Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Mei 2023 yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juni 2023 secara daring via Zoom Meeting & Live Youtube melalui tautan s.id/APBNSulsel2023.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2023 mencapai 5,29%. Pertumbuhan ekononomi yang baik tersebut merupakan dampak dari berakhirnya masa pandemi. Pertumbuhan positif terjadi di hampir seluruh sektor kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi negatif.
Pertumbuhan ekonomi paling besar terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,06% serta Transportasi dan Pergudangan sebesar (12,16%) sebagai dampak dari kenaikan komoditas nikel dan besi pada Februari 2023.
Secara quarter to quarter antara triwulan IV 2022 dengan triwulan I 2023, ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi sebesar 5,57% dengan nilai PRDB triwulan I 2023 atas dasar harga pasar yang berlaku tercatat sebesar Rp152,25 Triliun sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp87,80 Triliun. Nilai PRDB tersebut berkontribusi sebesar 3% terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp5.071,7 Triliun. Dilihat dari struktur PRDB Triwulan I 2023 sebesar 62,98% berasal dari Pertanian, Perdagangan, Industri dan Konstruksi.
Kajian Fiskal Regional
Posisi ketahanan pangan Sulsel dari sebelumnya pada peringkat 5 di tahun 2019 menjadi peringkat 3 nasional di tahun 2022. Kenaikan Indeks Ketahanan Pangan salah satunya dipicu oleh meningkatnya produksi padi di wilayah Sulsel sebesar 310 ribu ton pada 2019 – 2022. Dukungan Anggaran pada tahun 2023 mencapai Rp456,33 Miliar, yang dibagi dari sumber APBN sebesar Rp224,79 Miliar dan APBD sebesar Rp231,54 Miliar.
Kondisi penyediaan air bersih dan sanitasi layak di wilayah Sulsel sudah tergolong baik dengan tingkat capaian persentase 91,96, di atas capaian nasional sebesar91,05. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak telah mencapai diatas target RPJMN 2024 sebesar 90%. Hal ini menunjukkan di wilayah Sulsel sudah memiliki fasilitas kloset, dan penggunaan septic tank di setiap rumah tangga.
Dukungan Anggaran untuk tahun 2023 disiapkan sebesar Rp2,58 Triliun, dengan sumber dari APBN Rp2,41 Triliun dan APBD sebesar Rp173,05 Miliar. Konsentrasi anggaran di tahun 2023 lebih banyak untuk penyediaan air bersih atau lebih dari 30 kali lipat dibandingkan anggaran sanitasi. Hal ini merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian target penyediaan air bersih sesuai target RPJMN 2024 sebesar 100%.
Realisasi Pendapatan
APBN Sulsel - Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) s.d. Mei 2023 tumbuh 18,16% (YoY), mencapai sebesar Rp5,15 Triliun dari target yang ditetapkan. Penerimaan terbesar sektor perpajakan berasal dari penerimaan cukai yang bertumbuh sebesar 92,79% (YoY). Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 37,99% (YoY) mencapai Rp1,16 Triliun, dimana penerimaan PNBP terbesar masih dari BLU yang meningkat sebesar 53,84% (YoY).
APBD Sulsel – Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sampai dengan 31 Mei 2023, Pendapatan Daerah mencapai Rp14,21 Trilun atau 34,25% dari pagu. Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp9,99 Triliun, kemudian disusul PAD sebesar Rp4,08 Triliun dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp135,85 Miliar.
Pajak
Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 sebesar Rp10,63 Triliun. Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 30 Mei 2023 mencapai Rp5,02 Triliun atau 40,57%, dengan pertumbuhan 16,81% dan penyumbang terbesar masih berasal dari PPN & PPnBM yang meningkat sebesar 46% mencapai Rp2,12 Triliun.
Pajak Daerah - Kinerja pajak daerah 2023 masih tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu, dimana pajak daerah tumbuh 62,49% yang ditopang oleh kinerja pajak non konsumtif. Kinerja pajak non konsumtif terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp861,59 Miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp593,91 Miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp526,41 Miliar, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp253,98 Miliar.
Untuk kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Rokok sebesar Rp291,91 Miliar, Pajak Restoran sebesar Rp119,11 Miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp139,26 Miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp48,91 Miliar. 5 Sektor Usaha penyumbang penerimaan pajak terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan besaran mencapai Rp5,02 Triliun dari target pajak adalah perdagangan (25%), administrasi pemerintahan (14%), jasa keuangan (10%), industri pengolahan ( 10%) dan pertambangan (9%).
Ekspor – Impor
Sama seperti periode bulan lalu, Komoditas Nikel, Hasil Laut, Iron & Steel, Semen dan Pakan Ternak masih menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor, dimana negara tujuan ekspor adalah Jepang, Cina, Malaysia, USA, dan Australia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah Gandum, BBM, Bahan Pakan Ternak, Gula dan Batu Bara dengan negara impor dari Cina, Singapura, Australia, Thailand, dan Brazil.
Neraca perdagangan s.d. Mei 2023 surplus mencapai US$119,14. Terdapat penurunan pada kinerja ekspor sampai dengan Mei 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -16,40% atau senilai US$ 996,64 juta, sedangkan kinerja impor meningkat sebesar 6,09% atau mencapai US$459,18 juta jika dibandingkan dengan tahun 2022.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Mei 2023 mencapai Rp129,67 Miliar atau 41,49% dari target penerimaan tahun 2023. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT dan kenaikan harga serta volume komoditas ekspor palm kernel shell dan realisasi impor gula.
Penerimaan cukai mecapai Rp40,99 Miliar yang dipengaruhi adanya penyesuaian tarif CHT sebesar 10% dan peningkatan MMEA pada Mei 2023. Bea Masuk masih mencatat realisasi yang cukup tinggi sejak periode bulan lalu, yang saat ini mencapai Rp73,57 Miliar. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditi gula sebagai penyumbang utama dan optimalisasi audit kepabeanan dan cukai. Adapun Bea Keluar sebesar Rp15,12 Miliar dipengaruhi oleh peningkatan produksi kakao dan volume ekspor komoditas Palm Kernel Shell.
PNBP
Realisasi PNBP per Mei 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp27,38 Miliar, atau 82,84% dari target Rp33,05 Miliar dengan rincian: Pemanfaatan Aset Rp17,53,63 Miliar serta Lelang dan Piutang Negara sebesar Rp9,84 Miliar. Peningkatan realisasi PNBP disebabkan adanya penerimaan sewa tanah dari aset pada Kantor Otoritas Bandara Wilayah V dan asset pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Garongkong, Pare-Pare.
Realisasi Belanja
Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 4,81% disebabkan oleh kenaikan pada hampir semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. Belanja Modal Pemerintah Pusat merupakan sektor belaja dengan capaian terbesar mencapai Rp846,47 Miliar. Meskipun realisasinya masih mencapai 16,13%, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatannya mencapai 70,55%. Hal ini berarti tahun ini pemerintah telah mempercepat belanja modal sesuai dengan arahan Presiden.
Kontraksi TKD pada periode triwulan I 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1) Dana Bagi Hasil masih dalam tahapan perhitungan, (2) Rekonsiliasi perhitungan pajak pusat dan daerah, (3) implementasi UU HKPD yang mempengaruhi penggunaan Dana Alokasi Umum, (4) Pagu Dana Desa teralokasi menurun.
Adapun 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terbesar s.d. Mei 2023 di Sulawesi Selatan adalah KPU (59,66%), POLRI (39,02%), Kementerian Pertahanan (38,13%), Kementerian Agama (37,43%), dan Kementerian Riset dan Teknologi (28,85%).
Belanja APBD periode Mei 2023 sebesar Rp10,96 Triliun yang didominasi oleh komponen Belanja Daerah.
Penyaluran Pembiayaan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Mei 2023 sebesar Rp4,68 Triliun untuk 93.530 debitur. Sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih menjadi sektor terbesar untuk penyaluran KUR ke 46.414 debitur dengan jumlah dana sebesar Rp2,07 Triliun, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran ke 29.288 debitur sebesar Rp1,62 Triliun.
Penyaluran terbesar KUR di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Bank BRI sebesar Rp3,86 Triliun sedangkan daerah terbesar penyalur KUR yaitu Kabupaten Bone sebesar Rp 484,71 Miliar.
Penutup
Optimisme penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun masih diperkirakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, melihat pertumbuhan penerimaan pajak di Sulawesi Selatan yang didukung oleh 5 sektor penerimaan terbesar masih sangat baik. Hal tersebut juga mempertimbangkan adanya potensi penerimaan administrasi pemerintah yang memiliki tren meningkat pada periode akhir tahun.
Secara garis besar, capaian yang diperoleh sampai dengan periode 31 Mei 2023 masih menunjukkan tren yang positif. Diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja APBN pada periode berikutnya.
APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).
'