Pelaksanaan GKM Refreshment Pelaksanaan Anggran dengan tema penguat prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dan kewajiban (Fairness Principle) dalam pelaksanaan Anggaran di Daerah, yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 23 Agustus 2024 pukul 14.05 WIB s.d. 14.50 di Aula Lantai II KPPN Jambi. Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh pegawai KPPN Jambi dengan narasumber Putra Manullang; Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana. Materi yang disampaikan oleh Narasumber terlampir dlam laporan ini.

Pelaksana GKM Refresgment Pelaksanaan Anggran mengunakan mekanisme penyampaian materi oleh narasumber dengan output yang di capai yaitu suruh pegawai KPPN Jambi memahami mengenai penguatan Prinsip Kehati-hatian (prudential Principle) dan kewajiban (Fairness Principle) dalam pelaksanaan Anggaran di Daerah sebagai upaya mewujudkan tata Kelola yang baik (good governance) sekaligus mendorong terwujudnya pelaksanaan anggaran yang professional, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. Kedua prinsip yang dimaksud dijalankan sebagai langka startegis guna memitigasi risiko dalam pengelolahan anggaran, khusunya terkait pengajuan pembayaran oleh Satker Kementerian/Lembaga dengan terus melakukan update terhadap perkembangan regulasi yang berlaku dan memastikan pelaksanaan tugas berpedoman serta sesuai pada SOP. Langka mitigasi selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi pelaksanaan tugas yang belum memiliki SOP untuk selanjutnya mengusulkan ke kantor Pusat Ditjen Perbendaharaa. KPPN secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran oleh Satker di wilayah ketjanya dengan tujuan mendorong terwujudnya pengelolahan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Asistensi digitalisasi pembayaran dilaksanakan secara rutin kepada satuan kerja. Adapun asistensi digitalisasi pembayaran periode Agustus 2024 dilaksanakan pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024 bertempat di KPPN Jambi. Kegiatan dilaksanakan secara luring bertempat di KPPN Jambi, dengan Bannk Mandiri Jambi. Pada kessempatan tersebut dilaksanakan koodinasi terkait Langkah-langkah dalam peningkatan transaksi CMS Satker lingkup KPPN Jambi terutama yang terdaftar pada Bank Mandiri. Selain itu dilakukan koodinasi terkait rencana pelaksana FGD Digitalisasi Pembayaran antara KPPN Jambi dengan Pihak Perbankan.

Melalui kegiatan pendamping tersebut, KPPN Jambi memberikan pendampingan sekaligus arahan kepada pihak perbankan  agar memaksimalkan layanan khususnya dalam registrasi dan aktivitas user CMS satker serta sedia dalam membantu permasalahan yang dihadapi khususnya terkait teknis produk/layanan perbankan. Pihak Bank Mandiri  menyampaikan komitmen dan mendukungnya dalam memaksimalkan progress  transaksi CMS satker. Pihak Bank Mandiri juga berkomitmen untuk mempermudah komunikasi dan mencari solusi dari permasalahan pengunaan CMS oleg satker kerja di lingkup KPPN Jambi.

Kegiatan integrity sharing merupakan kegiatan dengan mekanisme dialog dan diskusi dua arah antara pimpinan dan pegawai secara terbuka. Kegiatan dibuka dengan pemasangan video pengantar yaitu video yang disediakan oleh unit PPG dengan judul Pertualangan Ayah dan Kean. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi oleh Kepala KPPN Jambi, Bapak Muhammad Firbana. Beberapa hal  yang disampaikan sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan unit paling kecil dan menjadi tempat bersosialisasi yang palling sering. Keluaraga sebagai organisasi paling kecil namun memiliki peran yang sangat besar dalam membangun karakter dan integritas.
2. Integritas dalam keluarga bertujuan untuk membangun kepercayaan antaraa anggota keluarga yang merupakan fondasi dari hubungan yang sehat dan harmonis, menegakkan prinsip moral yang dapat membentuk karakter anak-anak, Menghadapi konflik dangan bijaksana, dan menciptakan Lingkungan positif.
3. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam pembentukan nilai-nilai dan karakter anak. Proses inni melibatkan berbagai aspek, termasuk teladan, komunikasi, dukungan emosional, dan struktur keluarga.
4. Dalam keluarga perlu menunjukkan perilaku kejujuran, tanggung jawab, etika, kerja keras, Pendidikan tentang simpati dan empati
5. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan dalam mempertahankan intergritas keluarga seperti ketidakkonsistenan dalam teladan, perbedaan pendapat dalam keluarga, stress dan kesibukan sehari-hari. Untuk menggunakan mengatasinya, perlu dilakukan komunikasi mendalam dan efektif antar anggota keluarga, mengatur nilai-nilai integritas sebagai prioritas dalam rutinitas keluarga, dan mengimplementasikan strategi manajemen stress yang sehat di seluruh anggota keluarga.
6. Membangun dan mempertahankan integritas dalam keluarga memerlukan usaha yang konsisten dan adaptasi terhadap tantangan yang muncul. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi terbuka, dan dukungan yang saling menguatkan, keluarga dapat berhasil menghadapi tantangan ini dan mengembangkan integritas yang kuat di antara anggotanya.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi secara interaktif antara para pegawai dan Kepala KPPN dengan poin-poin diskusi sebagai berikkut:

1. Lebih dari 50% pegawai KPPN Jambi telah berkeluarga dan memiliki anak. Sebagai orangtua, sudah selayaknya menjadi teladan dan menjadi contoh bagi anak;
2. Pendidikan di keluarga sebagai Pendidikan utama dan dasar membentuk karakter anak dan cara anak bersosialisasi;
3. Dalam meningkatkan integritas keluarga dapat melakukan diskusi dan refleksi Bersama, membuat aturan pada keluarga, pengenalan pada system akibat-konsekuensi dan pengharapan.

Pelaksanaan integrity Sharing: Keluarga sebagai Benteng Integritas dengan pemaparan materi oleh pemimpin menghasilkan output bagi seluruh pegawai beupa peningkatan peran pegawai dalam keluarga untuk meningkatkan integritas pada keluarga. Selain itu, para pegawai dapat bertanya dan mengemukakan pendapat kepada pimpinan terkait pentingnya peran keluarga dalam pembangunan karakter dan integritas.

Kegiatan sharing session ini diadakan pada tanggal 19 Juli 2024 bertempatan di Aula Lantai II KPPN Jambi. Kegiatan ini membahsa tentang arti gratifikasi dimoderatori kepala seksi Manajemen sakter dan kepatuhan internal, Bapak Achmad Djunaidi. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan penguatan intergritas merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara rutin kepada seluruh pegawai. Kegiatan selanjutanya dengan pemaparan oleh Kepala KPPN Jambi, Bapak Muhammad Firbana. Beberapa hal yang di sampaikan sebagai berikut;

1. Gratifikasi adalah pemberian meliputi uang, barang, bingkisan/parsel, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitas laiinnya kepada pegawai atau penyelanggaraan Negara
2. Gratifikasi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak dilaporkan
3. Gratifikasi yang wajib dilaporkan meruoakan jenis gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan denagn kewajiban atau tugas yang bersangkutan
4. Gratifikasi yang tidak wajin dilaporkan seperti; pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan, hadiah yang berlaku umum seperti diskon , rabat,voucher sepanjang tidak terkait dengan kedinasan, pemberian kepada rekan kerja dala rangka perpisahan, pisah, sambut, ulang tahun, dll paling 300.000 umtuk setiap pemberian dengan total maksimal 1 juta dalam satu tahu sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan lain lain
5. Penerima graifikasi dapat melaporkan gratifikasi kepda UPG KPPN maksimal 10 hari kerja atau KPK maksimal 30 hari kerja
6. Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dapat langsung ditolak dan dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi.jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan, dapat di salurkan sebagai bantuan sosial kepada yang membutuhkan
7. Gratifikasi selain makanan/minuman wajib di simpan oleh pelapor gartifikasi atau UPG Unit Kerja sampai dengan penetapan status objek gratifikasi oleh KPK
8. Gratifikasi harus di tolak dan di hentikan karena dampak gratifikasi sangat buruk, diantarnya yaitu; Diskriminasi Pelayanan,Ekonom Biaya Tinggi, Kerusakan Moral/Pola Pikir dan sikap Peimis terhadap Praktik Korupsi
9. Diharapkan pegawai KPPN Jambi menolak segala bentuk gartifikasi dan melaporakannya melalui UPG ataupun KPK.
10. Dalam rangka mewujudkan keberlangsungan Program WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada KPPN Jambi, KPPN Jambi berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun Transparan, Inovatif) dan bebas biaya kepada stakeholder.

Townhall Meeting Pengendalian Gratifikasi–Sosialisasi Anti Gratifikasi pada KPPN Jambi berlangsung dengan baik dan lancar.Hal tersebut didukung dengan antusias seluruh peserta dalam mengikuti jalannya acara sampai selesai. Untuk kedepannya,diharapkan kegiatan internalisasi seperti ini agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Central Government Advisory yang merupakan kerangka kerja dari tugas KPPN sebagai Financial Advisor. Monitoring dan evaluasi periode Juli 2024 dilaksankan dengan metode onsite pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama dan PUPR. Selanjutnya  dlam pelakasanaan, Tim Teknis berpedoman pada kertas kerja monitoring dan evaluasi Central Government Advisory sebagaimana diatur pada peraturan terkait. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Central Government Advisory berdasarkan penugasan KPPN meliputi, anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaan survey, menentukan daftar satuan kerja yang akan menjadi responden, jadwal pelaksanaan kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan.
2. Tim Teknis melakukan Pra-monitoring pada kerta kerja untuk pemetan informasi umum anggaran satker pada tahun 2024.
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan kepada pejabat perbendaharaan pada masin-masing satker dengan berpedoman dan tidak terbatas pada kertas kerja Central Govarnment Advisory.
4. Menggali isu permasalahan yang dihadapi satker, dan informasi lainnya yang terkait.

Adapun laporan hasil analisis atas pelaksanaan evaluasi pengelolahan anggaran dimaksud akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya. KPPN Jambi akan kembali melaksanakan One On One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran kepada satuan kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran satker, dan mendukung ketercapaian peran KPPN selaku Financial Advisor.