Pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, KPPN Jakarta IV mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula KPPN Jakarta IV. FGD kali ini membahas tentang kriteria unit kerja yang bisa ditetapkan menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). FGD yang dipimpin oleh Kepala KPPN Jakarta IV ini, diikuti oleh pejabat dan pegawai KPPN Jakarta IV. Narasumber yang dihadirkan merupakan pegawai Kemenpan-RB.

Pada 2 April 2018 telah dilaksanakan Capacity Building dan Service Excellence bagi pegawai KPPN Jakarta IV di ruang aula KPPN Jakarta IV. Capacity Building dan Service Excellence diikuti oleh Kepala KPPN Jakarta IV, Kepala Seksi Pencairan Dana, Kepala Seksi Bank,Kepala Seksi Vera, Kepala Seksi MSKI, Kepala Subbagian Umum, pegawai KPPN Jakarta IV, pegawai PPNPN, serta pegawai On Job Training (OJT) dengan mengundang 2 orang narasumber dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Jakarta (27/03). Pembahasan draft buku panduan bagi satker mitra kerja KPPN Jakarta IV kembali dilaksanakan pada hari Selasa 27 Maret yang bertempat di ruang kepala kantor KPPN Jakarta IV. Pada kesempatan kali ini pembahasan dihadiri oleh kepala kantor KPPN Jakarta IV, kepala seksi VERA dan seksi Pencairan Dana, para pegawai perwakilan dari masing-masing seksi dan pegawai OJT KPPN Jakarta IV, pembahasan dilaksanakan dengan metode pemaparan oleh penyusun materi seperti pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) serta Seksi Umum KPPN Jakarta IV pada Rabu (4/4) mengadakan (GKM) membahas tentang kebijakan ISO serta peraturan-peraturan baru pada tahun 2018 termasuk Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan yaitu Treasury Charter.

 JAKARTA, (28/3) dilaksanakan kembali pembahasan final terkait penyusunan rancangan buku panduan bagi satuan kerja mitra kerja KPPN Jakarta IV. Pembahasan rancangan buku panduan kali ini dihadiri oleh Kepala KPPN Jakarta IV, Kepala Seksi Pencairan Dana, Verifikasi dan Akuntansi, beberapa staf, dan para pegawai On Job Training (OJT). Dalam kegiatan kali ini pembahasan juga dihadiri oleh Bapak Zaid Burhan Ibrahim selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan pernah menjabat sebagai kepala KPPN Jakarta IV.  Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, pembahasan ini dilakukan dengan metode presentasi yang dilakukan oleh para pegawai OJT di ruang kepala kantor KPPN Jakarta IV.

Seksi pencarian dana pada KPPN Jakarta IV pada Senin (26/3) mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) membahas beberapa hal terkait pelayanan di seksi pencairan dana. Materi pertama yang dibahas dalam GKM ini terkait PMK 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima, salah satu isinya mengatur tentang jaminan uang muka. Dengan berlakunya peraturan tersebut terdapat perubahan dalam penatausahaan serta pengajuan berkas terkait pembayaran beban APBN termasuk kewenangan melegalisasi copy Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh satker kepada KPPN. Kasi pencairan dana Bapak I Nyoman Purne Suparta memberikan pendapat bahwa kewenangan melegalisasi berada di internal satker sehingga dapat dilakukan oleh PPK ataupun PPSPM. Namun jika berpedoman pada PMK 145/PMK.05/2017 diatur bahwa  perikatan dan pengujian kebenaran dokumen dilakukan oleh PPK sehingga saat pengajuan SPM, copy dokumen Jaminan Uang Muka tersebut telah dilegalisasi oleh PPK. Bapak Fauzi Syamsuri selaku Kepala kantor KPPN Jakarta IV juga menambahkan bahwa meskipun dalam peraturan tidak diatur lebih lanjut mengenai legalisasi copy dokumen, kesadaran pegawai KPPN diperlukan dalam pengamanan dokumen yaitu dengan memastikan kesesuaian copy dokumen Jaminan Uang Muka dengan Jaminan Uang Muka asli. Oleh karena pejabat yang bertanggungjawab secara material terkait keabsahan dokumen adalah PPK maka kewenangan untuk melegalisasi  copy dokumen Jaminan Uang Muka juga berada di PPK.