Senin, 29 Maret 2021 telah diselenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2020 oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai perwakilan Kementrian Keuangan di Daerah, salah satu tupoksi daripada Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah menyusun kajian fiskal regional yang membahas mengenai hasil implementasi kebijakan fiskal di daerah dalam kaitanya pada pertumbuhan ekonomi dan potensi-potensi ekonomi di daerah. Kajian fiskal diharapkan dapat menjadi alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makroekonomi yang telah ditetapkan. Informasi yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat serta investor.
Acara dibuka langsung oleh Bapak Drs. Haji Lalu Gita Aryadi M.si, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan membuka acara, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 4 tahun kepemimpinan Gubernur periode sekarang untuk merealisasikan target ekonomi makro dan peningkatan kemakmuran masyrakat sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJM. Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir NTB mengalami berbagai cobaan, jika pada tahun 2018 dan 2019 harus berjuang melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa, maka pada tahun 2020 Pemerintah NTB harus berusaha keras menahan laju kemiskinan dan peningkatan angka pengangguran akibat pandemi global COVID-19.
Pada diseminasi kali ini turut hadir sebagai narasumber adalah Kepala BPS Provinsi NTB, Ekonom Regional Kementrian Keuangan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa peserta undangan dari stakeholder Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Bapak Sudarmanto dalam kegiatan diseminasi ini menyampaikan perkembangan dan analisis APBN tahun 2020, Perkembangan dan analisis APBD, belanja konsolidasian, serta Pemanfaatan anggaran hasil refocusing /realokasi APBD untuk PC-PEN di daerah. Kepala kanwil DJPB menyampaikan : dalam situasi perekonomian yang sedang turun ini kontribusi Belanja Negara sangat berperan untuk kembali menghidupkan perekonomia, tercatat kontribusi belanja pemerintah dalam membentuk PDRB provinsi NTB cukup besar, 14 persen, merupakan penyumbang ketiga terbesar dalam struktur PDRB NTB setelah konsumsi masyarakat (PKRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). selain itu juga Beliau mengajak para stakeholder yang hadir pada kesempatan ini untuk menjadikan kegiatan diseminasi ini menjadi salah satu forum ekonomi utama di NTB, ruang bagi Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan, Pemda, BPS , dan ekonom berdiskusi dan bersinergi untuk membangkitkan kembali ekonomi NTB.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi NTB, Bapak Suntono menyampaikan kondisi ekonomi makro regional Nusa Tenggara Barat yang dilanjutkan oleh Prof DR Mansur Afifi Guru Besar Fakultas Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tentang kondisi perekonomian NTB tanpa sektor pertambangan yang merupakan cermin realitas kondisi masyarakat yang sebenarnya, dimana penurunan ekonomi riel tanpa pertambangan sekitar yang berkisar pada angka 7 %, sangat dirasakan oleh masyrakat. Meskipun kondisi saat ini sedang sulit, pada kesempatan tersebut Prof. Dr Mansur juga menyampaikan bahwa sebagian besar ekonom baik regional NTB maupun nasional masih optimis bahwa tahun 2021 ekonomi akan kembali naik seiring dengan kemajuan program vaksinasi, karena akar permasalah adalah pada bidang kesehatan.
Secara umum diseminasi KFR dilakukan dalam rangka membedah kajian fiskal regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB untuk dapat dijadikan sebagai salah satu sudut pandang atas hasil realisasi implementasi kebijakan fiskal di daerah dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan di daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan pengelolaan fiskal yang berasal dari APBN dan APBD. Dan tentunya juga, KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dapat menambah bahan referensi oleh bagi stakeholder, akademisi dan masyarakat luas yang memerlukan informasi atas realisasi implementasi kebijakan fiskal di daerah NTB. (Kanwil DJPB NTB)
