Mataram, 11 Oktober 2021 – Pada tanggal 11 Oktober 2021 bertempat di Aula Tambora Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB telah dilangsungkan konferensi pers terkait dengan Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Triwulan III Tahun Anggaran 2021 untuk wilayah Provinsi NTB. Narasumber pada Konpers tersebut antara lain yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

Pada acara konpers tersebut disebutkan bahwa pagu belanja negara dalam APBN 2021 yang dikelola Kanwil DJPb Provinsi NTB sebesar Rp.13,19  triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh satker-satker K/L sebesar Rp.9,05 triliun dan TKDD sebesar Rp. 4,14 triliun. Belanja pemerintah terserap 72,93%, sementara TKDD terserap 61,20 %. Dengan berbagai hambatan dan kendala pada saat pandemi covid, prosentase realisasi belanja pemerintah yang mencapai 72,93% tersebut patut diapresiasi. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat bahwa akselerasi penyerapan belanja sampai dengan triwulan III 2021 sebesar 70%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB, Sudarmanto,  lebih lanjut menerangkan jenis belanja pemerintah pusat, bahwa realisasi belanja pegawai mencapai 81,55%, belanja barang mencapai 63,55% belanja modal mencapai 72,73% dan belanja bantuan sosial mencapai 80,22%.

Penyaluran Dana Transfer, Kredit Program, dan PC-PEN

Pagu DAK Fisik di NTB sebesar Rp 1,9 triliun, pagu terbesar terdapat di Pemprov NTB dan pagu terkecil terdapat di Kota Bima. Sampai dengan Triwulan III, DAK fisik telah tersalur sebesar Rp.921,65 miliar atau 48,25%. Persentase penyaluran tertinggi sebesar 74,97% pada Kabupaten Dompu dan terendah pada Kabupaten Lombok Tengah  sebesar 28,34%.  Untuk penyaluran Tahap II,  dokumen persyaratan di diupload pada OM-SPAN paling lambat tanggal 21 Oktober 2021. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memonitor secara harian perkembangan input persyaratan dokumen di OMSPAN. Untuk itu, diminta agar para pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah atas penyaluran DAK Fisik agar segera menginput dokumen persyaratan tahap II pada aplikasi OMSPAN.

Tahun 2021 alokasi bantuan Operasional Sekolah (BOS) NTB sebesar Rp 988,34 Miliar. Realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 689,24 Miliar atau 69,74% dari pagu.

Dana Desa yang tersebar di 8 Kabupaten memiliki nilai pagu 2021 sebesar Rp 1,25 triliun. Realisasi  sampai dengan Triwulan III TA 2021 sebesar Rp.926,11 Miliar atau sebesar 74,25% dengan rincian Penyaluran Dana Desa Tahap I Rp.301,72 Miliar, Tahap II Rp.305,11 Miliar, Tahap III Rp.6,69 Miliar, Earmark 8% DD untuk penanganan Covid-19 Rp.68,16 Miliar dan BLT Rp.244,72 Miliar

Kinerja Penyaluran KUR dan UMi s.d  30 September 2021 adalah sebesar Rp.3,72 triliun pada 108.324 debitur. Skema Penyaluran  Kredit Program didominasi oleh Skema Mikro yang mencapai 2,46 triliun atau 66,22% sedangkan penyaluran berdasarkan Pemda/Kab/Kota penyaluran tertinggi di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.748,41 Miliar atau 20,14%. Penyaluran per  sektor didominasi oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp 1,62 triliun atau 43,70% kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 1,55 triliun atau 41,64 persen.

Penyaluran PC PEN di Wilayah Provinsi NTB

Dana PC-PEN wilayah provinsi NTB  data sampai dengan Triwulan III TA 2021 telah disalurkan yakni :

1. Pembayaran PKH untuk 825 keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp.551,47 Miliar.
2. Penyaluran Kartu Sembako untuk 3,83 Juta keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp.765,01 Miliar.
3. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 022 keluarga penerima manfaat (akumulasi) senilai Rp.299,41 Miliar.
4. Jumlah peserta Kartu Prakerja 385 peserta nilai manfaat yang diterima sebesar Rp.420,27 Miliar.
5. Penyaluran Parlinsos lainnya berupa Subsidi internet untuk 324 orang sebesar 27,44 Miliar. Discont Listrik untuk 867.175 pelanggan sebesar Rp.106,4 Miliar, subsidi Upah 13.706 penerima sebesar Rp.13,70 Miliar.
6. Realisasi Program Padat Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 443 Miliar dengan menyerap 29.605 tenaga kerja.

1. Realisasi Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 510,80 Miliar untuk 425.667 Pelaku Usaha Mikro.
2. Klaim Rumah Sakit sebesar Rp.319,82 Miliar untuk 3.819 pasien, Insentif Nakes sebesar 5.129 nakes sebesar Rp.32,24 Miliar