Kebijakan fiskal yang ekspansif berupa tambahan alokasi belanja baik di kementerian/lembaga maupun TKDD dan percepatan belanja telah membuahkan hasil pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 % di Triwulan II 2021. Namun dibalik mulai tumbuhnya perekonomian NTB, sektor –sektor yang mendukung pariwisata masih menghadapi tantangan yang berat untuk bangkit dan tumbuh. Sektor pariwisata harus beradaptasi dengan perubahan perilaku sebagai akibat pandemi COVID-19, tidak terkecuali di NTB. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam upayanya kembali menghidupkan sektor-sektor yang mendukung industry pariwisata di NTB, pada Kamis 7 Oktober 2021 secara daring Kanwil DJPb Provinsi NTB mengadakan diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021 dengan tema “Upaya Membangkitkan Kembali Industri Pariwisata di NTB”. Diskusi menghadirkan peserta ; Perwakilan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata se Provinsi NTB, Perwakilan BI NTB, Kepala KPPN, dengan narasumber : Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Prov NTB, Ekonom Regional, dan Koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis BPS Provinsi NTB.
Pada kesempatan membuka kegiatan sekaligus penyampaian materi perkembangan fiskal regional di Triwulan II, Bapak Sudarmanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan kinerja APBN,APBD, Belanja Konsolidasian, dan Dukungan APBN terhadap Sektor Pariwisata NTB. Sampai dengan triwulan II 2021 secara umum belanja konsolidasian (APBN dan APBD) tumbuh 6,87% dibanding periode yang sama tahun 2020. Dukungan terhadap sektor pariwisata pada tahun anggaran 2021, diantaranya diwujudkan dalam alokasi belanja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebesar Rp203,17 Milyar, DAK fisik bidang pariwisata sebesar Rp.28,67 Milyar, Infrastruktur yang menunjang pariwisata (Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR) sebesar Rp1,05 triliun, dan realisasi Kredit Usaha Rakyat sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp63,7 milyar.
Infomasi tentang mulai tumbuhnya geliat pariwisata juga disampaikan oleh narasumber dari BPS Provinsi NTB. Ir. I Gusti Lanang Putra selaku koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis BPS Provinsi NTB menyampaikan bahwa dari indikator mobilitas penduduk dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) baik Hotel bintang maupun Non Bintang, pada triwulan II telah menunjukan adanya peningkatan aktivitas di sektor pariwisata. Namun yang perlu dicermati, pertumbuhan sektor akomodasi makan dan minum serta transfortasi yang sangat tinggi di triwulan II bukan berarti sektor ini telah pulih, pertumbuhan yang sangat tinggi lebih disebabkan karena pada periode yang sama tahun 2020 sektor akomodasi makan dan minum serta transportasi memang sedang turun tajam sebagai akibat pandemi COVID-19.
Melengkapi materi perkembangan fiskal dan kondisi makro ekonomi regional NTB pada triwulan II 2021, ekonom regional NTB, Prof Dr Mansur Afifi menyampaikan bahwa ekonomi yang mulai pulih masih dibayangi munculnya varian delta yang per-Agustus kemarin menyebar ke 163 negara. Namun demikian perkembangan terbaru kasus harian Covid global per 22 September 2021 sudah mulai menurun, menandakan harapan akan pulihnya perekonomian, pertumbuhan ekonomi akan berlanjut ke triwulan III. Hal ini memberi harapan kepada sektor-sektor yang mendukung industri pariwisata, seperti sektor akomodasi makan dan minum terus tumbuh dengan pengembangan destinasi wisata unggulan di NTB yaitu Gili Island, KEK Mandalika, dan Rinjani Geopark.
Diskusi dilanjutkan dengan penyampaikan upaya pemerintah Provinsi NTB dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Bapak H. Yusron Hadi menyampaikan bahwa masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat NTB yang mengandalkan sektor pariwisata. Provinsi NTB sebenarnya mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang pariwisata, terutama dengan munculnya berbagai varian destinasi wisata di NTB. Jika sebelumnya hanya mengandalkan wisata alam, saat ini destinasi sudah bergeser kepada kombinasi antara sport, even, dan wisata alam. Tantanganya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan pariwisata di NTB ditengah pandemi. Karena berwisata dan pandemi COVID-19 adalah dua hal yang secara aktivitas berlawanan. Kegiatan pariwisata menghendaki mobilitas penduduk, sementara Penanganan pandemi menghendaki pembatasan mobilitas dan kegiatan penduduk. Beberapa upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB diantaranya :
- Membangun zona hijau - Diantaranya melalui kegiatan vaksinasi, sampai dengan saat ini cakupan vaksinasi tahap I seluruh NTB telah mencapai 43% dan akan terus dilanjutkan, terutama di destinasi wisata.
- Promosi - Bagian dari promosi wisata di NTB adalah penyelenggaraan WSBK di bulan November 2021 dan even lainnya. Sebenarnya rata-rata destinasi wisata di NTB sudah siap dikunjungi, tidak ada klaster baru dari desstinasi wisata di NTB, sehingga Pemerintah Daerah merasa yakin kegiatan promosi wisata seperti WSBK dapat diselenggarakan dengan baik.
- Mendorong ekonomi kreatif segera pulih dengan pendirian shelter di lokasi WSBK ( bazar Mandalika)
- Dan melengkapi upaya yang dilakukan dengan menawarkan paket-paket perjalanan wisata kepada para pengunjung kegiatan khususnya kegiatan WSBK dan Moto GP, paket wisata diluar Kawasan Mandalika.
Selain dari upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar event – event yang sudah direncanakan oleh masing masing daerah dapat dieksekusi melalui pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan selain melalui APBN dan APBD juga dapat memanfaatkan dana CSR dari badan usaha. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan badan usaha yang memiliki dana CSR untuk membantu promosi wisata agar tidak tumpang tindih pembiayaan, imformasi yang lebih awal diperlukan agar link and match dengan program yang disusun pemerintah.
Semoga dengan diskusi yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB pada kegiatan diseminasi kajian fiskal triwulan II ini dapat tercipta koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah dalam upaya sama sama mengembalikan geliat pariwisata di NTB.