Jl. A Yani No.7, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122

Berita

Seputar KPPN Jambi

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Kegiatan integrity sharing merupakan kegiatan dengan mekanisme dialog dan diskusi dua arah antara pimpinan dan pegawai secara terbuka. Kegiatan dibuka dengan pemasangan video pengantar yaitu video yang disediakan oleh unit PPG dengan judul Pertualangan Ayah dan Kean. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi oleh Kepala KPPN Jambi, Bapak Muhammad Firbana. Beberapa hal  yang disampaikan sebagai berikut:

  1. Keluarga merupakan unit paling kecil dan menjadi tempat bersosialisasi yang palling sering. Keluaraga sebagai organisasi paling kecil namun memiliki peran yang sangat besar dalam membangun karakter dan integritas.
  2. Integritas dalam keluarga bertujuan untuk membangun kepercayaan antaraa anggota keluarga yang merupakan fondasi dari hubungan yang sehat dan harmonis, menegakkan prinsip moral yang dapat membentuk karakter anak-anak, Menghadapi konflik dangan bijaksana, dan menciptakan Lingkungan positif.
  3. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam pembentukan nilai-nilai dan karakter anak. Proses inni melibatkan berbagai aspek, termasuk teladan, komunikasi, dukungan emosional, dan struktur keluarga.
  4. Dalam keluarga perlu menunjukkan perilaku kejujuran, tanggung jawab, etika, kerja keras, Pendidikan tentang simpati dan empati
  5. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan dalam mempertahankan intergritas keluarga seperti ketidakkonsistenan dalam teladan, perbedaan pendapat dalam keluarga, stress dan kesibukan sehari-hari. Untuk menggunakan mengatasinya, perlu dilakukan komunikasi mendalam dan efektif antar anggota keluarga, mengatur nilai-nilai integritas sebagai prioritas dalam rutinitas keluarga, dan mengimplementasikan strategi manajemen stress yang sehat di seluruh anggota keluarga.
  6. Membangun dan mempertahankan integritas dalam keluarga memerlukan usaha yang konsisten dan adaptasi terhadap tantangan yang muncul. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi terbuka, dan dukungan yang saling menguatkan, keluarga dapat berhasil menghadapi tantangan ini dan mengembangkan integritas yang kuat di antara anggotanya.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi secara interaktif antara para pegawai dan Kepala KPPN dengan poin-poin diskusi sebagai berikkut:

  1. Lebih dari 50% pegawai KPPN Jambi telah berkeluarga dan memiliki anak. Sebagai orangtua, sudah selayaknya menjadi teladan dan menjadi contoh bagi anak;
  2. Pendidikan di keluarga sebagai Pendidikan utama dan dasar membentuk karakter anak dan cara anak bersosialisasi;
  3. Dalam meningkatkan integritas keluarga dapat melakukan diskusi dan refleksi Bersama, membuat aturan pada keluarga, pengenalan pada system akibat-konsekuensi dan pengharapan.

Pelaksanaan integrity Sharing: Keluarga sebagai Benteng Integritas dengan pemaparan materi oleh pemimpin menghasilkan output bagi seluruh pegawai beupa peningkatan peran pegawai dalam keluarga untuk meningkatkan integritas pada keluarga. Selain itu, para pegawai dapat bertanya dan mengemukakan pendapat kepada pimpinan terkait pentingnya peran keluarga dalam pembangunan karakter dan integritas.

Berita

Kegiatan Pembinaan Pejabat Fungsional dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 dan terbagai menjadi 2 batch. Kegiatan tersebut mengandung para pejabatan fungsional lingkup KPPN Jambi daa pengelolahan kepegawaian pada masing-masing satker. Para narasumber dalam sosialisasi ini yaitu Pelaksana MSKI, Tomy Sabila Rosida, dan PTPN KPPN Jambi, Dyan Ari Iswanto, Randi Syaputra. Pada sesi pertama disampaikan beberapa materi yaitu (1) current issue tata Kelola jabatan fungsional dan sosialisasi PermennPANRB Nomor 11 Tahun 2024 (2) refreshment aplikasi e-jabfung perbandaharaan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penguatan integritas, diputar video integritas antikorupsi dan antigratifikasi yang disampaikan oleh Bapak Astera Primanto Bhakti selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dan turut disampaikan bahwa seluruh layanan KPPN Jambi bebas biaya, apabila terdapat dugaan dan kejadian gratifikasi dapat segera dilaporkan pada saluran pengaduan resmi KPPN Jambi.

 

Kegiatan dilantukan dengan pemaparan materi oleh para narasumber, beberapa pokok materi disampaikan antara lain:

  1. Sejalan dengan prioritas nasional yaitu Penyederhanaan Birokrasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku instansi pembina melakukan transformasi JF di Bidang Keuangan Negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132 Tahun 2023 .Kemenkeu melakukan penyederhanaan atau simplifikasi pengelolaan JF baik dari sisi rumpun, jenis jabatan, dan regulasi.
  2. Melalui transformasi jabatan fungsional yang ada dan terbitnya peraturan yang mutakhir diharapkan pola karier dan mutase para pejabat fungsional menjadi lebih terbuka, organisasi menjadi lebih lincah (agile) karena JF mendukung kinerja organisasi, dan pengelolaan SDM menjadi lebih efisien.
  3. Dalam transformasi ini, PMK 132 Tahun 2023 menjadi regulasi utama—disamping Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, sebagai panduan dalam pengelolaan JF dibidang Keuangan  Negara dan rujukan penyusunan kontrak kinerja pejabatf ungsional. Dimana sebelumnya, pengelolaan JF dibidang Keuangan Negara diatur dalam 20 Peraturan Menteri PANRB serta 15 PMK dan Keputusan Menteri Keuangan.
  4. Kemenkeu melakukan penyederhanaan jenis JF dari 23 JF  menjadi 4 JF  dibidang Keuangan Negara, dimana 3 dari 4  JF ini terbuka  untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Hal ini dilakukan Kemenkeu agar JF dibidang Keuangan Negara dapat lebih inklusif memfasilitasi instansi pengguna dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara.
  5. Pentingnya pengelola kepegawaian dan seluruh pejabat fungsional untuk memastikan proses penilaian  kinerja pada jabatan fungsional benar-benar dijalankan, aplikasi hanya sebagai sarana konversi angka kredit dan pelaporan kepada KPPNq. Kemenkeu selaku pembina jabatan fungsional.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesidiskusi. Beberapa pertanyaan/kendala/hal lain yang dapat dirangkum antara lain :

  1. Para pejabat fungsional lingkup KPPN Jambi perlu lebih memperhatikan ketentuan pengelolaan kinerja  sehingga penetapan dan penilaian angka kredit dapat berjalandengan  baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Perlunya koordinasi dengan eselon satu dan K/L terkait dalam hal ketersediaan formasi jabatan dan pengusulan promosi/perpindahan jabatan.
  3. Para pejabat fungsional seharusny amemperhatikan IKU mandatory sebagai pedoman penugasan, sehingga  penugasandiluar hal tersebut  bersifat Selanjutnya para pengelola kepegawaian juga  harus  memastikan tidak adanya jabfung yang merangkap jabatan struktural/teknis sehingga dapat berfokus pada pengelolaan keuangan.
Berita

Asistensi digitalisasi pembayaran dilaksanakan secara rutin kepada satuan kerja. Adapun asistensi digitalisasi pembayaran periode Agustus 2024 dilaksanakan pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024 bertempat di KPPN Jambi. Kegiatan dilaksanakan secara luring bertempat di KPPN Jambi, dengan Bannk Mandiri Jambi. Pada kessempatan tersebut dilaksanakan koodinasi terkait Langkah-langkah dalam peningkatan transaksi CMS Satker lingkup KPPN Jambi terutama yang terdaftar pada Bank Mandiri. Selain itu dilakukan koodinasi terkait rencana pelaksana FGD Digitalisasi Pembayaran antara KPPN Jambi dengan Pihak Perbankan.

Melalui kegiatan pendamping tersebut, KPPN Jambi memberikan pendampingan sekaligus arahan kepada pihak perbankan  agar memaksimalkan layanan khususnya dalam registrasi dan aktivitas user CMS satker serta sedia dalam membantu permasalahan yang dihadapi khususnya terkait teknis produk/layanan perbankan. Pihak Bank Mandiri  menyampaikan komitmen dan mendukungnya dalam memaksimalkan progress  transaksi CMS satker. Pihak Bank Mandiri juga berkomitmen untuk mempermudah komunikasi dan mencari solusi dari permasalahan pengunaan CMS oleg satker kerja di lingkup KPPN Jambi.

 

Berita

Kegiatan ini dilaksankan pada hari Rabu, 31 Juli 2024 pukul 08.30 WIB s.d 09.15 WIB di Fresh Office KPPN Jambi. Kegiatan pembinaan mental dan kerohanian yang berjudul “Bersyukur” disampaikan oleh Tomy Sabila Rosadi selaku pelaksana Seksi MSKI.

Adapun  poin-poin penting yang di sampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Syukur bredasarkan Bahasa, syakartulooha atay syakartu lillaah yang berarti mensyukuri nikmat Allah;
  2. Selain itu, syukur juga bisa diartikan sebagai perasaan rasa senang, sehingga dalam Bahasa Arab, syukur, yaitu “syakaro-yaskuru-syukron” yang berarti pujian kepada pemberi kebaikan;
  3. Bersyukur adalah mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat hidup yang telah di berikan;
  4. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus selalu diiringi dengan rasa syukur,dimulai dari kita bangun tidur atau belum memulai aktivitas agar membiasakan mengucapkan bismillah terlebih dahulu;
  5. Dengan rasa syukur kepada Allah, insya Allah kita dapat menjaliin hidup dengan rasa ikhlas dan nikmat atas segala sesuatu dan yakin bahwa hal tersebut merupakan ridho dari Allah Swt;
  6. Bersyukur dapat dilakukan melalui hati, lisan, dan perbuatan.

Kegiatan pembinaan mental dan kerohanian bulan juli telah dilaksankan dengan output seluruh pegawai memahami pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan segala sesuatu harus dengan niat karena Allah Swt.

Berita

Kegiatan sharing session ini diadakan pada tanggal 19 Juli 2024 bertempatan di Aula Lantai II KPPN Jambi. Kegiatan ini membahsa tentang arti gratifikasi dimoderatori kepala seksi Manajemen sakter dan kepatuhan internal, Bapak Achmad Djunaidi. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan penguatan intergritas merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara rutin kepada seluruh pegawai. Kegiatan selanjutanya dengan pemaparan oleh Kepala KPPN Jambi, Bapak Muhammad Firbana. Beberapa hal yang di sampaikan sebagai berikut;

  1. Gratifikasi adalah pemberian meliputi uang, barang, bingkisan/parsel, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitas laiinnya kepada pegawai atau penyelanggaraan Negara
  2. Gratifikasi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak dilaporkan
  3. Gratifikasi yang wajib dilaporkan meruoakan jenis gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan denagn kewajiban atau tugas yang bersangkutan
  4. Gratifikasi yang tidak wajin dilaporkan seperti; pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan, hadiah yang berlaku umum seperti diskon , rabat,voucher sepanjang tidak terkait dengan kedinasan, pemberian kepada rekan kerja dala rangka perpisahan, pisah, sambut, ulang tahun, dll paling 300.000 umtuk setiap pemberian dengan total maksimal 1 juta dalam satu tahu sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan lain lain
  5. Penerima graifikasi dapat melaporkan gratifikasi kepda UPG KPPN maksimal 10 hari kerja atau KPK maksimal 30 hari kerja
  6. Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dapat langsung ditolak dan dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi.jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan, dapat di salurkan sebagai bantuan sosial kepada yang membutuhkan
  7. Gratifikasi selain makanan/minuman wajib di simpan oleh pelapor gartifikasi atau UPG Unit Kerja sampai dengan penetapan status objek gratifikasi oleh KPK
  8. Gratifikasi harus di tolak dan di hentikan karena dampak gratifikasi sangat buruk, diantarnya yaitu; Diskriminasi Pelayanan,Ekonom Biaya Tinggi, Kerusakan Moral/Pola Pikir dan sikap Peimis terhadap Praktik Korupsi
  9. Diharapkan pegawai KPPN Jambi menolak segala bentuk gartifikasi dan melaporakannya melalui UPG ataupun KPK.
  10. Dalam rangka mewujudkan keberlangsungan Program WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada KPPN Jambi, KPPN Jambi berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun Transparan, Inovatif) dan bebas biaya kepada stakeholder.

 

Townhall Meeting Pengendalian Gratifikasi–Sosialisasi Anti Gratifikasi pada KPPN Jambi berlangsung dengan baik dan lancar.Hal tersebut didukung dengan antusias seluruh peserta dalam mengikuti jalannya acara sampai selesai. Untuk kedepannya,diharapkan kegiatan internalisasi seperti ini agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Berita

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Central Government Advisory yang merupakan kerangka kerja dari tugas KPPN sebagai Financial Advisor. Monitoring dan evaluasi periode Juli 2024 dilaksankan dengan metode onsite pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama dan PUPR. Selanjutnya  dlam pelakasanaan, Tim Teknis berpedoman pada kertas kerja monitoring dan evaluasi Central Government Advisory sebagaimana diatur pada peraturan terkait. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Pembentukan Tim Central Government Advisory berdasarkan penugasan KPPN meliputi, anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaan survey, menentukan daftar satuan kerja yang akan menjadi responden, jadwal pelaksanaan kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan.
  2. Tim Teknis melakukan Pra-monitoring pada kerta kerja untuk pemetan informasi umum anggaran satker pada tahun 2024.
  3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan kepada pejabat perbendaharaan pada masin-masing satker dengan berpedoman dan tidak terbatas pada kertas kerja Central Govarnment Advisory.
  4. Menggali isu permasalahan yang dihadapi satker, dan informasi lainnya yang terkait.

Adapun laporan hasil analisis atas pelaksanaan evaluasi pengelolahan anggaran dimaksud akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya. KPPN Jambi akan kembali melaksanakan One On One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran kepada satuan kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran satker, dan mendukung ketercapaian peran KPPN selaku Financial Advisor.

 
 
 
 
Berita

Sebelum menyampaikan materi, dilakukan pre-test unruk menilai sejauh mana pemahaman pegawai KPPN Jambi mengenai SMAP ISO 37001:2026. Selanjutnya, dilakukan penyampaian materi oleh Kepala Seksi Manajemen  Satker dan kepatuhan Internal, Bapak Achmad Djunaidi, beberapa hal yang disampaikan yaitu:

  1. Pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Kep300/PB/2021 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Pada unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharan.
  2. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor ND-1699/PB.1/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemenuhan Dokumen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pasca Pelaksanaan Woekshop refreshment ISO dan Pelatihan Audit Internal Lingkup DJPb Tahun 2024, KPPN wajib melakukan pemenuhan dokumen SMAP ISO 37001:2016 sesuai dengan timeline yang di tentukan.
  3. Pada bulan Mei telah dilakukan inetrnalisasi dan pelatihan audit internal, namun masih perlu dilakukan sosialisasi mengenai SMAP ISO 37001:2016.
  4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan seperangkat elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi pada suatu organisasi unruk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan Menyusun, menetapkan dan menrapkan kebijakan, tujuan serta proses sebagai Tindakan untuk mencegah penyuapan. SMAP mengunakan konsep Plan – Do – Check – Action(PDCA).
  5. Keberhasilan implementasi SMAP membutuhkan komitmen pimpinan yang tercermin dalam kebijakan dan strategi organisasi, serta didukung oleh seluruh pegawai. Kebijakan anti penyuapan pada KPPN Jambi telah ditetapkan oleh Manajemen Puncak (Kepala KPPN Jambi) dan di setujui Dewan Pengarah (Kepala Kanwill DJPb Provinsi Jambi)
  6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan prinsip 4 NO’:
  7. No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suao menyuap dan pemerasan).
  8. No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
  9. No Gift (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadia atau gratifikasi yang bertantangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
  10. No Luxurious Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan)
  11. Seluruh dokumen SMAP ISO 37001:2016 dapat diakses melalui web dan setalah penyampaian materi, dilakukan post test.

Berdasarkan pelaksanaan Sharing Session I Sosialisasi Penerapan SMAP ISO 37001:2016, dicapai hal hal berikut ini:

  1. Menginformasikan penerapan SMAP ISO 37001:2016 kepada seluruh pegawai
  2. Meningkatkan pemahaman pegawai menngenai SMAP ISO 37001:2016. Rata-rata niali post test pegawai meningkat dari 56 menjadi 94,4.
  3. Seluruh nilai post test pegawai melewati batas minimal 65.
  4. Seluruh pejabat/pegawai di KPPN Jambi diimbau untuk melaporkan gratifikasi dan pelanggaran lainnya melalui UPG/ melalui Saluran Pengaduan Whistleblowing System (WISE) Kemenkeu / melalui KPK.

Kepala KPPN Jambi, Bapak Muhammad Firbana juga menyampaikan agar seluruh pegawai mendukung implementasi SMAP ISO 37001:2016 dan mampu melakukan 4 NO’s.

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search