Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Seksi Pencairan Dana melaksanakan pembinaan dan pencapaian terkait Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), akun belajar yang sering salah dalam penerapannya dan melaksanakan bimbingan terkait uraian SPM. Pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Seksi Pencairan Dana, dicapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Deviasi Halaman III DIPA

Penarikan RPD Awal dibuat oleh pusat hanya dengan menggunakan rata-rata, satker belum sempat menyesuaikan. Ketika periode revisi Hal III DIPA sudah mau selesai, pusat menginstruksikan untuk tidak melakukan revisi kanwill karena ada revisi nasional sehingga tidak  bisa menyesuaikan RPD dengan Realisasi SP2D.

2. Penyerapan

Sepertiga(1/3) dari total pagu berupa belanja persediaan suku cadang tidak bisa dipastikan kapan realisasi karena menunggu arahan dari pusat yakni berupa jenis barang dan jumlah yang harus dibeli karena detail di POK masih berbentuk gelendongan, belum ada rincian barang spesifik yang harus dibeli.

3. Capaian Output

Ada beberapa kegiatan yang di rencakan pelaksanaannya tetapi tidal dapat terlaksana karena beberapa hal:

• Belanja persediaan suku cadang
• Adanya kegiatan pusat di daerah yang tiba-tiba sehinngga membuat kegiatan yang di rencanakan menjadi mundur.
• Anggaran di satker sakiter 60% merupakan kegiatan penguasan dari pusat sehinngga untuk melaksanakannya menunggu arahan dari pusat.

4. Pada kenyataannya pelaksanaan pemilu ulang tidak terjadi, sementara kebutuhsn dana untuk itu sudah terlanjur masuk RPD.
5. Adanya pergantian pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) karena belum memiliki sertifikat.
6. Penyampaian SPM g/Gaji Induk PNS, PPNPN, dan Tukin Bulanan sudah tepat waktu.
7. Koreksi SPM atas kesalahan akun dan kode satker KPP serta uraian SPM telah disampaikan ke KPPN.

Kegiatan dilaksanakan dengan lancer, hal ini didukung dengan peran aktif pihak satuan Kerja selama jalannya kegiatan sampai dengan selesai. Secara rutin pada periode berikutnya, kegiatan monev seperti ini agar dapat terus dilaksanakan secara optimal.

Dalam laporan ini kagiatan kelas BAHASA mengenai Asistensi Pelaporan Capaian Output yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Juli 2024. Kelas BAHASA merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dan mengangkat tema yang berbeda setiap bulannya, Kelas BAHASA merupakan wadah pembelajaran dan diskusi yang difasilitaskan KPPN Jambi guna meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan di satker. Tema kelas BAHASA periode Juli 2024 adalah Asistensi Pelaporan Capaian Output. Kelas BAHASA dibuka oleh Kepala Seksi MSKI, Bapak Achmad Djunaidi, beberapa yang disampaikan yaitu:

1. Dengan adanya kelas BAHASA diharapkan satker untuk ikut aktif dalam pembahasan dan jika ada masalah bisa diutarakan agar dapat dicari solusi Bersama.
2. Pada kesempatan kali ini Satuan Kerja yang di undang adalah satuan kerja niali capaian outputnya belum maksimal di bulan Juni 2024
3. Satuan Kerja agar memperhatikan kententuan pengisian target dan realisasi capaian output sarta menyampaikan capaian output tepat waktu dalam rangka memaksimalkanniali indicator Capaian Output
4. Diakhir, Juga disampaikan bahwa seluruh layanan KPPN Jambi bebas biaya dan apabila terdapat dugaan gratifikais, satuan kerja dapat melaporakan pada fasilitas pengaduan yang telah di sediakan

Selanjutnya, Materi kelas BAHASA disampaikan oleh pejabat Fungsioanal Randi Syaputra, beberapa hal yang disampaikan anatara lain;

1. Pengertian Capaian Output sudah bisa dilakukan pada bulan bersangkutan, tetapi untuk kirim data menunnggu tanggal 1 bulan berikutnya.
2. Satuan kerja di harapkan berhati-hati dalam menentukan target karena jika sudah di tentukan targetnya dan periode sudah lewat maka target tidak dapat di ubah
3. Dalam pengisian Target dan Realisasi Capaian Output diperlukan koodinasi antara PPK, operator komitmen dan tim pelaksana teknis terkait.
4. Capaian output tidak memiliki kaitan langsung dengan realisasi anggaran sehingga focus satker dalam pengisian caput seharusnya pada akurasi data mengenai capaian progress dan volume kegiatan.
5. GAP antara progress capaian output dan realisasi anggaran di perbolehkan, selama terdapat penjelasan atas GAP yang ada.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan atas pengisian capaian output dalam rangaka mencapai nilai IKPA yang maksimal.

Peserta kelas BAHASA mengetahui dan memahami terkait ketntuan pengisian pelapor capaian output. Selain itu peserta di harapkan dapat mengirim Caput di awal bulan sehingga apabila masih ada kesalahan pengisian realisasi masih dapat di perbaiki sehingga dapat memaksimalkan nilai IKPA.

         Pelaksanaan GKM Refreshment Pelaksanaan Anggaran dengan tema Perluasa Sakter Piloting Platfrom Pembayaran Pemerintah Transaksi Common Expenses, yang di laksanakan pada Jum’at, 19 Juli 2024 pikul 16.05 di Aula Lantai ll KPPN Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Jambi dengan narasumber terlampir dalam lampiran laporan ini.

         Pelaksanaan GKM Refreshment Pelaksanaan Anggaran menggunakan mekanisme penyampaian materi oleh narasumber dengan output yang dicapai yaitu seluruh pgawai KPPN Jambi memahami mengenai Perluasan Sakter Piloting Platfrom Pembayaran Pemerintah Transaksi Common Expenses meliputi gambaran Umum Ekosistem Platfrom Pembayaran Pemrintahan, Manfaat Platfrom pembayaran pemerintah, Proses Bisnis dan Operasional Platfrom pembayaran Pemerintah dan Rancangan Tahapan Piloting Pembayaran Pemerintah.

          GKM Refreshment Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan dengan lancer dan baik, halter sebut juga didukung dengan antusias seluruh peserta dalam mengikuti jalannya acara sampai  selesai.  Untuk  kedepannya,kegiatan internalisasi seperti ini agar tetap dapat dilaksanakan dengan baiK.     

Kegiatan Treasury Goes to Campus telah dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juli 2024 pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Aula Lantai I KPPN Jambi. Peserta kegiatan adalah 20 mahasiswa Universitas jambi dan beberapa pegawai KPPN Jambi.

Kegiatan dibuka oleh Nabila Qurota Annisa selaku MC dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pemaparan Treasury Goes to Campus oleh Kepala KPPN Jambi, Bapak Muhammad Firbana. Adapun poin-poin penting yang di sampaikan adalah sebagai berikut;

1. Kementrian Keuangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintas di bidang keungan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara;
2. Menteri Keuangan saat ini adalah Sri Mulyani Indrawati;
3. Terdapat 11 unit eselon I Kementrian Kuangan;
4. Salah satunya adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbedaharaan negara sasuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
5. KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran;
6. Pagu yang di kelolah KPPN Jambi sebesar 13,310 Triliun terbagi menjadi 7,297 Triliun dana K/L (234 Satker) dan 6,013 Triliun dana TKD (satker):
7. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas DBH,DAU,DAK, dan Dana Dessa;

 Setalah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi quis yang menggunakan quiziz di pandu oleh Yohana Desi Artha Purba dan didapatkan 3 mahasiswa dengan skor quiziz tertinggi dan di beri hadia dan acara di tutup dengan foto Bersama dan ramah tamah mahasiswa Universitas Jambi untuk diberikan hadia yang telah di siapkan.

Kegiatan FGD DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, bertepatan di Front Office KPPN Jambi. Kegiatan FGD dihadiri oleh BPKAD lingkup KPPN Jambi. FGD kali ini berfokus pada penyaluran DAK Fisik tahap II tahun 2024 serta overview penyaluran DAK Fisik tahap I tahun 2024 dan DAK Fisik Sekaligus Rekomendasi. Kegiatan dibuka dengan pemutaran video integritas antikorupsi dan anti gratifikasi yang disampaikan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan, Bapa Astera Primanto Bhakti.Kemudian turut disampaikan bahwa seluruh layanan KPPN Jambi bebas biaya, dan apabila terdapat dugaan gratifikasi diimbau untuk segera dilaporkan pada saluran pengaduan resmi KPPN Jambi.

Kegiatan dibuka oleh Muhammad Firbana selaku Kepala KPPN Jambi, kemudian dilanjutkan dengan overview penyaluran DAK Fisik tahap I tahun 2024 dan DAK Fisik sekaligus rekomendasi, di mana pemda dengan persentase penyaluran adalah Provinsi Jambi sebesar 23,40% dari pagu DAK Fisik dan pemda dengan persentase penyaluran terendah adalah Kota Jambi sebesar 2,34% dari pagu DAK Fisik. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Kepala Seksi Bank, Aris Ananto, yang membahas terkait kebijakan penyaluran DAK Fisik Tahun 2024 khususnya pada penyaluran tahap II. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi sekaligus menutup kegiatan FGD.

Pelaksananaan FGD DAK Fisik dn Dana Desa Bulan Juli 2024 dapat meningkatkan sinergi dan koodinasi antara KPPN Jambi dengan pemerintah daerah,khususnya dalam hal ini adalah sinergi dalam penyaluran DAK Fisik, sehingga penyaluran DAK Fisik tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juli 2024 pukul 14.35 s.d 15.20 WIB di Aula Lantai II KPPN Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawa KPPN Jambi dengan Narasumber Putra Pangihutang Manullang selaku pelaksana MSKI. Segala biaya yang timbul pada kegiatan tersubut dibebankan pada DIPA KPPN Jambi tahunn2024. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Zona Integritas dilakukan oleh Tim Kerja secara berjenjang sebagai berikut:

1. Masing-masing PIC telah Menyusun dan mendokuntasikan parameter komponen pengungkit dan dilaporkan secara rutin progress nya sampai dengan bulan juni 2024 kepada coordinator pengungkit yang berpedoman pada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kerlanjutann Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pada KPPN Jambi TA 2024
2. Pelaksana Kepatuhan Internal melaporkan rekapitulasi monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) 2024 kepada Kepala KPPN Jambi melalui aplikasi Nadine pada Satu Kemenkeu.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ZI dilakukan dengan mengisi excel Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI WBK/WBBM KPPN Jambi Tahun 2024 yang telah di perbarui sampai dengan bulan juni 2024 sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021. Dalam LKE tersebut, terdapat 6(enam) pengungkit WBBM dengan bobot nilai dan daftar dokumen yang telah dilaksanakan pada masing-masing pengungkit.