Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pukul 10.00 sd 12.30 Wita, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dilaksanakan Rapat Komite ALCo Regional secara daring dengan narasumber :
- Sudarmanto - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB/Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB,
- Heru Budhi Kusumo Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mewakili Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
- Agustyan Umardani - Kepala KPPBC Sumbawa mewakili Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT,
- Dwi Wahyudi - Kepala Bidang Lelang mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara.
Pada kesempatan pertama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB/Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, Sudarmanto, menyampaikan perkembangan kinerja APBN sebagai berikut :
Realisasi APBN lingkup NTB
Pada Rapat Komite ALCo Regional tersebut disampaikan perkembangan kinerja Belanja APBN sampai dengan 31 Mei 2023.
Pada sisi Belanja Negara, telah terealisasi sebesar Rp9.268,67 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.167,90 miliar (37,49%) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp6.100,77 miliar (37,53%).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) s.d bulan Mei tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp248,08 miliar atau 6,23% dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y) , Realisasi belanja K/L wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp3.485,07 miliar) dan wilayah NTT (Rp3.454,51 miliar).
Realisasi belanja Pegawai s.d bulan Mei 2023 sebesar Rp1.232,64 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21,47 miliar (1,02%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 35,26 % dari pagu belanja sebesar Rp3.083,11 miliar. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, realisasi belanja pegawai NTB masih di bawah Bali (Rp1.670,42 miliar) dan NTT (Rp1.326,04 miliar).
Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai s.d. bulan Mei 2023 disumbangkan dari Belanja Gaji/Tunjangan TNI/POLRI, Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, Belanja Pegawai Non PNS, dan Belanja Tunjangan Kinerja (Tukin). Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pangkat, mutasi pegawai, dan KGB.
Realisasi belanja barang s.d bulan Mei 2023 sebesar Rp1.068,95 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp268,26 miliar (25,10%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 35,26 % dari pagu belanja sebesar Rp3.031,72 miliar. Realisasi belanja barang di wilayah NTB masih rendah dibandingkan daerah Bali (Rp1.414,73 miliar) dan NTT (Rp1.353,61 miliar).
Peningkatan realisasi belanja barang terjadi di setiap jenis belaja barang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik untuk kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam rangka monev, koordinasi dan pengawasan dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda.
Realisasi Belanja Modal pada bulan Mei 2023 sebesar Rp857,21 miliar atau sebesar 37,05% dari pagu sebesar Rp2.313,52 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp-44,25 miliar atau -5,16% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Realisasi belanja modal di wilayah NTB lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali (Rp327,13 miliar) namun lebih rendah daripada wilayah NTT (Rp640,88).
Kontribusi terhadap penurunan belanja modal s.d. bulan Mei 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dipengaruhi oleh
- Adanya blokir pagu belanja modal
- Terdapat belanja modal yang masih dalam proses koordinasi Unit Es I dan persetujuan lender
- Adanya satker yang baru melakukan pembayaran uang muka
- Terdapat satker yang masih dalam proses lelang jasa konstruksi
Realisasi Belanja Sosial pada bulan Mei 2023 sebesar Rp.9,10 miliar atau sebesar 44,18% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar. Realisasi ini meningkat sebesar Rp2,60 miliar atau 40,07% dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y). Belanja Bansos wilayah NTB lebih baik dibandingkan wilayah Bali (Rp12,98 miliar) dan wilayah NTT (Rp15,42 miliar).
Kenaikan Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Mei 2023 berasal dari Belanja bansos dalam bentuk bea siswa kepada mahasiswa pada satker UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja.
Penyaluran TKD tahun 2023
Sampai dengan 31 Mei 2023 realisasi TKD sebesar Rp6.100,77 miliar (37,53% dari pagu TKD). Kinerja penyaluran TKD NTB sebesar 37,53% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu 34,51%, lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 35,02% dan rata-rata nasional 35,12% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi Bali 40,93%. Realisasi TKD mengalami pertumbuhan sebesar 5,09% dari periode yang sama di tahun yang lalu, disebabkan kenaikan realisasi DBH 197,47%, DAK Nonfisik 26,86% dan Hibah ke Daerah 100%.
Penyaluran DBH terealisasi sebesar 583,7 miliar atau 31,99% dari pagu. Kinerja penyaluran DBH sebesar 31,99% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (8,31%) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali 16,94%, Provinsi NTT 16,91% dan dari kinerja rata-rata Nasional 27,93%. Realisasi DBH mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 197,47% dari periode yang sama di tahun yang lalu dengan kontribusi kenaikan signifikan Kab. Sumbawa 697,18% dan Kab. Sumbawa Barat 217,58%.
Penyaluran DAU terealisasi sebesar 3.777,86 miliar atau 43,06% dari pagu. Kinerja penyaluran DAU di Provinsi NTB sebesar 43,06% tersebut lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022 (50%) dan juga lebih rendah dari Provinsi Bali 43,86%, namun lebih tinggi dari kinerja Provinsi NTT 40,76% dan kinerja rata–rata nasional 41,47%. Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar 6,80% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Realisasi DAK Fisik sebesar Rp118,90 miliar atau 7,49%. Terdapat 3 Kabupaten yang belum ada realisasi yaitu Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima dan Kab. Dompu karena sedang dalam proses penyelesaian dokumen pelaksanaan DAK Fisik TAYL (Lap. Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output ), dalam porses pelelangan, Reviu APIP, serta dalam proses penginputan daftar Kontrak Kegiatan.
Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 7,49% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (5,86%) dan juga lebih tinggi dari dari kinerja rata-rata Nasional 4,80% namun lebih rendah dari kinerja Provinsi NTT 7,68% dan Bali 11,75%.
Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan sebesar 10,72% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Penyaluran Insentif Fiskal sebesar 21,65 miliar atau 24,75% dengan rincian Kab. Lombok Utara 11,06 miliar (50%) dan Kota Bima 10,59 miliar (50%), sedangkan Kota Mataram belum ada rekomendasi penyaluran insentif fiskal dari DJPK.
Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp1.102,12 miliar atau 39,23% dari pagu. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik di Provinsi NTB sebesar 39,23% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (32,49%) dan juga lebih tinggi dari Provinsi Bali 39,08%, Provinsi NTT 38,35% dan rata–rata nasional 38,36%. Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi DAK Nonfisik tumbuh sebesar 26,86% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp493,42 miliar atau 45,13% dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sebesar 45,13% tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (43,63%) dan juga lebih tinggi dari Provinsi NTT 38,72% dan rata–rata nasional 38,94% namun lebih rendah dari kinerja Prov. Bali 63,65%.
Realisasi Hibah ke Daerah sebesar Rp 3,12 miliar atau 3,85%. Kinerja penyaluran Hibah ke Daerah sebesar 3,85% lebih lebih rendah dari Prov NTT 20,67% dan rata- rata Nasional 4,67%, sedangkan di Provinsi Bali belum ada realisasi penyaluran Hibah ke Daerah.
Penyaluran Kredit Program
Sampai dengan Mei 2023, 12 sektor sudah menerima penyaluran kredit program yang didominasi oleh Perdagangan dan Pertanian (83,26% dari total penyaluran) dengan jangkauan nasabah 32.592 (89,57 % dari total nasabah).
Sektor Industri Pengolahan (penyerap Tenaga Kerja terbesar III), baru mendapatkan penyaluran Rp82,19 miliar untuk 1.402 nasabah. Sementara penyaluran pada bulan Mei saja sebesar Rp23,24 miliar.
Kredit diterima UMKM yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota. Terbesar diterima UMKM di Loteng, Lotim, dan Sumbawa yang mengambil porsi 50,38% dari total penyaluran, yang menjangkau 19.755 nasabah. Penyaluran terkecil pada UMKM di Kota Bima yaitu Rp28,66 miliar atau 2,05 %, dengan 378 nasabah. Penyaluran melibatkan 11 penyalur (bank) dengan didominasi oleh BRI, BNI, dan Mandiri dengan total penyaluran Rp1.186,76 miliar (84,72%).
Skema Mikro ( 10 juta s.d 100 juta) mengambil porsi penyaluran terbesar yaitu 55,44%. Penyaluran Skema UMi (untuk nasabah yang belum tersentuh perbankan) mencapai Rp35,55 miliar (2,54% dari total penyaluran) dengan jumlah nasabah 9.216. Angka penyaluran ini naik Rp19,89 miliar selama Mei 2023. Penyaluran kredit perlu lebih menyasar atau memberi kesempatan ke sektor tersebut (industri pengolahan) untuk membantu mengurangi pengangguran.
Selanjutnya terkait kinerja penerimaan pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Heru Budhi Kusumo menyampaikan :
Kinerja penerimaan pajak sampai akhir Mei 2023 di Provinsi NTB terealisasi sebesar Rp 1.241,26 miliar atau 34,84% target Rp3.563,27 miliar. Penerimaan pajak di Provinsi NTB tumbuh positif sebesar 21,40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi capaian dan pertumbuhan, provinsi NTB lebih rendah dari Provinsi Bali (capaian 50,69%, pertumbuhan 43,31%), namun lebih tinggi jika dibandingkan dari Provinsi NTT (capaian 31,11%, pertumbuhan 19,98%).
Untuk kinerja per bulan, pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Mei 2023 dibandingkan Mei 2022 tumbuh positif sebesar 12,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pajak nasional yaitu sebesar 7,06%. Pertumbuhan ini dipengaruhi antara lain :
- Penyesuaian tarif PPN 11% mulai April 2022
- Membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi.
- Dampak PMK-59, pajak atas proyek pemerintah yang sebelumnya disetor atas nama rekanan mulai Mei 2022 disetor atas nama bendahara pemerintah.
Dari sisi jenis pajak, secara kumulatif mayoritas jenis pajak utama tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sejumlah jenis pajak dominan menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPN Dalam Negeri (+31,65% yoy), PPh Pasal 21 (+18,69% yoy), dan PPh Pasal 22 (+24,21% yoy).
- PPN DN meningkat sejalan dengan implementasi UU HPP yaitu penyesuaian tarif PPN menjadi 11%.
- PPh 21 meningkat karena peningkatan setoran atas THR dan sertifikasi.
- PPh 22 tumbuh seiring dengan peningkatan pemungutan dari sektor Administrasi Pemerintahan.
Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya: Administrasi Pemerintahan (+69,63% yoy), Jasa Keuangan & Asuransi (+16,25% yoy), Pertambangan (+60,32% yoy), dan persewaan ketenagakerjaan (+30,16% yoy), yang didorong antara lain dari:
- Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh signifikan karena adanya setoran PPN dari Belanja APBN/APBD T.A. 2022 yang di setor pada bulan Januari 2023 dan pergeseran setoran PPN dari sektor Konstruksi dampak PMK-59;
- Sektor Keuangan dan Asuransi tumbuh positif karena peningkatan setoran PPh 21 pada subsektor Bank Pemerintah, Koperasi, dan jasa keuangan lainnya;
- Sektor Pertambangan tumbuh positif karena peningkatan harga komoditas tambang.
- Sektor Persewaan dan Ketenagakerjaan tumbuh karena peningkatan pada subsektor jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu.
Terkait penerimaan Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, Kepala KPPBC Sumbawa Agustyan Umardani menyampaikan :
Realisasi penerimaan s.d. 31 Mei 2023 sebesar Rp272,68 miliar, terkontraksi Rp408,05 miliar (-59,94%) y-o-y seiring kinerja negatif sektor BK dan BM, namun sektor Cukai masih mampu menunjukan tren positif.. Realisasi penerimaan bea cukai wilayah NTB lebih rendah dibanding wilayah Bali (Rp343,83 miliar) dan wilayah NTT (Rp23,52 miliar).
Bea Masuk
Realisasi Bea Masuk s.d. Mei 2023 sebesar Rp 44,99 miliar (44,36% dari target tahunan). Realisasi BM s.d. Mei 2023 terkontraksi Rp7,51 M (-14,31%) y-o-y, akibat menurunnya realisasi impor Raw Sugar sebesar 59.500 ton y-o-y..
Bea Keluar
Realisasi BK s.d. Mei 2023 terkontraksi Rp402,39M (↓64,83%) y-o-y. Dikarenakan pada Q1-22 masih berlaku tarif BK sebesar 5%, dan tidak terealisasinya ekspor periode April-Mei 2023 akibat belum terbitnya Surat Persetujuan Ekspor periode 2023-2024
Devisa Ekspor s.d. Mei 2023 tercatat USD593.58 Juta, terkontraksi USD590.68 Juta (49,88%) y-o-y. Didorong tidak terealisasinya ekspor konsentrat tembaga setelah Q1-23.
Devisa Impor s.d. Mei 2023 tercatat USD126.08 Juta, tumbuh USD31.84 Juta (33,79%) y-o-y. Didorong tumbuhnya importasi komoditi ban (8,98% y-o-y), dan alat berat (465,57%) y-o-y.
Neraca Perdagangan bulan Mei tercatat defisit USD28.99 Juta setelah surplus selama 26 bulan, dikarenakan kinerja ekspor yang menurun setelah Q1-23. Namun secara akumulatif s.d. Mei-23 neraca perdagangan tercatat surplus USD467.50 Juta.
Cukai
Realisasi Cukai s.d. Mei 2023 sebesar Rp9,40 miliar (54,36% dari target tahunan). Realisasi Cukai s.d. Mei 2023 tumbuh Rp1,85 miliar (+24,45%) y-o-y. Didorong tumbuhnya produksi Barang Kena Cukai (BKC) HT berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 9,01 juta batang (y-o-y).
Selanjutnya Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara - Dwi Wahyudi menyampaikan :
Realisasi PNBP per Mei tahun 2023 sebesar Rp5,69 miliar. Dengan sumber utama dari hasil pelaksanaan Lelang dan Pengelolaan Kekayaan Negara. Realisasi PNBPKekayaan Negara wilayah NTB lebih rendah dibandingkan wilayah Bali (Rp13.85 miliar) dan lebih tinggi dibandingkan wilayah NTT (Rp5,71 miliar). Peningkatan PNBP diharapkan bersumber dari Pengelolaan BMN, yang menandakan kemampuan aset untuk menghasilkan, Sedangkan PNBP yang bersumber dari Biaya administrasi Penguruan Piutang Negara secara bertahap diharapkan akan menurun, yang berarti bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Negara telah meningkat.
Per Bulan Mei 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan pengurusan piutang negara hingga mengurangi outstanding yang selama ini tidak tertagih sebesar Rp 1,260 miliar agar aset lebih lancar dan nilai totalnya dalam LKPP lebih akurat.
PNBP pun dihasilkan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 42,89 juta Pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang masih akan terus diimplementasikan sampai Desember 2023, yang telah sangat membantu UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pada bulan Mei 2023 KPKNL Mataram dan KPKNL Bima telah melaksanakan Lelang yang menghasilkan Pokok Lelang Rp14,69 miliar. Sehingga sampai dengan Bulan Mei 2023 PNBP Bea Lelang sebesar 1,51 miliar dan Pokok Lelang mencapai Rp 39,078 miliar.