Mataram, 5 Desember 2022 bertempat di Grand Ballroom Hotel Lombok Raya telah dilangsungkan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/ Lembaga dan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyerahan dilaksanakan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta yang pada kesempatan ini memberikan arahan langsung sehingga APBN sebagai instrumen penting pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sudarmanto menyampaikan laporannya mengenai kinerja pelaksanaan APBN di wilayah NTB dan kinerja ekonomi terkini.
"APBN 2020 – 2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. APBN 2020 – 2022 merupakan APBN extraordinary dengan level defisit diatas 3 persen PDB. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB. Sampai dengan November 2022, realisasi belanja menunjukan tren yang baik, menggambarkan APBN masih terus sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi mengatasi gejolak perekonomian. Realisasi belanja K/L sampai dengan bulan November 2022, dapat kami sampaikan telah mencapai Rp8,12 triliun dari alokasi pagu Rp9,86 triliun atau 82,39%. Realisasi tersebut terinci berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp2,75 triliun atau 90,80% dari pagu; Belanja barang sebesar Rp2,52 triliun atau 79,13% dari pagu; Belanja modal Rp2,83 triliun atau 78,23% dari pagu; serta Belanja bantuan sosial Rp13,85 milyar atau 84,09 % dari pagu".
"Sedangkan realisasi DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS-BOP PAUD- Pendidikan Kesetaraan) dan Dana Desa sampai dengan minggu keempat bulan November 2022 telah terealisasi sebesar Rp4,03 triliun atau sebesar 87,07% dari alokasi pagu, yang terdiri dari : DAK Fisik realisasi Rp1,75 triliun dari pagu sebesar Rp2,27 triliun atau 77,16%; Dana Desa realisasi Rp.1,15 triliun dari pagu sebesar Rp1,19 triliun atau 96,48%; BLT Dana Desa telah tersalur 467,25 milyar, sampai dengan bulan September seluruh desa telah tersalurkan. Sementara untuk bulan Oktober s.d Desember telah disalurkan untuk 872 desa dari 1.005 desa di NTB; Dana BOS-BOP telah disalurkan sebesar 1,13 triliun atau 96,74% dari pagu untuk 3.037.445 siswa di NTB" papar Bapak Sudarmanto.
Belanja K/L tahun 2023 di NTB, sebesar Rp8,249 triliun, turun sebesar Rp0,027 triliun atau 0,33% dibandingkan belanja K/L tahun 2022. Belanja K/L tahun 2023 akan dialokasikan kepada 376 Satker K/L yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan dilayani oleh 4 (empat) KPPN, dengan Wilayah Bayar KPPN Mataram 234 Satker, KPPN Selong 25 Satker, KPPN Sumbawa Besar 50 Satker dan KPPN Bima 67 Satker.
Anggaran TKD tahun 2023 di NTB, sebesar Rp16,23 triliun, naik sebesar Rp0,87 triliun atau 5,66% dibanding anggaran TKD tahun 2022. Anggaran TKD tahun 2023 terdiri atas DBH ,DAU, DAK, Hibah ke Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Provinsi. Secara umum TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
Pada kesempatan ini hadir secara fisik 175 Satker K/L dan 10 Pemerintah Kota/Kabupaten dan 1 Pemerintah Provinsi dimana 26 Satker, 10 Pemerintah Kota/Kabupaten dan 1 Pemerintah Provinsi akan menerima DIPA dan Daftar TKD Tahun Anggaran 2023 secara simbolis dari Bapak Gubernur.