Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP yang mengacu pada konsep pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), dianggap sebagai "best practice" dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencegahankecurangan, sehingga dapat memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan. 

Unsur-unsur SPIP:

SPIP terdiri dari lima unsur utama, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian
   Menciptakan iklim yang mendukung pelaksanaan pengendalian, termasuk penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, serta struktur organisasi yang jelas. 

2. Penilaian Risiko
   Mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik risiko internal maupun eksternal. 

3. Kegiatan Pengendalian
   Melaksanakan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko, seperti reviu atas kinerja, pembinaan sumber daya manusia, dan pengendalian atas transaksi. 

4. Informasi dan Komunikasi
   Memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat serta dikomunikasikan secara efektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

5. Pemantauan Pengendalian Intern
   Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi audit dan temuan lainnya. 

Dengan mengimplementasikan unsur-unsur SPIP tersebut dipastikan bahwa instansi pemerintah beroperasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan baik, laporan keuangan dapat diandalkan, aset negara dapat terjaga, dan peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi, sehingga SPIP tersebut dapat dijadikan alat yang penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah, dan diharapkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemborosan anggaran dapat diminimalisir. 

Selanjutnya bagaimana memastikan bahwa implementasi SPIP telah sesuai. Pada tahun 2025 ini pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Riau, sebagaimana nota dinas Sekretaris Direktorar Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1899/PB.1/2025 tanggal 11 Juni 2025 hal Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2025, menjadi unit sampel penilaian maturitas SPIP.

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan. Tingkat maturitas ini menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah telah menerapkan dan menjalankan SPIP untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. 

Level maturitas SPIP yang dicapai oleh suatu instansi menunjukkan sejauh mana penerapan SPIP telah efektif dalam mencapai tujuan pengendalian intern, seperti efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan. 

Tingkat maturitas SPIP yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. Level 1 (Rintis/Rintisan)
   Penerapan SPIP masih dalam tahap awal, belum terdokumentasi dengan baik, dan belum efektif dalam mencapai tujuan pengendalian. 

2. Level 2 (Terbentuk)
   Beberapa unsur SPIP mulai terbentuk, namun belum terintegrasi dengan baik dan belum seluruhnya terdokumentasi. 

3. Level 3 (Terdefinisi)
   Unsur-unsur SPIP telah terbentuk, terdokumentasi, dan mulai terintegrasi. Penerapan SPIP sudah mulai efektif dalam mencapai tujuan pengendalian, namun masih perlu ditingkatkan. 

4. Level 4 (Terkelola)
   SPIP telah diterapkan secara efektif dan efisien, terdokumentasi dengan baik, dan terintegrasi dengan baik. Terdapat bukti penerapan SPIP yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Level 5 (Optimisasi)
   SPIP telah diterapkan secara optimal, terus menerus dievaluasi dan ditingkatkan, serta terintegrasi dengan manajemen risiko. 

Dengan demikian, penilaian maturitas SPIP menjadi penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. 

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan 31 Mei 2025

1. Kanwil DJBC Riau mencatat s.d. 31 Mei 2025, nilai ekspor mencapai USD 7,93 miliar yang didominasi oleh industri pengolahan (97,78 persen) dan nilai impor sebesar USD 0,71 miliar yang didominasi oleh bahan baku/penolong (99,58 persen).
2. Sementara itu, s.d. 31 Mei 2025 Sektor Riil memberikan total kontribusi fiskal ke perekonomian regional diperkirakan sebesar Rp18.954,79 miliar yang didominasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah (G) sebesar 96,65 persen.
3. Sementara itu, pada bulan Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,78 persen (m-to-m), dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan cabe rawit.

Perkembangan APBN Riau s.d. 31 Mei 2025

1. Pendapatan negara mencapai Rp10.455,80 miliar atau tumbuh 52,14 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan pajak lainnya yang tumbuh sebesar 33.612,10 persen dan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 821,75 persen (y-o-y). Pendapatan pajak terkontraksi 2,11 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPh.
2. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan mencapai 222,98 persen atau Rp4.264,97 miliar. Sedangkan PNBP terealisasi Rp533,79 miliar atau terkontraksi 3,97 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
3. Belanja negara mencapai Rp11.262,14 miliar atau terkontraksi 2,48 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 25,86 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Walau demikian Pos Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial tercatat mengalami pertumbuhan.
4. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 7,06 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp8.781,94 miliar. Hal ini didorong pertumbuhan penyaluran DAU yang memiliki pagu terbesar sebesar 5,35 persen (y-o-y) diiringi dengan DBH yang mencatatkan pertumbuhan 20,80 persen.
5. Berbalik dari bulan sebelumnya, pada Mei 2025 neraca APBN Regional Riau berbalik mencatatkan defisit sebesar Rp806,33 miliar.

Perkembangan APBD Riau s.d. 31 Mei 2025

1. Hingga 31 Mei 2025, Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp8.355,11 miliar sebesar 22,44% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 5,35% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada beberapa komponen pendapatan, yaitu pendapatan transfer sebesar 7,32% (y-o-y), transfer antar daerah sebesar 70,69% (y-o-y). Sedangkan PAD tumbuh 16,16 persen (y-o-y) dan LLPDyS 96,11% (y-o-y).
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 21,08% dari target yaitu Rp8.126,25 miliar didominasi oleh belanja operasi (84,22%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 10,86% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja transfer sebesar 29,06% (y-o-y) khususnya belanja bagi hasil (69,79%), belanja modal 30,39% (y-o-y), dan belanja operasi sebesar 6,30% (y-o-y) khususnya belanja barang dan jasa (11,93%).
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp228,86 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Adapun pada Mei 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp102,40 miliar di lingkup Provinsi Riau.

Sumber: Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK (diolah)

Dampak Operasi Pemerintah di Riau

1. Pada sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp18.953,79 miliar dengan porsi 96,65 persen, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil yaitu 0,61 persen dan 2,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
2. Selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp4.261,90 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp4.186,14 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp75,76 miliar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Sampai dengan 31 Mei 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Defisit sebesar Rp806,33 miliar, sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp228,86 miliar.
2. Pendapatan negara mencapai Rp455,80 miliar atau tumbuh 52,14 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y), terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 821,75 persen (y-on-y).
3. Beberapa isu strategis lokal:

1. Dari total 1.862 desa/kelurahan, seluruhnya telah menyelesaikan tahapan Musyawarah desa/kelurahan khusus. Berlanjut ke proses notaris, sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 telah didaftarkan sebanyak 1.779 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau 95,54%. Pembiayan notaris sebesar Rp2.500.000 dibiayai Pemda melalui DPMD untuk koperasi desa dan Dinas Perindagkop & UKM untuk koperasi kelurahan.
2. Dari 1.779 yang sudah di proses di Notaris tersebut, baru 589 KMP (31,63%) yang telah resmi tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM (AHU). Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya daerah dengan capaian 100% pengesahan KDMP, sementara Rokan Hilir (1,63%), Indragiri Hulu (3,09%), dan Kuantan Singingi (4,80%) menunjukkan angka yang sangat rendah. 

4. Beberapa Tantangan yang dihadapi

1. Pemda saat ini masih berfokus pada pendirian dan belum terdapat rencana kerja koperasi termasuk pembiayaan koperasi, dan masih menunggu arahan Kementerian Koperasi.
2. Terkait pembiayaan dari APBN/APBD/APBDes, masih belum terdapat pandangan yang sama mengenai status pendanaannya apakah diperlakukan sebagai modal atau sebagai utang koperasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP yang mengacu pada konsep pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), dianggap sebagai "best practice" dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencegahankecurangan, sehingga dapat memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan. 

Unsur-unsur SPIP:

SPIP terdiri dari lima unsur utama, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian
   Menciptakan iklim yang mendukung pelaksanaan pengendalian, termasuk penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, serta struktur organisasi yang jelas. 

2. Penilaian Risiko
   Mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik risiko internal maupun eksternal. 

3. Kegiatan Pengendalian
   Melaksanakan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko, seperti reviu atas kinerja, pembinaan sumber daya manusia, dan pengendalian atas transaksi. 

4. Informasi dan Komunikasi
   Memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat serta dikomunikasikan secara efektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

5. Pemantauan Pengendalian Intern
   Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi audit dan temuan lainnya. 

Dengan mengimplementasikan unsur-unsur SPIP tersebut dipastikan bahwa instansi pemerintah beroperasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan baik, laporan keuangan dapat diandalkan, aset negara dapat terjaga, dan peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi, sehingga SPIP tersebut dapat dijadikan alat yang penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah, dan diharapkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemborosan anggaran dapat diminimalisir. 

Selanjutnya bagaimana memastikan bahwa implementasi SPIP telah sesuai. Pada tahun 2025 ini pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Riau, sebagaimana nota dinas Sekretaris Direktorar Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1899/PB.1/2025 tanggal 11 Juni 2025 hal Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2025, menjadi unit sampel penilaian maturitas SPIP.

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan. Tingkat maturitas ini menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah telah menerapkan dan menjalankan SPIP untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. 

Level maturitas SPIP yang dicapai oleh suatu instansi menunjukkan sejauh mana penerapan SPIP telah efektif dalam mencapai tujuan pengendalian intern, seperti efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan. 

Tingkat maturitas SPIP yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. Level 1 (Rintis/Rintisan)
   Penerapan SPIP masih dalam tahap awal, belum terdokumentasi dengan baik, dan belum efektif dalam mencapai tujuan pengendalian. 

2. Level 2 (Terbentuk)
   Beberapa unsur SPIP mulai terbentuk, namun belum terintegrasi dengan baik dan belum seluruhnya terdokumentasi. 

3. Level 3 (Terdefinisi)
   Unsur-unsur SPIP telah terbentuk, terdokumentasi, dan mulai terintegrasi. Penerapan SPIP sudah mulai efektif dalam mencapai tujuan pengendalian, namun masih perlu ditingkatkan. 

4. Level 4 (Terkelola)
   SPIP telah diterapkan secara efektif dan efisien, terdokumentasi dengan baik, dan terintegrasi dengan baik. Terdapat bukti penerapan SPIP yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Level 5 (Optimisasi)
   SPIP telah diterapkan secara optimal, terus menerus dievaluasi dan ditingkatkan, serta terintegrasi dengan manajemen risiko. 

Dengan demikian, penilaian maturitas SPIP menjadi penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. 

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan April 2025

1. Kanwil DJBC Riau mencatat per 30 April 2025, Nilai ekspor mencapai USD6,39 miliar yang didominasi oleh industri pengolahan (96,89%) dan nilai impor sebesar USD0,58 miliar yang didominasi oleh bahan baku/penolong (99,56%).
2. Sementara itu, pada sektor riil tercatat bahwa PDRB tumbuh melambat dengan tingkat inflasi yang terkendali. Konsumsi RT Triwulan I 2025 meningkat 4,86% (y-on-y). PMTB dan Ekspor Triwulan I 2025 tumbuh 1,17% dan 14,98% (y-on-y).
3. Sementara itu, inflasi April 2025 meningkat 1,43% (m-to-m), dipengaruhi berakhirnya diskon tarif listrik 50%, naiknya harga kelompok makanan, minuman, & tembakau, serta harga emas.

 Perkembangan APBN Riau s.d. 30 April 2025

1. Pendapatan negara mencapai Rp8.936,98 miliar atau tumbuh 57,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 1.097,48 persen (y-on-y).
2. Pendapatan pajak terkontraksi 0,51 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPh. Sedangkan Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan mencapai 200,66 persen atau Rp3.838,02 miliar. Lalu, PNBP terealisasi Rp461,28 miliar atau terkontraksi 4,41 persen (y-on-y).
3. Belanja negara mencapai Rp352,55 miliar atau terkontraksi 8,14 persen dibanding 2024 (y-on-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 27,71 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu.
4. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 0,28 persen (y-on-y) atau terealisasi sebesar Rp6.374,96 DBH mencatatkan pertumbuhan 55,09 persen.
5. Pada periode April 2025 neraca APBN Regional Riau kembali mencatatkan Surplus, kali ini sebesar Rp584,43 miliar.

  Perkembangan APBD Riau s.d. 30 April 2025

1. Hingga 30 April 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp617,81 miliar sebesar 15,31% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 7,05% (y-on-y) disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan transfer sebesar 13,95% (y-on-y), transfer antar daerah sebesar 90,31% (y-on-y). Sedangkan PAD mengalami pertumbuhan sebesar 38,08% (y-on-y) dan LLPDyS 1099,09% (y-on-y). ​
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 14,42% dari target yaitu Rp478,38 miliar didominasi oleh belanja operasi (88,19%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 11,27% (y-on-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja transfer sebesar 49,32% (y-on-y) khususnya belanja bagi hasil (99,70%), belanja modal 39,72% (y-on-y), dan belanja operasi sebesar 3,36% (y-on-y) khususnya belanja barang dan jasa (14,90%).
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp139,43 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Adapun pada April 2025, tercatat belum terdapat pembiayaan daerah di lingkup Provinsi Riau.

 Dampak Operasi Pemerintah di Riau

1. Operasi pemerintah pada sektor G di Riau tetap menjadi penggerak perekonomian di daerah. Perekonomian mulai menggeliat dan menunjukan sedikit angin segar dengan operasi belanja pemerintah yang menyumbang Rp13.500,42 miliar, tumbuh 65,38% (m-to-m). Pertumbuhan ini turut ditopang pembayaran THR bagi ASN. Pertumbuhan positif saldo pemerintah daerah menunjukan kecendrungan pemerintah daerah untuk menahan belanja, sehingga menyebabkan kontraksi JUB dari operasi pemda. Disisi lain, saldo pemerintah pusat menunjukan ekspansi sebesar Rp47,30 miliar.
2. Pada sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp5.832,03 miliar dengan porsi 98,01%, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
3. Selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp3.836,19 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp3.775,12 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp61,07 miliar.

 Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Sampai dengan 30 April 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Surplus sebesar Rp139,43 Sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp139,43 miliar.
2. Pendapatan negara mencapai Rp8.936,98 miliar atau tumbuh 57,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 1.097,48 persen (y-on-y).
3. Sampai dengan 30 April 2025 jumlah total penerima TPG yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebanyak 22.817 guru dengan nilai Rp278,26 miliar. Dengan total pagu Rp2,13 triliun, dengan asumsi penyaluran tiap triwulan sama, maka penyaluran setiap triwulan diperkirakan sebesar Rp531,85 dengan total penerima diperkirakan 43.611 orang. Beberapa kemungkinan TPG yang belum tersalurkan karena nama dan rekening belum diajukan oleh Pemda atau nama dan rekening yang diajukan belum valid.
4. Hasil Penelitian Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan menyebarkan kuesioner kepada guru yang sudah menerima maupun yang berlum menerima TPG Triwulan I menunjukan bahwa 60% responden meyakini bahwa keterlambatan pembayaran TPG akan mengurangi motivasi para guru dalam mengajar yang dapat berdampak pada kualitas Pendidikan. Heatmap Correlation Analysis menunjukan hubungan yang erat antara motivasi dengan kualitas Pendidikan (0.75). Dari aspek persepsi keadilan hasil penelitian menunjukan bahwa para responden sebanyak 1661 orang yang terdiri dari ASN dan Non ASN  40% nya mengetahui bahwa terdapat perbedaan waktu pembayaran TPG antar wilayah di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
5. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun perbedaan waktu pembayaran TPG adalah:
6. Masalah pada sistem IT. Sebanyak 50% responden meyakini terdapat data yang tidak sinkron. Ketidaksesuaian data antara Dapodik dan Info Guru Tenaga Kependidikan (GTK) menjadi masalah terbesar, terutama di lndragiri Hutu dan Kepulauan Meranti.
7. 30 % Responden meyakini bahwa keterlambatan diakibatkan oleh server yang sering down, terutama saat banyak pengguna mengakses Info GTK, sebagaimana terjadi di Kuantan Singingi dan Dumai.
8. Kesalahan verifikasi rekening (20%): Validasi rekening yang lambat atau  salah, seperti yang dialami guru dari SDN 009 Petalongan.
9. Kemendikdasmen dan Pemda membuat hotline bagi guru yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru. Adanya hotline ini akan membantu Kemendikdasmen dan Pemda mempercepat pemetaan guru yang belum menerima TPG sekaligus mempercepat proses penyusunan data yang valid mengenai jumlah guru bersertifikasi. Kemendidasmen memperbaiki aplikasi Info GTK, sehingga pengkinian data dapat dilakukan oleh guru secara mandiri. Dengan guru yang aktif, akan mempercepat proses penyusunan data yang valid mengenai jumlah guru bersertifikasi

***

Narahubung Media: 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 249, Kota Pekanbaru, Riau

Laman: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/riau

Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon: (0761) 22647

Pekanbaru, 30 April 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan Maret 2025

1. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, dapat berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor utama.
2. Neraca Perdagangan Riau periode Maret 2025 masih mengalami surplus sebesar USD1.722,46 Ekspor meningkat didorong dengan naiknya harga CPO di pasar internasional. Ekspor di Maret mencapai US$1.850,00 naik 0,45% (m-to-m), sementara impor sebesar USD127,54 juta turun 12,15% (m-to-m). Tingginya harga CPO mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) di akhir 2024. Walaupun sedikit menurun di awal 2025, harga TBS kembali naik di Maret ditambah kenaikan harga kelapa sehingga NTP mencapai 197,13.
3. Masyarakat Riau memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari pada nasional. Hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan yang nilainya relatif lebih baik. IPM Riau mencapai 75,67, TPT yang rendah (3,70%) ikut menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,36%. Kesejahteraan juga lebih merata dengan rasio gini yang juga turun menjadi 0,306.

Perkembangan APBN Riau s.d. 31 Maret 2025

1. Realisasi Penerimaan APBN s.d. Maret mencapai 767,92 miliar (32,84% dari target) naik 76,93% (y-o-y). Realisasi Penerimaan APBN dipengaruhi penerimaan pajak yang turun 2,21%, penerimaan bea cukai naik 1.291,96%, dan penerimaan PNBP yang turun 3,83%.
2. Belanja negara mencapai Rp823,57 miliar, terkontraksi sebesar 15,17% (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 33,94% seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tercatat mengalami kontraksi, meskipun Belanja Pegawai tetap tumbuh 9,29%.
3. Realisasi Penerimaan APBD s.d. Maret mencapai Rp845,66 (7,76% dari target) atau turun 30,62% secara tahunan dan Belanja APBD Rp2.033,38 (5,35% dari pagu) atau turun 30,99% secara tahunan. Pendapatan transfer mencapai Rp2.412,56 miliar atau 10,11% dari pagu.