Pekanbaru, 8 Juni 2023. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas UMKM di Provinsi Riau. Setelah berhasil mengadakan UMKM Financing Empowerment Festival (Riau U-FEST) pada tahun 2022, Kanwil DJPb Provinsi Riau kembali menggelar pelatihan bagi UMKM dalam Riau U-FEST 2023 dengan tajuk “Bergerak Bersama, Majukan UMKM”.

Pelatihan UMKM ini merupakan rangkaian kegiatan bersama Riau U-FEST 2023 dengan bazar UMKM yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu pada 5 Maret 2023 lalu. Acara diadakan di Aula Lancang Kuning, lantai dua gedung Kanwil DJPb Provinsi Riau yang dimulai dari pukul 09.00 sampai 15.00 dan diikuti oleh 30 pelaku UMKM binaan Kemenkeu Satu Riau. Acara pelatihan UMKM dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Burhani AS, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindagkop UKM Provinsi Riau, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Kementerian Keuangan di Riau dan 30 peserta pelatihan UMKM.

Materi pada pelatihan kali ini meliputi Peran Kementerian Keuangan untuk pemberdayaan UMKM Riau yang dibawakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Joint Program UMKM Perwakilan Kementerian Keuangan Riau yang berisi dukungan akses pembiayaan dari DJPb, fasilitas dan kemudahan perpajakan bagi UMKM dari DJP, fasilitas ekspor untuk UMKM dari DJBC, dukungan sistem lelang dari DJKN, dan open access materi UMKM dari BDK. Kemudian dilanjutkan dengan Dukungan dan Program Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Memajukan UMKM yang dibawakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, dan Pembukuan UMKM dengan Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (SI APIK) dan Simulasi Pembukuan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan UMKM dapat mengetahui peran dan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam memberdayakan UMKM Riau dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya, serta mengetahui dan mampu melakukan pembukuan usaha baik secara manual maupun dengan aplikasi yang tersedia.

Pada pembukaan kegiatan pelatihan UMKM tersebut, Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Burhani AS menyampaikan bahwa peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian Indonesia sangat penting dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51%, penyerapan tenaga kerja 96,9% dan ekspor nonmigas nasional sebesar 15,6%. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pelaku UMKM antara lain

1. 51,09% persen pelaku terkendala akses pembiayaan dan permodalan;
2. 34,72% terkendala akses pasar, pemasaran dan promosi produk UMKM;
3. 8,59% terkendala akses bahan baku/alat produksi;
4. 5,25% terkendala hal-hal lainnya.

Pemerintah hadir untuk membantu UMKM melalui dukungan APBN tahun 2023 sebesar Rp45,8 T secara nasional dengan beberapa kebijakan seperti pendataan lengkap koperasi dan UMKM, major project pengelolaan terpadu UMKM, koperasi modern melalui korporatisasi petani dan nelayan, desain ulang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM, fasilitasi akses pembiayaan (Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembangunan dan revitalisasi sentra industri kecil menengah, dan lain-lain.

Peran Kanwil DJPb Provinsi Riau

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam memberdayakan UMKM di Riau, antara lain:

1. Melakukan survei ke pelaku UMKM yang telah mengikuti program KUR di beberapa kabupaten/kota di Riau.
2. Melakukan MoU dalam rangka pemberdayaan, pelatihan dan pemanfaatan data bersama terkait UMKM dengan Kanwil Kemenkum dan HAM Riau tanggal 20 Juni 2022.
3. Kolaborasi dengan Bank Mandiri terkait program U-FiNE (UMKM Financing Empowerment) untuk seleksi binaan UMKM.
4. Sinergi dengan Mata Garuda Riau pada acara Massive Action LPDP 2022 untuk pendampingan UMKM chapter Riau tanggal 14 Juli 2022.
5. Bersama BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan acara “Pameran dan Sosialisasi Sinergi Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit di Provinsi Riau” selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2022.
6. Kolaborasi dengan Kemenkeu Satu Riau untuk menyelenggarakan bazar dan show UMKM pada acara puncak Hari Oeang Republik Indonesia ke 76 tanggal 30 Oktober 2022.
7. Menyelenggarakan Riau U-FEST 2022 pada tanggal 11 Desember 2022 dengan kegiatan bazar dan pelatihan UMKM.
8. Menyelenggarakan Riau U-FEST 2023 pada tanggal 5 Maret 2023 dengan kegiatan bazar UMKM di Area Car Free Day.
9. Membuat pojok UMKM di ruang front office dengan nama “Singgahsana UMKM”.
10. Pembelian produk-produk UMKM untuk acara rapat, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan di kantor.

Tim Redaksi

Kanwil DJPb Provinsi Riau

Pekanbaru, 03 April 2023

Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat Dan Daerah Provinsi Riau serta penganugerahan Treasury Awards tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin, 03 April 2023, oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menjaga dan memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas belanja negara bagi.

Rakor Pelaksanaan Anggaran tahun ini mengambil tema “Ekonomi Riau Inklusif Berkelanjutan, Masyarakat Sejahtera”. Anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Instrumen fiskal APBN dan APBD digunakan untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare state).

Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra, dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, dan dihadiri juga Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar yang memberikan sambutan pada acara tersebut. Pada Rakorda Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini, dihadiri oleh para pimpinan kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Forkompinda, serta pimpinan satuan kerja baik pusat dan daerah se-Provinsi Riau.

Pada sambutan acara, Gubernur Provinsi Riau, H.Syamsuar memberikan apresiasi kepada semua pihak karena melalui tahun anggaran 2022 dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan capaian indikator-indikator ekonomi Riau yang sangat baik sepanjang tahun 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja positif walaupun berada ditengah-tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil dan badai inflasi yang cukup tinggi. Fiskal APBN dan APBD tahun 2022 yang berfungsi shock absorber bekerja sangat baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau.

Dalam peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023, H. Syamsuar mendorong seluruh pengelola keuangan negara, baik pusat dan daerah di Riau, untuk terus melaksanakan akselerasi pengadaan barang/jasa, percepatan penetapan juknis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, mengutamakan pencapaian output dan outcome, memanfaatkan digitalisasi secara optimal, serta lakukan monitoring dan evaluasi secara terukur dan menyeluruh.

Dalam acara Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Tahun 2023 ini dilaksanakan seminar Edukasi Peran Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan untuk Riau. Seminar diisi oleh pemateri pertama dari Direktur Fasilitasi Riset, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Wisnu Sardjono Soenarso yang dihadiri juga oleh perwakilan alumni penerima beasiswa LKPD dari wilayah Provinsi Riau. Narasumber kedua oleh Direktur Penyaluran Dana, BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Nining Ngudi Purnamaningtyas yang menjelaskan peran dan peluang pemanfaatan dana BLU BPDLH untuk kemajuan Provinsi Riau.

Menjadi satu rangkain acara Rakorda, Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provoinsi Riau juga memberikan apreasi kepada pimpinan kepala daerah dan pimpinan satuan kerja yang berprestasi melalui penganugerahan Treasury Awards Tahun 2023. Beberapa pimpinan kepala daerah dan pimpinan satuan kerja yang memperoleh Treasury Awards Tahun 2023, yaitu:

1. Kategori Satuan Kerja Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Besar Terbaik:

• POLRESTA Pekanbaru (Terbaik I)
• KOREM-031/WB DAM-I/BB (Terbaik II)
• Satker Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera III (Terbaik III)

2. Kategori Satuan Kerja Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Sedang Terbaik:

• Pengadilan Tinggi Riau (I)
• Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pekanbaru (II)
• Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (III)

3. Kategori Satuan Kerja Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Kecil Terbaik:

• Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Tembilahan (I)
• Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru (II)
• Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai (III)

4. Kategori Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik:

• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau

5. Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Terbaik:

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (I)
• Mahkamah Agung (II)
• Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri (III)

6. Kategori Satuan Kerja Pengelolaan Hibah Terbaik:

• KOREM-031/WB DAM-I/BB

7. Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Besar Terbaik:

• Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

8. Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Sedang Terbaik:
   Pengadilan Tinggi Riau

9. Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kecil Terbaik:

• Kanwil Djkn Riau, Sumatera Barat Dan Kepulauan Riau

10. Kategori Pemerintah Daerah dengan Kualitas Penyampaian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terbaik:

• Pemda Indragiri Hilir (Terbaik I)
• Pemda Bengkalis (Terbaik II)
• Pemda Indragiri Hulu (Terbaik III)

11. Kategori Pemerintah Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Terbaik:

• Pemda Bengkalis (Terbaik I)
• Pemda Kepulauan Meranti (Terbaik II)
• Pemda Kota Dumai (Terbaik III)

12. Kategori Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik:

• Pemda Indragiri Hilir (Terbaik I)
• Pemda Kuantan Singingi (Terbaik II)
• Pemda Siak (Terbaik III)

13. Kategori Pemerintah Daerah Pelaksana APBD Terbaik:

• Pemda Kota Dumai (Terbaik I)
• Pemda Provinsi Riau (Terbaik II)
• Pemda Siak (Terbaik III)

14. Kategori Pemerintah Daerah Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro Terbaik:

• Pemda Kampar (Terbaik I)
• Pemda Rokan Hulu (Terbaik II)
• Pemda Kota Pekanbaru (Terbaik III)

Tim Redaksi

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Kanwil DJPb Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK yang diantaranya adalah Penanganan Pengaduan, Sistem Pengendalian Intern, Anti Gratifikasi, Whistleblowing System, dan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Akuntansi LKKL Terbaru kepada satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Riau.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra, menyampaikan bahwa Kanwil DJPb  Provinsi Riau bersama unit vertikal (KPPN) akan selalu berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada satuan kerja. Selanjutnya, sebagaimana Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-12/PB/PB.1/2023 Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM di Tingkat Nasional Tahun 2023. Kanwil DJPb Provinsi Riau ditunjuk mengikuti penilai WBK ingin mengajak seluruh satuan kerja mitra Kanwil DJPb Provinsi Riau untuk ikut memantau, mengawal, mengawasi berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang:

1. Pencegahan Korupsi dan membangun budaya anti gratifikasi, salah satunya dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh pejabat dan pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Riau dan unit kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Riau.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan memberikan masukan apabila ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, termasuk telah disediakan saluran pengaduan baik itu mandatory (WISE, SIPANDU, SP4N LAPOR) maupun saluran yang disediakan sendiri (E-mail, WA, dan Telepon).

Sosialisasi Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Riau menerapkan Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana KMK Nomor 322/KMK.09/2021.  Sistem Pengendalian Intern ( SPI)  merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan unsur-unsur seperti tercantum dalam gambar disamping berikut:

Salah satu unsur dari SPI yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Riau adalah:

• Pembangunan Lingkungan Pengendalian,

Dalam membangun Lingkungan Pengendalian salah satu kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika,

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan dan dijelaskan secara rinci bahwa Kanwil DJPb Provinsi Riau dalam Penegakan Integritas dan Nilai Etika telah melakukan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Penandatanganan Pakta Integritas di Internal dan Eksternal
2. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Budaya Anti Gratifikasi di eksternal dan Internal
3. Melakukan internalisasi kode etik dan kode perilaku PNS dan Disiplin Pegawai melalui berbagai media dan inovasi yang telah dikembangkan;
4. Melakukan pemantauan kode etik dan kode perilaku secara berkala;
5. Pengelolaan Pengaduan Mayarakat
6. Whistleblowing System Kementerian Keuangan
7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
8. Pengendalian Gratifikasi yang salah satunya dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
9. Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) melalui Internalisasi mengenai benturan kepentingan dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan saat pelaksanaan tugas melalui kegiatan survey dan pemantauan.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM sesuai dengan kompetensi nya melalui berbagai kegiatan analisis salah satunya adalah analisis beban kerja.

3. Kepemimpinan yang Kondusif

Tone at the Top dapat diartikan sebagai warna organisasi berasal dari pimpinan puncak, pimpinan secara terbuka mengkomunikasikan nilai-nilai dan budaya organisasi baik di internal maupun ke eksternal. Selain itu pimpinan juga harus dapat menjadi role model, dan walk the talk, melakukan apa yang diucapkan.

4. Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan.

Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan dalam struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.

5. Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan tanggung jawab memperhatikan benturan kepentingan.

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pembangunan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, system infomasi kepegawaian yang andal, pola mutasi, dan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.

7. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain yang ada di wilayahnya, membangun island of integrity sebagai upaya pencapaian visi, misi dan tujuan dari organisasi. Selanjutnya juga disampaikan unsur-unsur SPI lainnya sampai dengan tahap pemantauan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Intern dapat dipahami oleh seluruh satuan kerja mitra Kanwil DJPb Provinsi Riau dan dapat untuk ikut serta terlibat dengan memantau, mengawal, mengawasi sekaligus berperan dalam program kegiatan reformasi birokrasi sehingga terbangun Island of Integrity di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Riau.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau selaku Regional Chief Economist (RCE), secara triwulanan disusun Kajian Fiskal Regional (KFR). KFR merupakan kajian yang berisi analisis fiskal dan makroekonomi yang digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal. Salah satu kegiatan dalam kemanfaatan KFR adalah diseminasi KFR. 

Tujuan Diseminasi KFR Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran atas perkembangan ekonomi di Provinsi Riau.
2. Melengkapi data-data perkembangan ekonomi yang tersedia di daerah.
3. Memberikan analisis yang lebih detail dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mendorong optimalisasi potensi ekonomi untuk mendukung kemandirian fiskal di Provinsi Riau.
4. Menggali alternatif sektor penyokong ekonomi Riau di masa mendatang.

Kegiatan diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 pukul 09.00 WIB s.d. selesai secara hibrid, untuk peserta yang berasal dari Poltek Bengkalis dan Pemerintah Daerah Bengkalis bertempat di Aula TI, Poltek Bengkalis dan melalui aplikasi zoom serta Youtube untuk seluruh pemda dan stakeholders di Riau.

Acara yang diadakan secara hybrid ini menghadirkan 3 narasumber yaitu Kepala Kanwil DJPb Riau, Ismed Saputra, Kepala Bappeda Kab. Bengkalis, Rinto, dan Regional Economist, Dahlan Tampubolon. Para peserta sangat antuasias dalam mengikuti kegiatan diseminasi KFR sekaligus menjadi rangkaian kegiatan Treasury Goes To Campus.  

“Kegiatan diseminasi KFR yang diadakan di kampus sangat mendukung dan relevan dengan program merdeka belajar kampus merdeka. Diseminasi KFR sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa. Kami berharap kegiatan ini dapat diselenggarakan secara periodik sesuai kebutuhan”ungkap Direktur Poltek Bengkalis, Johny Custer.

“Disiplin ilmu apapun di kampus,mahasiswa perlu mengetahui tentang APBN, sehingga kita dapat berkontribusi, mengawal untuk pembangunan nasional.” jelas Kakanwil DJPb Prov. Riau, Ismed Saputra.

Berikut hasil Kajian Fiskal Regional Riau 2023:

1. Arah kebijakan pembangunan Riau 2023 sudah selaras dengan pembangunan nasional.
2. Isu perkebunan Kelapa Sawit yaitu deforestasi dan degradasi penggunaan kawasan konservasi.
3. Kapasitas produksi efektif air bersih masih sangat rendah, kekayaan regional belum dimaksimalkan untuk berinvestasi.
4. Jumlah penduduk yang tidak merata dan bonus demografi harus diperhatikan.

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi kepada para mahasiswa dan stakeholder untuk pembangunan di Riau.

Pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Kanwil DJPb Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Morning Briefing dengan pemateri dari Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Riau. Kegiatan yang rutin diselenggarakan ini mempunyai tujuan mulai dari sebagai sarana menyamakan persepsi terhadap isu yang berkembang, penguatan pemahaman tugas dan fungsi seluruh bagian/bidang hingga menjadi suatu forum dalam menyampaikan pesan dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan.

Adapun tema kegiatan morning briefing ini adalah Internalisasi Sistem Penguatan Internal  (SPI) dan Penguatan Integritas pada Kanwil DJPb Provinsi Riau. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan sebagai tools dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas seiring dengan ditetapkannya Kanwil DJPb Provinsi Riau sebagai salah satu unit kerja yang mengikuti penilaian WBK/WBBM melalui nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-12/PB/PB.1/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2023.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra, memberikan arahan bahwa dalam menyikapi isu terkini seluruh jajaran agar dapat menjaga Integritas dan bersama-sama mengimplementasikan arahan pimpinan sebagaimana nota dinas yang telah diterima. Penerapan model tiga lini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan tugas sehari-hari. Pada prinsipnya, Sistem Pengendalian Internal (SPI) ini diterapkan di level entitas dan aktivitas, sehingga dapat memberikan keyakinan memadai kepada kita semua bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada.

Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat menjadi “benteng” bagi seluruh pegawai agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan organisasi. Selanjutnya, dengan telah dikeluarkannya nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-931/PB.1/2023 tanggal 15 Maret 2023 hal Penyampaian Hasil Penguatan Integritas dan Hasil Konsolidasi Penilaian ZI Tahun 2023 dan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-82/PB/2023 tanggal 17 Maret 2023 hal Penguatan Integritas pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin penting sesuai dengan yang diarahkan dalam nota dinas tersebut kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Riau.  

Sosialisasi Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Riau menerapkan Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana KMK Nomor 322/KMK.09/2021.  Sistem Pengendalian Intern ( SPI)  merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas

1. Mengelola awareness dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ZI
2. Intimacy ke stakeholders yang efektif dan strategi penguatan internal untuk mendukung pelaksanaan survei
3. Strategy branding eksternal untuk meningkatkan peran DJPb di daerah dalam menciptakan island of integrity
4. Persiapan pelaksanaan field evaluation
5. Penyusunan inovasi yang tepat guna dan metode yang efektif untuk melakukan replikasi

Penguatan Integritas

Sebagaimana arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai nota dinas nomor ND-82/PB/2023 tanggal 17 Maret 2023 hal Penguatan Integritas pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdapat beberapa aspek dalam penguatan integritas, yaitu: (a) Penguatan Integritas Kepemimpinan dan Manajerial, (b) Penguatan Integritas Eksternal, (c) Penguatan Integritas Internal, dan (d) Strategi Komunikasi dan Internalisasi.

Langkah-langkah penguatan integritas masing-masing aspek diantaranya:

1. Penguatan Integritas Kepemimpinan dan Manajerial:

• Meningkatkan peran manajemen sebagai lini pertama dan Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai lini kedua dalam mengimplementasikan/menerapkan Kerangka Kerja Integritas pada setiap tahapan pencegahan, deteksi, respons, dan monitoring dan evaluasi
• Pimpinan dan atasan langsung dari Pusat sampai dengan Unit Vertikal agar memberikan keteladanan dan mengimplementasikan pesan-pesan antikorupsi dan benar-benar menjalankan prinsip Tone of The Top, Walk The Talk, dan menjadi Role Model.
• Menciptakan suasana unit kantor yang memenuhi standar zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi; dan
• Menyelenggarakan forum-forum formal dan informal dengan seluruh pegawai dalam rangka Know Your Employee.

      II. Penguatan Integritas Eksternal:

• Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif kepada pengguna layanan;
• Menyelenggarakan forum penguatan integritas dan sosialisasi antikorupsi yang melibatkan para pemangku kepentingan;
• Memberikan pemahaman mengenai standar layanan yang transparan, akuntabel, bebas biaya dan antigratifikasi; dan
• Menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak serta memberikan pemahaman terkait mekanisme penyelesaian pengaduan

     III. Penguatan Integritas Internal:

• Memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, penggunaan Barang Milik Negara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
• Melaksanakan dan mengkomunikasikan manajemen sumber daya manusia yang objektif berlandaskan merit system dalam rekrutmen/penempatan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi/promosi, manajemen talenta, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian
• Melaksanakan pengawasan kepatuhan jam kerja dan kebijakan Flexible Working Space yang berkaitan dengan pengaturan WFH dan/atau WFHb; dan
• Melaksanakan sosialisasi ketentuan perlindungan pelapor (whistleblower) korupsi.

      IV. Strategi Komunikasi dan Internalisasi:

• Mengamplifikasi kebijakan dan arahan dari pimpinan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
• Membuat konten video, audio, podcast, dan strategi komunikasi lainnya terkait integritas dan pemberantasan korupsi;
• Membuat pesan antikorupsi pada naskah dinas, backdrop kegiatan, dan digital banner pada unit kerja; dan
• Menyampaikan pesan antikorupsi di setiap kegiatan unit kerja.