Dalam rangka tindak lanjut atas permasalahan pengembalian SPM Gaji dan Validitas LPJ Bendahara, KPN Jakarta IV mengadakan acara Bimbingan Teknis Aplikasi DP/GPP dan Aplikasi Silabi pada hari selasa tanggal 26 September 2017, adapun acara dibagi dua sesi, sesi pertama pukul 08.30 WIB untuk Aplikasi DPP/GPP sedangkan Aplikasi Silabi dimulai pukul 14.30 WIB di sesi kedua.

Meskipun, masih ada 39 rekening pemerintah yang dikelola oleh satuan kerja KPPN Jakarta yang belum sesuai dengan ketentuan, KPPN Jakarta IV mengambil langkah cepat untuk menertibkannya. Pada tanggal 6 september 2017 dilakukan rapat dua sesi pagi dan sore dengan mengundang satuan kerja terkait. meskipun pada saat yang bersamaan ada acara sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran akhir tahun.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke 72, BAPOR DJPB mengadakan Turnamen Liga voli DJPB atau LIVOLI yang diikuti oleh unit eselon II kantor pusat DJPB dan unit vertical di DKI Jakarta. Salah satu tim yang berpartisipasi adalah tim KPPN lingkup Juanda dan KPPN Jakarta II atau dikenal dengan tim Juanda II. Tim ini merupakan juara bertahan tahun lalu mulai dari penyisihan sampai babak semifinal tim ini tidak terkalahkan. Belum lagi kehebohan dan kekompakan suporter yang mendukung tim Juanda II. “Good job....Good job...” adalah yel-yel yang diteriakkan setiap tim Juanda II menghasilkan angka. Suporter yang dimotori oleh teman-teman OJT ini sangat menarik perhatian dan merupakan energi tersendiri bagi tim.

Presiden Joko Widodo mensinyalir bahwa pelaksanaan penyederhanaan LPJ/SPJ dilakukan masih belum berjalan dengan baik. Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Keuangan memerintahkan Dirjen perbendaharaan untuk melakukan evaluasi penyederhanaan LPJ SPJ khususnya bantuan pemerintah.

Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa telah berada di ujung tahun. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan, dan Pengeluaran TA 2017 telah dirilis sejak tanggal 29 Agustus 2017. Menindaklanjuti hal tersebut KPPN Jakarta IV segera melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satker yang menjadi mitra kerjanya.

Untuk melaksanakan pernikahan sebenarnya tidak dikenakan biaya jika pernikahan dilakukan di kantor KUA. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jika melakukan pernikahan di luar kantor KUA akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000 yang menjadi PNBP Kementerian Agama. Sebagian dari PNBP tersebut dapat digunakan untuk operasional Kementerian Agama, khususnya untuk honorarium penghulu.