Padang, 27 Februari 2024 – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pengelola dana pembiayaan ultra mikro untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya UMKM bekerja sama dengan lembaga penyalur non perbankan dalam penyaluran pembiayaan UMi untuk menyentuh masyarakat luas. Di tahun 2023, terdapat 4 (empat) koperasi pembiayaan yang telah menjadi mitra PIP untuk menyalurkan pembiayaan UMi di Sumatera Barat. Guna mendorong peningkatan jumlah mitra penyalur dan debitur UMi di Sumatera Barat, Kanwil DJPb Sumbar bekerja sama dengan PIP dan OJK Sumatera Barat dalam kegiatan Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan UMi kepada BUMNag lingkup Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program kerja Literasi UMi AMBO yang merupakan inovasi Kanwil DJPb Sumbar dalam hal penyaluran pembiayaan UMi.
Dalam sambutan Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Ibu Syukriah HG menyampaikan potensi peningkatan partisipasi koperasi dan BUMNag yang bekerja sama dengan PIP untuk mendukung penyaluran pembiayaan UMi di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, beliau juga berharap agar penyaluran pembiayaan UMi di Sumatera Barat dilakukan monev berkelanjutan untuk mengukur dampak dari inovasi Literasi UMi AMBO sebagai bagian dari special mission Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk menyebarluaskan pembiayaan UMi kepada calon penyalur UMi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber PIP, OJK, dan success story dari BUMDes Genta Persada Bali dan dipandu oleh moderator dari Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Ibu Chairika. Bapak Ramadtya Mardhayiska, narasumber dari BUMDes Genta Persada Bali menyampaikan success story BUMDes yang menjadi penyalur UMi beserta langkah-langkah untuk meng-upgrade BUMDes menjadi Lembaga Keuangan Mikro dan kegiatan pemberdayaan UMKM. Materi kedua disampaikan oleh narasumer dari PIP secara daring yaitu Bapak Ary Dekky Hananto selaku Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I Pusat Investasi Pemerintah. Bapak Dekky menyampaikan kriteria dan proses kurasi BUMNag/BUMDes yang dapat menjadi penyalur UMi. Selain itu, Bapak Dekky juga menyampaikan beberapa hal terkait tantangan dalam kurasi menjadi penyalur UMi. Materi ketiga disampaikan oleh narasumber dari OJK Sumatera Barat, Bapak Mendi Rahmadi Deputi Direktur Pengawasan LJK I. Bapak Mendi menyampaikan materi mengenai persyaratan dan proses BUMNag/BUMDes untuk menjadi LKM.
Tantangan BUMNag di Sumatera Barat untuk naik kelas menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Selain harus memenuhi syarat utama yaitu pengalaman pembiayaan kepada masyarakat selama 2 tahun dan nilai Non Performance Loan (NPL) di bawah 5%, BUMnag yang ingin menjadi penyalur UMi harus memenuhi tiga belas syarat kurasi dari PIP. Sebagai LKM berbadan hukum, BUMNag perlu bertransformasi menjadi koperasi atau PT yang bergerak dalam jasa finance kepada publik. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi BUMNag terutama dalam hal legalitas dan pemenuhan berkas utama untuk menjadi LKM. Selain itu, BUMNag juga perlu meningkatkan kapasitas SDM untuk manajemen dan peningkatan kompetensi terkait pembiayaan kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu yang digawangi oleh PIP, berharap pembiayaan kepada usaha ultra mikro semakin beragam sehingga memberikan alternatif pembiayaan yang accessible untuk debitur non bankable dan margin bunga yang relatif rendah dipandingkan pinjaman lainnya. Kanwil DJPb Sumbar turut mengawal strategi ini bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Koperasi UKM kota/kabupaten lingkup Sumatera Barat.
