Pada hari Selasa 17 Oktober 2017, bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Mamuju lantai 5, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II tahun 2017 dengan mengangkat tema “Peningkatan Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk Percepatan Pembangunan Sulawesi Barat”.
Acara dimaksud dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, H. Ismail Zainuddin, M.Pd dan dihadiri oleh sekitar seratus peserta terdiri dari perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), perbankan dan pelaku usaha, serta kelompok masyarakat dan akademisi. Dalam pidato pembukanya, Sekda Provinsi Sulbar menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Barat melalui peningkatan alokasi DAK Fisik, Dana Desa, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam struktur APBN.
Diseminasi kali ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten dan relevan, yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, dan Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, dipandu oleh Plt. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Prov. Sulbar, Doddy Handaryadi, M.B.A. sebagai moderator. Dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulbar menyampaikan bahwa diseminasi tersebut bertujuan memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan fiskal, capaian indikator ekonomi makro dan arah pembangunan Sulawesi Barat.
Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil DJPb, Saiful Islam, M.B.A., Ph.D. menyampaikan hasil kajian fiskal regional Sulawesi Barat, di antaranya perkembangan realisasi anggaran s.d. triwulan II tahun 2017; penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang s.d. September 2017 masing-masing sebesar Rp.517 miliar dan Rp276 miliar; serta skema pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah tersalur Rp211,68 miliar s.d. September 2017. Sebagai komplemen KUR, pemerintah pusat saat ini sedang melaksanakan piloting skema baru berupa program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menggandeng lembaga keuangan non bank dan koperasi sebagai penyalur. Dari sisi penyerapan anggaran, Sulbar memiliki kinerja terbaik dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi yakni mencapai 36,96%. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulbar masih membutuhkan effort besar untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat s.d. Triwulan II tahun 2017 di angka 4,77% ditegaskan oleh Suntono, S.E., M.Si. selaku Kepala BPS Prov Sulbar, sebagai sebuah capaian positif, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Barat terus tumbuh walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa government expenditure masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 20% sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mengakselerasi realisasi belanja pemerintah.
Selaku perumus kebijakan daerah, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, DR. Junda Maulana, M.Si menyampaikan adanya perubahan paradigma dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Sulawesi Barat, yang sebelumnya menggunakan pendekatan money follow function bergeser menjadi money follow priority program. Adapun program prioritas Sulawesi Barat di tahun 2018 di antaranya adalah peningkatan iklim investasi daerah, program Bangun Mandar, layanan dan aksesibilitas kesehatan ibu dan anak, aksesibilitas dan mutu pendidikan, serta peningkatan infrastruktur wilayah.
Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan terkait program KUR dan Dana Desa. Lebih lanjut, peserta juga mengusulkan diadakannya sosialisasi ke masyarakat luas mengenai program UMi dan pemanfaatan Dana Desa. Selain itu, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dalam upaya meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan Sulawesi Barat.
