JL. Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru 28116

 

Berita

Seputar Kanwil DJPb

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Pekanbaru, 11 Juni 2024
Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat Dan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 serta penganugerahan Treasury Awards Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2024, oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Tahun 2024 dan meningkatan kemandirian fiskal di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Rakor Pelaksanaan Anggaran tahun ini mengambil tema “Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemandirian Fiskal di Provinsi Riau”. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan terciptanya hubungan fiskal yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. 

Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, S.Psi., M.A., M.Psi, dan dibuka oleh Pj Gubernur Provinsi Riau, Ir. H. S.F Hariyanto, M.T yang memberikan sambutan pada acara tersebut. Pada Rakorda Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 ini, dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta pimpinan satuan kerja baik pusat dan daerah se-Provinsi Riau.

Pada sambutan acara, Pj Gubernur Provinsi Riau, Ir. H. S.F Hariyanto, M.T memberikan apresiasi kepada semua pihak karena telah melaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2023 dengan sangat baik sehingga dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah ditengah kondisi geopolitik yang tidak stabil dan badai inflasi yang cukup tinggi.

Dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, Ir. H. S.F Hariyanto, M.T mendorong seluruh pengelola keuangan negara, baik pusat dan daerah di Riau, untuk mengakselerasi belanja, mempercepat penetapan juknis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, mengutamakan pencapaian output dan outcome, memanfaatkan digitalisasi secara optimal, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara terukur dan menyeluruh.

Dalam acara Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Tahun 2024 ini juga dilaksanakan seminar dipandu moderator Rahmat Setiawan, SE., MBA. (Ketua Lab. Ekonomi Pembangunan UIR) dengan 3 Narasumber sebagai berikut:

  1. Elly Wardhani, S.H., M.H., Sekda Pemerintah Provinsi Riau
  2. Fadliya, S.E., M.A, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK-Kemenkeu
  3. Nanang Arifin, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

 

Melalui seminar ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemda untuk merumuskan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.

Pada kesempatan Rakorda di siang hari ini juga disampaikan penghargaan Treasury Award kepada pemerintah daerah dan satuan kerja Kementerian Lembaga yang telah menunjukkan kinerja baik pada pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Tahun 2023. Berikut daftar penerima penghargaan Treasury Awards Tahun 2023, yaitu:

Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat K/L Pagu Besar:

  1. Kementerian Pertahanan (Terbaik I)
  2. Kepolisian Negara RI (Terbaik II)
  3. Kementerian Agama (Terbaik III)

 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat K/L Pagu Sedang:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (I)
  2. Mahkamah Agung (II)
  3. Badan Pusat Statistik (III)

 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat K/L Pagu Kecil:

  1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (I)
  2. Badan Narkotika Nasional (II)
  3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (III)

 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L Terbaik Dengan Jumlah Satker Satu:

  1. Badan Kepegawaian Negara

 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan:

  1. Bappeda Provinsi Riau

 Kategori Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Terbaik Kategori Besar:

  1. Bidkeu Polda Riau (I)
  2. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (II)
  3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (III)

Kategori Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Terbaik Kategori Sedang:

  1. Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I)
  2. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (II)
  3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau (III)

 Kategori Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Terbaik Kategori Kecil:

  1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Bimas Kristen (I)
  2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru (II)
  3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru (III)

 Kategori Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 Terbaik:

  1. Provinsi Riau (I)
  2. Kota Pekanbaru (II)
  3. Kabupaten Rokan Hulu (III)

 Kategori Kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Terbaik:

  1. Kabupaten Rokan Hulu (I)
  2. Kabupaten Indragiri Hulu (II)
  3. Kabupaten Kuantan Singingi (III)

 Kategori Kinerja Pelaksanaan APBD Terbaik:

  1. Provinsi Riau (I)
  2. Kabupaten Siak (II)
  3. Kota Pekanbaru (III)

 Kategori Kinerja Penyelesaian Dana Desa Tahap III Tercepat Tahun 2023

  1. Kabupaten Rokan Hulu

 Kategori Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2023

  1. Kabupaten Siak
  2. Kabupaten Kampar
  3. Kabupaten Bengkalis

 Kategori Ketepatan Penyajian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terbaik Kategori Khusus:

  1. Provinsi Riau

 Kategori Ketepatan Penyajian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terbaik Kategori Sedang:

  1. Kabupaten Pelalawan (I)
  2. Kabupaten Bengkalis (II)
  3. Kabupaten Kampar (III)

 Kategori Ketepatan Penyajian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terbaik Kategori Kecil:

  1. Kabupaten Indragiri Hilir (I)
  2. Kabupaten Kuantan Singingi (II)
  3. Kota Dumai (III)

 

Tim Redaksi

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

Berita

Pekanbaru, 21 Mei 2024

  1. Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan April 2024
  2. Tensi geopolitik dunia masih membayangi prospek ekonomi RI. Meningkatnya kerawanan di Kawasan Laut Merah, Konflik Israel-Iran, resesi di negara mitra dagang (Jepang dan Inggris), serta dampak dari cuaca ekstrem dapat mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Namun demikian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan tren yang positif.
  3. Ekonomi Riau pada triwulan I tahun 2024 tumbuh mencapai 3,42% (yoy) tetapi terkontraksi dibandingkan Triwulan IV 2023 sebesar 1,34% (q2q). ​Kontribusi Provinsi Riau pada triwulan I tahun 2024 terhadap perekonomian nasional sebesar 5,00%, menempati posisi ke-6 PDRB terbesar secara nasional atau ke-2 terbesar di regional Sumatera.​ Dari sisi pengeluaran, perekonomian Riau melaju akibat ​peningkatan realisasi konsumsi LNPRT akibat Pilpres dan Pileg 2024 dan kinerja ekspor lesu akibat pelemahan ekspor komoditas lemak dan minyak hewan serta migas.​

Sementara itu dari sisi lapangan usaha, perekonomian Riau tumbuh disebabkan karena antara lain:

  • volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas Migas, volume ekspor bubur kertas/pulp, dan nilai ekspor berbagai produk kimia meningkat,
  • kegiatan konstruksi yang konsisten meningkat karena pembangunan jalan tol. ​
  • penurunan produksi batubara dan minyak mentah blok Rokan​,
  • pertumbuhan administrasi pemerintah akibat pembayaran Gaji ke-14 dan THR serta belanja pegawai. ​
  1. Sebagaimana bulan Maret 2024, neraca perdagangan di Riau untuk bulan April 2024 masih surplus sebesar US$ 1,16 M dengan ekspor sebesar US$ 1,30 M (terkontraksi 6,01%) dan impor sebesar US$ 139,14 juta (terkontraksi 22,30% dibanding bulan sebelumnya).
  2. Pada bulan April 2024, inflasi domestik relatif terkendali sebesar 0,05 (mtm) dan
    3,99 (yoy). Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2024 sebesar 107,22. Komoditas bawang merah masih menjadi pemicu inflasi pada April 2024 yang disebabkan peningkatan permintaan pada Lebaran Idul Fitri sementara pasokan bawang merah relatif berkurang karena tingginya curah hujan di daerah sentra produksi. Selain itu, konflik geopolitik juga memberikan dampak inflasi dengan kenaikan harga emas sebagai imbas dari ketidakpastian ekonomi global. ​
  3. Riau menempati posisi ke-2 NTP tertinggi di Pulau Sumatera setelah Bengkulu. Nilai Tukar Petani tumbuh 2,77% pada April 2024 disebabkan kenaikan harga kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, dan pisang di pasar domestik dan pasar global. Indeks harga terima petani (It) yang naik 2,73% sementara indeks harga bayar petani (Ib) turun 0,04% akibat inflasi pada harga cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras dan kembung.​ Berdasarkan subsektor, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami pertumbuhan tertinggi. Hal ini disebabkan kenaikan kelapa sawit, karet, dan kakao/ coklat biji. Sementara itu, subsektor Hortikultura mengalami kontraksi terdalam akibat penurunan indeks harga kelompok sayuran dan tanaman obat.

 

  1. Perkembangan APBN Terkini
  2. Sampai dengan akhir April 2024, APBN Riau mencatatkan pendapatan sebesar Rp7,08 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp6,59 triliun dan PNBP sebesar Rp482,54 miliar. Sementara itu belanja negara sebesar Rp9,09 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2,74 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp6,36 triliun sehingga deficit bulan April sebesar Rp2,01 triliun.
  3. Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat sebesar 5,72% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dana Bagi Hasil (DBH) telah terealisasi sebesar Rp1,22 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp3,19 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp1,35 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp591,32 miliar. Sementara itu DAK Fisik belum terealisasi akibat dari Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan PMK Nomor 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik baru ditetapkan pada akhir April 2024, sehingga akan menggeser pelaksanaan kontrak pengadaan oleh Pemda, dan berisiko adanya penumpukan pengajuan mendekati batas akhir penyaluran Tahap I, yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 17.00 sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) PMK 25 Tahun 2024.
  4. Belanja Negara secara keseluruhan tumbuh 11,32% yoy, disokong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 26,92% dan belanja TKD yang tumbuh 5,72% (yoy). Dari sisi belanja pempus, belanja pegawai tumbuh 15,47%. Pertumbuhan tertinggi pada satker KOREM-031/WB DAM-I/BB, disusul Kemenag Inhil, Kemenag Rohul, Kemenag Siak, Kemenag Bengkalis, dan Lanud Rusmin Nurjadin. Belanja Barang tumbuh 44,18%, disokong terutama oleh satker Setbawaslu Prov. Riau, KPU seluruh kab/kota, dan Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Riau. Belanja bansos tumbuh 637,16% yang disokong oleh belanja bantuan KIP kuliah bagi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dan STAIN Bengkalis.
  5. Realisasi PNBP tumbuh sebesar 1,77% disebabkan realisasi pendapatan BLU yang tumbuh dibanding tahun lalu. Beberapa satker dengan pertumbuhan PNBP tertinggi adalah Universitas Riau, Balai Pengelola Transportasi Darat Riau, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kantor BPN Pelalawan, Kantor BPN Kuansing, dan Kejari Dumai.​
  6. Penyaluran KUR sampai dengan April 2024 berhasil terealisasi Rp3,17 triliun kepada 37.639 debitur, tumbuh 86,16% secara yoy. Realisasi pada bulan April sebesar Rp667,1 miliar, turun 32,87% dibandingkan bulan Maret. Rata-rata penyaluran turun 0,99% yoy menjadi Rp84,29 juta.​ Kabupaten Kampar merupakan daerah dengan penyaluran tertinggi (Rp460,9 miliar), tetapi daerah dengan rata-rata pinjaman tertinggi berada di Kab. Rokan Hulu (Rp105,04 juta).​ Penyaluran KUR masih dominan pada sektor pertanian dan perkebunan (Rp2,16 triliun). Rata-rata pinjaman tertinggi ada pada sektor konstruksi (Rp278,48 juta/debitur) dan jasa pendidikan (Rp181,82 juta/debitur). ​Penyaluran KUR dominan dilakukan oleh BRI (Rp1,95 triliun) dan Bank Mandiri (Rp596,06 miliar). Rata-rata penyaluran tertinggi berada di Bank Tabungan Negara (Rp427,78 juta/debitur).​
  7. Realisasi penyaluran UMi s.d. April 2024 tersalurkan sebanyak Rp43,91 miliar kepada 7.567 debitur. Penyaluran ini naik 25,08% yoy dari nilai dan 5,95% yoy dari jumlah debitur. Rata-rata penyaluran juga naik 18,05% yoy menjadi Rp5,80 juta/debitur.​Penyaluran UMi paling banyak terdapat di Kab. Rokan Hulu (Rp8,11 miliar), sementara rata-rata penyaluran tertinggi berada di Kota Dumai (Rp9,84 juta/debitur).​ Debitur UMi di Riau masih banyak yang meminjam di rentang nilai Rp2,5 jt s.d. Rp5 jt (38,05%), namun demikian, debitur yang meminjam di rentang Rp7,5 s.d. 10jt dan Rp5 s.d Rp7,5 jt juga meningkat.​
  8. Kesimpulan:
  • Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN Riau hingga 30 April 2024 masih mencatatkan defisit sebesar Rp2,01 triliun, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42% (yoy). Kontribusi Provinsi Riau pada triwulan I tahun 2024 terhadap perekonomian nasional sebesar 5 %, menempati posisi ke-6 PDRB terbesar secara nasional atau ke-2 terbesar di regional Sumatera.
  • Pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan komoditas serta perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

 

 

 

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau

Jalan Jenderal Sudirman nomor 249, Pekanbaru, Riau

 

IG                    : djpbriau

Youtube           : Kanwil DJPb Riau

Email               : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon           : (0761) 22647

Berita

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

  1. Lingkungan pengendalian
  2. Penilaian risiko
  3. Kegiatan pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan pengendalian intern

 

Keterkaitan kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

1. Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai.

2. Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai salah satu impelementasi Sistem pengendalian Internal pada Hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, Kanwil DJPb Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing terkait Implementasi Manajemen Risiko. Kegiatan yang di inisiasi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ibu Heni Kartikawati, menghadirkan narasumber Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Keuangan Umum, Certified Risk Management Officer, Ibu Amelia Rose. Disampaikan bahwa risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian Sasaran Organisasi, dasar utama yang menjadi acuan dalam menentukan Risiko adalah Sasaran Organisasi. Jika suatu peristiwa terjadi dan tidak menimbulkan dampak terhadap Sasaran Organisasi maka peristiwa berkenaan bukanlah Risiko. Oleh karena itu dalam identifikasi risiko pastikan penyabab utama dari suatu peristiwa  risiko, serta bagaimana mitigasi yang tepat yang akan dilakukan untuk menangani penyebab utama dari peristiwa risiko tersebut, hal ini sangat bermanfaat dalam rangka merumuskan Indikator Risiko Utama (IRU) yang tepat yang nantinya akan dapat menurunkan besaran risiko dari peristiwa risiko tersebut.

3. Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif.

4. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan.

5. serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Berita

 

 

 

Pekanbaru, 29 Februari 2024


1. Ketidakpastian geopolitik masih perlu terus diwaspadai. Tekanan inflasi dan suku bunga global serta proteksionisme yang menurukan ekspor menjadi sejumlah risiko yang perlu dicermati. World Bank dan IMF memperkirakan pertumbuhan global masing-masing sebesar 2,6% dan 3,1% untuk tahun 2023 dan 2,4% dan 3,1% untuk tahun 2024 serta 2,7% dan 3,2% untuk tahun 2025. Sementara, proyeksi inflasi tetap tinggi (IMF: 6,8% tahun 2023, 5,8% tahun 2024 dan 4,4% tahun 2025).
2. Di tengah pelemahan global tahun 2023, ekonomi Riau tumbuh relatif kuat 4,02 persen (yoy), terutama didukung konsumsi rumah tangga dengan struktur PDRB sebesar 35,5%, konsumsi pemerintah tumbuh 15,38% dari sisi pengeluaran dan industri pengolahan dengan struktur PDRB 27,31% dan sektor konstruksi tumbuh 14,91% dari sisi lapangan usaha.
3. Neraca perdagangan Riau masih mencatatkan surplus sebesar US$ 1,30 milyar. Nilai ekspor sebesar US$ 1,51 miliar (tumbuh 2,42%) dengan tonase 2,21 juta ton, sedangkan impor sebesar US$ 164,34 juta (tumbuh 22,74%) dengan tonase 380,35 ribu ton.
4. Inflasi domestik relatif terjaga pada bulan Januari 2024 sebesar 2,35% (yoy). Daerah pemantauan inflasi di Riau mulai bulan Januari 2024 bertambah menjadi 4 daerah yaitu Pekanbaru, Dumai, Tembilahan dan Kampar.

5. APBN Riau mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024. Penerimaan perpajakan terealisasi Rp 1,64 triliun, bea cukai Rp 47,37 miliar dan PNBP Rp 81,17 miliar. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 298,56 miliar, meningkat 28,20%. Belanja barang untuk logistik Pemilu menjadi penyebab tingginya realisasi pada bulan Januari 2024.
6. Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat, dimana sampai dengan 31 Januari 2024 telah terealisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 37,34 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 971,89 miliar,dan DAK Non Fisik sebesar Rp756,13 miliar.
7. Realisasi belanja APBN per sektor cukup baik. Sektor kesehatan terealisasi Rp 14,17 miliar (5,63%), sektor ketahanan pangan Rp 2,16 miliar (0,67%), sektor perlindungan sosial Rp 0,65 miliar (3,18%), sektor pendidikan Rp 0,11 triliun (5,17%) dan sektor infrastruktur Rp 0,05 triliun (3,07%).
8. Dukungan pembiayaan KUR dan UMi cukup baik. Jumlah debitur KUR sebanyak 7.612 debitur (penyaluran Rp 640,79 miliar) meningkat tajam dibanding Januari tahun 2023. Sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalur kepada 60 debitur sebesar Rp 300,5 juta.
9. Sebagai kesimpulan, kinerja APBN Riau di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal.

 

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
Jalan Jenderal Sudirman nomor 249, Pekanbaru, Riau

IG : djpbriau
Youtube : Kanwil DJPb Riau
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Telepon : (0761) 22647

Berita

Pekanbaru, 30 April 2024

A. Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan Maret 2024

  1. Tensi geopolitik dunia masih membayangi prospek ekonomi RI. Pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung lemah dan divergen, dengan tensi geopolitik yang meningkatkan kerentanan rantai pasok, seperti perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, konflik Israel-Palestina dan meningkatnya kerawanan di Kawasan Laut Merah, Konflik Israel-Iran, resesi di negara mitra dagang (Jepang dan Inggris), serta dampak dari cuaca ekstrem.
  2. Harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Harga minyak mengalami sedikit kenaikan karena perpanjangan pengurangan produksi OPEC+. Secara year to date sampai dengan 24 April 2024, harga gas alam turun 34,2%, batu bara melemah 11,9%, minyak bumi (Brent) naik 14,3%. Harga komoditas pangan dan pertanian seperti CPO meningkat sebesar 6% (ytd).
  3. Neraca perdagangan di Riau untuk bulan Maret 2024 surplus US$ 1,2 M dengan ekspor sebesar US$ 1,38 M (terkontraksi 12,8%) dan impor sebesar US$ 179,08 juta (terkontraksi 30,96% dibanding bulan sebelumnya).
  4. Inflasi domestik relatif terkendali sebesar 0,72 (mtm) dan 3,57 (yoy). Komoditas penyumbang inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,61 %. Komoditas penyumbang utama inflasi di bulan Maret antara lain cabai merah, bawang merah, kentang, telur ayam ras, beras, cabai rawit, cabai hijau, ikan serai, terong dan minyak goreng.
  5. Nilai Tukar Petani meningkat 3,98% pada bulan Maret 2024 (dibanding Februari 2024) dengan nilai NTP diatas nasional yaitu 164,08 sehingga menempati posisi kedua tertinggi di Pulau Sumatera, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor Hortikultura sebesar 6,19%.

 

 B. Perkembangan APBN Terkini

  1. Sampai dengan akhir Maret 2024, APBN Riau mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,89 T terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,49 T, PNBP sebesar Rp397 Miliar, Belanja negara sebesar Rp6,86 T yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2,09 T dan Transfer ke Daerah sebesar Rp4,76 T sehingga masih defisit sebesar Rp1,97 T.
  2. Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat sebesar 17,28% dibanding tahun lalu. Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp1,17 T, Dana Alokasi Umum sebesar Rp2,5 T, DAK Non Fisik sebesar Rp810,24 M, dan Dana Desa sebesar Rp265,61 Miliar.
  3. Dari sisi belanja pempus, belanja pegawai tumbuh 43,40%. Pertumbuhan tertinggi pada satker KOREM-031/WB DAM-I/BB, disusul Lanud Rusmin Nurjadin, Biro SDM Polda Riau, BKKBN Riau, dan UIN SUSKA. Belanja Barang tumbuh 74,12%, disokong terutama oleh satker Sekretariat Bawaslu Prov Riau, KPU seluruh kab/kota, satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Riau, Biro Operasia Polda Riau, BKKBN Riau, dan satker PJN Wilayah II Riau. Belanja bansos tumbuh 644,63% disokong oleh belanja bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi mahasiswa STAIN Bengkalis.
  4. Realisasi belanja per sektor diantaranya pada sektor Kesehatan telah terealisasi sebesar 19,65% (Rp49,53 M) untuk Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang​, Penyelenggaraan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota​, Fasilitasi dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)​. Pada sektor ketahanan pangan baru terealisasi 8,15% (Rp26,49 M) untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bangunan Pendukung Spam IKK Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai tempat penyedia air pertanian, industri dan pemukiman di Kabupaten Siak, Penyediaan Sarana Fasilitasi Pengolahan Sagu di Kab. Meranti, Pengadaan bibit kopi dan sagu serta pupuk organik kepada masyarakat di Kabubaten Meranti. Pada sektor perlinsos telah terealisasi 12,72% (Rp2,61 M) untuk layanan asistensi rehabilitasi sosial, dan bantuan alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas. Sementara itu dari Sektor Pendidikan telah terealisasi 18.47% (Rp0,39 T), untuk bantuan biaya Pendidikan pada program KIP Kuliah di UIN Syarif Kasin Riau, dukungan operasional penyelenggaraan Pendidikan bantuan Pendidikan dasar dan menengah di Kanwil Kemenag Provinsi Riau, serta pembangunan Gedung student center dan perpustakaan terpadu di STAIN Bengkalis dan renovasi 8 Madrasah di Riau. Berikutnya dari sektor infrastruktur telah terealisasi sebesar 12,37% (Rp 0,21 T) untuk peningkatan mutu dan kualitas jalan di beberapa ruas strategis, pelebaran jalan, dan peningkatan Pelabuhan penyeberangan, serta pembangunan UFCSI dalam rangka pengendalian banjir di Kota Pekanbaru.
  5. Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Maret cukup baik dengan penerimaan sebesar Rp88,63 M. Penurunan realisasi PNBP di bulan Maret disebabkan direalisasikannya PNBP lebih cepat pada bulan sebelumnya.
  6. Untuk penyaluran KUR sampai dengan Maret 2024 berhasil tersalurkan Rp1,93 T kepada 23.285 debitur dengan pertumbuhan sebesar 99,59% (yoy). Realisasi pada bulan Maret sebesar Rp425,38 M, turun 51,1% dbandingkan Februari 2024. Rata-rata penyaluran turun 10,77% (yoy) menjadi Rp86,3 juta/debitur.
  7. Adapun untuk Realisasi penyaluran UMi s.d. Maret 2024 tersalurkan sebanyak Rp27,76 miliar kepada 4.769 debitur. Penyaluran ini naik 173,1% (yoy) dari nilai penyaluran dan 159,89% dari jumlah debitur. Rata-rata penyaluran juga naik 5,08% yoy menjadi Rp5,8 juta/debitur (yoy). Pertumbuhan jumlah penyaluran UMi menunjukkan peningkatan jumlah UMKM dan meningkatnya pengetahuan oleh masyarakat terkait akses UMi di Riau. Penyaluran Umi terbanyak di Kab. Rokan Hulu (Rp5,89 M), sementara rata-rata penyaluran tertinggi di Kota Dumai (Rp9,84 juta/debitur).
  8. Kesimpulan:

Risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik serta tantangan digitalisasi ekonomi dan perubahan iklim. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN Riau hingga 31 Maret 2024 masih mencatatkan defisit. Pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan komoditas serta perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Berita

Pekanbaru, 28 Maret 2024


A. Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan Februari 2024


1. Prospek ekonomi masih dibayangi tensi geopolitik. Pertumbuhan ekonomi cenderung lemah dan divergen, dengan tensi geopolitik yang meningkatkan kerentanan rantai pasok, utamanya konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina
2. Harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Harga minyak mengalami sedikit kenaikan karena perpanjangan pengurangan produksi OPEC+. Secara year to date sampai dengan 22 Maret 2024, harga gas alam turun 34,0%, batu bara turun 12,8%, minyak bumi (Brent) naik 10,9%. Harga komoditas pangan dan pertanian seperti CPO dan beras meningkat, masing-masing 15,6% (ytd) dan 0,2% (ytd).
3. Neraca perdagangan di Riau untuk bulan Februari 2024 surplus US$ 1,09 M dengan ekspor sebesar US$ 1,22 M (terkontraksi 18,66%) dan impor sebesar US$ 136,74 juta (terkontraksi 32,21% dibanding bulan sebelumnya).
4. Inflasi domestik relatif terkendali sebesar 0,59 (mtm) dan 2,86 (yoy). Komoditas penyumbang inflasi yaitu cabai merah, cabai rawit, nasi dengan lauk, beras, ayam hidup dan kentang.
5. Nilai Tukar Petani meningkat 0,77% pada bulan Februari 2024 dengan nilai NTP diatas nasional yaitu 157,79 sehingga menempati posisi kedua tertinggi di Pulau Sumatera.

B. Perkembangan APBN Terkini


1. Sampai dengan akhir Februari 2024, APBN Riau mencatatkan pendapatan sebesar Rp3,44 T terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,13 T, PNBP sebesar Rp308,38 Miliar, Belanja negara sebesar Rp4,26 T yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp1,18 T dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3,08 T sehingga masih defisit sebesar Rp1,16 T.
2. Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD meningkat sebesar 17,28% dibanding tahun lalu. Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp508,91 M, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,75 T, DAK Non Fisik sebesar Rp770,63 M dan Dana Desa sebesar Rp51,39%.
3. Belanja barang tumbuh 60,79% didukung oleh besarnya realisasi pada satuan kerja Bawaslu, KPU, Pelaksanaan Prakim dan Satker PJN Wilayah II Riau. Adapun belanja Bantuan Sosial didukung oleh belanja progra Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa STAIN Bengkalis.
4. Realisasi belanja per sektor diantaranya pada sektor Kesehatan telah terealisasi sebesar 7,39% (Rp18,58M) untuk pengadaan obat, koordinasi satgas stunting, fasilitasi Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja. Pada sektor ketahanan pangan baru terealisasi 1,20% (Rp7,11M) untuk pembangunan jaringan perpipaan dan bangunan pendukung SPAM Pelalawan,pembangunan DAS Kab. Siak, sarana pengolahan dan bibit sagu, kopi dan pupuk organik pada Kab. Kep. Meranti. Pada sektor perlinsos telah terealisasi 5,63% (Rp1,1M) untuk layanan asistensi rehabilitasi social, dan bantuan alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas.


5. Kinerja PNBP sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 129,62% dibanding tahun sebelumnya.Hal ini disebabkan tingginya realisasi pada satker UNRI, UIN Suska terkait layanan pendidikan, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Pertanahan Pelalawan dan Kab. Kuantan Singingi, dan Kejari Dumai.
6. Progress pembayaran THR ASN untuk instansi vertikal sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 di Riau telah terealisasi sebesar 98% kepada 333 satker dengan jumlah penerima sebesar 32.853, Rp159,43 Miliar.
7. Untuk penyaluran KUR sampai dengan Februari 2024 berhasil tersalurkan Rp1,51 triliun kepada 17.859 debitur dengan kenaikan Rp867,68 miliar dibandingkan bulan Januari 2024 dan tumbuh 631,49% secara yoy. Rata-rata penyaluran turun 34,01% yoy menjadi Rp84,52 juta.
8. Adapun untuk Realisasi penyaluran UMi s.d. Februari 2024 tersalurkan sebanyak Rp25,14 miliar kepada 4.395 debitur. Penyaluran ini naik 5412,08% yoy dari nilai dan 4783,33% dari jumlah debitur. Rata-rata penyaluran juga naik 12,88% menjadi Rp5,72 juta/debitur (yoy).Pertumbuhan jumlah penyaluran UMi menunjukkan peningkatan jumlah UMKM dan meningkatnya pengetahuan oleh masyarakat terkait akses UMi di Riau.
9. Kesimpulan, risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik serta tantangan digitalisasi ekonomi dan perubahan iklim. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN Riau hingga 29 Februari 2024 masih mencatatkan defisit. Pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Berita

Pada hari senin tanggal 29 Januari 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Risiko Kanwil DJPb Provinsi RiauTahun 2024, yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai.

Seperti diketahui bahwa setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko, Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, Jika suatu organisasi tidak menerapkan manajemen risiko, top management tidak memiliki pandangan tentang risiko apa yang dapat terjadi, akibatnya akan lebih banyak sumber daya yang akan digunakan untuk memperbaiki masalah yang seharusnya dapat dihindari, serta akan menimbulkan potensi kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan.

Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko terdiri dari perumusan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, pemantauan dan reviu serta komunikasi dan konsultasi yang dilakukan pada setiap tahapan proses Manajemen Risiko.

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian SO. Risiko dalam pengertian lain adalah suatu peristiwa yang belum terjadi saat ini dan berpotensi untuk terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa tersebut dapat juga pernah terjadi di masa lalu dan mungkin dapat terjadi kembali di masa depan. Dasar utama yang menjadi acuan dalam menentukan Risiko yaitu SO. Jika suatu peristiwa terjadi dan tidak menimbulkan dampak terhadap SO maka peristiwa berkenaan bukanlah Risiko.

Pada tahun 2024 pada Kanwil DJPb Provinsi Riau, dari hasil identifikasi ,analisis dan evaluasi diperoleh 15 (lima belas) risk event dengan 9 (Sembilan) risiko dilakukan pemantuan mitigasinya. Peristiwa risko sisanya tetap dimitigasi dan dipantau jangan sampai level kemungkinan dan dampaknya meningkat.

Penetapan profil risiko harus selaran dengan kontrak kinerja dan inisiatif strategi yang telah ditetapkan dan dengan ditetapkannya profil risiko pada Kanwil DJPb Provinsi Riau tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja yagn ditepakan.

Tag Populer

Lima Budaya Kementerian Keuangan

Hak Cipta © Kanwil DJPb Provinsi Riau - Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb
Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru Kode Pos 28116
Telp : (0761) 22686 | Fax : (0761) 22647 |

Ikuti Kami

WhatsappIKUTI KAMI

 

Pengaduan Kami: 

 

 

Search