Medan, 31 Januari 2022 – Sesuai amanat KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, wajib menandatangani Kontrak Kinerja paling lambat tanggal 31 Januari 2021.
Selanjutnya, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindakan koruptif di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, selain Kontrak Kinerja juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dan Kepala KPPN Medan I dan II.
Acara Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Bapak Heru Pudyo Nugroho. Bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kanwil DJPb menandatangani Kontrak Kinerja Pemilik Peta yang terdiri dari sepuluh Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dan Pakta Integritas beserta Piagam Risiko Tahun 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas Kepala Bagian Umum, Para Kepala Bidang, Kepala KPPN Medan I dan II, Pejabat Fungsional Kanwil, Perwakilan Kepala Subbagian/Seksi, dan Pelaksana.
Di akhir acara, Kepala Kanwil menyampaikan arahan strategis dalam rangka pencapaian target kinerja seluruh pegawai sepanjang tahun 2022 dan memotivasi seluruh pegawai untuk bersikap proaktif terhadap setiap tantangan dan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan bertekad untuk selalu dapat menjadi solusi bagi organisasi.
Arungi samudera naik permadani
Sambil menikmati alam semesta
Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas sudah ditandatangani
Saatnya kerja untuk Kanwil DJPb Sumut jaya.
#DJPbHAnDAL
#KanwilDJPbSumut


Puncak Hari Bakti Perbendaharaan diselenggarakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan diikuti oleh seluruh Insan Perbendaharaan di Indonesia secara daring termasuk pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun ini selaras dengan semangat implementasi nilai Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal dalam mewujudkan New DJPb in Town, sebagai andil DJPb dalam memperkuat Kemenkeu Satu untuk pemulihan ekonomi.



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari total pagu Rp41,15 triliun, realisasinya mencapai sebesar Rp40,16 triliun atau 102,46%. Alokasi TKDD tersebut pada 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah di Provinsi Sumut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi sebesar Rp3,21 triliun atau 203,69% dari pagu Rp1,58 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi 100% atau sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi sebesar Rp2,65 triliun atau 89,08% dari pagu Rp2,98 triliun, Dana Insentif Daerah (DID), realisasi sebesar Rp446,54 miliar (100%), DAK Non-Fisik dengan realisasi Rp7,65 triliun atau 96,28% dari pagu Rp7,95 triliun, dan Dana Desa dengan realisasi Rp4,50 triliun atau 99,47% dari pagu Rp4,53 triliun.
didampingi Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syafriadi. Sama dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan penyerahan DIPA dan TKDD TA.2022 secara simbolis dilakukan dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan, dihadiri dan disaksikan baik secara daring dan luring para tamu undangan antara lain Forkompinda, para Bupati / Walikota, serta para Kuasa Pengguna Anggaran lingkup provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Syafriadi mengingatkan kembali yang telah disampaikan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi.

