Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020

Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, KPPN Lahat mengadakan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sosialisasi secara tatap muka, maka KPPN Lahat melaksanakan sosialisasi tersebut secara virtual melalui aplikasi zoom.

Acara dimulai dengan kata sambutan oleh Kepala KPPN Lahat yakni Bapak Ahmad Fauzi, serta penyampaian materi tentang Pedoman Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran Bagi Satker oleh Bapak Edy Suprianto dan Materi Rencana Penarikan Dana Harian oleh Bapak Kharly Oktaperdana. Dan Di akhir acara juga diadakan quiz online yang dimenangkan satuan kerja mitra KPPN Lahat. Dari sosialisasi yang diadakan melalui zoom tersebut, dapat kita simpulkan beberapa hal dari materi tersebut. Berikut merupakan batas waktu pengajuan SPM-LS kontraktual oleh PPSPM ke KPPN.

Satker dapat mengajukan SPM TUP untuk membayarkan belanja operasional dan non-operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Dan untuk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari, batas pengajuannya ke KPPN tanggal 2 Desember 2020 pada jam kerja, SPM-LS Gaji Induk diterbitkan paling lambat tanggal 21 Desember 2020 diberi tanggal 4 Januari 2021 dan untuk pembayaran penghasilan PPNPN bulan Januari 2021 dibayarkan pada hari kerja pertama bulan Januari 2021.

Selanjutnya adalah pengaturan pengajuan SPM beban SBSN diatur sebagai berikut.

Penyetoran Sisa UP/TUP di Rekening Bendahara

• Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 23 Desember 2020, dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan tanggal 4 Januari 2021 dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP TAYL. Penyetoran sisa dana UP/TUP dilampirkan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN yang dilakukan pencocokkan saldo UP/TUP pada seksi Bank
• Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2020 dilakukan paling lambat tanggal 8 Januari 2021 dengan menggunakan frasa “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2020” pada uraian SPM dan diberi tanggal 31 Desember 2020. Peneribatan SP2D paling lambat tanggal 12 Januari 2021 yang dibebankan pada Rekening Transito TUP/GUP Nihil

Pengesahan BLU dan Hibah Langsung

Akuntansi dan Pelaporan

Ketentuan terkait rekonsiliasi dan pelaporan keuangan mengikuti surat dari KPPN menjelang periode pelaksanaan rekonsiliasi.

Penulis : Risa Aulia (Pegawai KPPN Lahat)