KPPN Lahat - Berita

01 Apr,2026

: Berita

Sertifikasi Menjadi Kunci, SAKTI Menjadi Gerbang : Panduan Satker Menghadapi Kebijakan Sertifikasi 2026

Penulis : Yoss Rinaldy – Jafung PTPN Mahir

Instansi : KPPN Lahat – Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer Penulisan

Artikel literasi nonjurnal ini disusun untuk edukasi publik/satuan kerja (satker) dan mendukung pembinaan pelaksanaan anggaran. Materi dirangkum dari paparan resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dhi. Direktorat Sistem Perbendaharaan, terkait internalisasi kebijakan sertifikasi 2026, kebijakan dispensasi sertifikasi, dan pembatasan hak akses pada aplikasi SAKTI. Tulisan ini bukan dokumen regulasi dan bukan pengganti ketentuan resmi, apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang resmi dan berlaku saat ini.

Ditulis sebagai pemenuhan IKU Indeks kualitas literasi pembinaan pelaksanaan anggaran JF PTPN Triwulan I 2026.

Ketika Kompetensi Menjadi “Kunci” Akses Sistem

Mulai tahun 2026, kebijakan sertifikasi pejabat perbendaharaan memasuki fase implementasi yang lebih tegas, bukan hanya kewajiban administratif, melainkan terhubung langsung dengan pembatasan akses transaksi pada SAKTI. Arah kebijakan ini sederhana namun berdampak besar yaitu kompetensi harus terstandar, terverifikasi, dan tercermin dalam kontrol sistem. Jika dianalogikan, sertifikasi adalah SIM, dispensasi adalah surat jalan sementara, sedangkan pembatasan akses SAKTI adalah tilang elektronik otomatis dan sistem akan memeriksa kepatuhan tanpa intervensi manual.

Dalam konteks ini satker perlu memastikan pejabat perbendaharaan harus memiliki sertifikat aktif atau dispensasi aktif yang sah untuk menjaga kelancaran proses komitmen, pembayaran, dan pengelolaan pelaksanaan anggaran.

Menyambung Benang Merah Kebijakan Sertifikasi 2026, Dispensasi, dan Pembatasan Akses SAKTI 2026.

Poin penting dari rangkaian kebijakan yang saling menguatkan terkait sertifikasi Pejabat Perbendaharaan pada tahun 2026 adalah kewajiban sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan pada satuan kerja, mekanisme sertifikasi (termasuk masa transisi), serta penegasan SIMASPATEN sebagai entry point pendaftaran/usulan. Kebijakan Dispensasi Sertifikasi pada tahun 2026 ini bersifat sangat selektif dan terbatas serta bukan pengecualian kewajiban. Disisi lainnya pembatasan Akses SAKTI merupakan kebijakan yang diterjemahkan menjadi kontrol aplikasi melalui penyematan fitur baru berupa validasi pendaftaran pejabat perbendaharaan, akses menu transaksi pada Aplikasi SAKTI, reminder kedaluwarsa sertifikat, dan status sertifikat pejabat perbendaharaan.

Mengapa Sertifikasi Wajib?

Pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara) adalah ujung tombak perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN sehingga kompetensi perlu distandarkan melalui sertifikasi. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi diantaranya sertifikasi Bendahara ditetapkan dengan penerbitan Perpres 7/2016 serta PMK 126/PMK.05/2016 jo. PMK 128/PMK.05/2017 yang menegasakan kewajiban sertifikasi telah berlaku sejak Januari tahun 2020 dan wajib Sertifikasi PPK dan PPSPM mulai Januari 2026 berdasarkan PP 50/2018, PMK 50/PMK.05/2018, serta PMK 211/PMK.05/2019.

SIMASPATEN dan SAKTI : “Satu Data Kepatuhan, Satu Gerbang Transaksi”

DJPb menetapkan Aplikasi SIMASPATEN sebagai sumber data sertifikasi/dispensasi dan Aplikasi SAKTI sebagai aplikasi yang melakukan validasi akses serta pembatasan/pembukaan menu transaksi secara otomatis. Integrasi kedua aplikasi akan berjalan real-time/near real-time dan pembatasan dilakukan otomatis oleh sistem.

Apa yang Berubah di SAKTI? Berikut 4 Perubahan Kunci yang akan dilakukan penyesuaian pada Aplikasi SAKTI :

1. Aplikasi SAKTI akan melakukan Validasi pejabat baru maksdunya jika tidak memiliki sertifikat PNT/SNT/BNT, perekaman pejabat tidak dapat disimpan.

2. Pembatasan pejabat eksisting pada Aplikasi SAKTI saat login, bila sertifikat tidak aktif dan tidak ada dispensasi maka menu transaksi (KOM/PEM/BEN) tidak bisa diakses dan diarahkan ke dashboard status sertifikat.

3. Reminder kedaluwarsa sebagai early warning bagi satker.

4. Menu baru pada Aplikasi SAKTI yaitu tombol Refresh status sertifikat dan rujukan pengajuan dispensasi melalui SIMASPATEN.

Dispensasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan.

Pemberian Dispensasi merupakan alternatif terakhir dan bukan jalan pintas, melainkan mitigasi “Álternatif Terakhir’. Dispensasi tidak dimaksudkan untuk mengecualikan kewajiban sertifikasi, melainkan memberi tambahan waktu pemenuhan secara sangat terbatas dengan masa berlaku terbatas, hanya 1 kali per satker, diajukan secara kolektif dari Biro Keuangan K/L (mekanisme berjenjang) dan jika sampai batas waktu pejabat perbendaharaan satker tetap tidak tersertifikasi, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dapat merekomendasikan penggantian.

Berikut gambaran alur umum usulan dispensasi :

Peran dan kewenangan pengguna:

(1) Admin Satker hanya mengajukan serta memantau status/riwayat; tidak dapat menyetujui atau mengubah masa berlaku.

(2) Admin K/L melakukan verifikasi dan persetujuan awal atau mengembalikan usulan.

(3) Admin DSP memberi persetujuan akhir serta menetapkan tanggal mulai & selesai dispensasi. Ketentuan umum: dispensasi hanya 1 kali untuk setiap kombinasi kode satker dan role/jabatan; dispensasi melekat pada satker dan role (bukan individu); pergantian pejabat tidak mempengaruhi masa berlaku; data dispensasi dipakai Aplikasi SAKTI untuk membuka/membatasi kewenangan transaksi; seluruh aktivitas tercatat (audit trail).

Dispensasi dalam diagram :

Kebijakan sertifikasi 2026, kebijakan dispensasi, dan pembatasan akses SAKTI bukanlah tiga agenda yang berdiri sendiri. Ketiganya adalah satu rangkaian tata kelola yang saling mengunci yaitu regulasi menetapkan standar kompetensi, dispensasi memberi ruang waktu terbatas untuk kondisi khusus, dan sistem SAKTI memastikan kepatuhan berjalan konsisten secara otomatis.

Bagi satker, langkah paling aman yang harus ditempuh adalah proaktif. Satker melakukan langkah gerak cepat dengan melakukan inventarisasi pejabat perbendaharaan (PPK,PPSPM,Bendahara), memantau masa berlaku sertifikat pada dashboard Aplikasi SAKTI, dan segera melakukan proses sertifikasi/perpanjangan melalui Aplikasi SIMASPATEN. Sebelum menggunakan Dispensasi satker memiliki alternatif lain yang dapat dilakukan dalam rangka strategi mitigasi yaitu dengan mengoptimalkan pegawai lain pada satker yang sudah tersertifikasi sebagai pejabat perbendaharaan, mengoptimalkan peran KPA yang dapat merangkap sesuai ketentuan sebagai PPK atau PPSPM (KPA tidak wajib tersertifikasi) atau penugasan pejabat perbendaharaan dari pejabat/pegawai satker lainnya setelah berkoordinasi dengan disetujui oleh KPA satker lain tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan anggaran tahun 2026 ini dapat berlangsung lebih tertib, akuntabel, dan minim risiko hambatan transaksi.

Butuh Pendampingan?

Satker dapat menghubungi kanal layanan HaiCSO KPPN Lahat untuk asistensi pembinaan, informasi langkah pemenuhan sertifikasi, serta arahan tindak lanjut sesuai ketentuan.

02 Jul,2025

: Berita

Menjaga Kualitas Pelaksanaan Anggaran Melalui Strategi IKPA yang Adaptif dan Terukur

Pada tahun 2025, tantangan pengelolaan anggaran negara semakin kompleks. Tidak hanya dituntut akuntabilitas, satuan kerja (satker) juga diminta untuk adaptif, terukur, dan transparan dalam mengelola APBN. Di tengah tuntutan tersebut, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi alat ukur penting dalam mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran.

Meskipun regulasi melalui PER-5/PB/2024 telah menyederhanakan indikator IKPA menjadi empat pilar utama, kenyataan di lapangan melalui dashboard OM-SPAN menunjukkan bahwa tujuh indikator lama masih digunakan dalam penilaian performa satker. Indikator seperti Penyerapan Anggaran, Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyampaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Deviasi Halaman III DIPA, dan terutama Capaian Output, tetap dipantau dan dihitung nilainya. Hal ini menandakan bahwa sistem tetap mempertahankan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan kepatuhan administratif dan keberhasilan substantif.

Mengapa IKPA Penting?

IKPA tidak hanya sekadar angka atau laporan bulanan. Nilai IKPA mencerminkan:

Sejauh mana perencanaan anggaran satker matang dan adaptif.
Seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan kegiatan.
Seberapa besar output yang dihasilkan dari anggaran yang diserap.
Seberapa disiplin satuan kerja dalam menyelesaikan kewajiban keuangan dan pelaporan.

IKPA yang tinggi akan memperkuat posisi satker dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperlancar proses pengajuan tambahan anggaran atau permintaan revisi. Sebaliknya, nilai IKPA yang rendah bisa berimplikasi pada pengetatan anggaran atau perlakuan khusus dalam proses pengawasan dan pembinaan.

Tujuh Strategi Kunci Peningkatan Nilai IKPA

Perencanaan Anggaran yang Lebih Cermat dan Realistis
Perencanaan yang matang adalah pondasi dari nilai IKPA yang tinggi. Revisi DIPA yang sering terjadi tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan, tapi juga memicu ketidaksesuaian pelaksanaan. Satker perlu menyusun rencana berdasarkan analisis kebutuhan riil, kalender kegiatan, dan skema pengadaan yang akurat. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menyusun RKA-K/L menjadi krusial.
Mengelola Deviasi RPD secara Dinamis dan Responsif
Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA adalah peta pelaksanaan keuangan. Deviasi yang besar antara RPD dan realisasi sering kali mencerminkan pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai rencana. Solusinya adalah melakukan evaluasi dan revisi RPD minimal tiap triwulan, memperhatikan perubahan situasi dan kebutuhan riil di lapangan.
Percepat dan Tertib dalam Input Kontrak dan Proses Pembayaran
Indikator Belanja Kontraktual dan Penyampaian Tagihan sangat bergantung pada kedisiplinan internal satker. Keterlambatan input kontrak di aplikasi SAKTI dapat menurunkan skor meski realisasi berjalan lancar. Begitu pula dengan pengajuan SPM yang terlambat. Satker harus membuat jadwal kerja yang terstruktur, serta memberi pelatihan kepada operator agar proses digitalisasi tidak menjadi hambatan.
Disiplin dalam Pengelolaan Uang Persediaan dan TUP
Pengelolaan UP dan TUP yang tidak tertib menjadi sumber penurunan nilai IKPA yang umum. Satker wajib menyusutkan UP secara berkala dan menyampaikan LPJ tepat waktu. Penyusunan SOP internal dan pengawasan bendahara oleh KPA secara berkala akan membantu mendorong kedisiplinan ini.
Pantau dan Laporkan Capaian Output Secara Rutin dan Valid
Capaian output merupakan indikator paling strategis karena mewakili dampak nyata dari belanja APBN. Pelaporan output harus dilakukan dengan lengkap dan akurat di modul pelaporan SAKTI. Satker perlu menetapkan target output yang masuk akal sejak perencanaan dan melakukan evaluasi atas capaian fisik kegiatan. Audit internal bisa membantu validasi kualitas output.
Bangun Sistem Monitoring Internal yang Terintegrasi
Rapat evaluasi rutin bulanan akan efektif jika didukung oleh data yang terintegrasi. Satker sebaiknya membangun dashboard internal menggunakan Excel, Google Sheets, atau aplikasi sederhana yang terhubung ke data realisasi dan indikator IKPA. Monitoring ini akan memudahkan analisis deviasi dan mempercepat pengambilan keputusan korektif.
Tumbuhkan Budaya Kinerja, Kolaborasi, dan Kepemimpinan yang Proaktif
Budaya organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan IKPA. Satker yang memiliki pemimpin yang aktif memantau anggaran, mendorong koordinasi lintas bagian, dan memberi insentif atas kinerja baik, cenderung memperoleh nilai IKPA lebih tinggi. Pelatihan, rotasi peran, dan pemberdayaan staf menjadi komponen penting dalam membangun budaya ini.

Dampak Nyata dari Peningkatan IKPA

KPPN Lahat mencatat bahwa satker yang menerapkan strategi di atas secara konsisten menunjukkan peningkatan nilai IKPA yang signifikan. Sebuah satker di bidang layanan sosial berhasil meningkatkan nilai dari 82 ke 100 hanya dalam dua triwulan berkat tiga langkah: (1) pembentukan tim IKPA lintas fungsi, (2) digitalisasi pelaporan output, dan (3) rapat evaluasi mingguan berbasis data.

Nilai IKPA yang tinggi membawa banyak manfaat. Tidak hanya mempercepat proses revisi dan pengajuan dana, tetapi juga meningkatkan reputasi kelembagaan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong profesionalisme ASN.

IKPA adalah alat ukur strategis yang jika dikelola dengan baik akan menjadi pendorong transformasi tata kelola keuangan negara. Lebih dari sekadar skor, IKPA adalah gambaran integritas, akuntabilitas, dan efektivitas. Saat seluruh elemen dalam satuan kerja memiliki pemahaman dan komitmen terhadap IKPA, maka pengelolaan APBN akan menjadi lebih bermakna dan berdampak.

Kini saatnya mengubah paradigma dari sekadar memenuhi target menjadi menciptakan nilai. IKPA adalah jalan menuju pengelolaan anggaran yang lebih baik—dan peran setiap satker sangat menentukan keberhasilannya.

Penulis: Ibnu Habibie
JF PTPN Mahir KPPN Lahat
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

15 Apr,2025

: Berita

Keamanan Informasi di Lingkungan Kerja

Di era digital seperti sekarang, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) sebagai institusi strategis pengelola keuangan negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikelola.

Definisi Keamanan Informasi

Menurut Kementerian Keuangan, keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman agar dapat memastikan keberlangsungan bisnis, meminimalkan risiko, serta menjaga efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Keamanan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

Kerahasiaan (Confidentiality): Menjaga agar informasi tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Integritas (Integrity): Memastikan informasi tetap akurat, utuh, dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah.
Ketersediaan (Availability): Menjamin bahwa informasi dapat diakses saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang.

Landasan Hukum dan Kebijakan

Kemenkeu telah mengatur kebijakan keamanan informasi melalui beberapa regulasi internal, antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 211/PMK.01/2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 36/KMK.01/2018 tentang Pedoman Umum Keamanan Informasi.

Dalam kebijakan tersebut, setiap unit kerja di lingkungan Kemenkeu diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi dalam setiap proses pengelolaan data dan sistem informasi yang digunakan.

Strategi Implementasi Keamanan Informasi

Untuk mewujudkan sistem informasi yang aman dan andal, Kementerian Keuangan menerapkan beberapa strategi, antara lain:

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS) sesuai dengan standar ISO 27001.
Peningkatan kesadaran pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data.
Audit dan evaluasi rutin terhadap sistem informasi untuk mengidentifikasi kerentanan dan menindaklanjuti potensi ancaman.
Penggunaan teknologi pengaman, seperti firewall, enkripsi data, dan sistem autentikasi ganda.

Peran Pegawai dalam Keamanan Informasi

Kemenkeu menyadari bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi tidak hanya bergantung pada sistem dan teknologi, tetapi juga pada kesadaran dan kepatuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk:

Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif.
Tidak sembarangan membagikan data melalui media yang tidak aman.
Segera melaporkan insiden keamanan informasi kepada unit terkait.

Penutup

Keamanan informasi merupakan pondasi utama dalam mendukung misi Kementerian Keuangan untuk mengelola keuangan negara secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui kebijakan yang tepat, penerapan teknologi yang sesuai, serta peran aktif seluruh pegawai, Kemenkeu terus berkomitmen untuk menjaga informasi negara dari berbagai ancaman digital yang semakin kompleks.

21 Mar,2025

: Berita

Pembayaran Tunjangan Hari Raya pada KPPN Lahat

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan setiap menjelang hari raya keagamaan. Regulasi terkait THR di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan. Namun, setiap tahunnya, selalu muncul polemik mengenai keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar THR kepada karyawan mereka.

Dalam perspektif yang lebih luas, pembayaran THR yang lancar juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang diterima pekerja akan berputar kembali dalam perekonomian melalui konsumsi, yang pada akhirnya mendukung berbagai sektor industri dan perdagangan. Oleh karena itu, memastikan pembayaran THR tepat waktu bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kepentingan bersama.

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pembayaran THR. Salah satu solusinya adalah dengan mewajibkan perusahaan melaporkan kesiapan dana THR sebelum waktu pembayaran tiba. Selain itu, sanksi bagi perusahaan yang melanggar harus ditegakkan secara lebih tegas agar memberikan efek jera.

Pada akhirnya, pembayaran THR bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga cerminan kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerjanya. Perusahaan yang menghargai pekerja dengan memenuhi hak-haknya akan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis, produktivitas yang lebih baik, serta citra yang lebih positif di mata publik. Sudah saatnya pembayaran THR tidak lagi menjadi polemik tahunan, melainkan suatu kepastian yang dihormati oleh semua pihak.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan setiap menjelang hari raya keagamaan. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait pemberian THR melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

Jadwal Pencairan THR 2025

Berdasarkan peraturan tersebut, THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI/Polri, dan pensiunan mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025, atau dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. Sementara itu, bagi karyawan swasta, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, yaitu pada 24 Maret 2025.

Besaran THR 2025

Untuk ASN, prajurit TNI/Polri, dan hakim, komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Bagi ASN di instansi daerah, besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Adapun pensiunan akan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan.

Tantangan dan Harapan

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan yang jelas terkait pembayaran THR, tantangan dalam implementasinya masih kerap terjadi, terutama di sektor swasta. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kendala finansial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar THR tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini.

Pembayaran THR yang tepat waktu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, semua pihak, baik pemerintah maupun perusahaan, harus berkomitmen untuk memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan bersama.

Pembayaran THR lingkup KPPN Lahat

Adapun THR tahun 2025 untuk satuan kerja di lingkup KPPN Lahat, telah dilakukan realisasi mulai tanggal 17 Maret 2025 dan telah direalisasikan 100% untuk seluruh satuan kerja pada tanggal 19 Maret 2025. KPPN Lahat telah menyalurkan THR tahun 2025 untuk THR PNS/TNI/POLRI sebesar Rp.22.035.182.800,- denga total satuan kerja sebanyak 42 Satuan kerja dan 5.190 Pegawai.