Halo, Semetonkeu!
Kabar baik untuk OPD Pengampu DAK Fisik, APIP, dan BPKAD, terdapat perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus!

Perpanjangan ini didasarkan pemantauan penyampaian dokumen kontrak DAK Fisik melalui aplikasi OMSPAN sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 baru mencapai 59,29% dari pagu alokasi DAK Fisik TA 2024, sehingga target prioritas nasional melalui DAK Fisik berpotensi tidak tercapai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan ayat 3 PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik, dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional, Menkeu dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Yuk, teman-teman pemda, optimalkan perpanjangan batas waktu penyampaian ini untuk memenuhi penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan mekanisme Sekaligus!

Halo, SemetonKeu ! 👀

Ada yang lagi viral, nih 😱

Praktik judi online yang kian marak yang melibatkan semua kalangan, termasuk ASN. Sebagaimana disebutkan dałam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dap-at diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, judi online merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara. Bagi ASN, keterlibatan praktik Judi online juga termasuk dalam pelanggaran disiplin, lho.

Dałam rangka mencegah praktik judi online di lingkungan ASN Kanwil DJPb Provinsi NTB telah melaksanakan sosialisasi larangan dan dampak Judi online serta melakukan identifikasi keterlibatan praktik judi online pada pegawai. Kanwil DJPb Provinsi NTB juga senantiasa menghimbau para pegawai untuk menjauhi praktik judi online.

Yuk, simak selengkapnya pada slide di bawah!

#InTress
#InTressHAnDAL
#KemenkeuRI
#DJPbHAnDAL
#KanwilDJPbNTB
#djpbntbcerdas

1. Dilansir dari LOMBOKTODAY.CO.ID – Mahasiswa Fakultas Sastra UNW Mataram berpartisipasi dalam kegiatan Penguatan Pakta Integritas yang bertempat di kantor Kanwil DJPb Provinsi NTB, Jalan Majapahit No.10 Mataram, pada Selasa (16/7/2024). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi para mahasiswa dan dosen yakni ‘’Penguatan Pakta Integritas’’ sebagai bentuk kolaborasi dengan Fakultas Sastra UNW Mataram. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://lomboktoday.co.id/2024/07/17/mahasiswa-fakultas-sastra-unw-mataram-berpartisipasi-dalam-penguatan-pakta-integritas-0706.html

2. Dilansir dari surat kabar Suara NTB - Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Provinsi NTB masih rendah dibanding dengan realisasi belanja transfer lainnya seperti DAK non
fisik, dana desa, belanja bansos, belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB per 1 Juli 2024, DAK fisik baru terealisasi sebesar 6,17 persen. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://drive.google.com/file/d/1LDYCqLNNHoK0G1jyyAzbGl8lLYENO8Sm/view

3. Dilansir dari LombokPost - Pemerintah kerap melaksanakan forum konsultasi publik, yang berisi dialog dan diskusi sebagai wadah pertukaran opini secara parsitipatif bersama masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, dengan tema Tingkatkan Kualitas Layanan melalui Partisipasi Publik, Kamis (18/7). Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan forum konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1504878545/djpb-ntb-tampung-saran-dan-masukan-masyarakat-lewat-forum-konsultasi-publik

4. Dilansir dari SuaraNTB.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB menggelar forum konsultasi publik yang berisi dialog dan diskusi bersama dengan stakeholder guna menampung saran dan masukan dari masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juli 2024. Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan forum konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan: https://suarantb.com/2024/07/20/bagian-dari-upaya-meningkatkan-layanan-djpb-ntb-gelar-forum-konsultasi-publik/

Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak di Udayana Mataram, Kemenkeu Satu NTB khususnya Pokja The Island of Integrity berkolaborasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Kampanye Integritas. Sosialisasi Anti Korupsi dan Kampanye Integritas Kemenkeu Satu NTB diisi dengan kegiatan Quiz dan Spin-Off Game dengan hadiah-hadiah menarik, yang menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam games tersebut. Tak hanya itu, di sela Games dijelaskan juga mengenai bagaimana penerapan anti korupsi dan menjaga integritas dalam setiap lini kehidupan, serta dasar aturan implementasi anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam peringatan Hari Pajak ini, kita diingatkan kembali bagaimana pajak yang kita bayarkan merupakan kontribusi nyata untuk #UangKita demi pembangunan Indonesia . Tentunya, penting bagi kita menyadari bahwa dalam menjaga #UangKita, sikap integritas dan komitmen anti korupsi tetap harus dijunjung tinggi, demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang rapi, kredibel dan dapat menciptakan tata kelola yang baik bagi Indonesia. Seperti pesan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bahwa "Integritas juga menjadi 'the ultimate currency' dalam hal pengelolaan keuangan negara"

Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik pada Hari Kamis, 18 Juli 2024 bertempat di Aula Tambora Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. Forum Konsultasi Publik kali ini bertemakan “Tingkatkan Kualitas Layanan melalui Partisipasi Publik”. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyempuraan standar layanan operasional Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan dalam bentuk dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara Kanwil DJPb Provinsi NTB selaku penyelenggara layanan publik dengan para stakeholder yang terdiri dari Satker K/L lingkup NTB, tokoh adat, akademisi, media pers, dan rekanan penyedia barang/jasa.

Kegiatan dimulai dengan edukasi keamanan digital oleh Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi guna mengantisipasi adanya peretasan dan kebocoran data pada sistem aplikasi layanan perbendaharaan mengingat maraknya serangan siber. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian salah satu inovasi Kanwi DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Dashboard Informasi Kinerja Anggaran (DINKA) oleh Kepala Seksi PPA I B yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satker K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Acara utama dari kegiatan ini adalah diskusi dan pertukaran opini terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dimoderatori oleh Plt. Kepala Bidang SKKI. Sesi diawali dengan penyampaian standar layanan dan upaya peningkatan kualitas layanan Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB. Sesi selanjutnya adalah penyampaian standar layanan minimal yang harus dipenuhi oleh instansi pelayanan publik oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi sebagai pedoman evaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran opini yang disambut antusias oleh para stakeholder Kanwil DJPb Provinsi NTB. Para stakeholder yang berkesempatan menyampaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran khususnya terkait dengan kendala dalam penggunaan sistem aplikasi yang dialami oleh stakeholder Kanwil DJPb Provinsi NTB. Dari kendala-kendala tersebut, Kanwil DJPb Provinsi NTB diwakili oleh Kepala Seksi PPA I menyampaikan saran dan masukan guna menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Selain itu, para stakeholder juga mengapresiasi layanan Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkualitas dan berintegritas.

Para stakeholder yang hadir juga menyampaikan saran dan masukan atas layanan Kanwil DJPb Provinsi NTB melalui secarik kertas yang telah dibagikan pada awal acara untuk ditampung dan ditindaklanjuti. Saran dan masukan yang diberikan oleh para stakeholder adalah informasi yang sangat berharga bagi Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyempuraan standar layanan operasional Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menjadi wujud upaya perbaikan berkelanjutan Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder.

Rincian Komponen Transfer ke Daerah yang telah disalurkan pada Regional Provinsi NTB s.d. 30 April 2024

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai telah memuaskan. Sampai dengan Bulan April 2024, 31,71% pagu transfer ke daerah telah disalurkan. Hal ini berarti, sebesar Rp5.397,05 miliar telah disalurkan kepada ke-11 pemerintah daerah di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Komponen TKD dengan penyaluran tertinggi yaitu Dana Desa, yang mencapai realisasi sebesar 47,8% dari pagu. Adapun realisasinya sebesar Rp534,61 miliar. Penggunaan Dana Desa difokuskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, ketahanan pangan, dan penanganan stunting) sebesar Rp284,46 miliar. Sedangkan penyaluran sebesar Rp250,14 miliar diberikan keleluasaan kepada pemda untuk alokasi penggunaannya.

Di samping itu, telah disalurkan juga Insentif Fiskal kepada Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp3,52 miliar pada tanggal 26 April 2024. Insentif ini diberikan berdasarkan kinerja Pemerintah kabupaten Lombok Barat tahun sebelumnya, meliputi tata kelola, layanan dasar, dan dukungan fokus kebijakan pemerintah dan sinergi kebijakan pemerintah.

Adapun rincian penyaluran komponen-komponen penyaluran TKD lainnya dapat dilihat pada foto di atas.

Kanwil DJPb Provinsi NTB menerima kunjungan dari Universitas Nahdlatul Wathan Mataram pada hari Selasa (16/7). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kerjasama Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan Universitas Nahdlatul Wathan terkait dengan upaya penguatan budaya integritas mahasiswa/i Universitas Nahdlatul Wathan.

Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Bidang SKKI menyampaikan materi terkait dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan kerangka integritas Kementerian Keuangan. Para mahasiswa/i antusias untuk berdiskusi tentang praktik-praktik tindakan yang melanggar nilai-nilai integritas dan peran mahasiswa/i dalam penerapan budaya integritas di masyarakat.

Mahasiswa/i Universitas Nahdlatul Wathan Mataram juga diajak untuk melihat secara langsung proses bisnis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola APBN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menjelaskan bahwa Kanwil DJPb Provinsi NTB bertugas mengelola anggaran yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat baik unit vertikal K/L maupun pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, para mahasiswa/I mendapatkan wawasan baru terkait dengan implementasi budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari serta memahami tugas dan fungsi sentral Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagaimana testimoni yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa dan Dekan UNW Mataram. Wawasan tersebut diharapkan dapat memantik semangat integritas bagi mahasiswa/i baik dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-harinya.

#InTress
#InTressHAnDAL
#KemenkeuRI
#DJPbHAnDAL
#KanwilDJPbNTB
#DJPbNTBCerdas
#UniversitasNahdlatulWathan

Dokumentasi: Pelaksanaan Rapat Komite ALCo Regional Provinsi NTB Realisasi s.d. 30 April 2024

Pada hari Senin (20/05) Kemenkeu Satu Provinsi NTB yang terdiri atas Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kanwil DJP Nusa Tenggara, Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, serta Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan Rapat Komite ALCo Regional Provinsi NTB dalam rangka menyampaikan update kinerja fiskal dan perekonomian regional Provinsi NTB. Atas hasil rapat tersebut, disampaikan kinerja-kinerja indikator fiskal yang menunjukkan sinyal bahwa perekonomian regional Provinsi NTB berada dalam keadaan sehat.

Disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II, Maryono bahwa hingga 30 April 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.986,74 miliar. Kinerja pendapatan ini meningkat sebesar 62,70% jika dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, pendapatan perpajakan menyumbang porsi sebesar 89,93%, sedangkan sisanya yaitu 10,07% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan perpajakan mampu tumbuh sebesar 70,90% dibanding tahun lalu. Adapun dominasi penerimaan yaitu oleh unsur pungutan impor dengan penerimaan sebesar Rp1.467,03 miliar dan pungutan pajak penghasilan dengan penerimaan sebesar Rp894,82 miliar.

Badan Layanan Umum (BLU) serta satuan kerja PNBP memberikan kontribusi terhadap pengumpulan PNBP. Universitas Mataram sebagai salah satu BLU Bidang Pendidikan di Provinsi NTB telah mampu mengumpulkan pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar Rp83,57 miliar. Di sisi BLU Bidang Kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara telah mampu mengumpulkan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit sebesar Rp14,38 miliar. Hal ini menggambarkan Penguatan Pengelolaan Keuangan BLU yang tentunya diharapkan mampu diimbangi dengan pelayanan yang optimal.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp2.708,07 miliar. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 7,84% dibanding tahun lalu. Belanja barang menjadi jenis belanja yang mendominasi pengeluaran pemerintah pusat lingkup regional Provinsi NTB, dengan realisasi sebesar Rp1.188,04 miliar. Gaji, tunjangan, honorarium, serta komponen pembayaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup regional Provinsi NTB telah dibayarkan melalui belanja pegawai. Pada periode ini, belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp1.171,69 miliar.