Kegiatan pemberdayaan UMKM Bulan Januari dilaksanakan pada Jumat tanggal 10

Januari 2025. Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian peran KPPN serta keikutsertaan

KPPN Jambi dalam Program Pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan

serta asistensi pada pelaku UMKM terkait promosi produk dan penggunaan Digipay.

Pemberdayaan UMKM Ditjen Perbendaharaan berfokus pada meningkatnya penjualan serta

perluasan pasar konsumen UMKM/UMi melalui Bazar Ultra Mikro, penerapan aplikasi

digipay satu, dan membantu mempromosikan produk dalam bentuk menyediakan display

pada Pojok UMKM.

Pada kesempatan tersebut pegawai KPPN Jambi juga memberikan penjelasan

terkait manfaat meningkatkan penggunaan digitalisasi pembayaran melalui Digipay, CMS,

dan KKP. Sistem Digital Payment (Digipay) – Marketplace belanja pemerintah. Sistem ini

akan mampu meningkatkan pangsa pasar produk UMKM karena sistem Digital Payment -

Marketplace belanja pemerintah dapat diakses oleh instansi pemerintah yang sudah memiliki

dan menggunakan aplikasi Digipay. Selain itu, implementasi CMS dan KKP juga dapat

membantu menigkatkan digitalisasi pembayaran dan keberpihakan bagi pelaku UMKM.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan program WBK, KPPN Jambi sebagai

penyelenggara pelayanan publik memastikan tidak adanya gratifikasi. Seluruh pelayanan di

KPPN Jambi bebas biaya. Untuk itu, apabila terdapat dugaan dan kejadian gratifikasi dapat

segera dilaporkan pada saluran pengaduan resmi KPPN Jambi.

Pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan UMKM, dicapai

beberapa hal yaitu sebgai berikut:

1. UMKM memahami peran KPPN selaku peserta program pemberdayaan UMKM;
2. UMKM menambah pengetahuan mengenai tata cara promosi produk milik UMKM;
3. UMKM mengetahui dan memahami salah satu program pemberdayaan UMKM Ditjen

Perbendaharaan yaitu Digipay Satu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker dilaksanakan sebagai

bentuk implementasi Central Government Advisory yang merupakan kerangka kerja dari

tugas KPPN sebagai Financial Advisor. Monitoring dan evaluasi periode November 2024

dilaksanakan dengan metode onsite pada 5 satuan kerja, serta online/daring pada 1 satuan

kerja. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Tim Teknis berpedoman pada kertas kerja

monitoring dan evaluasi Central Government Advisory sebagaimana diatur pada peraturan

terkait. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Central Government Advisory berdasarkan penugasan KPPN

meliputi, anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaan survei, menentukan daftar satuan

2 kerja yang akan menjadi responden, jadwal pelaksanaan kegiatan dan metode

pelaksanaan kegiatan.

2. Tim Teknis melakukan Pra-Monitoring pada kertas kerja untuk pemetan informasi umum

anggaran satker pada Tahun 2024.

3. Pelaksanan monitoring dan evaluasi oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan kepada

pejabat perbendaharaan pada masing-masing satker dengan berpedoman dan tidak

terbatas pada kertas kerja Central Government Advisory.

4. Menggali isu permasalahan yang dihadapi satker, dan informasi lainnya yang terkait.

KPPN Jambi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode

November 2024 kepada 5 (lima) satuan kerja lingkup KPPN Jambi, dengan pelaksanan

secara onsite pada 4 satuan kerja. Dalam pelaksanaan One on One Meeting Evaluasi

Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja bulan November kaitannya dengan Central

Government Advisory.

Melalui kegiatan ini, diperoleh informasi umum mengenai pelaksanaan anggaran pada satker

sehingga KPPN Jambi, dan informasi lebih lanjut mengenai kendala, hambatan serta

feedback dari satuan kerja sehingga dapat melakukan mitigasi dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya. Selanjutnya, KPPN Jambi akan kembali

melaksanakan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran kepada satuan kerja

untuk mengoptimalkan pelaksanaan.

Kegiatan pemberdayaan UMKM Bulan November dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21

November 2024 pukul 14.00 WIB di lokasi usaha UMKM yaitu pada Bapak Afrizon. Beliau

merupakan salah satu debitur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan

melalui Bank BRI. Kegiatan dibuka dengan pengenalan peran KPPN dalam melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui

kegiatan survei langsung kepada debitur.

Setelah survei endline dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberdayaan UMKM

melalui penyampaian peran KPPN Jambi dalam Program Pemberdayaan UMKM Direktorat

Jenderal Perbendaharaan serta penjelasan terkait pembiayaan dari pemerintah yaitu UMi

dan KUR. KUR merupakan pembiayaan modal kerja kepada UMKM yang produktif dan layaktanpa agunan. Agunan dari pembiayaan KUR adalah usaha yang produktif. Penyalur dari

pembiayaan KUR adalah perbankan.

Pada kesempatan tersebut pegawai KPPN Jambi juga memberikan sedikit penjelasan terkait

implementasi sistem Digital Payment (Digipay) – Marketplace belanja pemerintah. Sistem ini

dirasa dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM karena sistem Digital Payment –

Marketplace belanja pemerintah dapat diakses oleh instansi pemerintah yang sudah memiliki

dan menggunakan aplikasi Digipay. Digipay Satu merupakan platform markerplace

pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pengelolaan kas (Uang

Persediaan), peningkatan efisiensi pembelian barang/jasa operasional satuan kerja K/L,

pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara satuan kerja K/L, pemberdayaan UMKM

(vendor mitra satker K/L), dan keperluan audit.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan program WBK, KPPN Jambi sebagai

penyelenggara pelayanan publik memastikan tidak adanya gratifikasi. Seluruh pelayanan di

KPPN Jambi bebas biaya. Untuk itu, apabila terdapat dugaan dan kejadian gratifikasi dapat

segera dilaporkan pada saluran pengaduan resmi KPPN Jambi. Pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan UMKM, dicapai

beberapa hal yaitu sebgai berikut:

1. UMKM memahami peran KPPN selaku pelaku monitoring dan evaluasi pembiayaan KUR

dan peserta program pemberdayaan UMKM;

2. UMKM mengetahui dan memahami 2 (dua) pembiayaan modal kerja dari pemerintah yaitu

pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. UMKM mengetahui dan memahami salah satu program pemberdayaan UMKM Ditjen

Perbendaharaan yaitu Digipay Satu.

Kegiatan dilaksanakan dengan lancar, hal ini didukung dengan peran aktif peserta selama

jalannya kegiatan sampai dengan selesai. Kedepannya, kegiatan FGD seperti ini agar dapat

terus dilaksanakan secara optimal.

Kegiatan Kegiatan Kelas BAHASA periode November terkait Perekaman ADK Penghasilan

Lain pada Aplikasi Gaji Web dibuka oleh Bapak Achmad Djunaidi selaku kepala Seksi

Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Beliau menyampaikan bahwa dilaksanakan

dalam rangka memastikan kesipaan satker terkait penambahan fiTur perekaman ADK

Penghasilan Lain pada Aplikasi Gaji yang dapat digunakan oleh Satuan Kerja terhitung

mulai perekaman Tunjangan Kinerja Desember. Selanjutnya, pemaparan materi

disampaikan oleh Randi Syaputra, PTPN Mahir KPPN Jambi. Beberapa pokok materi yang

disampaikan antara lain :

1. Perhitungan PPh 21 pada Aplikasi Gaji telah mengikuti ketentuan terbaru sesuai dengan

PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 168 Tahun 2023, dan Peraturan DJP Nomor

PER5/PJ/2024.

2. Sesuai dengan ketentuan, perhitungan PPh 21 pada tunjangan kinerja bulan Desember

akan memperhitungkan seluruh penghasilan dalam setahun. Untuk memperhitungkan

tunjangan kinerja atau penghasilan lain yang belum diproses melalui Aplikasi Gaji, telah

disediakan fitur perekaman ADK Penghasilan Lain pada Aplikasi Gaji yang dapat

digunakan oleh Satuan Kerja.

3. Prosedur perekaman ADK Penghasilan Lain dilakukan sebelum melakukan perekaman

Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada bulan Desember, dengan panduan dan

petunjuk teknis aplikasi dapat diakses pada pranala https://s.id/gajisatker (User Guide

Gaji : 15 - Perekaman ADK Penghasilan Lain).

4. Bukti potong (form 1721-A1 dan/atau 1721-A2) akan dapat tersedia dan dapat diakses

melalui Aplikasi Gaji pada bulan Januari tahun berikutnya dengan mengikuti panduan

yang ada.

5. Satker perlu memastikan telah merekam seluruh penghasilan lain, yaitu penghasilan

yang belum direkam melalui aplikasi gaji, baik penghasilan rutin dan nonrutin, dari

Januari-November, sebelum perekaman Tukin Desember. Selain itu satker agar

memastikan kebenaran ADK Penghasilan Lainnya bulan November sebelum upload

pada Aplikasi Gaji Web.

Setelah pemaparan materi, dilaksanakan sesi diskusi antara peserta kelas BAHASA (yang

sebagian besar merupakaan PPABP satuan kerja) dengan KPPN Jambi terkait pengelolaan

kepegawaian/penghasilan, baik secara spesifik menyangkut perekaman penghasilan

lainnya, maupun masalah lainnya. Selanjutnya dilakukan pendampingan oleh seluruh PTPN

KPPN Jambi kepada satuan kerja yang hadir terkait penyelesaian perekaman ADK

Penghasilan Lainnya pada Aplikasi Gaji Web.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan, bahwaalam rangka mewujudkan

keberlanjutan program WBK, KPPN Jambi sebagai penyelenggara pelayanan publik

memastikan tidak adanya gratifikasi. Seluruh pelayanan di KPPN Jambi bebas biaya. Untuk

itu, apabila terdapat dugaan dan kejadian gratifikasi dapat segera dilaporkan pada saluran

pengaduan resmi KPPN Jambi.

Kegiatan pemberdayaan UMKM Bulan November dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21

November 2024 pukul 14.00 WIB di lokasi usaha UMKM yaitu pada Bapak Afrizon. Beliau

merupakan salah satu debitur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan

melalui Bank BRI. Kegiatan dibuka dengan pengenalan peran KPPN dalam melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui

kegiatan survei langsung kepada debitur.

Setelah survei endline dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberdayaan UMKM

melalui penyampaian peran KPPN Jambi dalam Program Pemberdayaan UMKM Direktorat

Jenderal Perbendaharaan serta penjelasan terkait pembiayaan dari pemerintah yaitu UMi

dan KUR. KUR merupakan pembiayaan modal kerja kepada UMKM yang produktif dan layaktanpa agunan. Agunan dari pembiayaan KUR adalah usaha yang produktif. Penyalur dari

pembiayaan KUR adalah perbankan.

Pada kesempatan tersebut pegawai KPPN Jambi juga memberikan sedikit penjelasan terkait

implementasi sistem Digital Payment (Digipay) – Marketplace belanja pemerintah. Sistem ini

dirasa dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM karena sistem Digital Payment –

Marketplace belanja pemerintah dapat diakses oleh instansi pemerintah yang sudah memiliki

dan menggunakan aplikasi Digipay. Digipay Satu merupakan platform markerplace

pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pengelolaan kas (Uang

Persediaan), peningkatan efisiensi pembelian barang/jasa operasional satuan kerja K/L,

pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara satuan kerja K/L, pemberdayaan UMKM

(vendor mitra satker K/L), dan keperluan audit.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan program WBK, KPPN Jambi sebagai

penyelenggara pelayanan publik memastikan tidak adanya gratifikasi. Seluruh pelayanan di

KPPN Jambi bebas biaya. Untuk itu, apabila terdapat dugaan dan kejadian gratifikasi dapat

segera dilaporkan pada saluran pengaduan resmi KPPN Jambi. Kegiatan dilaksanakan dengan lancar, hal ini didukung dengan peran aktif peserta selama

jalannya kegiatan sampai dengan selesai. Kedepannya, kegiatan FGD seperti ini agar dapat

terus dilaksanakan secara optimal.

Kegiatan FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dibuka oleh Sekretaris BPKAD Kab.

Muaro Jambi, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait materi penyaluran TKD

khususnya DAK Fisik yang dipaparkan oleh Muhammad Firbana selaku Kepala KPPN Jambi.

Adapun beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2023, seluruh jenis TKD disalurkan melalui KPPN di daerah. Adapun jenis-jenis TKD tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal, Dana Otsus dan Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Desa, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Hibah Daerah.
2. Penyaluran DAK Fisik ditujukan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan

tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh

Pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana

layanan publik daerah .

3. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk:

- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- Penguatan daya saing usaha.

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan stunting)

dan Pendidikan.

- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan

rendah karbon dan transisi energi.

4. Per 19 November 2024, berikut merupakan overview penyaluran TKD pada pemda

Kabupaten Muaro Jambi:

- Dana Desa telah disalurkan seluruhnya (100%);

- Beberapa bidang DAK Fisik di Muaro Jambi belum salur Tahap 3 (Pendidikan,

Kesehatan dan KB, Irigasi, Kelautan dan Perikanan);

- Beberapa subbidang DAK Fisik belum salur DAK Fisik Sekaligus-Rekomendasi;

- Belum terdapat rekomendasi penyaluran DBH PPh dan PBB untuk Triwulan 3;

- Belum terdapat rekomendasi penyaluran DBH CHT dan DBH Kehutanan.

5. Pada tahun 2024, seluruh pemda diimbau untuk melakukan Penatausahaan

Rekonsiliasi Sisa DAK Fisik s.d. TA 2023.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait

permasalahan yang dialami pada penyaluran TKD. Berikut merupakan beberapa poin pada

sesi diskusi:

1. Jika kontrak sudah selesai 100% sebelum tahap 3 (bulan September), apakah bisa

langsung diajukan?

Tanggapan: Tidak bisa, karena tahap 3 baru dimulai bulan September. Pemda bisa

menyiapkan dokumen syarat salurnya, kemudian langsung ajukan pada tanggal 1

September.

2. Tahap I salah satu bidang terhambat karena menunggu persyaratan dari bidang lain

(Perda APBD, Lap. Reviu TAYL). Apakah ada solusi agar tidak perlu menunggu bidang

lain?

Tanggapan: Mungkin bisa disarankan kepada bupati agar membuat penegasan kepada

para OPD untuk mempercepat prosesnya. Jika bupati yang mengimbau, para OPD pasti

menjadi lebih cepat tanggap.

3. Terdapat 1 (satu) item kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) data kontrak. Namun, baru

menyadari bahwa seharusnya ada 10 (sepuluh) pekerjaan. Pemda sudah membayarkan

kepada 10 pekerjaan tersebut, ternyata yang ada di daftar kontrak hanya 9.

Tanggapan: Tidak ada yang bisa diubah terhadap data kontrak, karena pendaftaran

kontrak sudah ditutup sejak 31 Juli 2024. Jika pagu APBD masih ada, pekerjaan tersebut

sebaiknya dibayarkan menggunakan APBD.

4. Kapan ada penyaluran DAU terkait pembayaran guru gaji 13 dan 14. Pemda dianggap

menahan duit guru gaji 13 dan 14, padahal pemda telah memenuhi seluruh persyaratan.

Tanggapan: Terkait penyaluran DAU, KPPN hanya bertugas untuk menyalurkan

berdasarkan rekomendasi dari pusat. Jika pada bulan November belum ada,

kemungkinan rekomendasi muncul pada bulan Desember.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa yang telah

dilaksanakan, tercipta sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka

penguatan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sekaligus

mengevaluasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah.