Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. Juni 2022 bertempat di GKN II Makassar, hari Senin 18 Juli 2022.
Situasi Pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan
Jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif (per 6 Juli 2022) 5 kasus atau 0,18% dari jumlah kasus harian nasional, Sembuh 2 kasus dan Meninggal 0 kasus. Adapun jumlah kasus positif di Sulsel mencapai 143.636 kasus atau 2,4% dari jumlah terkonfirmasi nasional. Situasi Covid-19 saat ini dapat dikatakan terkendali, dan masyarakat diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan.
Sasaran Vaksinasi di Sulawesi Selatan sebesar 7.058.141 orang. Vaksinasi Dosis 1 di Sulawesi Selatan telah mencapai 90,31%, Dosis 2 mencapai 67,04% dan Dosis 3 sebanyak 11,89%.
Realisasi Pendapatan
Penerimaan pajak meningkat tajam di bulan Juni 2022 disebabkan keberhasilan PPS yang berakhir di bulan Juni 2022. Penerimaan be acukai ditunjang oleh kembali beroperasinya pabrik pengolahan raw sugar setelah perawatan mesin dan keberhasilan program gempur rokok ilegal. Penerimaan PNBP naik signifikan sebagai hasil lelang hak tanggungan dan penerimaan pemanfaatan BMN.
Pendapatan Negara dari sisi penerimaan Pajak untuk wilayah Sulawesi Selatan s.d. Juni 2022 telah mencapai Rp6,2 Triliun atau 62,32% dari target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp13,66 Triliun. Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi. Adapun sektor usaha yang memiliki kontribusi besar atas capaian penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran (kontribusi 28,49%); (2) Kegiatan Jasa Lainnya (kontribusi 11,80%); (3) Administrasi Pemerintahan (kontribusi 9,79%); (4) Jasa Keuangan dan Asuransi (kontribusi 9,42%); (5) Industri Pengolahan (kontribusi 8,80%).
Dari sektor bea dan cukai, wilayah Sulawesi Bagian Selatan telah mengumpulkan penerimaan s.d. Juni 2022 sebesar Rp149,02 Miliar atau 55,73% dari target APBN Tahun 2022. Penerimaan bea masuk paling besar berasal dari Kendari sebesar Rp109,66 Miliar dan penerimaan bea keluar paling besar berasal dari Makassar sebesar Rp9,68 Miliar. Penerimaan cukai terbesar berasal dari Kota Parepare sebesar Rp13,99 Miliar karena dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Parepare terdapat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Soppeng dan sejumlah Pabrik Rokok lain yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pabrik.
Penerimaan Bea Masuk secara akumulasi s.d. Juni 2022 terus tumbuh di angka 7,75% dibandingkan 2021 dan tumbuh 7,68% dibandingkan 2020. Kinerja Bea Masuk terpantau kembali membaik setelah mengalami penurunan pada bulan Mei 2022. Hal ini disebabkan telah aktif beroperasinya Makassar Tene pada bulan Juni 2022 sebagai salah satu penyumbang Bea Masuk terbesar di Makassar, yang pada Semester I ini telah berkontribusi mencapai Rp47 Miliar.
Penerimaan Cukai s.d Juni 2022 tumbuh 38,20% (ytd: 2021), utamanya dipengaruhi kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Penerimaan Cukai s.d. Juni 2022 ini didominasi dari cukai hasil tembakau khususnya rokok dengan nilai 20,03 Miliar atau sebesar 94,23% dari total penerimaan cukai.
Penerimaan Bea Keluar s.d. Juni 2022 melemah 0,40% dibandingkan tahun 2021. Hal ini imbas dari turunnya kegiatan ekspor pada bulan Mei 2022 dikarenakan libur panjang pertama hari raya Idul Fitri. Komoditi kakao saat ini merupakan yang paling konsisten tiap bulannya menyumbang Bea Keluar yang s.d. Juni 2022 mencapai nilai Rp8,86 Miliar.
Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sisi Lelang. Kontribusi pelayanan Lelang s.d. Juni 2022 di wilayah Sulawesi Selatan dari Pokok Lelang mencapai Rp710,6 Miliar, PNBP Lelang sebesar Rp14,3 Miliar, BPHTB sebesar Rp5,7 Miliar dan PPh sebesar Rp3,1 Miliar.
Realisasi Belanja
Melalui PP 16 Tahun 2022, Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 sebesar Rp413,89 Miliar kepada PNS/TNI/Polri, Pejabat Negara, PPPK dan PPNPN, dengan pertimbangan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dimana realisasi s.d. 30 Juni 2022 mencapai Rp4.047,88 Miliar, turun sebesar 3,54% (yoy).
Untuk Belanja Barang menunjukkan tren positif dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan 30 Juni 2022, realisasi belanja barang mencapai Rp2.768,28 Miliar. Untuk Belanja Modal difokuskan ke penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, seperti Pembangunan Bendungan, Pembangunan Daerah Irigasi Baliase & Gilireng, Pembangunan Jalur Kereta Api, Jalan dan Jembatan. Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp911,88 Miliar s.d. 30 Juni 2022. Belanja terbesar direalisasikan oleh PUPR sebesar Rp474,16 Miliar.
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial s.d. Juni 2022 sebesar Rp27,66 Miliar, utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada satker lingkup Kementerian Agama. Realisasi ini naik sebesar 3,73% dibanding tahun 2021 (yoy).
Pada sisi APBD, Realisasi Pendapatan wilayah Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2022 sebesar Rp13,36 Triliun didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp14,93 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Realisasi Belanja APBD Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2022 sebesar Rp12,76 Triliun didominasi oleh kegiatan operasional (Belanja Pegawai).
Dana Bantuan Operasional Pendidikan mencapai 49,29% atau Rp90,14 Miliar untuk 5.925 PAUD dan 278 Lembaga Pendidikan. Untuk Bantuan Oeprasional Sekolah mencapai 61,28% atau Rp1,31 Triliun untuk 9.093 sekolah.
Penyaluran TKDD s.d. 30 Juni 2022 sebesar 50,60%, naik sebesar 1,01% dibanding tahun 2021. Penyaluran DBH lebih rendah karena di Juni 2022 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH. Untuk DAU realisasinya lebih tinggi karena kepatuhan darah dalam menyampaikan persyaratan juga meningkat.
Penyaluran DAK Fisik Sulsel s.d. 30 Juni 2022 mencapau 293,42 Miliar atau baru 8,5% dari pagu Rp3,45 Triliun. Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses PBJ, dan masih terdapat 8 Pemda yang belum melakukan penyaluran DAK Fisik. Batas waktu pendaftaran data kontrak sebagai dasar maksimal penyaluran DAK Fisik Tahun 2022 paling lambat 21 Juli 2022.
Penyaluran Dana Desa Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2022 mencapai Rp1,04 Triliun atau 49,27% dari pagu Rp2,12 Triliun untuk 2.255 Desa. Realisasi Dana Desa lebih cepat dibanding tahun lalu karena upaya akselerasi yang telah dilakukan serta komunikasi dan sinergi dengan Pemda.
Belanja PC-PEN
Selain itu, Belanja PC-PEN pada Cluster Kesehatan klaim Covid-19 sebesar Rp529,70 Miliar untuk 68 Rumah Sakit yang menangani 7.868 pasien, dan pembayaran insentif Nakes Kemenkes sebesar Rp49,33 Miliar kepada 8.898 Nakes pada 73 Faskes.
Pada Cluster Perlindungan Sosial, untuk Program Keluarga Harapan telah disalurkan sebesar Rp577,88 Miliar kepada 722.399 KPM, untuk Sembako sebesar Rp620,14 Miliar kepada 1.847.707 KPM, Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp477 Miliar kepada 1.589.992 KPM. Adapun untuk BLT Minyak Goreng Kemensos telah disalurkan sebesar Rp187,13 Miliar kepada 1.871.319 KPM, BLT Dana Desa disalurkan sebesar Rp1.334,93 Miliar kepada 806.552 KPM di 8.744 desa. Belanja lain yaitu Bantuan Kuota Internet disalurkan di 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 769.471 orang.
Pada Cluster Program Prioritas, untuk Subcluster Padat Karya KemenPUPR telah terealisasi sebesar 14.374 tenaga kerja atau 32,9% dari target 43.679 tenaga kerja. Untuk Subcluster Ketahanan Pangan KemenPUPR, realisasi anggaran sebesar Rp255,41 Miliar dari pagu Rp794,34 Miliar (27,07% untuk Keuangan dan 33,39% untuk Fisik).