Pagar Alam - Memenuhi undangan dari BPJS Cabang Lubuk Linggau, KPPN Lahat mengikuti rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan peserta PPU Pemda Kota Pagar Alam untuk periode Triwulan I Tahun 2021 pada hari Jum’at (21/05). Acara yang diselenggakan di Ruang Rapat Besemah III Setda Kota Pagar Alam ini, dihadiri pula oleh Wakil Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, Kepala Bappeda Kota Pagar Alam, Kepala BPKAD Kota Pagar Alam, Kepala BKPSDM Kota Pagar Alam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Kepala Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam, Bendahara DPRD Kota Pagar Alam, dan staff dari masing-masing instansi yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam rekonsiliasi tersebut.

Kepala Cabang BPJS Lubuk Linggau menuturkan, “Melalui rekonsiliasi yang melibatkan beberapa instansi ini, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis antara pihak terkait kedepannya.”

Rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan yang dilaksanakan setiap triwulan ini, diadakan dalam rangka melakukan kesepakatan perhitungan realisasi setoran iuran jaminan kesehatan segmen PNS Daerah, Iuran Wajib pemda, Iuran Kepala Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, PPPK dan PPNPN APBD yang telah dibayarkan ke kas negara.

“Kegiatan rekonsiliasi seperti ini penting dilakukan untuk membangun persepsi yang sama dan menghindari adanya selisih antara data dari BPJS dengan data di KPPN,” ucap Kepala KPPN Lahat, Ahmad Fauzi.

Iuran jaminan kesehatan merupakan salah satu dari dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Maka dari itu, KPPN Lahat sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk memastikan data perhitungan iuran jaminan kesehatan yang telah dibayarkan oleh Pemda Kota Pagar Alam kepada BPJS Kesehatan Lubuk Linggau telah sesuai dan tepat nominal perhitungannya dengan data di KPPN Lahat. Data PFK diperoleh KPPN Lahat melalui aplikasi MPN G3 yang ditarik berdasarkan periode dan akun pembayaran.

KPPN Lahat melakukan rekonsiliasi atas setoran Potongan PFK atas 1% (Kode akun 811113) dan 4% (Kode akun 811412) dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Wajib Pemda, serta setoran 1% (Kode akun 811181) dan 4% (Kode akun 811182) dari iuran Ketua dan Anggota DPRD untuk periode Triwulan I Tahun 2021.

Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh kesepakatan bahwa data perhitungan iuran jaminan kesehatan yang telah dibayar oleh Pemda Kota Pagar Alam yang tertuang dalam Berita Acara telah sesuai sehingga dapat dilakukan penandatanganan Berita Acara tersebut oleh pihak-pihak terkait. Berita Acara ditandatangani oleh pihak BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, dan Kepala KPPN Lahat. Penandatangan disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir. (npa/kppnlahat)

Lahat, 30/03/2021-Pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 bertempat di aula KPPN Lahat telah dilaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman sebagai wujud komitmen sinergi antara KPPN Lahat dengan bank operasional dan/atau bank mitra kerja KPPN Lahat, khususnya Bank Sumsel Babel. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor KPPN Lahat, kepala seksi bank KPPN Lahat, dan para pimpinan dan/atau perwakilan masing-masing dari Bank Sumsel Babel Cabang Lahat, Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim, Bank Sumsel Babel Cabang Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, serta Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman yang digelar, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Taukhid memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh pimpinan dan perwakilan Bank Sumsel Babel yang hadir. Beliau menyampaikan, “Apabila telah salur paling tidak 8% dari total Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp59.836.914.000 untuk penanganan pandemi COVID-19, bisa dipastikan hal ini dapat mendorong percepatan dan efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Karena kita memiliki peran strategis dalam hal ini, kita bersama-sama harus bersinergi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di daerah.”

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kali ini dilaksanakan agar terjadi kesepakatan antara KPPN Lahat dan Bank Sumsel Babel sebagai bank mitra kerja dalam hal memanfaatkan data informasi dan konfirmasi rekening kas desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya retur rekening penerima dana desa dalam penyaluran dana desa pada wilayah lingkup kerja KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2021. Adapun data dan informasi yang disepakati dalam pelaksanaan konfirmasi rekening kas desa yaitu nama pemilik rekening, nomor rekening, dan status rekening apakah aktif atau non aktif.

Sesuai dengan yang tertera pada Nota Kesepahaman bahwa Kepala KPPN Lahat, Bapak Ahmad Fauzi, sebagai pihak pertama dan masing-masing pimpinan kantor cabang Bank Sumsel Babel sebagai pihak kedua. Sebelum penandatanganan dilakukan, para pihak terkait memaparkan hal-hal bahwa Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Melalui Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menjadikan Nota Kesepahaman sebagai kerangka dasar agar menjadi acuan dalam konfirmasi rekening kas desa untuk desa yang memiliki rekening pada bank terkait.

Dengan diselenggarakannya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, diharapkan dapat meningkatkan komitmen antara pihak terkait dalam menjalin kerja sama. Termasuk didalamnya dalam hal menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi agar dipecahkan bersama secara sinergi dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan  kode etik institusional masing-masing pihak.

(Novenia Puspita Anggraini/ KPPN Lahat)

Pada semester I tahun 2020 lalu, KPPN Lahat telah melaksanakan survei baseline terhadap 2 (dua) orang debitur dari penyalur PT. Pegadaian Cabang Lahat. Survei baseline dilakukan pada awal periode pinjaman. Adapun sebagai tindak lanjut dari survei tersebut, dilakukan survei endline untuk mengukur perubahan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pada akhir masa pinjaman atau setelah pinjaman lunas.

KPPN Lahat melakukan koordinasi dengan penyalur yaitu PT. Pegadaian untuk dilakukan pendampingan dalam hal melakukan monev. Monev dilakukan pada hari Selasa, 23 Maret 2021 terhadap dua debitur yang berlokasi di wilayah Kabupaten Lahat dengan melakukan wawancara dan observasi pada lokasi usaha dan tempat tinggal debitur.

Dari survei yang dilakukan, terlihat adanya perubahan nilai keekonomian debitur. Pengukuran dampak pembiayaan UMi dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap responden yang telah disurvei baseline pada awal masa pinjaman dan survei endline pada akhir masa pinjaman.

Perbandingan nilai keekonomian debitur pada survei baseline dan endline pada dua orang debitur dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Dari grafik di atas, dapat diketahui rata-rata NKD mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu debitur yang mengalami peningkatan usaha, sedangkan satu debitur lainnya memiliki NKD yang sama dengan NKD pada survei baseline. Namun berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa terdapat penurunan pada omset usaha salah seorang debitur meskipun tidak berpengaruh pada nilai keekonomian debitur karena penurunannya tidak terlalu signifikan.

Hasil monev UMi ini akan dituangkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro yang dibuat secara semesteran. Melalui monev ini agar dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait dengan penyaluran pembiayaan UMi kedepannya. Dengan adanya pembiayaan UMi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui para pelaku UMKM.

(npa/kppnlahat)

Bertempat di Aula KPPN Lahat, Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah dilangsungkan acara sosialisasi Koordinasi Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan DAK Fisik. Acara ini dilangsungkan jarak jauh  dengan menggunakan media Conference Zoom.

Acara ini turut mengundang sejumlah perangkat daerah yang berkecimpung dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa di Wilayah Kerjanya. Dimana para perangkat daerah tersebut masih berada dalam wilayah kerja KPPN Lahat.

Bertindak sebagai narasumber, Bapak Yuli Nezal selaku Kepala Seksi Bank KPPN Lahat menyampaikan materi terkait Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021. Selama acara berlangsung, para peserta terlihat antusias  dalam  mengikuti acara sosialisasi, terlihat dari sejumlah pertanyaan dan tanggapan antara narasumber dengan peserta sosialisasi.

Paparan sosialisasi menitikberatkan pada ketentuan penyaluran DAK Fisik tahun 2021, Percepatan  Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021, dan Pengelolaan Sisa DAK Fisik Tahun Anggaran Sebelumnya.

Diharapkan peran penyaluran DAK Fisik tahun 2021 dimasa pandemic Covid-19, dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan kegiatan khusus daerah yang sejalan dengan prioritas nasional yang tercermin melalui pertumbuhan ekonomi.

(Prima Rahmita Ariftyanie/KPPN Lahat)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan mendorong reformasi struktural untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memacu transformasi ekonomi yang berkualitas. Pemerintah terus melakukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi guna membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Reformasi struktural dalam sektor riil ini sangat mendasar untuk memberi kemudahan berusaha kepada usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, melahirkan inovasi baru, serta tetap memberikan perlindungan bagi pekerja dan memperhatikan lingkungan hidup.

Pemerintah terus memberikan kemudahan berusaha melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan UMi. Hal ini dilakukan agar usahawan UMi memiliki akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Jika sebelumnya pengusaha UMi memperoleh subsidi bunga dan relaksasi dalam pembayaran, kini bertambah melalui pemanfaatan uang elektronik dan penambahan lembaga penyalur. Tujuan akhirnya agar sector UMi dapat bertahan bahkan tumbuh dan berkembang menopang perekonomian nasional.

Melalui PMK tersebut, proses bisnis Pembiayaan UMi disempurnakan agar dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya usahawan UMi. Hal tersebut diungkapkan Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan UMi secara virtual di Jakarta, Kamis (4/3).

“Setidaknya ada beberapa penyempurnaan sebagai breakthrough dalam PMK 193/2020 untuk mendorong percepatan dan perluasan penyaluran Pembiayaan UMi sehingga lebih banyak pelaku usaha ultra mikro yang dapat mengakses program dana bergulir Pembiayaan UMi," ungkap Ludiro.

Direktur Sistem Manajemen Investasi menjelaskan bahwa penyempurnaan yang pertama adalah perluasan target LKBB yang dapat bermitra dengan BLU PIP sebagai Penyalur Pembiayaan UMI. Sebelumnya, dalam aturan yang lama hanya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dapat menjadi Penyalur UMi. Namun, sekarang LKBB yang tidak dimiliki ataupun terafiliasi dengan Pemerintah Daerah juga dapat menjadi Penyalur UMi selama dapat memenuhi semua persyaratannya.

Perubahan kedua adalah terkait dengan penambahan baki debet (outstanding) maksimal untuk masing-masing Debitur yang semula ditetapkan sebesar Rp 10 juta, kini meningkat menjadi Rp 20 juta. “Kenaikan batas maksimal tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan penyaluran Pembiayaan UMi ke seluruh Indonesia, juga memfasilitasi Debitur yang berdomisili di daerah yang memiliki indeks kemahalan lebih tinggi dari daerah lain,” Jelas Ludiro

Sedangkan perubahan berikutnya adalah penyaluran melalui sarana Uang Elektronik. Hal ini untuk mendukung inklusi keuangan dan program Digitalisasi Pembiayaan UMi dan sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk memantau penyaluran Pembiayaan UMi hingga ke tingkat Debitur.

Tak ketinggalan dalam kegiatan yang diikuti oleh para Direktur lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Direktur Utama dan para Direktur Pusat Investasi Pemerintah (PIP), para Kepala Kanwil lingkup Ditjen Perbendaharaan dan para Kepala KPPN di seluruh Indonesia ini, Ludiro menyampaikan peran sinergi dan kolaborasi pada seluruh pihak dalam mensosialisasikan program UMi ini. [itw/lrn/aaw]