Pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 KPPN Bandung II menggelar acara stakeholder day tahun 2026 dan keberlanjutan WBBM yang dimulai pukul 08.30 WIB. Acara tersebut diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang para KPA, pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan satker mitra kerja KPPN Bandung II di Aula dan secara daring melalui  Ms. Teams.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, pemberian apresiasi, dan peningkatan kinerja pengelolaan anggaran satker tahun 2026. Selain itu juga dalam rangka publikasi pembangunan zona integritas keberlanjutan WBBM pada KPPN Bandung II.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, menyampaikan kinerja APBN Tahun 2025 pada KPPN Bandung II dimana Penerimaan Dalam Negeri yaitu PNBP mengalami penurunan sebesar -4,99% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024. Penerimaan PNBP tahun 2025 sebesar Rp 942,36 milyar dan tahun 2024 sebesar Rp 991,88 milyar. Tidak terdapat penerimaan perpajakan untuk wilayah kerja KPPN Bandung II. Disamping itu Belanja Negara juga mengalami kontraksi sebesar -14,44%. Kontraksi ini terjadi karena adanya penurunan belanja Pemerintah Pusat sebesar -21,44% (yoy), sedangkan Belanja TKD tumbuh 2,15% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2025 mencapai Rp 13,70 triliun atau 95,60% dari pagu sedangkan tahun 2024 mencapai Rp 17,44 triliun atau 96,97% dari pagu. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 mencapai Rp 7,52 triliun atau 97,74% dari pagu sedangkan tahun 2024 mencapai Rp 7,36 triliun atau 98,92% dari pagu.

Dalam rangka peningkatan kinerja tahun 2026, Kepala Kantor juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025. Potret kinerja tersebut terlihat pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 dimana nilai IKPA KPPN Bandung II mencapai 95,98 yang merupakan gabungan dari nilai IKPA seluruh satker mitra KPPN Bandung II yang berjumlah 179 satker. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang memperoleh nilai 94,62, nilai IKPA KPPN Bandung II tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,36 poin. Indikator IKPA tertinggi tahun 2025 pada indikator capaian output yang memperoleh nilai 100 sedangkan indikator IKPA terendah terdapat pada Deviasi Halaman III DIPA mencapai 85,78.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Bandung II menyampaikan strategi untuk optimalisasi nilai IKPA satker sehingga diharapkan pada tahun 2026 seluruh nilai IKPA satker berada pada kategori Sangat Baik dan Baik serta tidak ada lagi satker yang berada pada kategori nilai IKPA Cukup.

Selanjutnya Jumiarsih menyampaikan program keberlanjutan WBBM pada KPPN Bandung II dimana pada tahun 2026 ini KPPN Bandung II akan dilakukan monev keberlanjutan WBBM. KPPN Bandung II memperoleh predikat WBK tahun 2018 dan predikat WBBM tahun 2022. Predikat WBBM bukanlah garis finish tetapi terus berkelanjutan dalam menjaga integritas, pelayanan publik yang prima, dan membangun budaya melayani. Pilar keberlanjutan program WBBM adalah pemimpin sebagai role model,  sistem pelayanan yang serba digital, inovasi yang berkelanjutan, dan pola pikir melayani yang merata pada seluruh pegawai KPPN Bandung II. Dukungan pemangku kepentingan sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan program WBBM pada KPPN Bandung II. Dan perlu saya sampaikan Kembali bahwa layanan KPPN, tidak ada biayanya atau gratis, ujar Jumiarsih

Kegiatan Stakeholder Day tahun 2026 juga diwarnai dengan pemberian apresiasi berupa penghargaan atas nilai kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 berdasarkan empat kategori yaitu nilai IKPA, jumlah transaksi Digipay Satu, Jumlah transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan jumlah transaksi Cash Management System (CMS).

Kategori nilai IKPA terbaik pagu besar lebih dari Rp 60 milyar diraih oleh satker:

1. BRIGIF-15 /KJ DAM III/SLW (344221)
2. BEKANGDAM III/SLW (344203)
3. DEPOHAR 10 (344865)

Kategori nilai IKPA terbaik pagu sedang (Rp 12 milyar s.d. Rp 60 milyar) diraih oleh satker:

1. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG (018619)
2. POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG (662635)
3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG (531823)

Kategori nilai IKPA terbaik pagu kecil (kurang dari Rp 12 milyar) diraih oleh satker:

1. PENGADILAN AGAMA SOREANG (401957)
2. PUSSIMPUR KODIKLATAD (685002)
3. MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 CIMAHI KOTA CIMAHI (416412)

Kategori pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik diraih oleh satker:

1. PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT (450511)
2. BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG (432753)
3. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT (693867)

Kategori pengguna Cash Management System (CMS) terbaik diraih oleh satker:

1. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG (018602)
2. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG (018619)
3. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG
4. BARAT (673542)

Kategori pengguna Digipay Satu terbaik diraih oleh satker:

1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI (650153)
2. PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT (017393)
3. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG BARAT (673542)

Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh satker, bahwa setiap pencapaian merupakan hasil dedikasi dan komitmen.

Dalam rangka meningkatkan transaksi non tunai dan digitalisasi pembayaran APBN melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) disampaikan juga materi terkait dengan implementasi Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, Muhamad Naufal Ramadhan Hasan. Naufal menyampaikan manfaat penggunaan CMS bagi satker yaitu meminimalisasi penggunaan UP tunai bagi Bendahara Pengeluaran, menambah jumlah saluran pembayaran, mempercepat proses pembayaran, dan mempermudah Bendahara dalam melakukan penyetoran pajak dan PNBP. Sedangkan manfaat penggunaan KKP bagi satker adalah untuk meminimalisir penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP. Satker diharapkan selalu menggunaan CMS dan KKP dalam melalukan transaksi pembayaran dengan mekanisme UP.

Guna pembelajaran bagi satker lain, pada kesempatan tersebut diberikan kesempatan perwakilan satker penerima penghargaan terbaik menyampaikan testimoni sebagai sharing session dalam meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Tak lupa sebelum sesi berakhir sesi dialog interaktif antara narasumber dan peserta.

Dengan dilaksanakannya Stakeholder Day dan Keberlanjutan WBBM menjadi wadah untuk membangun komunikasi, sinergi, kolabarasi, dan dukungan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan gratifkasi.

https://drive.google.com/drive/folders/1gQCroqpg-5m3QR_syMJ9ubW6ynBlZmQS?usp=sharing

Bandung, 14 Januari 2026

Menteri Keuangan telah menyampaikan Konferensi Pers APBN KiTA  yang diadakan di Jakarta pada Kamis tanggal 8 Januari 2026 dengan paparan realisasi sementara APBN 2025 yang menunjukkan kinerja yang solid. APBN 2025 di tengah kondisi yang volatile telah berperan menjadi instrument kebijakan yang antisipatif dan responsive.

Untuk itu, perlu disampaikan pula capaian kinerja APBN unit vertikal lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan Desember 2025.  

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI mempunyai tugas utama antara lain menyalurkan dana APBN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah di wilayah kerjanya. Sampai dengan bulan Desember 2025 KPPN Bandung II mempunyai mitra Kementerian/Lembaga sebanyak 19 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 180 Satuan kerja di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dan 3 satker BA BUN. Sedangkan mitra kerja pemerintah daerah pada  KPPN Bandung II yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Desember 2025 (data Omspan per 12 Januari 2026), kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung II  masih didominasi dengan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang terhimpun sebanyak Rp.942,36 milyar atau 159,64% dari target. PNBP tersebut terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp.280,12 milyar dan pendapatan BLU sebesar Rp.662,24 milyar. Pendapatan tersebut dibandingkan tahun lalu mengalami kontraksi sebesar  -4,9% (yoy). Kontraksi tersebut sejalan dengan adanya penurunan pada kedua jenis penerimaan bukan pajak tersebut yaitu PNBP lainnya terkontraksi sebesar -4,62% dan  Pendapatan BLU sebesar -5,15% (yoy).

Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada 180 satuan kerja dan belanja Transfer Ke Daerah (TKD) melalui 3 satker BA BUN. Pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 14,324 triliun, naik 363 milyar dari pagu bulan November 2025. Dibandingkan tahun 2024 pagu belanja tersebut turun sebesar Rp.3,66 triliun atau 20,36% dari pagu tahun lalu Rp.17,98 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 7,695 triliun yang meningkat sebesar Rp.25 milyar dibanding tahun lalu yang sebesar Rp.7,443 triliun atau naik 3,385%.  

Kinerja realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan kontraksi sebesar         -14,53% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp21,201 triliun  atau sebesar 96,28% (naik 12,82% dari bulan lalu) dari pagu Rp.22,02 triliun. Adanya kontraksi pada kinerja realisasi belanja tersebut  berasal dari kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan sebesar -21.58% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp.13,67 atau 95,5% dari pagu Rp14,32 triliun. Komponen Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan signifikan yaitu Belanja   Barang sebesar  -38,76% (yoy) dan Belanja Modal sebesar -44,86% (yoy),  sedangkan Belanja Pegawai tumbuh 10,21% dan Bantuan Sosial yang tumbuh 17,62%. Secara terinci realisasinya sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.7,320 triliun atau 98,60% dari pagu Rp.7,425 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.3,857 triliun atau 93,28% dari pagu Rp.4,135 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.2,464 triliun atau 90,37% dari pagu Rp.2,727 triliun
• Belanja bansos sebesar Rp 36,25 milyar atau 100% dari pagu Rp.36,25 milyar

Kinerja realisasi Belanja TKD tumbuh 2,15% (yoy), yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pada Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK Non Fisik. Sedangkan yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu terjadi pada DAK Fisik, dan Dana Desa.  Adapun kinerja realisasi belanja TKD sampai dengan 31 Desember 2025 terserap sebesar Rp.7,521 triliun atau 97,74% dari pagu. Secara rinci capaian realisasi belanja TKD sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil : Rp. 945,013 milyar atau 94,13% dari pagu 1,003 triliun
• Dana Alokasi Umum : Rp 4,410 triliun atau 99,95% dari pagu 4,412 triliun
• DAK Fisik : Rp.67,94 milyar atau 95,49% dari pagu Rp.71,15 milyar
• DAK non Fisik : Rp.1,764 triliun atau 98,11% dari pagu 1,798 triliun
• Dana Desa : Rp.320,4 milyar atau 80,87% dari pagu 396,18 milyar
• Dana insentif Fiskal : Rp. 13,432 milyar atau 100% dari pagu 13,432 milyar

Dari pagu belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian/Lembaga tersebut sampai dengan 31 Desember 2025, Kementerian Pertahanan memiliki pagu tertinggi sebesar Rp5,234 triliun. Diikuti oleh Kementerian Agama dengan pagu sebesar Rp.3,766 triliun,  Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 3,430 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 525,2 milyar.  Namun realisasi belanja terbesar secara berturut-turut terdapat pada Kejaksaan RI sebesar 99,57%, Kementerian Pertahanan sebesar 99,04%, Kementerian Agama sebesar 97,08%, Bawaslu sebesar 95,05%, Kementerian PU sebesar 94,11%, dan Mahkamah Agung sebesar 89,67%. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai tutup tahun, alokasi pagu anggarannya paling kecil yaitu 137,9 juta dan telah terealisasi sebesar Rp. 2,4 juta atau 1,76% sedangkan 135,4 juta masih diblokir.

Sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, dari total 257 kontrak RPATA dengan nilai Rp380,9 milyar, terdapat 30 kontrak belum dibayarkan ke pihak penyedia dengan nilai sebesar Rp.200, 74 milyar, dimana terdapat 12 kontrak yang diperpanjang penyelesaian pekerjaannya di tahun 2026.

Tahun 2026 KPPN Bandung II selalu mendorong percepatan akselerasi belanja K/L dan Transfer ke Daerah dengan pruden agar pertumbuhan ekonomi 5,4% tercapai. (jj)

Bandung, 27 Februari 2026

Menteri Keuangan telah menyampaikan Konferensi Pers APBN KiTA  yang diadakan di Jakarta pada Senin tanggal 23 Februari 2026 dengan penyampaian realisasi APBN sampai 31 Januari 2026 yang menunjukkan kinerja yang solid dan tetap terjaga di Tengah dinamika ekonomi pendapatan tumbuh 9,5% dan belanja terakselerasi 25,7%. APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus penggerak ekonomi.

Untuk itu, perlu disampaikan pula capaian kinerja APBN unit vertikal lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan akhir Januari 2026.  

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI mempunyai tugas utama antara lain menyalurkan dana APBN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah di wilayah kerjanya. Sampai dengan bulan Januari 2026 KPPN Bandung II mempunyai mitra Kementerian/Lembaga sebanyak 19 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 177 Satuan kerja (sesuai data pada MyIntress) di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dan 3 satker BA BUN. Sedangkan mitra kerja pemerintah daerah pada  KPPN Bandung II yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Januari 2026 (data TBD per 24 Februari 2026), kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung II  masih didominasi dengan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang terhimpun sebanyak Rp.87,99 milyar atau 10,43% dari target. PNBP tersebut terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp.67,025 milyar dan pendapatan BLU sebesar Rp.20,969 milyar. Pendapatan tersebut tumbuh sebesar 139,5% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pada kedua jenis penerimaan bukan pajak tersebut.

Pagu belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 21,271 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada 177 satuan kerja dan belanja Transfer Ke Daerah (TKD) melalui 3 satker BA BUN. Pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 15,394 triliun naik sebesar Rp.1,06 triliun atau 7,39% dari pagu tahun lalu. Pagu tahun lalu sebesar Rp. 14,33 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 5,877 triliun  turun Rp. 1,818 triliun atau 23,6% dibandingkan tahun lalu. Pagu TKD tahun lalu sebesar Rp.7,695 triliun.  

Kinerja realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2026 tumbuh positif 14,18% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp. 1,698 triliun atau 7,99% dari total pagu Rp.21,271 triliun. Kinerja positif tersebut didukung oleh kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan sebesar 68,03% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp.622 milyar atau 4,045% dari pagu Rp15,394  triliun. Semua Komponen Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif yang meliputi belanja pegawai 51,08% (yoy), Belanja   Barang sebesar 39,96% (yoy),  dan Belanja Modal sebesar 3890% (yoy).  Hal ini juga selaras dengan kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN Bandung II sampai dengan akhir Januari 2026 sebanyak 460 kontrak dengan nilai Rp. 1,773 triliun. Secara terinci realisasinya sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.502,658 milyar atau 5,63% dari pagu Rp.8,922 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.50,008 milyar atau 1,39% dari pagu Rp.3,589 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.69,33 milyar atau 2,41% dari pagu Rp.2,882 triliun

Sampai dengan Januari 2026 tidak ada belanja bantuan sosial pada KPPN Bandung II.

Kinerja realisasi Belanja TKD sebesar Rp. 1,076 triliun atau 18,32% dari pagu Rp.5,877 triliun, terkontraksi -3,65% (yoy), yang dipengaruhi oleh kontraksi pada Dana Bagi Hasil dan DAU. Namun DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 7,91% (yoy). Secara rinci capaian realisasi belanja TKD sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil : Rp.11,806 milyar atau 3,44% dari pagu Rp.343,51 milyar
• Dana Alokasi Umum : Rp 584,584 milyar atau 16,06% dari pagu Rp.3,641 triliun
• DAK non Fisik : Rp.480,529 milyar atau 26,81% dari pagu 1,790 triliun

Sampai dengan akhir Januari 2026 baik DAK Fisik maupun Dana Desa belum ada penyaluran.  

Tahun 2026 KPPN Bandung II berkomitmen untuk mendorong akselerasi belanja satker  dan Transfer ke Daerah dengan pruden sehingga fungsi APBN sebagai penggerak ekonomi rakyat dapat dirasakan. (jj)

Kementerian Agama selama hampir empat tahun terakhir menghadapi persoalan pagu minus pada belanja pegawai, dengan kondisi paling signifikan terjadi pada tahun anggaran 2024. Pagu minus tersebut timbul akibat sejumlah permasalahan, antara lain pengelolaan belanja pegawai yang masih dilakukan secara terpisah di masing-masing satuan kerja (satker), ketidaksesuaian data antara jumlah pegawai, kebutuhan pegawai, dan kondisi pegawai dengan besaran gaji serta tunjangan yang harus dibayarkan, serta adanya perbedaan data pegawai antara SIMPEG dan Aplikasi Gaji Web.

Integrasi pembayaran belanja pegawai tidak semata-mata merupakan upaya teknis, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi. Dengan terpusatnya seluruh pembayaran belanja pegawai pada DIPA Sekretariat Jenderal, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proporsi riil anggaran Kementerian Agama berdasarkan program.

Adapun tujuan pelaksanaan integrasi pembayaran belanja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Menyatukan mekanisme pembayaran belanja pegawai antar satker.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus mempermudah pengawasan dan pelaporan di setiap tingkatan instansi.
3. Mendorong efisiensi waktu dan proses pembayaran, meningkatkan validitas data pegawai dan anggaran, serta memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.
4. Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meminimalkan risiko terjadinya pagu minus.

Berdasarkan Pedoman Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai di Kementerian Agama, mulai tahun anggaran 2026 akan diberlakukan integrasi belanja pegawai. Kebijakan ini mengalihkan alokasi dan pembayaran gaji serta tunjangan melekat ASN (PNS dan PPPK) yang sebelumnya dilaksanakan oleh satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, menjadi dilaksanakan oleh satker Kanwil Kemenag Provinsi sebagai unit eselon Sekretariat Jenderal.

Integrasi pembayaran gaji dan tunjangan melekat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Roadmap Integrasi Belanja Pegawai Kementerian Agama, yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap 1: Integrasi pembayaran gaji dan tunjangan melekat di Kanwil Kemenag Provinsi (mulai Januari 2026).
2. Tahap 2: Integrasi pembayaran Tunjangan Kinerja/Selisih Tunjangan Kinerja dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota ke Kanwil Kemenag Provinsi (ditargetkan pada Triwulan III tahun 2026, berdasarkan hasil evaluasi tahap sebelumnya).
3. Tahap 3: Integrasi pembayaran uang makan dan lembur Kantor Kemenag Kabupaten/Kota serta madrasah ke Kanwil Kemenag Provinsi (ditargetkan pada Triwulan IV tahun 2026, berdasarkan hasil evaluasi tahap sebelumnya).

Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Melekat Bulan Januari 2026 pada KPPN Bandung II dimulai dengan dilaksanakannya Bimtek dengan satuan kerja kabupaten/kota diseluruh provinsi Jawa barat pada tanggal 02 Desember 2026 bertempat di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Sebelum melaksanakan proses integrasi seluruh satker wajib memastikan seluruh hak pegawai sudah terbayarkan. Selanjutnya satker membuat SKPP pindah kolektif, total terdapat 198 pengesahan SKPP dari 27 Satker Kabupaten/kota dengan total 19.950 PNS. Selanjutnya KPPN Bandung II sebagai KPPN bayar satker Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat melakukan pendaftaran pegawai baru dan rekonsiliasi gaji induk januari tahun 2026 pada Aplikasi Gaji Web. Selanjutnya satuan kerja melakukan pendaftaran supplier ke KPPN Bandung II. Setelah terdaftaran seluruh supplier, satker kanwil kemenag membuat SPM gaji Induk sejumlah 20 SPM. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara KPPN Bandung II dengan Satker sehingga seluruh SPM Induk Januari 2026 telah berhasil di proses oleh KPPN Bandung.