Bandung, www.kemenkeu.go.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, meminta pendamping desa agar menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa.
JL. Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru 28116
Bandung, www.kemenkeu.go.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, meminta pendamping desa agar menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa.
Jakarta. www.djpbn.kemenkeu.go.id - Program ‘Perbendaharaan Go Green’ tahun 2017 berlanjut dengan kegiatan penghijauan ‘Satu Pegawai Satu Pohon’ di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan penanaman seribu bibit pohon bakau (mangrove) di area kritis pesisir Pantai Marunda, Jakarta Utara (07/10).
Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09).
Pandeglang, www.kemenkeu.go.id – Presiden Joko Widodo menginginkan Dana Desa dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta pada tahun pertama, Rp600 juta pada tahun kedua, dan Rp800 juta pada tahun ketiga.
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - memperbaiki timelag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motifasi Kementerian Keuangan RI khususnya DJPB untuk bersinergi dengan DJPK untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) (6/9).
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (27/7).
Pengesahan RUU tersebut merupakan siklus akhir dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pemerintah.

Hak Cipta © Kanwil DJPb Provinsi Riau - Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb
Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru Kode Pos 28116
Telp : (0761) 22686 | Fax : (0761) 22647 |