Membuka tahun anggaran 2025, kinerja fiskal regional lingkup NTB sampai dengan bulan Januari mengalami dinamika yang cukup besar. Penerimaan negara menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perekonomian. Kemudian, Belanja pemerintah ikut mengalami fluktuasi sejalan dengan tindak lanjut atas instruksi untuk menunda perikatan/kontrak barang/jasa pada SEB Mendagri dan Menkeu yang disusul oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025.

Pada sisi penerimaan, penerimaan perpajakan berhasil dikumpulkan Rp270,68 miliar, terkumpul sebesar 7,61% dari target pada tahun 2025. Kinerja ini terkontraksi 51,28% yoy, ditenggarai kontraksi pada berbagai komponen pajak, antara lain bea keluar, cukai, pajak penghasilan, PBB, dan bea materai. Berdasarkan keterangan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT, komponen bea keluar pada tahun ini tidak ditetapkan target sehubungan dengan pengalihan konsentrat tembaga pada proses commissioning smelter PT AMMAN. Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara mencatat komponen PPN dan PPnBM tetap mampu mencatat pertumbuhan positif yang didorong peningkatan kegiatan ekonomi dan penurunan jumlah restitusi dibanding tahun lalu. Bea masuk juga tetap mencatatkan kinerja positif, didukung oleh adanya beberapa aktivitas importasi beras untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun juga sudah mulai mencatatkan realisasi, berhasil dikumpulkan Rp32,67 miliar, mencapai target 6,59% pada tahun 2025. Kinerja ini terkontraksi 66,9% dibanding tahun lalu. Penurunan terjadi pada komponen penerimaan layanan BLU (terkontraksi 96,07% yoy) maupun layanan nonBLU (terkontraksi 26,25% yoy). Meskipun demikian, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara mencatat PNBP dari pengoptimalan aset/BMN tetap mampu tumbuh 39,4% dari tahun lalu telah, mencapai Rp798,7 juta per Januari 2025.

Neraca perdagangan regional melanjutkan tren defisit yang telah berlangsung sejak bulan November 2024, imbas tidak adanya eksportasi barang tambang mineral logam.  Pada bulan Januari 2025, tercatat neraca perdagangan defisit sebesar USD38,28 juta (terkontraksi 572,25%). Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT mencatat devisa ekspor terkontraksi sebesar USD181,87 juta (y-o-y), dengan nilai USD14,93 ribu per 31 Januari 2025. Devisa impor pun ikut mengalami kontraksi sebesar USD135,49 juta (y-o-y) dikarenakan turunnya importasi mesin sehubungan dengan selesainya pembangunan smelter oleh PT AMMAN. Tercatat, nilai devisa impor sebesar USD38,29 juta per 31 Januari 2025.

Secara kumulatif belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp2,58 triliun, mencapai 9,74% pagu dan tetap mampu tumbuh 20,84% (y-o-y), didorong peningkatan kinerja penyaluran TKD dibanding tahun sebelumnya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB mencatat belanja satker K/L mencapai 4,33% dari pagu dan terkontraksi 17,35% dibanding tahun lalu. Belanja barang dan belanja modal terkontraksi cukup dalam, dengan kontraksi masing-masing sebesar 53,6% yoy dan 98,5% yoy. Di sisi lain kinerja belanja pegawai mampu tetap tumbuh positif, dengan pertumbuhan sebesar 38,9% yoy.

APBN sebagai alat mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada sektor kesehatan, belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp10,71 miliar dari komponen belanja K/L dan sebesar Rp1,05 miliar dari transfer ke daerah. Kemudian, pada sektor pendidikan, belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp7,97 miliar dari komponen belanja K/L dan sebesar 544,4 miliar dari komponen transfer ke daerah. Pada sektor infrastruktur, belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp1,77 miliar dari komponen belanja K/L.

Dalam rangka mendukung operasional pemerintah daerah, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,49 triliun. Untuk mendukung operasional pendidikan, juga telah disalurkan Bantuan Operasional Pendidikan sebesar Rp544 miliar kepada 9.840 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 1,007 juta siswa. Dana Bagi Hasil atas hasil sumber daya alam juga sudah disalurkan kepada pemda dengan nilai bagi hasil minerba sebesar Rp235,63 miliar, bagi hasil perikanan sebesar Rp1,54 miliar, dan bagi hasil kehutan sebesar Rp152,6 juta.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Indra Wahyudi (0811889859)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 10, Mataram.