Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II 2021 melesat melampaui pertumbuhan nasional, dengan pertumbuhan 7,66 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi didukung oleh kenaikan signifikan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Ekspansi belanja pemerintah sejatinya tidak hanya memberikan efek terhadap komponen PKP semata, namun juga berdampak positif terhadap komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerja keras APBN dan APBD dengan menerapkan kebijakan countercyclical bersama dengan bauran berbagai kebijakan pemerintah yang lain, pada akhirnya membawa ekonomi Sulsel keluar dari jurang resesi.

Tren perbaikan ekonomi Sulsel dibarengi oleh perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Nelayan tercatat berhasil memenuhi target RKPD Provinsi Sulsel tahun 2021 dengan capaian yang lebih baik dari capaian nasional. Sementara Nilai Tukar Petani terlihat masih rendah walaupun mulai menunjukkan tren perbaikan dari periode-periode sebelumnya.

Kinerja realisasi APBN dan APBD s.d. triwulan II tahun 2021 Propinsi Sulawesi Selatan kami sajikan dalam Buku Kajian Fiskal Regional Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2021 berikut:

Klik gambar untuk download

Makassar, 5 Juni 2021. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini bakal lebih baik dibandingkan kuartal pertama. Hal ini tentunya didorong oleh Konsumsi masyarakat pada periode April-Juni tahun ini. Selain momentum konsumsi masyarakat saat menyambut Idul Fitri melalui pembayaran THR, pencairan gaji ke-13 oleh pemerintah yang dimulai pada Kamis (3/6/2021) kemarin tentunya juga menjadi momentum naiknya konsumsi masyarakat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) melalui sembilan KPPN yang tersebar diwilayah kerja Sulawesi Selatan mulai mencairkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) juga pensiunan. Satuan Kerja dapat mengajukan permintaan pembayaran gaji-13 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 2 Juni, sebut Kakanwil Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Syaiful, Sabtu 5 Juni 2021 di Kantornya disela sela waktu menerima Kunjungan Bupati Luwu dan bahkan imbuhnya KPPN membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu  (5-6 Juni 2021).

Masamba, 2 Juni 2021 Bertempat di Aula Laga Ligo Kantor Bupati Luwu Utara, menjadi langkah awal dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Luwu Utara melalui penandatanganan Mou kerja sama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bupati Luwu Utara. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan sebagai representasi dari peran dan fungsi Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan antara lain fungsi Chief Economist yang bertujuan untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan antara pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan terus dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, kali ini dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada hari Senin, 7 Juni 2021 bertempat di Kantor Bupati Enrekang.

Acara penandatangan tersebut dilakukan oleh Syaiful, S.E., Ak., M.M., C.A., selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov. Sulawesi Selatan dengan Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd., selaku Bupati Enrekang. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa tujuan dari MoU tersebut adalah sebagai wadah sarana komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kabupaten Enrekang. Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa MoU tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanfaatan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Malili, 3 Juni 2021 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi selatan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) tersebut dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful dengan Bupati Luwu Timur Budiman pada Kamis, 3 Juni 2021.

Melalui MoU ini, kedepannya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel akan melakukan asistensi atau konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur serta pertukaran data atau informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut lagi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur akan melakukan kerja sama melalui Focus Group Discussion (FGD), sharing of knowledge, sosialisasi, pertukaran data, studi banding, monitoring dan evaluasi serta pendampingan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Palopo, 2 Juni 2021 Bertempat Kantor Walikota Palopo, menjadi momentam awal membangun kerjasama dalam pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD di wilayah Kota Palopo. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Walikota Palopo. Kerja sama yang dibangun oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan sebagai  representasi peran dan fungsi Kementerian Keuangan di daerah meliputi pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan.