
Rabu, 14 Januari 2026 [KPPN Bitung] - Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 Tahun 2026 merupakan momentum refleksi dan apresiasi atas pengabdian insan perbendaharaan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
Membuka lembaran Tahun 2026, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara melakukan audiensi strategis dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Kamis, 8 Januari 2026.

2025 sudah berakhir. Di tengah gejolak global, ekonomi Indonesia tetap resilien.
Indikator ekonomi pada triwulan keempat tahun 2025 menjadi modal baik untuk mengawali tahun 2026.
Realisasi Sementara juga menunjukkan kinerja APBN 2025 yang solid.
APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat.
Cek kinerja #UangKita selengkapnya di sini ya!👇🏻

Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan efektif. Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, KPPN Bitung menunjukkan performa yang luar biasa dengan tren kenaikan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari tahun 2024 ke tahun 2025.
Pada Tahun Anggaran (T.A.) 2024, KPPN Bitung mencatatkan Nilai Akhir IKPA sebesar 95,18. Angka ini sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Namun, konsistensi dalam melakukan perbaikan proses bisnis membuahkan hasil yang lebih gemilang di T.A. 2025, di mana nilai akhir melonjak menjadi 97,06. Kenaikan sebesar 1,88 poin ini mencerminkan komitmen kuat seluruh jajaran dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
Tahun 2024
Tahun 2025
Analisis Per Aspek Kualitas
Jika ditelaah lebih dalam, peningkatan nilai ini didorong oleh penguatan pada beberapa aspek vital:
1. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output) Peningkatan paling mencolok terlihat pada indikator Capaian Output. Jika pada tahun 2024 nilai capaian output berada di angka 91,53, pada tahun 2025 KPPN Bitung berhasil meraih nilai sempurna 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa target-target output yang telah direncanakan berhasil dieksekusi secara maksimal.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sektor pelaksanaan juga mengalami peningkatan rata-rata dari 97,08 menjadi 97,89. Beberapa poin penting di antaranya:
- Belanja Kontraktual: Mengalami kenaikan drastis dari 93,70 di tahun 2024 menjadi 100,00 di tahun 2025.
- Penyelesaian Tagihan: Tetap stabil dan meningkat tipis dari 98,96 menjadi 99,79.
- Pengelolaan UP dan TUP: Meningkat dari 96,15 menjadi 96,39.
3. Kualitas Perencanaan Anggaran Meskipun terdapat sedikit tantangan pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang terkoreksi tipis (dari 90,05 menjadi 89,15), indikator Revisi DIPA tetap dipertahankan pada nilai sempurna 100,00 selama dua tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan awal dan minimalisir perubahan yang tidak perlu.
Menjaga Momentum Keunggulan
Capaian nilai 97,06 pada Desember 2025 menempatkan KPPN Bitung sebagai unit kerja dengan kredibilitas tinggi dalam penyaluran dan pertanggungjawaban dana APBN. Keberhasilan mencapai nilai sempurna (100) pada aspek Belanja Kontraktual dan Capaian Output menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara pengelola keuangan berjalan dengan sangat baik.
Dengan hasil ini, KPPN Bitung diharapkan terus mempertahankan konsistensi dan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap indikator yang masih memiliki ruang perbaikan, seperti akselerasi penyerapan anggaran di awal tahun dan akurasi perencanaan pada Halaman III DIPA, guna menyongsong tahun anggaran berikutnya dengan lebih optimis.

MONITORSULUT—– DR Maya Rumantir melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bitung, Senin (15/12), untuk menegaskan pentingnya pemanfaatan dana negara secara tepat guna dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Maya Rumantir yang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sekaligus Anggota Komite IV DPD RI, menyampaikan bahwa dana APBN yang telah ditransfer ke daerah harus segera dipergunakan sesuai peruntukannya. Ia menekankan agar anggaran benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai anggota Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, perpajakan, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta perbankan, Dr. Maya Rumantir juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan atensi serius terhadap pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga realisasi anggaran, guna menghindari keterlambatan serta memastikan efektivitas penggunaan dana.
Sementara itu, Kepala KPPN Bitung, Danny Junanto, menjelaskan bahwa KPPN Bitung melayani wilayah kerja yang mencakup Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Menurutnya, dengan cakupan tiga wilayah administrasi tersebut, KPPN Bitung terus berupaya memastikan penyaluran dan realisasi APBN berjalan sesuai ketentuan serta mendukung percepatan pembangunan di seluruh daerah layanan.
Sumber:
https://www.monitorsulut.com/dr-maya-rumantir-dorong-optimalisasi-dana-negara-tepat-sasaran-saat-kunjungi-kppn-bitung/









