Tahun 2017, adalah tahun pertama Kanwil Kemenag DKI Jakarta menerima hibah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah yangdibina oleh Kementerian Agama.

Salah seorang staf KPPN Jakarta IV, Rudy Hartono, telah membuat sebuah perangkat yang dapat memudahkan mitra kerja, KPPN, maupun Kanwil DJPB dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perbendaharaan (Treasury tools untuk memudahkan). Perangkat atau software tersebut disebut ASKON.

Dalam rangka tindak lanjut atas permasalahan pengembalian SPM Gaji dan Validitas LPJ Bendahara, KPN Jakarta IV mengadakan acara Bimbingan Teknis Aplikasi DP/GPP dan Aplikasi Silabi pada hari selasa tanggal 26 September 2017, adapun acara dibagi dua sesi, sesi pertama pukul 08.30 WIB untuk Aplikasi DPP/GPP sedangkan Aplikasi Silabi dimulai pukul 14.30 WIB di sesi kedua.

Dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penerimaan Negara yang dihelat oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, salah satu sesi dilaksanakan Focus Group Discussion yang membahas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017. Acara dihadiri oleh Seluruh Kepala KPPN di lingkup DKI Jakarta, Kasubdit SITP dan Kasubdit di lingkungan Dit. PKN. Focus Group Discussion ini dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2017.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh KPPN sebagai ujung tombak pelayanan perbendaharaan, maka petugas petugas garda terdepan atau frontliner perlu dibekali dan diupgrade tentang tatacara memberikan pelayanan yang sempurna.

Presiden Joko Widodo mensinyalir bahwa pelaksanaan penyederhanaan LPJ/SPJ dilakukan masih belum berjalan dengan baik. Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Keuangan memerintahkan Dirjen perbendaharaan untuk melakukan evaluasi penyederhanaan LPJ SPJ khususnya bantuan pemerintah.