GKN Manado Lt.3, Jl. Bethesda No.8, Kota Manado, Sulawesi Utara
Profil

Tugas Kanwil DJPb

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi,  asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kanwil DJPb

  1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
  2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
  3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
  4. Pembinaan teknis dan sistem akuntansi;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
  6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
  7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
  9. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit potongan di daerah;
  10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
  11. Pelaksanaan layanan bersama kementerian keuangan di daerah;
  12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
  13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
  14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
  15. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
  16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
  18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
  19. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

 
Peran Strategis Kanwil DJPb
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki mandat strategis dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan negara di daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kanwil DJPb berperan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor, yang secara sinergis mendukung pengelolaan fiskal nasional dan pembangunan ekonomi regional.

1. Peran sebagai Treasurer
Dalam kapasitasnya sebagai Treasurer, Kanwil DJPb bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Negara di daerah. Peran ini diwujudkan melalui pengelolaan kas negara, penyaluran dana APBN, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja masing-masing.
Melalui peran tersebut, Kanwil DJPb memastikan pengelolaan keuangan negara di daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Implementasi berbagai inovasi dan modernisasi perbendaharaan, seperti Simplifikasi Pembayaran Tagihan APBN, Treasury Digitalization, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi seperti SAKTI, SPAN, serta Digipay, menjadi bagian dari komitmen Kanwil DJPb dalam mewujudkan pelayanan perbendaharaan yang adaptif dan berorientasi pada kualitas layanan publik.
Dengan demikian, peran Kanwil DJPb sebagai Treasurer menegaskan posisinya sebagai penjaga stabilitas kas dan likuiditas fiskal pemerintah di tingkat regional.

2. Peran sebagai Regional Chief Economist
Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb memiliki peran strategis dalam melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi fiskal dan ekonomi di daerah. Fungsi ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ekonomi dan keuangan untuk menghasilkan Kajian Fiskal Regional (KFR), Kajian Fiskal Makro Ekonomi Regional (KFME), serta berbagai laporan analitis lainnya yang menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan fiskal di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui peran ini, Kanwil DJPb diharapkan mampu menjadi center of excellence dalam bidang analisis fiskal di wilayahnya, serta memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan evidensi kepada pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Kanwil DJPb tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat policy insight dan evidence-based decision making di bidang fiskal dan ekonomi regional.

3. Peran sebagai Financial Advisor
Peran Kanwil DJPb sebagai Financial Advisor diwujudkan melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah serta instansi terkait dalam pengelolaan keuangan publik. Fokus utama peran ini adalah mendorong sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung optimalisasi belanja publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Kanwil DJPb berperan aktif dalam forum koordinatif seperti Forum Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pusat dan Daerah (KPPKPD), Forum Kolaborasi Fiskal Pusat dan Daerah (KFPD), serta berbagai kegiatan konsultatif lainnya. Melalui forum-forum tersebut, Kanwil DJPb berupaya membangun komunikasi fiskal yang konstruktif dan mendorong sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, Kanwil DJPb juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap program pemberdayaan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Profil

TUGAS
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Wilayah, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

  1. Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian   pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan
  2. Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah
  3. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran
  4. Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran
  5. Pembinaan teknis sistem akuntansi
  6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
  7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan
  8. Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak
  9. Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara
  10. Verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  11. Pelaksanaan kehumasan
  12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

Pada awal mulanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, dibentuk Kanwil XV Direktorat Jenderal Anggaran Manado yang merupakan pemekaran dari Kanwil XI Direktorat Jenderal Anggaran Ambon, dan sekaligus merupakan cikal bakal Kanwil XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado saat ini. Pada awal mulanya Kanwil XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado menempati lokasi di Jalan 17 Agustus Manado. Pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado itu sendiri dimulai pada awal tahun 2000 hingga tahun 2005 dan berdiri megah hingga saat ini. Setelah selesainya pembangunan gedung ini, GKN Manado ditempati masing-masing oleh Kanwil XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado, KPPN Manado, Kanwil DJKN dan KPKNL. Jumlah personil Kanwil XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado pada saat itu adalah sebanyak kurang lebih 60 orang.

Fase Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Reformasi birokrasi di bidang keuangan negara lahir enam tahun setelah orde reformasi berdiri, dan telah mengalami sejarah panjang lebih dari satu dekade. Reformasi itu tidak akan pernah berhenti, tapi akan terus mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman. Semuanya dimulai dengan reposisi pemisahan peran antara kementerian/ lembaga yang memiliki kewenangan administrative (administratief beheer) dan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan komptabel (komptabel beheer), dengan terbitnya Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Langkah cepat reformasi birokrasi diambil oleh Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 303/ KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pada masanya, fungsi penyusun dan pelaksana anggaran sebelum reformasi birokrasi dilaksanakan oleh satu instansi, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Fase Reformasi Kelembagaan (DJPb)

Lahirnya DJPBN membuat fungsi itu dipisahkan, dengan DJPBN mengambil fungsi pelaksana anggaran, sebagai bentuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Konsekuensi dari pemisahan fungsi itu adalah pengalihan instansi vertikal DJA menjadi instansi vertikal DJPBN.
Lahirnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut tak dapat dipisahkan dari keberadaan Kanwil XV Direktorat Jenderal Anggaran Manado yang merupakan pemekaran dari Kanwil XI Direktorat Jenderal Anggaran Ambon yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 303/ KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang sekaligus merupakan cikal bakal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Kanwil Ditjen Perbendahraan awalnya menempati Gedung Kantor yang beralamat di Jalan 17 Agustus Manado. Kanwil Ditjen Perbendaharaan kemudian menempati Gedung Keuangan Negara pada tahun 2008 hingga sekarang.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
Gedung Keuangan Negara Manado Lt. 3 Jl. Bethesda No.8 Manado 95114
Tel: 0431-848444. Nomor Pengaduan: 081143802003

IKUTI KAMI

 

     

 

PENGADUAN

 

Search