Masih dalam rangkaian kegiatan penguatan jiwa dan mental Intress yang beriman dan berintegritas, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan menggelar
Talkshow bertajuk Bijak dalam Bermedia Sosial.
Gedung Keuangan Negara II Makassar lantai 2-3
Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar
Masih dalam rangkaian kegiatan penguatan jiwa dan mental Intress yang beriman dan berintegritas, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan menggelar
Talkshow bertajuk Bijak dalam Bermedia Sosial.
Di bulan yang penuh berkah ini, segenap pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti rangkaian kegiatan Bimbingan Mental Nasional (Bintalnas DJPb) sebagai wujud penguatan jiwa dan mentalitas yang beriman dan berintegritas di lingkungan Kanwil DJPb Sulsel.
Bertempat di Aula Kanwil DJPb Prov, Sulsel, kegiatan Townhall Meeting yang mengusung tema"Integrity is Our Identity" diikuti oleh seluruh pejabat, pegawai, dan PPNPN di Kanwil DJPb Prov. Sulsel. Dengan menghadirkan narasumber Penyulih Anti Korupsi bersertifikat, Alam Haris Harjuni. Kegiatan TownHall Meeting merupakan kegiatan pertama yang menjadi rangkaian Bintalnas Tematik Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Bulan ini ada yang spesial di rangkaian kegiatan pelaporan kinerja APBN Sulawesi Selatan. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan Rapat Komite ALCo bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan Pusat, beserta Local Expert, Bank Indonesia, OJK, BPS, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan Para Akademisi.
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, 20 Maret 2023 secara luring di Gedung Keuangan Negara Makassar II. Pertemuan ini dibuka oleh Dirjen PPR Kementerian Keuangan yang selanjutnya disampaikan pemaparan terkait perkembangan perekonomian regional Sulawesi Selatan oleh Local Expert, Prof Marsuki DEA, selaku Pengamat Ekonomi dan Pengajar dari Universitas Hasanuddin. Selain itu dilaksanakan pemaparan Kinerja APBN dan APBD Regional Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel, Bapak Supendi. Kegiatan ini dimoderatori oleh Bapak Saiful Islam selaku Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Selanjutnya, hasil pembahasan Rapat Komite ALCo disampaikan dalam Press Conference APBN Kita Regional Sulawesi Selatan Periode sampai dengan 28 Februari 2023.
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak beserta jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan Pusat untuk merilis kinerja APBN Nasional dan Regional Sulawesi Selatan periode s.d. 28 Februari 2023 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 secara luring di Lantai 6 Gedung Keuangan Makassar II dan secara daring via Live Youtube melalui tautan s.id/APBNSulsel2023.
KINERJA APBN NASIONAL
Performa kinerja APBN terus meningkat dan melindungi perekonomian nasional.
Kinerja APBN di Februari tahun 2023 terjaga baik. Pendapatan tumbuh 38,7% (yoy) dengan mencapai realisasi Rp419,6 T (17,0% dari APBN) dan Belanja tetap on-track dengan pertumbuhan 1,8% (yoy) atau dengan realisasi Rp287,8 T. Kondisi ini membawa APBN mengalami surplus Rp131,8 T atau 0,63% terhadap PDB. Keseimbangan primer masih tercatat positif sebesar Rp182,2 T.
Melihat kondisi Perekonomian Terkini, PMI Manufaktur Global bulan Februari 2023 mulai membaik namun belum masuk ke zona ekspansif (masih di 50,0). Beberapa negara berada dalam zona ekspansif, seperti Indonesia bersama Tiongkok dan Vietnam yang pulih, sementara sebagian negara besar masih di zona kontraksi. Harga komoditas global masih volatile dengan harga komoditas energi dalam tren menurun. Di sisi lain harga pangan masih terpantau tinggi, seperti kedelai dan jagung. Di sisi lain, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Maret 2023.
Prospek ekonomi domestik yang masih kuat ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2). Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4. Hal ini menunjukkan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis. Selain itu, pertumbuhan kredit (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih berada pada level yang tinggi, masing-masing 9,3%, 11,4% dan 10,1% per akhir Januari. Demikian pula penjualan kendaraan mobil dan motor secara wholesale (yoy) yang juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu masing-masing sebesar 56,3% untuk motor dan 7,4% untuk mobil.
Pada indikator perekonomian lainnya, tingkat inflasi Indonesia masih terjaga di level yang moderat (5,47% yoy, 0,16% mtm) dibandingkan negara peers. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil di Kuartal I 2023, sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional untuk tahun 2023 yang berada di rentang 4,7 s.d. 5,0 persen (yoy) untuk tahun 2023.
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4% Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 T (8,1% dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp106,2 T. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi. Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp105,2 T (12,9% Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8% (yoy)). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Selain itu, penyaluran DAK non-fisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha. Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Realisasi subsidi hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp24,3 T, digunakan untuk memberikan subsidi energi (Subsidi BBM Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik), serta subsidi non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR tahun sebelumnya). Selanjutnya, guna menekan angka pengangguran, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat melalui Program Kartu Prakerja yang telah terealisasi sebesar Rp59,0 M hingga akhir Februari, utamanya digunakan untuk biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta. Program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif).
Dari sisi pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan sebesar Rp176,3 T, antara lain sebesar Rp85,3 T (48,5%) akan digunakan antara lain untuk mendukung klaster infrastruktur seperti penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset melalui LPDP, serta menyalurkan hibah untuk pemerintah/lembaga asing di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan melalui LDKPI.
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 38,7% (yoy). Hingga akhir Februari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp419,6 T atau 17,0% dari Target APBN 2023 (Target). Memasuki bulan Februari, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp279,98 T atau 16,3% dari Target, tumbuh 40,4% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU HPP.
Hingga akhir Februari 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun ontrack, akibat penurunan penerimaan bea keluar, namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukan kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp53,27 T (17,57% dari Target, turun 6,13% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 15,6% (yoy), didorong extra effort pada bulan Januari, kurs USD yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan Bea Masuk Kendaraan. Selanjutnya, penerimaan Cukai stagnan antara lain dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan pelunasan HT produksi bulan Desember 2022, dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja Bea Keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
Kinerja PNBP hingga akhir Februari 2023 terus mengalami peningkatan, mencapai Rp86,4 T (19,6% dari Target) atau tumbuh 86,6% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA Migas (14,1% dari Target) yang ditopang oleh kenaikan kurs, SDA non-Migas (45,6% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, pendapatan KND (9,4% dari Target) akibat adanya dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan PNBP Lainnya (24,5% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT. Pendapatan BLU (7,2%dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit.
Pelaksanaan APBN hingga akhir Februari 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,63 persen terhadap PDB. Hingga akhir Februari 2023, realisasi Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp186,9 T (26,8% dari Target). Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif serta memperhatikan posisi kas pemerintah. Strategi pembiayaan melalui utang tahun 2023 dilakukan dengan tetap mengutamakan penerbitan SBN Domestik, serta mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel, sedangkan penerbitan SBN valas digunakan untuk buffer pembiayaan utang. Selain itu, penerbitan lelang triwulan I 2023 diturunkan menyesuaikan dengan kondisi kas.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
KINERJA APBN REGIONAL SULAWESI SELATAN
APBN regional Sulawesi Selatan terus berupaya melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi regional dan nasional.
Sampai dengan 28 Februari 2023 total pendapatan APBN Regional Sulawesi Selatan mencapai Rp2.158,58 M dan total belanja negara sebesar Rp5.818,20 M sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp2.029,54 M. Kemudian untuk Realisasi APBD s.d. 28 Februari 2023 Pendapatan Daerah mencapai Rp3.114,02 M, Belanja Rp1.670,42 M, Pembiayaan Daerah Rp 925,56 M, dan akumulasi SiLPA Rp2.369,16M. Kontribusi TKD pada APBD terhadap pendapatan APBD s.d. 28 Februari 2023 sebesar Rp 3.986,32 M atau 75,66 persen dari total pendapatan APBD. Selanjutnya pada Perkembangan Ekonomi Regional, Pertumbuhan Ekonomi Sulsel TW IV 2022 sebesar 5,09 persen.
Inflasi gabungan lima kota di wilayah Sulsel pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 5,65 persen (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 5,47 persen (yoy). Setelah perekonomian mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19, tekanan inflasi menjadi tantangan besar selanjutnya terhadap perekonomian Indonesia. Pada indikator perekonomian lainnya, daya beli petani Sulsel secara perlahan mulai menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditandai dengan tren peningkatan selama tahun 2022 terus menguat hingga februari 2023 setelah mengalami keterpurukan di tahun 2020. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan bulan Februari 2023 sebesar 103,18 atau naik 0,82 persen dibandingkan bulan lalu. NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 94,51, Subsektor Tanaman Hortikultura (NTPH) sebesar 127,33, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 120,86, Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 104,30, dan Subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 111,00. Pada bulan Februari 2023, tiga dari lima subsektor Nilai Tukar petani (NTP) mengalami penurunan yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan masing – masing turun sebesar 0,43, 0,63, dan 0,07 persen dibanding bulan sebelumnya.
Tren positif dari neraca perdagangan Sulsel berlanjut hingga bulan Februari 2023. Selama tahun 2022, total nilai ekspor luar negeri tercatat sebesar 2.041,55 juta US$ meningkat 41,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan total impor barang luar negeri selama tahun 2022 tercatat 1.153,33 juta US$ meningkat 58,84 persen (yoy). Meskipun impor merupakan komponen pengurang dalam perhitungan PDRB, namun peningkatan impor dapat menjadi indikasi naiknya permintaan barang/jasa secara keseluruhan. Pada bulan Februari, ekspor tercatat sebesar USD 445,90 juta (tumbuh 36,96% yoy), sedangkan impor tercatat sebesar USD 209,74 juta (tumbuh 71,76% yoy). Sehingga Neraca Perdagangan mencapai USD 236,16 juta. Nikel adalah komoditi yang mendominasi ekspor dari Prov. Sulsel, tercatat ekspor sebesar USD 249,06 juta, sedangkan komoditi dominan pada impor adalah Gandum sebesar USD 58,22 juta.
Pada sisi kinerja APBN, pendapatan negara tumbuh positif. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari 2022, aktivitas ekonomi yang terus membaik, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerimaan perpajakan s.d Bulan Februari di Wilayah Sulawesi Selatan 2023 telah mencapai Rp1,93 triliun atau mencapai 15,23 % dari target penerimaan 2023.
Kinerja penerimaan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak semakin baik. Pada akhir bulan kedua di tahun 2023, realisasi penerimaan mencapai, Rp1,89 Triliun atau tumbuh 42,05% (yoy) Kinerja penerimaan ditopang oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat pasca pandemi COVID-19, Sektor Perdagangan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas kemudian Kinerja Sektor Pertambangan meningkat didorong oleh permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang (utamanya Nikel) selanjutnya Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat namun demikian Sektor Konstruksi terkontrasi negatif pasca berlakunya PMK-59/2022 yang berdampak beralihnya penerimaan ke Sektor Adm. Pemerintahan. Jika dilihat dari jenis setorannya, Mayoritas jenis pajak berhasil tumbuh memuaskan dengan mencatatkan pertumbuhan positif, kontribusi terbesar yaitu PPN DN tumbuh 103,1% (yoy) sekaligus merupakan jenis pajak dengan pertumbuhan kumulatif dan bulanan tertinggi pada periode ini. Kinerja PPN DN tumbuh berkat peningkatan signifikan konsumsi dalam negeri dan dampak dari implementasi UU HPP. Selanjutnya kinerja PPh Badan yang baik ditopang oleh tingginya pertumbuhan Penerimaan Pajak dari setoran masa Sektor Perdagangan, Jasa Keuangan dan Asuransi namun demikian Perlambatan pada penerimaan bulanan PPh Final, utamanya disebabkan oleh adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak terulang kembali di tahun 2023. Realisasi kepatuhan SPT Tahunan 2023 pada provinsi Sulawesi Selatan mencapai 223.105 SPT lebih baik dari tahun 2022 yang sebanyak 176.620 SPT sehingga mengalami kenaikan sebesar 27,04% kemudian Mayoritas SPT Tahunan yang disampaikan tahun 2023 adalah SPT Tahunan OP Karyawan sebanyak 198.445 SPT yg mengalami pertumbuhan sebesar 28,28% dibandingkan SPT yang disampaikan tahun 2022.
Penerimaan Penerimaan Kepabeanan & Cukai Provinsi Sulawesi Selatan per 28 Februari 2023 mencapai Rp43,41 miliar terkontraksi 14,55 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan cukai sebesar Rp10,82 miliar (10,53% dari target), penerimaan bea masuk sebesar Rp26,04 miliar (13,95% dari taget) dan penerimaan bea keluar Rp6,55 miliar (28,32% dari target). Penerimaan Kepabeanan & Cukai Provinsi Sulawesi Selatan per 28 Februari 2023 diantaranya dipengaruhi oleh Kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, kenaikan harga dan volume komoditas ekspor berupa Palm Kernel Shell dan Realisasi impor gula.
Realisasi PNBP sampai dengan Februari 2023 mencapai Rp6,14 miliar atau 10,76% dari target tahun 2023. Dari jumlah tersebut, penerimaan terbesar berasal dari Lelang Rp3,83 miliar disusul BMN/Aset Rp2,28 miliar. Sedangkan penerimaan dari Piutang Negara tercatat Rp0,02 miliar. Dibandingkan dengan capaian Januari 2023, realisasi PNBP pada Februari 2023 mengalami peningkatan Rp1,74 miliar.
Belanja negara terkontraksi akibat rendahnya penyaluran transfer ke daerah (TKD) namun demikian Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 26,95% didorong oleh kenaikan pada semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. TKD terkontraksi -15,28 % dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan, sehingga DAU mengalami kontraksi -22,41%. DBH mengalami kenaikan 46,31%., DAK Non Fisik tumbuh 44,14% dan Dana Desa tumbuh 47,30%.
Kinerja belanja pada Kementerian/Lembaga yang mengelola pagu terbesar di Sulawesi Selatan dengan capaian belanja tertinggi pada Kementerian Hukum dan HAM yang mencapai 14,89% dari pagu. Secara nominal nilai realisasi terbesar pada Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp323,28 miliar atau 17,65% dari total belanjai. Sementara itu Kementerian PUPR mengalami pertumbuhan tertinggi 229,14%. Realisasi belanja 10 K/L pagu terbesar menyumbang 81,99% terhadap total belanja, tumbuh 28,20%.
Kinerja belanja tertinggi pada Kementerian Hukum dan HAM yang mencapai 14,89% dan mengalami kenaikan 35,57% dan memberikan kontribusi 3,09% pada total belanja. kenaikan sebesar 35,57% didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Terdapat 5 K/L dengan kinerja terendah karena sampai dengan 28 Februari kelima K/L tersebut belum ada realisasi sama sekali, K/L tersebut terdiri dari satker-satker Dekonsentrasi. Satker dengan kewenangan Dekonsentrasi Sebagian besar belum ada realisasi, hanya beberapa satker yang sudah mengajukan UP.
Penyaluran Transfer ke Daerah sampai dengan Februari 2023 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2022 secara nominal menurun minus 15,28% tersalur sebesar Rp3.409,39 miliar (13,42%) capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan TA 2022. Sebagian dana TKD belum tersalurkan, menunggu penympaian persyaratan salur dari Pemda dan penyaluran belum masuk pada jadwal salur. Penyaluran Dana Desa lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Penyaluran DAU lebih rendah, pemda sedang melakukan penyesuaian penganggaran DAU earmarked dan penyiapan syarat penyaluran
Sampai dengan Februari 2023, Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh Pajak Daerah (91%) dikuti oleh Lain-Lain PAD yang Sah (8%) selanjutnya oleh Retribusi Daerah (2%) Sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum memberi kontribusi. Pajak daerah tumbuh 441% yang ditopang oleh kinerja pajak konsumtif hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi dan masyarakat di daerah terus membaik.
Pada tahun 2022, total penyaluran KUR dan UMi mencapai Rp17,8 triliun, jumlah penyaluran terbesar kedua di luar Pulau Jawa dari penyaluran tersebut pemerintah menanggung subsidi bunga sebesar Rp1,59 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2023, sampai dengan bulan Februari, KUR telah tersalur kepada 64.553 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2,74 triliun. Dua sektor yang paling banyak menerima penyaluran KUR adalah (1) Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan serta (2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Sulsel, Kanwil DJPb Sulsel bersama para stakeholders (baik penyalur maupun pemda) memiliki tantangan dan sekaligus peluang besar dalam mendukung Sektor Pertanian menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui dukungan permodalan dalam bentuk KUR. Selain mendorong penginputan data calon debitur ke dalam SIKP, pemda juga dapat mendukung melalui fasilitasi pembentukan komunitas nelayan agar menjadi bankable dalam mengakses KUR.
Pada tanggal 23 Februari 2023, Bea Cukai Sulbagsel melepas ekspor perdana produk TEH NIPAH ke Korea Selatan dengan nilai USD 49 ribu. Ceremonial pelepasan ekspor perdana ini dihadiri juga oleh mantan Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Permana Agung Daradjatun. Keberhasilan ini merupakan upaya pembinaan UMKM untuk dapat naik kelas melakukan ekspor melalui program Export Assistance dari Bea Cukai Makassar.
Pemateri: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Suminto Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Supendi
Moderator: Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Arif Bintarto Yuwono
KEMENKEU SATU SULAWESI SELATAN
Di bulan ini ada yang berbeda dari pelaksanaan Press Conference Kinerja APBN Sulawesi Selatan loh.
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bersama Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak beserta jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan Pusat untuk merilis kinerja APBN Nasional dan Regional Sulawesi Selatan periode s.d. 28 Februari 2023. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 secara luring di Lantai 6 Gedung Keuangan Negara Makassar II dengan mengundang rekan-rekan media pers Sulawesi Selatan khususnya wilayah Makassar. Pada pers rilis kali ini disampaikan progres pelaksanaan Anggaran Nasional oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan intisari sebagai berikut:
Kinerja APBN di Februari tahun 2023 terjaga baik. Pendapatan tumbuh 38,7% (yoy) dengan mencapai realisasi Rp419,6 T (17,0% dari APBN) dan Belanja tetap on-track dengan pertumbuhan 1,8% (yoy) atau dengan realisasi Rp287,8 T. Kondisi ini membawa APBN mengalami surplus Rp131,8 T atau 0,63% terhadap PDB. Keseimbangan primer masih tercatat positif sebesar Rp182,2 T.
Selanjutnya disampaikan progress pelaksanaan anggaran regional Sulawesi Selatan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Bapak Supendi dengan intisari sebagai berikut:
Realisasi APBN Regional Sulawesi
Selatan s.d. 28 Februari 2023 total pendapatan mencapai Rp2.158,58 M dan total belanja negara sebesar Rp5.818,20 M sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp2.029,54 M.
Kemudian untuk Realisasi APBD s.d. 28 Februari 2023 Pendapatan Daerah mencapai Rp3.114,02 M, Belanja Rp1.670,42 M, Pembiayaan Daerah Rp 925,56 M, dan akumulasi SiLPA Rp2.369,16M
Selengkapnya dapat dibaca pada tautan berikut: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2897-kemenkeu-satu-sulsel-rilis-kinerja-apbn-regional-sulawesi-selatan-hingga-28-februari-2023.html
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, bersilaturahmi bersama Walikota Palopo, Judas Amir, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Walikota Palopo, Selasa 28 Februari 2023. Dalam agenda pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palopo atas kerja sama dan kolaborasi terkait akselerasi penyaluran DAK Fisik pada tahun 2022.
Pada kesempatan ini juga dibahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi makro yang terjadi di wilayah Kota Palopo, diantaranya penyaluran DAK Fisik tahun 2023, penyaluran KUR dan UMi, inflasi daerah, aset daerah, kemiskinan, bantuan sosial serta masalah stunting. Pertemuan tersebut sebagai wujud sinergi, koordinasi dan kolaborasi antara DJPb dengan pemangku kepentingan/stakeholder di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta sebagai bentuk concern Kanwil DJPb Sulsel dan KPPN Palopo dalam menjalankan peran sebagai treasurer dan financial advisor. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Walikota Palopo tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan didampingi oleh Kepala KPPN Palopo, Bapak Ikhwan Mahmud.
Makassar - Sebanyak 46 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) meramaikan Bazar UMKM dalam program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat. Mereka terdiri dari 31 UMKM binaan Kemenkeu Satu Sulsel dan 15 UMKM Binaan Perbankan/LKBB/Koperasi. Mereka memenuhi 26 gerai yang telah disediakan secara gratis.
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawes Selatan, Supendi di Makassar, Jumat, mengatakan bazar itu merupakan rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan 2023 sebagai wujud kehadiran Kemenkeu di tengah masyarakat. "Banyak kegiata atau acara dalam Bazar UMKM, di samping pembelian produk-produk UMKM juga terdapat kegiatan edukasi," kata dia. Edukasi dilaksanakan oleh masing-masing instansi/kantor Kemenkeu, seperti edukasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace dan pembayaran melalui digital payment atau cashless.
Ada pula edukasi pembiayaan KUR dan UMi bagi UMKM, edukasi pelaksanaan UMKM Go Export, edukasi lelang produk UMKM melalui lelang.go.id, edukasi perpajakan UMKM. Selain kegiatan edukasi khusus untuk pelaku UMKM, dilaksanakan juga edukasi terkait program beasiswa S1/S2/S2 dari Mata Garuda LPDP Sulawesi Selatan.
Tema Program UMKM Kemenkeu Satu untuk tahun 2023 yaitu "Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Tumbuh melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju,"
Bazar UMKM di Makassar diikut dan dihadiri semua instansi/kantor vertikal Kemenkeu di Makassar dan juga diikuti oleh bank penyalur KUR yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, serta Lembaga Keuangan bukan Bank yang menyalurkan Kredit Ultra Mikro (UMi) yaitu PNM dan Pegadaian, dan dihadiri oleh seluruh stakeholder Kementerian Keuangan yang berada di Makassar.
"Produk yang ditawarkan dan dijajakan oleh pelaku UMKM di gerai UMKM beragam jenisnya, beberapa produk merupakan produk asli daerah seperti Sirup Sarabba, Mie Baraccung, Roti Maros, dan lainnnya," ujarnya.