Kegiatan FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan pada hari Senin, 14

Oktober 2024 bertempat di KPP Pratama Jambi Telanaipura bersama dengan BPKAD

Kabupaten Muaro Jambi. FGD kali ini dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Berita

Acara Rekonsiliasti atas Penyetoran Pajak Pusat Semester I TA 2024.

Kegiatan dimulai dengan membahas terkait selisih pada rekonsiliasi atas penyetoran

pajak pusat. Selisih tersebut terjadi karena NTPN tidak valid atau kolom NTPN tidak terisi.

Atas permasalahan tersebut, Pemda Kab. Muaro Jambi akan memperbaiki kertas kerja

DTH/RTH untuk setoran-setoran pajak yang tidak dilengkapi NTPN yang valid. Dalam hal

terdapat kekurangan setoran pajak, Pemda Kab. Muaro Jambi akan menyetor pajak yang

tidak/belum disetor paling lambat 6 (enam) minggu setelah berita acara dibuat.

Kemudian, BPKAD Muaro Jambi turut menyampaikan terkait progres penyaluran DAK

Fisik. Dalam penyaluran DAK Fisik sampai dengan bulan Oktober 2024, tidak terdapat kendala, namun demikian realisasi masih kurang karena banyaknya pagu DAK Fisik dengan

mekanisme sekaligus-rekomendasi. FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Bulan Oktober 2024 berjalan dengan baik dan

lancar. Selanjutnya, kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dalam

rangka penguatan kapasitas perbendaharaan serta meningkatkan sinergi dan koordinasi

antara KPPN Jambi dengan pemda.

Asistensi digitalisasi pembayaran dilaksanakan secara rutin kepada satuan kerja. Adapun

asistensi digitalisasi pembayaran periode November 2024 dilaksanakan pada pada Hari

Rabu, 6 Oktober 2024 bertempat di KPPN Jambi. Kegiatan dilaksanakan secara luring

bertempat di KPPN Jambi, dengan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Pada

kesempatan tersebut dilaksanakan asistensi pendampingan transaksi melalui DigipaySatu.

Pada periode sebelumnya KPPN Jambi juga telah melaksanakan pendampingan

DigipaySatu pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang meliputi

pendampingan transaksi yaitu tata cara pemesanan oleh pejabat perbendaharaan satker,

manajemen pengiriman oleh Vendor, hingga pembayaran oleh Bendahara melalui

mekanisme VA. Atas pendampingan tersebut Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

berhasil bertransaksi pada Digipay Satu.

Namun pada transaksi di bulan November terdapat kendala dalam transaksi diataranya

status pembayaran tidak terupdate pada aplikasi Digipay Satu, gagal generate VA, hingga

dropping dana yang belum berhasil hingga H+2 transaksi. Atas kendala tersebut, telah

ditindaklanjuti oleh KPPN Jambi dan berkoordinasi dengan pihak pengembang Aplikasi.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan capaian transaksi digipay pada Tahun

2024. Melalui kegiatan pendampingan tersebut, KPPN Jambi memberikan pendampingan

dan arahan terkait registrasi user digipay, dan memberikan penjelasan singkat mengenai

tata cara transaksi pada aplilkasi Digipay.

Pendampingan yang dilakukan oleh KPPN Jambi dapat memenuhi kebutuhan dan

ekspektasi satuan kerja. Satuan kerja lebih memahami mekanisme dan ketentuan dalam

memaksimalkan digitalisasi pembayaran, baik melalui Digipay, KKP, maupun CMS. Pada

kesempatan tersebut pejabat perbendaharaan satker (PPK, Pejabat Pengadaan,

Bendahara) telah berhasil bertransaksi melalui Digipay Satu. Diharapkan Satuan Kerja dapat

memaksimalkan transaksi pada periode selanjutnya.

Kelasa BAHASA merupakan salah satu inovasi KPPN Jambi untuk membantu pegawai/pejabat perbendaharaan satuan kerja agar dapat belajar lebih intens terkait perbenndaharaan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Kelas Bahasa bulan September dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 September 2024 bertempatan di Aula Lantai II KPPN Jambi. Adapun materi kelasa BAHASA periode September adalah terkait Modul Akuntansi Pelaporandan Modul Piutang. Diikuti oleh 23 peserta dan di pandu ole 5(lima) pejabat Fungsional PTPN KPPN Jambi.

Pelaksanaan kelas BAHASA dimulai dengan pemaparan/overview materi terkait Modul Akuntasi Pelaporan dan Piuitang, yang disampaikan oleh Tomy Sabila Rosadi, Rahel Enjelinova Ompusunggu, dan Yohana Desi Artha Purba selaku fungsional PTPN Terampil KPPN Jambi. Beberapa hal yang disampaikan antara lain:

1. Overview Modul Persediaan, yang digunakan untuk melaksankan pengelolahan transaksi keuangan persediaan yang meliputi pencatatandan pengakuntansian Barang Persediaan dengan Transaksi pada Modul Persediaan, Transaksi Masuk-Keluar, Koreksi, Opname Fisik, dan Tutup Buku.
2. Overview Modul Aset Tetap, yang digunakanuntuk ,melaksanakan pengelolahan transaksi asset tetap yang meliputi, pembeli, peroleh, koreksi,penghentian penggunaan dan penghapusan. Beberapa transaksi utama dalam modal asset yaitu Transaksi BMN dan Transaksi KDP.
3. Overview Modul Piutang, yang digunakan mencatat Piutang PNBP, Transaksi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran, Transaksi Piutang tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Gaanti Rugi (TP/TGR) tidak termasuk Piutang Perpajakan.
4. Overview Modul Akuntansi dan pelaporan, Modul dalam system Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang berfungsi untuk menangani proses akuntansi dsan pelaporan.

Pelaksanaan kelas Bahasa dilanjutkan oleh sesi diskusi, pada kesempatan tersebut, Dyan Ari Iswanto dan Randi Syaputra, Funngsional PTPN KPPN Jambi dan Achmad Djunaidi selaku Kepala Seksi MSKI memandu jalannya sesu diskusi. Beberapa hal yang menjadi catatan antara lain.

1. Perlunnya ketelitian dan kecermatan dari operator GLP , meningingat Modul GLP menjadi muara semua transaksi pada modul lainnya, selain itu, diharapkan kepada operator Aset, Piutang, Persediaan agar benar-benar memahami konsepsi transaksi pada masing-masing modul (bukan hanya menghafal tata cara transaksi). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada salah input/klasifikasi yang mengakibatkan kesalahan penyajian di laporan keuangan.
2. Selalu melakukan pemantauan pada MonSAKTI terkait to-do-list, rekonsiliasi dalam rangka kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pada level satuan kerja.

 Berdasarkan pelaksanaan Kelas BAHASA periode September 2024, beberapa hal yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Satuan kerja peserta menjadi lebih memahami alur dan mekanisme transaksi pada SAKTI Modul Akuntansi Pelapooran, dan Piutang.
2. Peningkatan kompetensi para peserta terkait proses bisnis yang sejalan dengan peningkatan layanan kepada para stakeholder.

Asistensi digitalisasi pembayaran dilaksanakan secara rutin kepada satuan kerja. Adapun

asistensi digitalisasi pembayaran periode Oktober 2024 dilaksanakan pada pada Hari Senin,

7 Oktober 2024 bertempat di KPPN Jambi. Kegiatan dilaksanakan secara luring bertempat

di KPPN Jambi, dengan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Pada kesempatan

tersebut dilaksanakan asistensi pendampingan transaksi melalui DigipaySatu.

Pendampingan transaksi tersebut antara lain meliputi tata cara pemesanan oleh pejabat

perbendaharaan satker, manajemen pengiriman oleh Vendor, hingga pembayaran oleh

Bendahara melalui mekanisme VA. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan capaian

transaksi digipay pada Tahun 2024. Melalui kegiatan pendampingan tersebut, KPPN Jambi

memberikan pendampingan dan arahan terkait registrasi user digipay, dan memberikan

penjelasan singkat mengenai tata cara transaksi pada aplilkasi Digipay.

Selanjutnya sehubungan dengan penggiatan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash

Management System (CMS) pada rekening virtual satker, KPPN Jambi melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak perbankan dalam rangka merumuskan langkah-langkah penggiatan penggunaan CMS pada VA satker. Aktivasi CMS juga dilakukan untuk kelancaran transaksi dan pembayaran non tunai pada aplikasi Digipay Satu.

Pendampingan yang dilakukan oleh KPPN Jambi dapat memenuhi kebutuhan dan

ekspektasi satuan kerja. Satuan kerja lebih memahami mekanisme dan ketentuan dalam

memaksimalkan digitalisasi pembayaran, baik melalui Digipay, KKP, maupun CMS. Pada

kesempatan tersebut pejabat perbendaharaan satker (PPK, Pejabat Pengadaan,

Bendahara) telah berhasil bertransaksi melalui Digipay Satu. Diharapkan Satuan Kerja dapat

memaksimalkan transaksi pada periode selanjutnya.

Kegiatan FGD DAK Fisik dan Dana Desa bulan September dilaksanakan kepada 5 (lima)pemda lingkup KPPN Jambi, yaitu Bakeuda Kabupaten Batanghari, DPMD Kab. Batanghari,BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, BPKAD Kota Jambi, dan BPKPD Provinsi Jambi. Adapun topik dari FGD kali ini adalah terkait pelaksanaan local government advisory, yang terdiri dari:

1. Pemahaman atas alokasi dana Transfer ke Daerah;
2. Pemahaman umum atas DAK Fisik;
3. Pemahaman umum atas Dana Desa;
4. Pemahaman umum atas dana Transfer ke Daerah berdasarkan rekomendasi;
5. Pemahaman atas penyaluran dana TKD;
6. Pemahaman atas proses bisnis penyaluran DAK Fisik;
7. Pemahaman atas proses bisnis penyaluran Dana Desa;
8. Pemahaman atas proses bisnis penyaluran atas dana Transfer ke Daerah berdasarkan rekomendasi;
9. Pemahaman atas teknologi informasi; dan
10. Pemahaman atas peran operator dan pejabat penandatangan dokumen.

Berdasarkan pelaksanaan FGD Dak Fisik dan Dana Desa, dapat dicapai hal-hal sebagai

berikut:

1. Secara keseluruhan, pemahaman pemda terkait transfer ke daerah sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai kertas kerja pemda, yaitu:

• Provinsi Jambi (96,41);
• Kabupaten Batanghari (90,76);
• Kota Jambi (90,76);
• Kabupaten Muaro Jambi (94,61).

2. Meskipun demikian, terdapat isu/permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari pelaksanaan local government advisory, yaitu:

• Kurangnya pemahaman Pemda terkait proses bisnis atas penyaluran TKD berdasarkan rekomendasi. Beberapa Pemda mengira bahwa KPPN memiliki tugas untuk melakukan pengecekan dokumen persyaratan penyaluran TKD berdasarkan rekomendasi. Pada kenyataannya, pengecekan dokumen persyaratan hingga penetapan nilai salur berdasarkan rekomendasi tersebut merupakan kewenangan DJPK, KPPN hanya menunggu adanya rekomendasi sebelum memproses penyaluran TKD.
• Kurangnya pemahaman OPD atas proses bisnis terkait mekanisme reviu APIP. Halini dikarenakan tugas dan fungsi reviu/pengawasan dibawah kewenangan APIP. Namun, sebaiknya OPD juga memahami garis besar terkait ketentuan/mekanisme reviu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Kegiatan FGD DAK Fisik dan Dana Desa bulan September dilaksanakan kepada 5 (lima)pemda lingkup KPPN Jambi, yaitu Bakeuda Kabupaten Batanghari, DPMD Kab. Batanghari,BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, BPKAD Kota Jambi, dan BPKPD Provinsi Jambi. Adapun topik dari FGD kali ini adalah terkait pelaksanaan local government advisory, yang terdiri dari:

1. Pemahaman atas alokasi dana Transfer ke Daerah;
2. Pemahaman umum atas DAK Fisik;
3. Pemahaman umum atas Dana Desa;
4. Pemahaman umum atas dana Transfer ke Daerah berdasarkan rekomendasi;
5. Pemahaman atas penyaluran dana TKD;
6. Pemahaman atas proses bisnis penyaluran DAK Fisik;
7. Pemahaman atas proses bisnis penyaluran Dana Desa;
8. Pemahaman atas proses bisnis penyaluran atas dana Transfer ke Daerah berdasarkan rekomendasi;
9. Pemahaman atas teknologi informasi; dan
10. Pemahaman atas peran operator dan pejabat penandatangan dokumen.

Berdasarkan pelaksanaan FGD Dak Fisik dan Dana Desa, dapat dicapai hal-hal sebagai

berikut:

1. Secara keseluruhan, pemahaman pemda terkait transfer ke daerah sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai kertas kerja pemda, yaitu:

• Provinsi Jambi (96,41);
• Kabupaten Batanghari (90,76);
• Kota Jambi (90,76);
• Kabupaten Muaro Jambi (94,61).

2. Meskipun demikian, terdapat isu/permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari pelaksanaan local government advisory, yaitu:

• Kurangnya pemahaman Pemda terkait proses bisnis atas penyaluran TKD berdasarkan rekomendasi. Beberapa Pemda mengira bahwa KPPN memiliki tugas untuk melakukan pengecekan dokumen persyaratan penyaluran TKD berdasarkan rekomendasi. Pada kenyataannya, pengecekan dokumen persyaratan hingga penetapan nilai salur berdasarkan rekomendasi tersebut merupakan kewenangan DJPK, KPPN hanya menunggu adanya rekomendasi sebelum memproses penyaluran TKD.
• Kurangnya pemahaman OPD atas proses bisnis terkait mekanisme reviu APIP. Halini dikarenakan tugas dan fungsi reviu/pengawasan dibawah kewenangan APIP. Namun, sebaiknya OPD juga memahami garis besar terkait ketentuan/mekanisme reviu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi secara daring (online) via teams

meeting kepada pejabat perbendaharaan satuan kerja lingkup KPPN Jambi dan

dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 25-26 September 2024 (dilaksanakan dalam 4

batch) kepada 127 satuan kerja. Sebelumnya sosialisasi Platform Pembayaran Pemerintah

(PPP) telah dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2024.

Acara pendampingan dibuka oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan

Internal, Bapak Achmad Djunaidi. Beliau menyampaikan bahwa adanya Platform

Pembayaran Pemerintah (PPP) merupakan salah satu kemudahan bagi satuan kerja dalam

melakukan pembayaran belanja operasional (tagihan langganan listrik dan internet). Sistem

PPP telah diluncurkan sejak Agustus 2021 dan diimplementasikan secara bertahap kepada

satuan kerja. Diakhir, turut disampaikan bahwa KPPN Jambi berkomitmen dalam menjaga

profesionalisme dan integritas, sehingga apabila terdapat dugaan pelanggaran, dimohon

untuk segera dilaporkan melalui saluran resmi pengaduan.

Selanjutnya, dilakukan penyampaian materi oleh Pejabat Fungsional KPPN Jambi,

Sdr. Dyan Ari Iswanto dan Randi Syaputra. Materi yang disampaikan berupa overwiew serta

langkah-langkah dalam persiapan implementasi PPP. Setelah penyampaian materi,

dilakukan pendampingan / hands on training kepada satuan kerja peserta pendampingan.

Pada sesi pendampingan, satuan kerja langsung melakukan perekaman referensi data

pelanggan, mapping pagu, serta input supplier yang dipandu oleh pejabat fungsional KPPN

Jambi. Berdasarkan hasil pendampingan dapat disampaikan bahwa:

1. Terdapat satuan kerja yang pagu belanja langganan nya tidak mencukupi, sehingga

pembayaran langganan belum dapat diakomodasi melalui mekanisme PPP.

2. Terdapat satuan kerja yang masih sewa kantor, sehingga tidak dapat menggunakan PPP

dikarenakan nama pelanggan masih nama pribadi pemilik Gedung.

3. Terdapat satuan kerja yang belum dapat melakukukan perekaman referensi data

pelanggan, dikarenakan terdapat kesalahan kode golongan pelanggan PLN. Satuan

kerja yang belum dapat melakukan perekaman referensi akibat kesalahan kode

golongan, telah diarahkan untuk mengisi tautan pengecekan kode golongan PLN, dan

melakukan monitoring secara berkala.

4. PPP untuk langganan internet saat ini masih terbatas pada provider indihome, sehingga

satuan kerja dengan provider lain tidak dapat menggunakan PPP.