Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Desember 2022 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Januari 2023 di Strasa Cafe & Resto, Jl. Gn. Bawakaraeng No. 120
Makassar.
Perkembangan Ekonomi Regional
Tantangan saat ini dan ke depan selama tahun 2023, bergeser dari pandemi ke tekanan ekonomi global. Inflasi global melonjak akibat gangguan supply (supply disruption) karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiscal dan moneter sebelum dan selama pandemi di
negara maju. Pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund). Kemudian banyak negara memiliki rasio utang sangat tinggi diatas 60-100% PDB, biaya utang dan revolving (refinancing) risks naik tajam, dan potensi default pada lebih dari 60 negara melonjak, sehingga hal-hal ini menyebabkan potensi krisis utang global.
Pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggimerupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi. Akibat tekanan perekonomian tahun 2022, banyak negara yang diramalkan akan mengalami resesi ekonomi pada tahun 2023. Secara nasional dan lebih khusus secara regional Sulawesi Selatan, kondisi perekonomian nasional dan regional 2023 akan tetap stabil dan mampu mengatasi ancaman resesi.\
Inflasi
Tren inflasi bulanan Sulawesi Selatan selama tahun 2022 lebih fluktuatif dibandingkan tren tahun 2021. Sepanjang tahun 2022, tekanan inflasi Sulawesi Selatan terjadi beberapa kali, yakni di bulan April yang didorong oleh imbas naiknya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, di bulan Juli yang dipicu oleh kelangkaan minyak goreng, serta di bulan September yang disebabkan oleh penyesuaian harga BBM. Tekanan inflasi Sulawesi Selatan yang terjadi pada beberapa bulan mendorong tren inflasi tahunan melaju hingga keluar jalur target inflasi yang diharapkan terjaga pada rentang 1±3%. Inflasi tahunan Sulawesi Selatan paling tinggi terjadi pada bulan September yang dipicu oleh penyesuaian harga BBM. Terdapat tiga kota di Sulawesi Selatan yang tercatat mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan nasional sehingga menyebabkan inflasi gabungan Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan nasional. Inflasi tertinggi di Kota Parepare, sedangkan inflasi terendah di Kota Bulukumba. Inflasi tahunan pada Kota Watampone, Palopo dan Bulukumba paling besar disumbang oleh kelompok Makanan Minuman dan Tembakau. Sementara inflasi di Kota Makassar disumbang oleh kelompok Transportasi. Adapun kontributor terbesar terhadap inflasi Kota Parepare adalah tarif air minum PAM.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Di tengah tekanan inflasi global, ekonomi Sulawesi Selatan secara konsisten tumbuh positif menuju target pemerintah. Kinerja positif hampir dari seluruh sektor usaha dan komponen pengeluaran menguatkan optimisme ekonomi Sulawesi Selatan tetap tangguh menghadapi tren pelemahan
ekonomi global. Pada triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 5,67% (yoy). Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,72% (yoy), namun tren pemulihan ekonomi
Sulawesi Selatan secara konsisten berlanjut menuju target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diharapkan berada pada kisaran 5,98 – 7,6%.
Ekspor – Impor
Surplus Neraca Perdagangan terus berlanjut mulai awal 2020 hingga akhir tahun 2022 ini. Per Desember 2022, ekspor tercatat sebesar USD257,69 Juta, sehingga Neraca Perdagangan mencapat USD173,69 Juta. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Sulawesi Selatan ini terus berlanjut
hingga memasuki bulan ke-35, melebihi rekor surplus nasional pada angka bulan ke-31. Secara kumulatif hingga Jan-Des 2022, ekspor tercatat sebesar USD2,71 Miliar (tumbuh 48,97% yoy), sementara impor sebesar USD1,20 Miliar sehingga surplus Neraca Perdagangan mencapai USD1,52
Miliar.
Realisasi Pendapatan
Penerimaan Dalam Negeri tumbuh 24,46% yang disumbang oleh Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) sebesar Rp13,13 Triliun atau 120,46% dari target yang ditetapkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 11,77%, namun demikian penerimaan BLU hanya mencapai 98,20% dari target yang ditetapkan.
Pajak
Apresiasi atas kerja keras semua pihak, Kanwil DJP Sulselbartra berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp18,26 Triliun atau 124.67% dari target, pertama kali mencapai target penerimaan sejak tahun 2014. Khusus di Sulawesi Selatan, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 27,4% (yoy) dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp12,7 Triliun atau 120,28% dari
target.
PPN Dalam Negeri tumbuh seiring dengan peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, penyesuaian tarif dan perluasan basis pajak. PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. PPh Pasal 22 dan PPN Impor tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas impor. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. PPh Final tumbuh tinggi dikarenakan penerimaan yang bersumber dari implementasi Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dapat melebihi target yaitu sebesar 124.32% atau Rp356,68 Miliar diantaranya dipengaruhi oleh:
• Kebijakan penyesuaian tarif CHT dan munculnya beberapa pabrik rokok baru;
• Kenaikan harga dan volume komoditas ekspor berupa Palm Kernel Shell; dan
• Realisasi impor gula dan barang instalasi jaringan komunikasi,
dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:
• Cukai Rp82,56 Miliar
• Bea Masuk Rp238,80 Miliar
• Bea Keluar Rp35,32 Miliar
Selain berperan sebagai community protector, Cukai juga berperan sebagai penerimaan dan meningkat melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur). Kegiatan penindakan yang terkait dengan ketentuan cukai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
• Penindakan meningkat 7,37% atau mencapai 630 penindakan;
• Penindakan terbesar (60,74%) dilakukan terhadap Hasil Tembakau (rokok);
• Penindakan HT tumbuh 17,10% atau mencapai 12,44 Juta batang.
PNBP
Realisasi PNBP tahun 2022 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp2.686,77 Miliar, tumbuh 11,77% dibandingkan tahun 2021 dengan rincian: PNBP Lainnya Rp963,69 Miliar dan PNBP BLU Rp1.723,08 Miliar.
Realisasi pendapatan BLU sebagian besar disumbang dari pendapatan jasa layanan umum pada Satker BLU yang ada di Sulawesi Selatan yang mencapai 90,08% dari total pendapatan BLU sebesar Rp1.734,32 Miliar. Dari sisi K/L, pendapatan jasa layanan umum disumbang dari satker BLU lingkup Kementerian Kementerian Kesehatan (42,16%), Kementerian Diknas Ristek (19,68%), dan Kementerian Pertahanan (16,88%).
Realisasi PNBP lainnya sebagian besar disumbang dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum dan Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan, masing-masing mencapai 36,75% dan 26,77% dari total realisasi PNBP lainnya sebesar Rp963,72 Miliar. Pendapatan administrasi dan Penegakan Hukum utamanya disumbang dari satker lingkup Polri (71,67%) dan satker lingkup Kemenkumham (13,30%). Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan sebagian besar disumbang dari satker lingkup Kemenhan (57,16%) dan KemenATR/BPN (20,17%).
Realisasi Belanja
Belanja Pemerintah Pusat on the track namun perlu diakslerasi guna meningkatkan pemulihan ekonomi, hanya komponen belanja pegawai yang tumbuh postif. Belanja barang dan modal terkontraksi akibat keterlambatan proses lelang, penundaan kegiatan dan automatic adjustment.
Transfer ke daerah mengalami perlambatan akibat menurunnya alokasi pagu yang tersedia jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Agregat realisasi Belanja Negara tahun 2022 sebesar Rp49,81 Triliun dari pagu Rp50,79 Triliun (98,08%) . Dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp20,17 Triliun dari pagu Rp21,08 Triliun. Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker K/L, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial. Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp67,79 Miliar (99,99%) utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.
Sedangkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi Rp29,64 Triliun dari anggaran Rp29,75 Triliun. Secara umum, pelaksanaan belanja negara di Sulawesi Selatan masih menggunakan pola menumpuk di akhir tahun. Hal ini tampak dari meningkatnya realisasi secara drastis sebesar
Rp44,134 Triliun pada akhir November 2022 menjadi Rp49,81 triliun di akhir Desember 2022. Pada tahun anggaran 2023, jajaran Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan terus mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Desa yang memperoleh dana alokasi APBN
agar segera merealisasikan kegiatannya sehingga pengeluaran APBN menjadi salah pendorong kegiatan ekonomi di Sulsel. Sepanjang tahun 2022, Balai Diklat Keuangan Makassar telah memfasilitasi peserta pelatihan sejumlah 4.252 orang, termasuk Peserta PJJ, dengan tema APBDes
dan Pengeloaan BMDes sejumlah 153 peserta.
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Supendi
2. Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Nugroho Wahyu Widodo
3. Plt. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Ibu Chairiah
4. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Soebagio
Moderator:
Kepala BDK Makassar, Bapak Suyuti