaman sosial masyarakat rentan. Program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya terus disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional. Penyaluran bansos yang telah dilakukan sampai dengan bulan Juni antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp736,54 miliar untuk 1,37 juta keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan sebesar Rp389,44 miliar untuk 557,2 ribu keluarga penerima manfaat, Bansos Atensi YAPI sebesar Rp41,14 miliar untuk 70,6 ribu penerima manfaat, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp48,53 miliar untuk 21.030 KPM. Di sisi pendidikan, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Pendidikan Tinggi sebesar Rp11,36 miliar kepada mahasiswa yang membutuhkan pada UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Rehabilitasi sosial yang didanai oleh APBN juga telah difasilitasi kepada masyarakat untuk kelompok rentan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan total realisasi sebesar Rp2,40 miliar.
7. Penerimaan negara diperkirakan di wilayah NTB pada bulan Juli hingga September 2025 diproyeksikan akan mencapai Rp1,3 triliun. Estimasi ini dihitung dengan mempertimbangkan tren historis semester I, potensi penerimaan dari sektor perpajakan dan PNBP, serta realisasi belanja yang diprediksi terus meningkat pada triwulan III dan IV. Kinerja penerimaan yang kuat pada paruh kedua tahun ini juga menjadi penentu penting dalam upaya mencapai target tahunan secara keseluruhan. Optimisme terhadap proyeksi ini turut diperkuat oleh kondisi ekonomi Provinsi NTB yang menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan positif. Sektor perdagangan mencatat surplus neraca perdagangan yang konsisten, sementara sektor pertambangan dan pengolahan tetap menjadi penopang utama PDRB. Stabilnya tingkat inflasi, meningkatnya daya beli masyarakat—tercermin dari kenaikan UMP dan pertumbuhan konsumsi domestik—serta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) turut mendorong aktivitas ekonomi lokal yang berdampak langsung pada perluasan basis pajak. Selain itu, upaya reformasi tata kelola dan digitalisasi layanan perpajakan di tingkat regional memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan penerimaan negara. Dengan kombinasi faktor tersebut, proyeksi penerimaan semester II 2025 mencerminkan prospek yang realistis terhadap penguatan fiskal daerah di NTB.
8. Belanja negara di Provinsi NTB untuk periode Juli hingga Desember 2025 diproyeksikan terus meningkat, dengan total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diperkirakan mencapai Rp3,86 triliun. Sementara itu, proyeksi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode yang sama diperkirakan sebesar Rp10,01 triliun. Angka ini mencerminkan dominasi belanja TKD sebagai instrumen utama pelaksanaan APBN di daerah, terutama dalam mendukung program-program prioritas melalui Dana Desa, DAK Fisik, serta intervensi sosial dan pembangunan infrastruktur yang bersifat mendesak dan strategis. Tingginya proyeksi belanja pada paruh kedua tahun ini menuntut koordinasi dan pengawalan ketat dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran. Pemerintah daerah, satuan kerja pusat, dan lembaga pelaksana perlu mempercepat proses administrasi, pengadaan, dan pelaporan agar dana yang tersedia dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, percepatan belanja juga diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan merata menjelang akhir tahun anggaran.
9. Sebagai kesimpulan, kinerja APBN di Provinsi NTB hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan peran strategis fiskal negara dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi pendapatan dan belanja negara yang progresif mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan APBN hadir di setiap lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga penguatan perlindungan sosial. Proyeksi yang positif untuk semester II 2025, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, menjadi sinyal optimisme terhadap pemulihan ekonomi NTB, yang ditopang oleh stabilitas harga, surplus perdagangan, dan penguatan sektor-sektor produktif non-tambang. Dengan didukung oleh kebijakan transfer ke daerah yang tepat sasaran, serta kolaborasi aktif antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, APBN terus menjadi instrumen utama dalam menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

***

Narahubung Media:

Unduh Keterangan Pers di sini: