Pelecehan Seksual merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminatif yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, dimana hal tersebut berpotensi terjadi pula di lingkup DJPb, khususnya Kanwil DJPb Provinsi Riau.

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Riau, perlu dilakukan upaya preventif yang efektif oleh seluruh unit kerja serta didukung oleh seluruh pegawai. Sesuai Nota Dinas Setditjen nomor ND-2220/PB.1/2022 tentang Himbauan Dalam Rangka Mitigasi Pengaduan Tindak Pelecehan Seksual untuk Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, lingkungan DJPb diminta untuk melakukan internalisasi pencegahan tindak pelecehan seksual, mempedomani Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-36/MK.2/2022 dan membangun komitmen pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual melalui penandatanganan piagam komitmen bersama. Oleh karena itu Kamis 13 Oktober 2022, Kanwil DJPb Provinsi Riau mengadakan Penandatanganan Piagam Komitmen Pencegahan Tindak Pelecehan/Kekerasan Seksual yang bertempat di aula lancang kuning Kanwil DJPb Provinsi Riau.

Sebelum dilaksanakan penandatanganan komitmen para pegawai, dilaksanakan sosialisasi SE-36/MK.02/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan untuk merefresh kembali memory para pegawai berkaitan dengan Pengarus Utamaan Gender dan edukasi berkaitan pelecehan/kekerasan seksual.

Penandatanganan Piagam Komitmen ini diwakilkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Para Pejabat Administrator dan perwakilan pelaksana dari setiap bidang. Diharapkan melalui penandatanganan piagam ini, Kanwil DJPb Provinsi Riau dapat menguatkan komitmennya untuk memberantas tindak pelecehan/kekerasan seksual di wilayah kerjanya.

#KemenkeuRI
#DJPbRiau
#PASTIBISA

Pekanbaru, 23 Agustus 2022 - Kementerian Keuangan perwakilan Riau dengan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan acara “Pameran dan Sosialisasi Sinergi Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit di Provinsi Riau” selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 23 hingga 25 Augustus 2022. Acara dibuka oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan dihadiri oleh Pimpinan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Riau, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pelaku UMKM, akademisi, asosiasi, investor serta masyarakat umum.

Kemenkeu Satu merupakan program bersama, yang diinisiasi dan diimplementasi  bersama, untuk kepentingan Kemenkeu. Kemenkeu Satu bertekad dan bercita-cita untuk bersatu, bersinergi, serta berkolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan negeri. Melalui program-programnya, Kemenkeu Satu berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk sektor kelapa sawit untuk berkembang lebih pesat melalui APBN dari aspek permodalan murah, pembekalan keterampilan, dan mekanisme pemasaran produk.

Kegiatan ini sejalan dengan visi hilirisasi industri kelapa sawit 2045 dimana Indonesia akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak kelapa sawit dunia sehingga mampu menjadi penentu harga Crude Palm Oil (CPO) global. Potensi produk sawit dan turunannya di Riau sangat besar. Melihat potensi yang besar dari produk sawit dan turunannya di Riau, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi dan edukasi kepada khayalak luas tentang industri dan manfaat kelapa sawit beserta pengembangannya. UKMK pada sektor Kelapa Sawit berperan menyumbang 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dan total menyerap 16 juta tenaga kerja.

Pada hari pertama, setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan talk show bertema Sinergi Pemberdayaan UKMK berbasis Kelapa Sawit yang dibahas oleh Chief Change Management Officer II Central Transformation Office (CMO II CTO) Kemenkeu bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Sawit. Hari kedua, talk show bertema Arah Riset Indonesia untuk Pengembangan Industri Perkebunan Sawit: Hulu dan Hilir oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Sosialisasi Program Penelitian dan Pengembangan BPDPKS oleh Komite Litbang BPDPKS. Hari ketiga, Sosialisasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana BPDPKS dan Reviu Pelaksanaan dan Agenda Program Pengembangan Sarana dan Prasarana: Peluang dan Tantangan.

Salah satu bagian penting pada kegiatan ini, akan dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepatakan antara Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau dengan seluruh Pimpinan Kepala Daerah di Riau dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah serta penguatan koordinasi pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung dan memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

KINERJA DAN FAKTA APBN RIAU TRIWULAN III TAHUN 2022

Pekanbaru, 18 Oktober 2022 – Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, perekonomian Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian kinerja APBN Riau triwulan III tahun 2022 menggambarkan angka yang menggembirakan. Perekonomian Riau tumbuh 4,88 persen (yoy) sementara perekonomian triwulan II tumbuh sebesar 0,29 persen dibandingkan perekonomian ekonomi triwulan I. Pendapatan Wilayah Riau mencapai Rp31,16 triliun, tumbuh sebesar 72 persen (yoy), dengan komponen penerimaan pajak sebesar Rp17,10 triliun, tumbuh sebesar 73 persen (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp13,18 triliun, tumbuh sebesar 63 persen (yoy), dan PNBP sebesar Rp891 M, tumbuh sebesar 37,5 persen (yoy).

Realisasi belanja negara mengalami kontraksi sebesar 7 persen (yoy). Realisasi Pemerintah Pusat di Provinsi Riau mencapai Rp4,95 triliun dari pagu Rp7,88 triliun, terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2.337,50 miliar, belanja barang Rp1.820,08 miliar, belanja modal Rp778,47 miliar, dan belanja sosial Rp 15,23 miliar. Kendala yang dihadapi dalam realisasi belanja antara lain besarnya nilai outstanding kontrak dan tingginya pagu blokir pada Satuan Kerja K/L, perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada beberapa K/L yang memunculkan DIPA baru, perubahan kontrak single year ke multi years, adanya kegiatan nasional yang terbit pagunya di akhir triwulan III, dan adanya penyesuaian harga terkait inflasi dan kenaikan harga BBM.

Realisasi TKDD Riau s.d Triwulan III Tahun 2022 mencapai Rp15.386 miliar. Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp4.802 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp6,853 miliar, Dana Insentif Daerah sebesar Rp68,10 miliar , DAK Non Fisik sebesar Rp2.099 miliar, dan DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau sebesar Rp479,69 miliar. Realisasi DAK Fisik tertinggi diperoleh oleh Kota Dumai dengan penyaluran mencapai 64,96 persen sementara Kab. Kuantan Singingi merupakan pemda dengan tingkat penyaluran DAK Fisik terendah, sebesar 20,72 persen.

Realisasi Dana Desa seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,083 miliar atau 77,40 persen dari pagu sebesar Rp1.400,3 miliar. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pemda dengan tingkat penyaluran Dana Desa tertinggi yaitu mencapai 79,54 persen. Sementara Kabupaten Pelalawan yang tingkat penyaluran dana desanya terendah yaitu 68,77 persen.

Penyaluran Dana BOS untuk seluruh sekolah di seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp975,65 miliar atau 65,30 persen dari pagu dengan jumlah sekolah sebanyak 11.515 sekolah dan jumlah siswa sebanyak 2.605.970 siswa.

Sampai 30 September 2022, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) telah tersalur Rp52,56 miliar untuk 5.515 satuan pendidikan dan 164.457 orang siswa. Dana BOP Kesetaraan telah tersalur Rp17,41 miliar untuk 272 satuan pendidikan dan 18.690 orang siswa.

Realisasi PC PEN Riau sampai dengan 30 September 2022, terdiri dari realisasi kluster kesehatan dan kluster Perlindungan Sosial. Kluster kesehatan terdiri dari Klaim Rumah Sakit sebesar Rp456,54 miliar yang diberikan kepada 73 rumah sakit dan 11.097 pasien; dan Insentif Nakes sebesar Rp42,13 miliar yang diberikan kepada 90 Faskes dan 10.264 nakes. Sementara itu, Kluster Perlindungan Sosial terdiri dari Bantuan Sembako yang diberikan kepada 282.603 KPM dengan total Rp490,44 miliar; Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 163.693 KPM dengan total nilai Rp376,77 miliar; BLT Minyak Goreng yang diterima oleh 274.766 KPM dengan nilai Rp82,43 miliar; BLT BBM yang diberikan kepada 310.708 KPM dengan nilai Rp493,21 miliar; dan Bantuan Subsidi Upah dengan target penerima 434.244 orang dan telah terealisasi sebesae Rp132,66 miliar.

Penyaluran KUR di Provinsi Riau s.d Triwulan III sebesar Rp7,629 miliar dengan jumlah debitur 101.913. Bank penyalur KUR terbanyak yaitu Bank BRI dengan jumlah penyaluran Rp4,528 miliar. Sementara itu, penyaluran UMi di Provinsi Riau s.d Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai Rp128 miliar dengan total debitur 28.198.

Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi dan pada akhir tahun anggaran 2022 yang dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian pada setiap batas waktu penyaluran dana transfer. Pemerintah Daerah perlu mengetahui batas waktu pengajuan tahap II DAK Fisik yaitu paling lambat tanggal 21 Oktober 2022 dan penyampaian dokumen persyaratan hendaknya disampaikan sebelum tanggal tersebut. Adapun permintaan penyaluran dana desa tidak perlu menunggu semua desa sudah siap, desa-desa yang sudah layak salur agar diajukan permintaan penyalurannya ke KPPN, Pemda segera melaporkan realisasi penyerapan Dana Desa pada aplikasi OM SPAN. Untuk dana BOS/BOP Dinas Pendidikan agar berkoordinasi dengan sekolah-sekolah khususnya yang mengalami retur agar segera melakukan perbaikan di aplikasi BOS salur dan agar sekolah tidak mengubah-ubah rekening penerimaan dana BOS/BOP serta perlunya koordinasi dengan KPPN setempat.

***

Selasa tanggal 23 Agustus 2022 merupakan hari bersejarah bagi perwakilan kementerian keuangan Prov Riau dengan seluruh pemerintah daerah di Riau karena hari ini merupakan tonggak ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau dan Seluruh Pemerintahan Daerah di Riau tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah dan Penguatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara.

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menguatkan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik antara Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau dengan seluruh pemerintahan daerah di Riau.

Nota Kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau dan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pertukaran pengetahuan mengenai tata kelola keuangan, baik pusat dan daerah. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah akan diberikan pembelajaran dan pelatihan tentang aspek tata kelola keuangan, aspek manajerial dan aspek lainnya dalam bentuk e-learning dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Nota Kesepakatan ini juga bertujuan untuk lebih menguatkan koordinasi pengelolaan keuangan negara melalui pertukaran data dan informasi keuangan public untuk kepentingan bersama dan dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian daerah.

Semoga dengan adanya Nota Kesepakatan ini, sinergi yang telah terjalin dapat lebih ditingkatkan, dan sebesar-besarnya dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Riau.

Diharapkan, semangat ini juga dapat dilakukan oleh daerah-daerah lain di luar Provinsi Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2022 – Pada bulan April lalu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Hal ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam menangani pandemi dengan melaksanakan pelayanan masyarakat. Pemberian Gaji ke-13 tahun 2022 diharapkan juga sebagai tambahan bantalan ekonomi saat ini akibat dampak ekonomi global dengan menambah daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

Pemerintah di tahun 2022 melanjutkan kebijakan pemberian Gaji ke 13 untuk semakin membantu menggerakkan perekonomian. Kebijakan ini konsisten diberikan dan disesuaikan dengan dinamika pandemi dan perekonomian masyarakat. Meskipun penanganan Pandemi Covid-19 semakin baik serta pemulihan ekonomi makin kuat, masih terdapat risiko bagi perekonomian seperti kenaikan harga komoditas global. Seiring dengan diberikannya berbagai tambahan dukungan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat secara luas khususnya golongan miskin dan rentan, Pemerintah memutuskan kebijakan pemberian Gaji ke-13 yang disesuaikan dengan situasi tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menambahkan apresiasinya atas kebijakan pemberian Gaji ke-13 tahun ini, dengan menyatakan bahwa pemberian gaji ke-13, termasuk 50% tunjangan kinerja dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah khususnya Presiden dan Menteri Keuangan yang selama dua tahun ini mencermati gelagat perkembangan dinamika seluruh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah dengan memberikan kontribusi khususnya dalam penanganan pandemi covid.

Adapun kebijakan pemberian Gaji ke-13 tahun 2022 secara umum sebagai berikut: 

1. Diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan;
2. Diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya bagi jabatan yang menerima tunjangan kinerja;
3. Basis pembayaran Gaji ke-13 tahun 2022 adalah penghasilan bulan Juni tahun 2022;
4. K/L dapat mencairkan Gaji ke-13 dengan mengajukan SPM ke KPPN mulai tanggal 24 Juni 2022 dan SP2D diterbitkan dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Dalam hal SPM Gaji ke-13 tahun 2022 diajukan ke KPPN mulai tanggal 1 Juli 2022 maka SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual sesuai ketentuan yang berlaku.

Estimasi besaran pembayaran Gaji ke-13 di Provinsi Riau diperkirakan akan sama dengan realisasi pembayaran THR tahun 2022 yang lalu, yaitu sebesar Rp157,86 Miliar untuk aparatur pemerintah pusat dan Rp464,72 Miliar untuk aparatur pemerintah daerah.Pencairan/pembayaran Gaji-13 di bulan Juli ini diharapkan pula mampu membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya.

Di awal pandemi tahun 2020, besaran Gaji ke-13 hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sedangkan pada tahun 2021, ancaman Covid-19 masih berat, namun pemulihan ekonomi mulai berjalan yang disertai perbaikan kondisi APBN. Oleh karena itu Gaji-13 dibayarkan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. 

Sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, fokus utama APBN adalah melindungi masyarakat dan dunia usaha dengan instrumen utama yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Gaji ke-13 pada tahun 2022 ini pun diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, fokus PEN adalah pada kesehatan, perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, dan penguatan pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM. Manfaat APBN dirasakan oleh perekonomian yang berhasil tumbuh positif sebesar 3,69% (yoy) serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang turun mendekati level prapandemi di tahun 2021. APBN ke depannya akan terus menjadi peredam gejolak (shock absorber) dalam perekonomian.

***