Jakarta (27/03). Pembahasan draft buku panduan bagi satker mitra kerja KPPN Jakarta IV kembali dilaksanakan pada hari Selasa 27 Maret yang bertempat di ruang kepala kantor KPPN Jakarta IV. Pada kesempatan kali ini pembahasan dihadiri oleh kepala kantor KPPN Jakarta IV, kepala seksi VERA dan seksi Pencairan Dana, para pegawai perwakilan dari masing-masing seksi dan pegawai OJT KPPN Jakarta IV, pembahasan dilaksanakan dengan metode pemaparan oleh penyusun materi seperti pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya.

     Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 bertempat di aula KPPN Jakarta IV dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) tentang Dialog Kinerja Individu (DKI) semester I tahun 2018. FGD ini dilaksanakan sebagai salah satu tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-2233/PB.12/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Pelaporan Dialog Kinerja Individu Semester I Tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharan. Pada acara yang dilaksankan sore hari itu dihadiri oleh Kepala Kantor KPPN Jakarta IV, Kasubbag dan Kepala Seksi serta beberapa staf dari masing-masing seksi. FGD dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi bimbingan secara teknis kepada para Kepala Seksi dan staf KPPN Jakarta IV bagaimana cara pengisian Dialog Kinerja Individu (DKI) menggunakan aplikasi e-Performance, karena berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan nomor SE-34/MK.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penialaian Kinerja Semester II tahun 2017 dan Pelaporan Dialog Kinerja Individu Periode I tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Keuangan setiap pegawai diwajibkan melakukan pengisian dialog kinerja individu. 

       Jakarta, (20/3) Guna meningkatkan mutu layanan KPPN Jakarta IV terhadap satker mitra kerjanya, KPPN Jakarta IV membuat inovasi berupa buku panduan untuk satker mitra kerjanya. Buku panduan ini akan dibuat berbentuk e-book. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas sehingga lebih ramah lingkungan dan untuk mendukung program go green Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Buku panduan ini akan di launching pada website KPPN Jakarta IV setelah proses pembuatannya selesai.

Seksi pencarian dana pada KPPN Jakarta IV pada Senin (26/3) mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) membahas beberapa hal terkait pelayanan di seksi pencairan dana. Materi pertama yang dibahas dalam GKM ini terkait PMK 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima, salah satu isinya mengatur tentang jaminan uang muka. Dengan berlakunya peraturan tersebut terdapat perubahan dalam penatausahaan serta pengajuan berkas terkait pembayaran beban APBN termasuk kewenangan melegalisasi copy Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh satker kepada KPPN. Kasi pencairan dana Bapak I Nyoman Purne Suparta memberikan pendapat bahwa kewenangan melegalisasi berada di internal satker sehingga dapat dilakukan oleh PPK ataupun PPSPM. Namun jika berpedoman pada PMK 145/PMK.05/2017 diatur bahwa  perikatan dan pengujian kebenaran dokumen dilakukan oleh PPK sehingga saat pengajuan SPM, copy dokumen Jaminan Uang Muka tersebut telah dilegalisasi oleh PPK. Bapak Fauzi Syamsuri selaku Kepala kantor KPPN Jakarta IV juga menambahkan bahwa meskipun dalam peraturan tidak diatur lebih lanjut mengenai legalisasi copy dokumen, kesadaran pegawai KPPN diperlukan dalam pengamanan dokumen yaitu dengan memastikan kesesuaian copy dokumen Jaminan Uang Muka dengan Jaminan Uang Muka asli. Oleh karena pejabat yang bertanggungjawab secara material terkait keabsahan dokumen adalah PPK maka kewenangan untuk melegalisasi  copy dokumen Jaminan Uang Muka juga berada di PPK.

       Kamis (22/3) kembali dilaksanakan pembahasan draft buku panduan bagi satker. Pembahasan kali ini dihadiri oleh kepala kantor, kasubbag dan kepala seksi, beberapa pegawai, serta pegawai ojt KPPN Jakarta IV. Dalam penyusunannya, draft buku panduan tersebut disusun secara terpisah oleh pegawai OJT KPPN Jakarta IV berdasarkan praktek kerja yang dilakukan selama empat bulan belakangan ini pada seksi masing-masing. Tidak berjalan sendiri,  demi menjaga kualitas dan kebenaran materi dalam draft, para pegawai OJT diberikan pendampingan dan bimbingan oleh para pegawai yang tentunya memiliki pengalaman dan masa pengabdian lebih lama pada seksi terkait.

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara berbasis internet atau Internet-based Test (IBT) telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018. Ujian tersebut diberikan kepada bendahara satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dan TNI di lingkungan KPPN Jakarta IV. Bertempat di aula/ruang rapat KPPN Jakarta I, kegiatan yang dihadiri oleh 13 peserta ujian yang merupakan bendahara di 13 unit satuan kerja yang berbeda ini dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Jakarta IV, bapak Fauzi Syamsuri. Dalam sambutannya, beliau berharap agar bendahara yang telah tersertifikasi dapat mewujudkan pengelolaan keuangan satker yang semakin baik di masa mendatang.