Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Ditjen Perbendaharaan mendukung sustainable development goals dengan menerapkan pelayanan kantor yang ramah lingkungan, atau dengan kata lain Perbendaharaan Go Green,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - memperbaiki timelag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motifasi Kementerian Keuangan RI khususnya DJPB untuk bersinergi dengan DJPK untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) (6/9).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (27/7).

Pengesahan RUU tersebut merupakan siklus akhir dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pemerintah.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dampak positif upaya simplifikasi LPJ Bantuan Pemerintah mulai terlihat pada triwulan I 2017. Pada akhir tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengurangi jumlah laporan dari 44 menjadi 2 laporan, kemudian juknis yang semula diserahkan pada KPA sekarang menjadi kewenangan pimpinan eselon I sehingga dari 307 juknis bisa diringkas menjadi 85.