Pelaksanaan bimtek Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-6/PB/2018 Tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, Output, Dan Lokasi Dalam Penerbitan SPM-GUP, TUP, PTUP dan SPM-LS Ke Bendahara Pengeluaran berlangsung dengan baik. Pelaksanaan bimtek hari kedua yang diikuti oleh satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV ini, dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi mulai pukul 09.30 WIB s.d. pukul 11.00 WIB dan sesi siang mulai pukul 14.00 WIB s.d. pukul 15.30 WIB.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan nomor PER 5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 KPPN Jakarta IV mengadakan Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Fauzi Syamsuri selaku Kepala Kantor KPPN Jakarta IV. Sosialisasi ini mengangkat tema pembahasan tentang ‘penerapan PER 5/PB/2018’. Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat dari Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan Perusahaan Migas.

Pelaksanaan Workshop Interpersonal Pelayanan Prima DJPb pada hari Selasa (24/7) berlangsung dengan baik. Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN Jakarta IV ini, diikuti oleh perwakilan pegawai dari beberapa KPPN di Jakarta, antara lain KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta IV, serta KPPN Jakarta VI.Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder.  

Jakarta – Kamis, 2 Agustus 2018, bertepat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, dilaksanakan rapat koordinasi antara satuan kerja (467484) Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan proses penyampaian Rencana Penyampaian Dana yang dilakukan oleh Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian. Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk satker dalam menyampaikan permasalahan apa saja yang terjadi pada proses penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) tersebut. RPD yang diajukan adalah untuk pembayaran pembangunan Light Rail Transit (LRT) Track Palembang.

Jakarta – Pada Jumat (3/08) KPPN Jakarta IV mengadakan Capacity Building yang dipimpin oleh Kepala Kantor Bapak Fauzi Syamsuri.  Kegiatan Capacity Building kali ini berisi pemaparan materi seputar budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada 32  aktivitas program budaya yang mendukung nilai-nilai Kementerian Keuangan yang disosialisasikan dan saat ini tengah diinternalisasi khususnya di Ditjen Perbendaharaan. Program-program budaya tersebut merupakan penjabaran dari budaya organisasi Ditjen Perbendaharaan yaitu SMILEC. SMILEC merupakan budaya organisasi yang terdiri dari Share & Care, Modern, Innovative, Learn, Effective & Eficient, Commitment. Beberapa dari program budaya yang tengah dijalankan oleh KPPN Jakarta IV diantaranya adalah  budaya Go Green, Anti Korupsi, Gugus Kendali Mutu, The Best Employee, Layanan Prima, Ayo Bicara.

Pada hari Jumat 20 Juli 2018, KPPN Jakarta IV melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan survei pelayanan publik dan persepsi korupsi di lingkungan kerja Kementerian Keuangan kepada Satuan Kerja KPPN Jakarta IV. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula KPPN Jakarta IV yang berlangsung pada pukul 09.00 s.d 11.00, yang dihadiri oleh Kepala Kantor, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, perwakilan staf seksi MSKI, beserta 58 Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta IV. Acara dibuka oleh Bapak Adriyansyah selaku Staf Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Fauzi Syamsuri selaku Kepala KPPN Jakarta IV. Beliau diawal menjelaskan mengenai pelaksanaan PER-6/PB/2018 tentang Penggabungan Penerbitan SPM GUP/PTUP, dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran sudah dapat dilaksanakan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan KPPN dalam hal pelaksanaan anggaran kepada Satuan Kerja. Selanjutnya Bapak Fauzi Syamsuri resmi membuka acara Sosialisasi Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.