Kinerja #APBNKita hingga Maret 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan terus terjaga dan tumbuh dengan baik.
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui konferensi pers yang diselenggarakan tiap bulannya, kembali menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) Regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Maret 2023. Diselenggarakan secara daring via Zoom Meeting & Live Youtube (18/04/23).
Perkembangan Inflasi Regional Sulawesi Selatan
Kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cukup bagus, namun Inflasi perlu diwaspadai, dimana tingkat inflasi Sulawesi Selatan mencapai 5,86, diatas tingkat inflasi nasional sebesar 4,97. Diperkirakan tingkat inflasi akan naik menjelang hari raya Idul Fitri.
Nilai Tukar Petani
NTP Sulawesi Selatan Maret 2023 mencapai 105,02, meningkat 1,78% dibanding Februari, namun masih dibawah NTP Nasional sebesar 110,85. Penyumbang komoditas untuk Indeks Harga Terima Petani adalah Gabah, Jagung, Kelapa Sawit, dan Kol/Kubis. Indek Harga Bayar Petani yang menjadi penyumbang adalah Beras, Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Jagung Ontongan. Untuk NTP yang meningkat berasal dari subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Nelayan dan Pembubidaya Ikan, sedangkat terdapat NTP yang menurun dari subsektor Peternakan dan Perikanan.
Ekspor – Impor
Komoditas Nikel, Hasil Laut, Iron & Steel, Semen dan Pakan Ternak yang menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor, dimana negara tujuan ekspor adalah Jepang, Cina, Malaysia, USA, dan Australia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah BBM, Gandum, Gula, Bahan Pakan Ternak, dan Batubara dengan negara impor dari Cina, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil. Neraca perdagangan surplus, s.d. Maret 2023 mencapai 126,91, dengan kinerja ekspor mencapai US$642,89 juta (25,60%) dan kinerja impor mencapai US$279,82 juta (21,24%).
Realisasi Pendapatan
Penerimaan Dalam Negeri mencapai 37,00% yang disumbang oleh Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) sebesar Rp2,74 Triliun dari target yang ditetapkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 75,36% mencapai Rp655,42 Miliar, dimana penerimaan BLU meningkat sebesar 152,05% (YoY).
Pajak
Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 sebesar Rp10,63 Triliun. Realisasi s.d. 31 Maret 2023 mencapai Rp2,81 Triliun atau 22,70%, meningkat 31% (YoY), dengan penyumbang terbesar berasal dari PPN & PPnBM yang meningkat sebesar 71% mencapai Rp1,33 Triliun. Untuk perpajakan daerah, kinerja pajak daerah 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Restoran sebesar Rp53,73 Miliar, Pajak Hotel sebesar Rp17,72 Miliar, Pajak Hiburan sebesar Rp6,45 Miliar dan Pajak Parkir sebesar Rp3,77 Miliar.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Maret 2023 mencapai Rp68,44 Miliar atau 21,90%. Kinerja kepabeanan & cukai memang terlihat lambat di awal tahun, namun akan meningkat dengan cepat mulai dari pertengahan tahun s.d. akhir tahun. Proyeksi penerimaan cukai diperkirakan meningkat karena bertambahnya entitas pabrik rokok (1 di Makassar dan 2 di Pare-pare). Bea Keluar mencatat realisasi yang cukup tinggi juga, yang mana tergantung dari harga komiditas internasional. Palm Kernel Shell di Mamuju sangat diminati pengusaha-pengusaha dari Jepang. Bea Masuk tercatat melambat sedikit diakibatkan volume impor ubin mengalami perlambatan.
PNBP
Realisasi PNBP per Maret 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp655,42 Miliar, tumbuh 75,36% dibandingkan tahun 2022 dengan rincian: PNBP Lainnya Rp297,30 Miliar dan PNBP BLU Rp358,12 Miliar.
Realisasi Belanja
Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 2,65% disebabkan oleh kenaikan pada hampir semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. TKD terkontraksi -8,23% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya akan mulai salur di bulan Februari 2023. Adapun 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terbesar s.d. Triwulan I 2023 di Sulawesi Selatan adalah Kementerian Koperasi dan UKM, KPU, BPK, Kemenkumham, dan Kementerian Perdagangan,sedangkan 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terkecil adalah Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenpora, dan Kemenparekraf.
Penyaluran Pembiayaan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan I 2023 sebesar Rp1,65 Triliun untuk 31.789 debitur. Sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan menjadi sektor terbesar untuk penyaluran KUR ke 15.114 debitur dengan jumlah dana sebesar Rp681,81 Miliar, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran ke 10.474 debitur sebesar Rp601,43 Miliar. Untuk Penyaluran Kredit Usaha Mikro (UMi) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan I 2023 sebesar Rp6,81 Miliar untuk 1.631 debitur. Penyalur terbesar berasal dari Koperasi Mitra Dhuafa sebesar Rp3,57 Miliar untuk 854 debitur dan PNM sebesar Rp2,69 Miliar untuk 658 debitur.
Penutup
Secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan masih menunjukkan data yang menggembirakan. Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023. Kinerja APBN di bulan Maret 2023 masih on-track. Penerimaan APBN tumbuh signifikan dibandingkan awal tahun 2023 yang menandakan pergerakan dan pemulihan ekonomi pasca COVID19. Pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat juga berdampak pada pertumbuhan belanja K/L pada APBN 2023 dibandingkan awal tahun 2022, namun hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan belanja TKD yang masih belum tersalurkan dengan sempurna. APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui
berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Arridel Mindra
2. Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Nugroho Wahyu Widodo
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Bapak Supendi
4. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Bapak Wahyu Harmono
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar, Bapak Heru Cahyono