Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2022 dilaksanakan di Hotel Grand Mercure pada tanggal 30 – 31 Mei 2022 dengan mengusung tema “Tingkatkan Sinergi Kolaboratif untuk Kinerja Terbaik”. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat administrator dan pengawas lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara.
Rangkaian kegiatan dibuka dengan sambutan Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara,
Heru Pudyo Nugroho. Beliau menyampaikan bahwa dinamika ekonomi dan revolusi industri yang dihadapi Indonesia saat ini membuat banyak organisasi bertransformasi. DJPb juga merespon, dengan meningkatkan kualitas output untuk mencapai ekspektasi pemangku kepentingan. Selain itu Konsep New DJPb in town dengan jargon HanDaL (Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal) diharapkan mampu mendorong setiap insan perbendaharaan lebih modern memperkuat fungsi treasury.
Beliau berharap dengan adanya Rakorwil Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara Semester I Tahun 2022 ini sebagai ajang silaturahmi dan menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan menyusun rencana pelaksanaan tugas tahun 2022 dengan tantangan yang lebih dinamis di tengah kehidupan organisasi yang bertransformasi seiring perkembangan zaman, sehingga apa yang menjadi tantangan bisa kita pecahkan bersama.

Dalam agenda Rakorwil Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara Semester I Tahun 2022 ini turut menghadirkan narasumber dari Kantor Pusat DJPb untuk membahas isu-isu strategis yaitu Pencapaian IKPA dan Strategi dalam meraih predikat WBK.
Kegiatan Rakorwil Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara Semester I Tahun 2022 ditutup dengan pemberian penghargaan kepada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai kategori berdasarkan hasil penilaian Semester II Tahun 2021.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyusun Laporan Linerja (LAKIN) yang berisi berbagai capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan yang ada.
Dengan LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai khususnya pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, seiring dengan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.
Selengkapnya cek disini : https://bit.ly/LAKIN21
Medan, 27 Januari 2022 – Pada hari ini, bertempat di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sumatera Utara, Acara
Puncak Hari Bakti Perbendaharaan diselenggarakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan diikuti oleh seluruh Insan Perbendaharaan di Indonesia secara daring termasuk pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Tema hari Bakti Perbendaharaan tahun 2022 adalah: “Dengan Semangat DJPb HAnDAL, Perkuat Kemenkeu Satu untuk Pulihkan Ekonomi”.
Tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun ini selaras dengan semangat implementasi nilai Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal dalam mewujudkan New DJPb in Town, sebagai andil DJPb dalam memperkuat Kemenkeu Satu untuk pemulihan ekonomi.
Acara dibuka dengan tayangan video Kilas Balik Hari Bakti Perbendaharaan. Selain itu, pada kesempatan ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto memberikan sambutan dan apresiasi untuk seluruh Insan Perbendaharaan dimanapun mengabdi.
Semoga Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu menjadi unit organisasi Kementerian Keuangan yang HAnDAL!
Medan, 22 April 2022 – APBN bekerja keras untuk menjadi shock absorber yaitu menjaga ekonomi dan rakyat dari gejolak global yang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi terutama di tengah dinamika pemulihan ekonomi serta pandemi yang masih berlangsung. Pada Maret 2022 beberapa leading indicator menunjukkan tren penguatan seperti indikator perekonomian Sumut melalui perkembangan harga di tingkat konsumen yang mengalami inflasi 0,71% (pada bulan Februari sempat mengalami deflasi 0,21%) dengan komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, bawang merah, emas perhiasan, beras, tomat, dan sawi hijau. Inflasi Sumut sepanjang triwulan I 2022 masih berada dalam rentang terkendali yaitu range target inflasi tahun 2022 sebesar 3% ± 1% (yoy) didukung bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan yang terjaga. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani tumbuh 9,91% (yoy) dan bila dibandingkan dengan bulan Februari 2022 mampu tumbuh 2,24% dipicu naiknya NTP pada empat subsektor yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan. Sementara Subsektor Tanaman Pangan di Sumut mengalami penurunan sebesar 0,64% dengan komoditas utama pemberi andil penurunan adalah komoditas jagung dan kacang kedelai.
Kinerja APBN terus dijaga dalam koridor ekspansif dan konsolidatif agar momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga. Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan serta mengupayakan akselerasi belanja untuk menopang pertumbuhan. Kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II sampai bulan ketiga tahun ini telah mencapai Rp6,3 triliun dari total target Rp23,6 triliun pada tahun 2022. Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh 58,71% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Porsi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (30,07%), PPH Pasal 21 (16,86%) dan PPN Impor (14,23%). Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (36,30%) diikuti sektor Industri Pengolahan (25,30%).
Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp1,64 triliun dari total target Rp2,12 triliun pada tahun 2022. Realisasi ini tumbuh mencapai 74,74% (yoy) didukung pertumbuhan Bea Masuk sebesar 8,75% dan Bea Keluar yang signifikan sebesar 162,02%. Akselerasi Bea Masuk didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas kebutuhan pokok, antara lain beras, gula, kacang-kacangan,dan pupuk. Sedangkan akselerasi Bea Keluar didorong kinerja pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya yang sangat signifikan sejak akhir tahun 2020. Sementara realisasi Cukai terkontraksi sebesar 29,27% (yoy) dipicu kegiatan produksi hasil tembakau yang masih terdampak Covid-19 serta pemberlakuan pembebasan Cukai terhadap Etil Alkohol (EA) untuk penanganan Covid-19 seperti pembuatan hand sanitizer dan lainnya untuk alasan medis.
Kinerja PNBP terealisasi Rp445,75 miliar atau 23,67% dari target PNBP dengan kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Pendidikan dan Pendapatan dari Jasa BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Realisasi ini tumbuh 15,90% (yoy) yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang terjaga didukung reformasi struktural.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai Maret 2022 mencapai Rp2,91 triliun atau 14,55% dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini terkontraksi 11,28% (yoy) dipicu kontraksi pada seluruh jenis belanja kecuali Belanja Bantuan Sosial yang mampu tumbuh sebesar 210,96%. Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8,39 triliun atau 21,04% dari total anggaran TKDD. Relisasi ini tumbuh 2,12% (yoy) dipicu pertumbuhan signifikan DAK Non Fisik mencapai 120,60%. Dari sisi APBD, kontributor utama Pendapatan APBD berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 68,47% yang menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Sumut.
Pemulihan ekonomi akan terus berlanjut meskipun diliputi ketidakpastian. Peningkatan risiko ekonomi sebagai dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik secara langsung telah meningkatkan harga komoditi energi, pangan, dan komoditi lain. Namun pemerintah akan tetap mewaspadai eskalasi risiko dan tetap memfokuskan terhadap penanganan Covid-19. Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara seiring upaya pengendalian pandemi dan perluasan cakupan vaksinasi guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali menghidupkan aktifitas ekonomi. Sampai 31 Maret 2022 cakupan vaksinasi di Sumatera Utara telah mencapai 10.726.650 dosis untuk vaksin I; 8.868.849 dosis untuk vaksin II; dan sebanyak 1.284.311 untuk vaksin III/booster.
Kemenkeu Satu
Sumatera Utara
Medan, 31 Januari 2022 – Sesuai amanat KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, wajib menandatangani Kontrak Kinerja paling lambat tanggal 31 Januari 2021.
Selanjutnya, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindakan koruptif di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, selain Kontrak Kinerja juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dan Kepala KPPN Medan I dan II.
Acara Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Bapak Heru Pudyo Nugroho. Bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kanwil DJPb menandatangani Kontrak Kinerja Pemilik Peta yang terdiri dari sepuluh Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dan Pakta Integritas beserta Piagam Risiko Tahun 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas Kepala Bagian Umum, Para Kepala Bidang, Kepala KPPN Medan I dan II, Pejabat Fungsional Kanwil, Perwakilan Kepala Subbagian/Seksi, dan Pelaksana.
Di akhir acara, Kepala Kanwil menyampaikan arahan strategis dalam rangka pencapaian target kinerja seluruh pegawai sepanjang tahun 2022 dan memotivasi seluruh pegawai untuk bersikap proaktif terhadap setiap tantangan dan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan bertekad untuk selalu dapat menjadi solusi bagi organisasi.
Arungi samudera naik permadani
Sambil menikmati alam semesta
Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas sudah ditandatangani
Saatnya kerja untuk Kanwil DJPb Sumut jaya.
#DJPbHAnDAL
#KanwilDJPbSumut
Medan, 20 Januari 2022 – Press Conference: Kinerja APBN TA 2021 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 diselanggarakan pada Kamis, (20/1). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan Sumatera Utara.
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Kanwil DJBC Prov. Sumut selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Sumut, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumut, Kepala Kanwil DJP Sumut I, Kepala Kanwil DJP Sumut II, dan Kepala Kanwil DJKN Sumut.
Belanja K/L terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp8,91 triliun atau 100,88% dari pagu Rp8,83 triliun, belanja barang realisasi sebesar Rp6,87 triliun atau 94,16% dari pagu Rp7,29 triliun, belanja modal realisasi sebesar Rp4,51 triliun atau 94,84% triliun dari pagu Rp4,75 triliun dan belanja bantuan sosial realisasi sebesar Rp38,41 miliar atau 99,35% dari pagu Rp38,66 miliar.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari total pagu Rp41,15 triliun, realisasinya mencapai sebesar Rp40,16 triliun atau 102,46%. Alokasi TKDD tersebut pada 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah di Provinsi Sumut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi sebesar Rp3,21 triliun atau 203,69% dari pagu Rp1,58 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi 100% atau sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi sebesar Rp2,65 triliun atau 89,08% dari pagu Rp2,98 triliun, Dana Insentif Daerah (DID), realisasi sebesar Rp446,54 miliar (100%), DAK Non-Fisik dengan realisasi Rp7,65 triliun atau 96,28% dari pagu Rp7,95 triliun, dan Dana Desa dengan realisasi Rp4,50 triliun atau 99,47% dari pagu Rp4,53 triliun.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan Pelaksanaan APBN hingga semester I tahun 2021di Sumut terjaga sejalan dengan mulai membaiknya aktivitas ekonomi. Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp8,54T atau sebesar 39,32%, realisasi PEN di Sumut sebesar Rp5,075T. Realisasi penerimaan negara sektor pajak mencapai Rp10,29T, sektor cukai Rp2,4T, sektor PNBP dari lelang Rp18,12M.
Memperhatikan capaian positif kinerja APBN sepanjang tahun 2021, mengindikasikan bahwa efektivitas ekonomi di wilayah Sumut bergerak ke arah pemulihan.
#DJPbHAnDAL
#KanwilDJPbSumut
