Palembang - Kanwil DJPb Sumatera Selatan, bersama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Sumsel Tahun 2024. Acara ini berlangsung pada Senin, 18 November 2024, di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang, dengan menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Sofyan Antonius.

Palembang - Pada Jumat, 15 November 2024, Workshop Pemasaran Digital melalui Digipay sukses dilaksanakan di Rumah Kreatif Kemenkeu Sumsel, Mess Bea Cukai, Palembang. Acara ini merupakan kolaborasi antara LLDIKTI Wilayah II dan Kemenkeu Sumsel, yang dihadiri oleh peserta dari Program UMKM Mandiri Batch 2 2024, termasuk dosen pembimbing lapangan, mahasiswa, serta pelaku UMKM.

Indralaya - Kanwil DJPb Sumatera Selatan berpartisipasi dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini digelar di Kabupaten PALI dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan menghadirkan Kepala Bidang PPA II Setiyo Budi Pramono sebagai narasumber.

Palembang - Saat ini, Kanwil DJPb Sumsel tengah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2024, yang akan membahas strategi pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan sebagai isu tematik utama. Untuk memperkaya kajian ini, Kanwil DJPb Sumsel mengundang Dinas Koperasi dan UKM serta Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk berdiskusi terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut pada 12-13 November lalu.

Palembang - Dalam upaya memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan kerja, Kanwil DJPb Sumsel mengadakan kegiatan Internalisasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Selasa, 12 November 2024. Acara ini melibatkan seluruh kasubbag umum, duta PUG, serta tim PUG dari Kanwil dan KPPN lingkup DJPb Sumsel.

Sebagai salah satu representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb memiliki tanggung jawab penting dalam pembinaan pelaksanaan anggaran daerah. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga pelaporan keuangan.

Dalam mendukung peran tersebut, Kanwil DJPb bersama KPPN turut aktif memonitor transfer ke daerah, termasuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah pemerintah daerah memenuhi persyaratan penyaluran untuk setiap tahapannya.