Direkorat Jenderal Perbendaharaan selalu melakukan evaluasi terhadap aturan ataupun bisnis proses nya dalam rangka peningkatan layanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas dengan tetap menjaga akuntabilitas nya. Salah satu yang ditinjau dan di evaluasi adalah kewenangan perubahan data supplier yang harus dilakukan dengan menggunakan user Kepala Kantor. Proses ini sudah berlangsung sejak SPAN diterapkan dan dari hasil pengamatan dan evaluasi terhadap hal tersebut, disimpulkan bahwa perlu dilakukan peninjauan untuk meningkatkan proses penyelesaian maupun pelayanan terhadap mitra kerja.

Yth. Mitra Kerja KPPN Jakarta IV

Bersama ini disampaikan Undangan Rekonsiliasi Retur SP2D Periode Juli s.d Oktober 2017

Bertempat di Gedung Mezanine Kementerian Keuangan, pada tanggal 6 November 2017, diadakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima. Acara ini diinisiasi oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan mengundang antara lain Kepala Biro Keuangan dan Biro Umum seluruh Kementerian/Lembaga, Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta, Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb DKI Jakarta termasuk Kepala KPPN Jakarta IV. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan pada jam 09.00 WIB. Direktur Pelaksanaan Anggaran bertindak sebagai pemandu acara ini dengan nara sumber Direktur Sistem Perbendaharaan dan Kasubdit Harmonisasi Peraturan.

Pada tanggal 14 November 2017, bertempat di Red Top Hotel diadakan workshop finalisasi perumusan standar kompetensi pejabat perbendaharaan negara non bendahara (PPNNB). Adapun penyelenggara adalah Direktorat Sistem Perbendaharaan. Adapun tujuan penyelenggaran ini adalah untuk menampung masukan dari peserta dalam rangka penyusunan standar kompetensi PPNNB. Adapun pesertanya dalah satuan kerja yang ada di Jakarta termasuk satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta IV, Kanwil DJPb DKI Jakarta, serta seluruh KPPN lingkup Jakarta termasuk KPPN Jakarta IV. KPPN Jakarta IV setelah berkoordinasi dengan panitia mengirimkan delegasi terbanyak yaitu sebanyak 5 orang yaitu Kepala Kantor, Kasubag Umum selaku PPSPM, Kepala Seksi Bank selaku PPK, Kepala Seksi dan Staf MSKI.

Sebagai agenda dari pembinaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) ke KPPN Jakarta IV, maka pada tanggal 7 November 2017 bertempat di aula KPPN Jakarta IV, maka diadakanlah sosialisasi pembayaran tagihan kepada Negara yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui rekening khusus pada bank umum/syariah. Adapun yang menjadi pemateri adalah Kepala Seksi dari Direktorat PKN yang mengurus pinjaman dan hibah. Peserta sosialisasi adalah seluruh pegawai pada KPPN Jakarta IV khususnya Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank yang sangat terkait dengan kebijkan tersebut.

Untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga, Kementerian PAN & RB menunjuk Sucofindo untuk melaksanakan survey untuk menilai hasil pelaksanaan reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga. Atas arahan Kantor Pusat DJPb, KPPN Jakarta IV ditunjuk sebagai objek survey pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan salah satu unit eselon I yang mempunyai kantor layanan di Kementerian Keuangan.