Sejak pemberlakukan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU dan BLUD terus mengalami perkembangan, baik jumlah, kualitas, layanan, maupun jenis PNBP nya. Saat ini ada 5 rumpun: kesehatan, pendidikan total; 244 BLU di Indonesia dan untuk BLUD Sulsel 27 BLUD kesehatan total BLUD Indonesia 1600-an. Kinerja BLU pada pemerintah pusat dari aspek keuangan menunjukkan perkembangan yang baik, kontribusi PNBP BLU terus meningkat. 2010-2020, PNBP BLU tumbuh rata-rata 21.4% atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PNBP yang lain pada periode yang sama. Sedangkan posisi asset sudah mencapai 962T, turun dari 2020 1000T. namun karena ada peralihan BLU Pendidikan menjadi BMH.

Saat ini jumlah BLU yang berada di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 13 Satker yang terdiri dari 7 satker BLU bidang kesehatan dan 6 satker BLU bidang pendidikan. Sedangkan jumlah BLUD di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 27 satker bidang kesehatan.

Perkembangan Aset BLU di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 s.d 2020 mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2019 nilaI aset BLU mencapai 13,256 Trilyun, meningkat menjadi 13,679 Trilyun di Tahun 2020.  Untuk Pendapatan PNBP tahun 2019 mencapai 968,78 miliar meningkat 113,72 % menjadi 1,490 Trilyun pada tahun 2020

Makassar, 29 April 2021. PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke 13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan,  Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan telah terbit. Ini menandakan bahwa THR yang berasal dari APBN akan segera dicairkan. KPPN dalam hal ini telah menyiapkan semua perangkat pendukung sehingga pembayaran THR tersebut dapat dengan lancar dilaksanakan. Kecepatan dan ketepatan pembayaran tersebut dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan “THR yang dibayarkan disamping menjadi salah satu alat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan, juga diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Negara, Pensiunan,  Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan atas pengabdian yang telah dilaksanakan’.

Selanjutnya Syaiful menyampaikan “THR tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya ini menjadi berita gembira bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II karena THR tahun 2021 diberikan kepada seluruh Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Kepada PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, sebesar gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum’. Kepada calon PNS diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. Kepada Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Kepada Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sungguminasa, DJPb Sulsel -  Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut diungkapkan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina saat membacakan sambutan Bupati Gowa pada Acara Rapat Koordinasi TPKAD Gowa di Kantor Bupati Gowa, Rabu, 10 Maret 2021.

“Saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19, kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat, inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibandingkan wilayah lain,” ungkapnya.

Dalam pemaparan materinya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, mengharapkan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang paling dekat dengan Ibukota Provinsi Sulsel, dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Sulawesi Selatan.

“Dukungan pembiayaan terhadap UMKM pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Pemerintah menyediakan KUR dan UMi yang seharusnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat” paparnya.

Lebih lanjut, beliau berpesan kepada Tim TPKAD Kabupaten Gowa untuk lebih proaktif dalam melakukan langkah strategis agar program PEN dapat dilaksanakan. “Roda perekonomian masyarakat perlu dipacu, Percepatan realisasi dan penyerapan anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat menjadi stimulus perekonomian di daerah.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Sulsel, Kepala OJK, dan para Kepala SKPD di Pemda Gowa.

Makassar, 3 Mei 2021 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual. Acara ini bertujuan untuk membangun sinergi antara Ditjen Pebendaharaan dengan Pemerintah Daerah dalam membangun komitmen dan mengambil langkah startegis mempercepat penyaluran Dana Desa kepada 2.255 Desa di Sulawesi Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Syaiful, membuka acara dengan berharap agar setelah pelaksanaan Rakor ini, maka akselerasi penyaluran Dana Desa dapat benar-benar diwujudkan bersama. “rakor ini menjadi jembatan yang akan membawa kita sampai pada harapan-harapan baik kita dalam peningkatan kinerja penyaluran Dana Desa di wilayah Sulawesi Selatan” ungkapnya.

Terdapat tiga agenda utama pada rakor kali ini. Pertama, grand launching aplikasi MINASATA. Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi Kanwil DJPb Provinsi Sulsel dalam mengawal penyaluran TKDD yang disalurkan melalui KPPN di wilayah Sulsel.

"Kurangi Diskusi, Perbanyak Eksekusi" Abdul Hayat Gani, Sekda Provinsi Sulsel

Makassar, DJPb Sulsel - “Kurangi Diskusi, Perbanyak Eksekusi”, demikian pesan lugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani. Pesan tersebut beliau sampaikan dalam kunjungan koordinasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Sulsel, Syaiful, di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, 15 Maret 2021.

Pertemuan dengan  Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tindak lanjut dari kunjungan silaturahmi sebelumnya dengan Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Pada kesempatan audiensi untuk mempererat sinergi dan koordinasi tersebut, Kepala Kanwil DJPb Prov.Sulsel didampingi oleh Kepala Bidang PPA II dan Kepala Seksi PPA ID. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain pejabat dan pegawai Bappelitbangda dan BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan.

Bapak Syaiful yang baru bertugas di Sulawesi Selatan mengawali perkenalan diri dan menyampaikan permohonan dukungan Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan APBN untuk kemajuan perekonomian masyarakat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya Kakanwil DJPb menyampaikan kebijakan dan hal-hal teknis yang perlu mendapat perhatian lebih dan support dari Sekretaris Daerah, antara lain terkait penyaluran Dana Desa dan realisasi anggaran satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, rencana berbagai kegiatan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan UMKM di Sulawesi Selatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro, serta di Sulawesi Selatan.