Halo, SemetonKeu!
Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB Triwulan IV Tahun 2024 telah terbit!
Perekonomian NTB masih sangat bergantung pada sektor tambang, yang berkontribusi besar terhadap PDRB tetapi memiliki volatilitas tinggi akibat faktor eksternal seperti harga komoditas global. Pada Triwulan IV-2024, pertumbuhan ekonomi NTB yang memasukkan sektor tambang mengalami kontraksi sebesar 0,5%, jauh di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,02%. Namun, tanpa sektor tambang, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 3,84%, yang lebih stabil tetapi tetap di bawah rata-rata nasional.
Struktur PDRB NTB didominasi oleh konsumsi rumah tangga (59,84%) dan investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (36,86%). Meskipun investasi ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, defisit ekspor netto sebesar -15,56% mencerminkan ketergantungan NTB terhadap impor. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan daya saing ekspor dan penguatan sektor produksi lokal guna mengurangi tekanan pada neraca perdagangan daerah.
Realisasi pendapatan negara dan hibah pada Triwulan IV 2024 mencapai Rp9.393,21 miliar atau 106,98% dari target, meningkat 24,34% dari tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp8.458,27 miliar, naik 27,20%, sementara PNBP mencapai Rp934,94 miliar, meningkat 3,37%. Pendapatan negara dan hibah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif dari Rp5.652,72 miliar (2022) menjadi Rp7.554,86 miliar (2023) dan Rp9.393,22 miliar (2024), didominasi oleh penerimaan perpajakan. Perpajakan meningkat dari Rp4.986,37 miliar (2022) menjadi Rp6.650,43 miliar (2023) dan Rp8.458,28 miliar (2024), sementara PNBP tumbuh lebih lambat, dari Rp666,35 miliar (2022) menjadi Rp904,42 miliar (2023) dan Rp934,94 miliar (2024). Kontribusi perpajakan terhadap total pendapatan meningkat dari 88,21% (2022) menjadi 90,05% (2024), sedangkan PNBP turun dari 11,79% (2022) menjadi 9,95% (2024). Meskipun mengalami pertumbuhan kumulatif, pertumbuhan PNBP melambat drastis pada 2024, hanya mencapai 3,37%, sementara perpajakan tumbuh 27,18%, menyebabkan total pertumbuhan pendapatan negara dan hibah turun ke 24,33% dibandingkan 33,65% pada 2023.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara sebesar Rp26.830,68 miliar atau 98,88% dari pagu Rp27.133,17 miliar, sedikit menurun 1,44% dibanding 2023. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9.436,34 miliar (98,26% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17.394,34 miliar (99,23% dari pagu), dengan TKD berkontribusi 64,83% terhadap total belanja APBN. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2023, kontribusi TKD naik dari 63,71% menjadi 64,83%, sementara BPP turun dari 36,28% menjadi 35,17%. Meskipun terjadi sedikit penurunan total belanja negara sebesar 1,44% dari tahun 2023 ke 2024, pemerintah tetap mempertahankan stabilitas alokasi TKD dengan peningkatan sebesar 0,29%. Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran cukup tinggi, dengan total belanja mencapai lebih dari 98% dari pagu. Kinerja pendapatan daerah hingga Triwulan IV 2024 mencapai 102,96% dari target dengan nilai Rp23.769,31 miliar, meningkat 22,46% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19.410,38 miliar.
Kontribusi utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5.783,60 miliar (99,78% dari target Rp5.796,26 miliar), Pendapatan Transfer Rp17.281,77 miliar (101,84% dari target Rp16.969,29 miliar), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang melonjak signifikan menjadi Rp703,94 miliar (219,82% dari target Rp320,24 miliar). Tren kenaikan ini terlihat sejak tahun 2022 dengan total pendapatan daerah Rp16.421,73 miliar, meningkat menjadi Rp19.410,37 miliar pada 2023, dan terus bertumbuh hingga 2024.
Hingga Triwulan IV 2024, realisasi belanja mencapai Rp22.803,62 miliar atau 97,97% dari pagu, dengan rincian Belanja Operasi Rp18.162,68 miliar (97,87%), Belanja Modal Rp2.685,43 miliar (100,79%), Belanja Tidak Terduga Rp29,08 miliar (37,74%), dan Belanja Transfer Rp1.926,43 miliar (97,41%). Sebagian besar Belanja Operasi dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp9.924,99 miliar, belanja barang dan jasa Rp7.226,71 miliar, serta belanja hibah Rp892,74 miliar. Sementara itu, Belanja Modal digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin Rp702,38 miliar, pembangunan gedung dan bangunan Rp978,45 miliar, serta pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan Rp921,89 miliar.
Untuk membaca KFR lebih lengkap, SemetonKeu dapat mengakses KFR melalui Situs Resmi Kanwil DJPb Provinsi NTB atau melalui tautan berikut https://s.kemenkeu.go.id/KFRDJPBNTB
