Jakarta, 10/12/2024 Kemenkeu – Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama seluruh pimpinan tinggi negara, Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah hari ini menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal.

Ia mengungkapkan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan menjadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta krisis. Oleh karena itu, menurutnya APBN harus terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.

“Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas,” ujar Menteri Keuangan.

Ia memaparkan, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia di periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi di bulan November 2024 berada di angka 1,55% year on year, termasuk terendah di dunia. Neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut.

“Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan,” tegas sang Bendahara Negara.

Menteri Keuangan menjelaskan, dalam APBN tahun depan belanja negara ditetapkan sebesar 3.621,3 triliun rupiah atau meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat yang mencapai 2.701,4 triliun rupiah ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.

Selain itu, program unggulan 2025 juga telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Sementara, pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar 3.005,1 triliun dengan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB.

Menteri Keuangan mengatakan, penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

Ia pun berharap DIPA Kementerian, Lembaga dan daftar alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan. Sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal. (dm/al)

Sumber: Kemenkeu RI

Pada 24 September 2024 lalu, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Bab I, mengatur ketentuan
2. Bab II, mengatur penerimaan negara:
   • Penatausahaan Penerimaan Negara d. Tanggal 18 Desember 2024;
   • Penatausahaan Penerimaan Negara padaTanggal 19 d. 30 Desember 2024; dan
   • Penatausahaan Penerimaan Negara pada Tanggal 31 Desember
3. Bab III, mengatur pengeluaran negara:
   • Pendaftaran Data Kontrak atau Perubahan Data Kontrak;
   • Pengajuan SPM antara lain SPM-LS Non Kontraktual, SPM-LS Kontraktual, SPM Akhir Tahun Anggaran, SPM Biaya Pemeliharaan (Retensi), SPM-UP/GUP/TUP, SPM-UP/TUP Luar Negeri, dan SPM-UP Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai;
   • Pengesahan BLU antara lain Pengesahan SP3B BLU, Pengesahan Belanja Modal Tanah dan Penerimaan Pembiayaan atas PSN oleh LMAN, dan Pengesahan Belanja untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove;
   • Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung;
   • Beban DIPA Bagian Anggaran BUN;
   • Penarikan PHLN dan PDN;dan
   • Penyelesaian
4. Bab IV, mengatur pengelolaan kas:
   • Proyeksi Penerimaan dan Proyeksi Pengeluaran;
   • Rencana Penarikan Dana Harian; dan
   • Pemindahbukuan
5. Bab V, mengatur akuntansi dan pelaporan:
   • Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
   • Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Ketentuan Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi
   • Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga;
   • Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga;
   • Penyampaian Laporan Keuangan pada Kuasa BUN/Sistem Akuntansi Pusat; dan
   • Penyampaian LPJ
6. Bab VI, mengatur percepatan pelaksanaan anggaran
7. Bab VII, mengatur pengajuan di luar batas waktu (dispensasi).
8. Bab VIII, mengatur sanksi mengenai keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan LPJ Bendahara.
9. Bab IX, mengatur ketentuan lain-
10. Bab X, mengatur ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 13/PB/2024 dapat diunduh disini.

Materi Sosialisasi PER- 13/PB/2024 dapat diunduh disini.

Kepala KPPN Lahat Budi Hartadi, Kepala KPP Pratama Lahat Andy Wisnu Wardhana, dan Kepala KPKNL Lahat Masdjaya menyelenggarakan kegiatan Press Release realisasi APBN periode sampai dengan 31 Juli 2024 wilayah kerja Kemenkeu Satu Lahat meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Kegiatan dilaksanakan secara daring juga luring berlokasi di KPPN Lahat.

Berdasarkan data Bank Indonesia, tercatat Inflasi Indonesia pada Bulan Juli 2024 sebesar 2,13% (yoy) yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Bulan Juni 2024 yang tercatat sebesar 2,51% (yoy). Sedangkan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 0,29% (mom) pada Bulan Juli 2024, angka ini cenderung mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode Juni 2024 yakni sebesar 0,03% (mom). Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi triwulan II Provinsi Sumatera selatan mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 (yoy) berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Ringkasnya, rincian pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Juli 2024 yang masuk dan keluar kas negara yang dikelola oleh KPPN Lahat, KPP Pratama Lahat dan KPKNL Lahat adalah sebagai berikut :

• Pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 tercatat sebesar 475,92 miliar dari penerimaan pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,36 miliar
• Realisasi Belanja sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar 621,55 miliar atau telah mencapai 56,1%. Terdapat peningkatan sebesar 1,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 54,93%. Sedangkan untuk realisasi penyaluran transfer ke daerah sebesar 1557,59 Miliar di Kab. Lahat, 2517,46 Miliar di Kab. Muara Enim, 529,44 Miliar di Kab. Empat Lawang, 661,66 Miliar di Kab. PALI, dan 359,80 Miliar di Kota Pagar Alam.

Berikut penjelasan terkait pagu dan realisasi APBN di wilayah kerja Kemenkeu Satu Lahat Sampai dengan 31 Juli 2024.

PENDAPATAN PERPAJAKAN

KPP Pratama Lahat memiliki tiga wilayah kerja, yaitu Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang. Hingga Juli 2024, Kabupaten Lahat masih menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 77,8%. Kabupaten Empat Lawang memberikan kontribusi sebesar 17,21%, diikuti oleh Kota Pagar Alam sebesar 4,99%. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dan turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah Lahat.

Terdapat lima sektor dominan yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di KPP Pratama Lahat, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Hingga Juli 2024, sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 30,77%. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 18,23%, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,54%, Industri Pengolahan sebesar 8,74%, dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 3,51%.

Sampai dengan Juli 2024, KPP Pratama Lahat telah merealisasikan penerimaan pajak sebesar 475,92 miliar rupiah, yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,42% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada Juli 2023 sebesar 473,93 miliar rupiah. Komposisi penerimaan pajak ini berasal dari empat jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, PPN dan PPnBM, PBB, serta Pajak Lainnya. Pajak PPh Non-Migas memberikan kontribusi terbesar dengan 225,59 miliar rupiah pada Juli 2023 dan meningkat menjadi 242,83 miliar rupiah pada Juli 2024. Besarnya kontribusi dari Pajak PPh Non-Migas ini didorong oleh sektor pertambangan dan kegiatan supporting tambang, yang mengalami peningkatan, serta kenaikan pagu belanja pemerintah (APBN dan APBD) setiap tahunnya, ditambah dengan kinerja industri pengolahan yang menunjukkan tren positif.

Realisasi penerimaan pajak dari jenis Pajak PPN dan PPnBM juga mengalami kenaikan dari periode Januari-Juli 2023 ke periode Januari-Juli 2024. Pada periode Januari-Juli 2023, KPP Pratama Lahat merealisasikan PPN dan PPnBM sebesar 175,73 miliar rupiah, sementara pada periode Januari-Juli 2024, realisasi PPN dan PPnBM mencapai 206,97 miliar rupiah, sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 17,48% secara year-on-year. Kegiatan sektor pertambangan dan supporting tambang, serta bertambahnya pagu belanja pemerintah (APBN dan APBD), masih menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan penerimaan dari Pajak PPN dan PPnBM. Selain itu, peningkatan kegiatan ekstensifikasi di sektor pertanian dan perkebunan juga memberikan dampak positif pada tumbuhnya penerimaan PPN dan PPnBM di sektor industri pengolahan.

Realisasi penerimaan pajak dari jenis Pajak PBB pada periode Januari-Juli 2024 masih belum signifikan jika dibandingkan dengan periode Januari-Juli 2023. Pada periode Januari-Juli 2023, Pajak PBB memberikan kontribusi penerimaan sebesar 66,27 miliar rupiah, sementara pada periode Januari-Juli 2024, penerimaan Pajak PBB mencapai 19,92 miliar rupiah. Belum signifikannya penerimaan Pajak PBB pada periode Januari-Juli 2024 disebabkan oleh jatuh tempo pembayaran PBB yang berada pada bulan Desember 2024.

Kontribusi pajak yang terkumpul menjadi fondasi utama dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur dan program sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Lahat. Salah satu fokus utama penggunaan dana ini adalah pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Selain itu, dana pajak ini juga dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Dalam rangka mendapatkan data pembayaran pajak yang valid dari Pemerintah Daerah, KPP Pratama Lahat melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak, yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang juga dihadiri oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat. Penandatanganan BAR ini dilakukan untuk tiga kabupaten yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Lahat, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Penandatanganan BAR dilakukan setiap semester, dan KPP Pratama Lahat senantiasa mendorong setiap kabupaten/kota untuk selalu tepat waktu dalam pelaksanaan BAR. Hingga semester I 2024, Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan BAR secara tepat waktu. KPP Pratama Lahat akan terus berinovasi dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan peningkatan penerimaan pajak di masa mendatang.

Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan secara tepat waktu. SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib disampaikan oleh wajib pajak pribadi paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berjalan, sementara SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April setelah tahun pajak berjalan. Untuk tahun pajak 2023, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan telah disampaikan sebanyak 1.406 SPT ke KPP Pratama Lahat. Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan) telah menyampaikan sebanyak 36.494 SPT, sementara Wajib Pajak Orang Pribadi (Non-Karyawan) telah melaporkan sebanyak 6.304 SPT.

Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan Reformasi Perpajakan Jilid 3. Salah satu bagian dari program Reformasi Perpajakan Jilid 3 adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau lebih dikenal dengan istilah “Coretax”. Salah satu visi Coretax adalah mewujudkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan sebagai bagian reformasi perpajakan (SIAP-MANTAP) dengan 21 proses bisnis yang dirancang ulang. Dengan demikian, proyek Coretax ke depannya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengetahui posisi hak dan kewajiban perpajakan secara near real-time. Menurut rencana, implementasi Coretax akan dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Saat ini, seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sedang mengadakan edukasi aplikasi Coretax kepada wajib pajak. Edukasi aplikasi Coretax ini dilakukan melalui tiga tahap. Edukasi aplikasi Coretax tahap I dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan akhir September 2024. Bentuk kegiatan edukasi aplikasi Coretax tahap I adalah pengenalan aplikasi secara terbatas kepada wajib pajak terpilih yang dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, KPP Pratama Lahat harus mempersiapkan tim edukasi Coretax serta menentukan wajib pajak terpilih untuk diedukasi, sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana.

REALISASI PNBP  DAN LELANG

Dari sisi kekayaan Negara, KPKNL Lahat per 30 Juli 2024 mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengurusan piutang negara sebesar 1,36 miliar dengan target 5,804 miliar, yang terbagi atas PNBP Lelang senilai 842 juta, PNBP BMN senilai 516 juta, dan PNBP Piutang Negara senilai 1,45 juta.

Realisasi Pokok lelang pada KPKNL Lahat sebesar 26,05 miliardengan target 39,079 miliar. Nilai realisasi pokok lelang inimeningkat sebesar 235.26% persen dibandingkan dengan Triwulan I (Rp7,77 miliar).

Nilai perolehan BMN yang tercatat dikelola oleh KPKNL Lahat sebesar 2,38 triliun, uraian BMN terbesar yaitu asset tanah Rp905 miliar, asset bangunan/gedung Rp 952 miliar, asset jalan dan jembatan Rp114,71 miliar, aset lainnya 319,64 miliar dan aset mesin peralatan non TIK sebesar Rp88,65 miliar

Dalam semarak ulang tahun lelang ke-166, KPKNL Lahat melakukan Lelang UMKM pada tanggal 13 s.d. 14 Mei 2024 yang diikuti oleh 22 UMKM di Lubuk Linggau. Produk yang dilelang berupa produk olahan makanan khas Lubuk Linggau. Lelang UMKM ini tanpa uang jaminan dan bebas bea lelang pembeli.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam layanan KPKNL Lahat:

• Lelang dapat diikuti dengan mudah dari mana saja secara online
• Adanya Lelang Hak Menikmati adalah lelang yang menjual objek merupakan hak sewa terhadap barang (barang tidak bergerak atau barang bergerak ditentukan oleh sifat asal bendanya). Dapat berupa mobil atau tanah/bangunan.
• Adanya Lelang UMKM yang berperan dalam memajukan ekonomi lokal dengan dapatnya UMKM Lokal memasarkan produknya melalui lelang.

Hubungi KPKNL Lahat untuk mendapat informasi lelang ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., WA:08117265656, Halo DJKN 150-991

KINERJA PENYALURAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KPPN Lahat merupakan KPPN tipe A1 Non Provinsi di wilayah Sumatera Selatan yang melayani 88 satuan kerja di wilayah Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Pagar Alam.

Alokasi pagu belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar sebesar 141,32 miliar atau 14,62% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 966,52 miliar menjadi 1.107,84 miliar. Belanja pemerintah pusat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan periode 31 Juli 2024 sebesar 621,55 miliar atau telah mencapai 56,1%. Terdapat peningkatan sebesar 1,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 54,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyaluran belanja pemerintah pusat menjadi lebih baik.

KPPN Lahat selaku KPA BUN Penyalur Transfer Ke Daerah memiliki wiliyah kerja 5 Pemerintah Daerah yaitu Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Empat Lawang, Kab. PALI, dan Kota Pagar Alam. Sampai dengan 31 Juli 2024 KPPN Lahat telah menyalurkan TKD sebesar 1557,59 Miliar di Kab. Lahat, 2517,46 Miliar di Kab. Muara Enim, 529,44 Miliar di Kab. Empat Lawang, 661,66 Miliar di Kab. PALI, dan 359,80 Miliar di Kota Pagar Alam.

Jika dirinci berdasarkan jenis TKD per 31 Juli 2024 KPPN Lahat menyalurkan DAU sebesar 1471,77 Miliar, DBH sebesar 2128,53 Miliar, DAK Fisik sebesar 40,79 Miliar, DAK Non Fisik sebesar 325,40 Miliar, Dana Desa sebesar 486,51 Miliar, dan Insentif Fiskal sebesar 3,57 Miliar.

Dari kegiatan Press Release ini, diharapkan realisasi pendapatan maupun belanja negara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah kerja kemenkeu satu Lahat dapat terjaga pertumbuhannya hingga akhir tahun guna mewujudkan fungsi APBN sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, KPPN Lahat menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes To School pada SMA Negeri 4 Lahat. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2024. Acara dihadiri oleh guru dan siswa siswi SMA Negeri 4 Lahat yang bertempat di Aula SMA Negeri 4 Lahat. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Treasury Goes To School adalah menyebarkan knowledge terkait APBN dan perilaku antikorupsi secara masif ke sekolah. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami manfaat APBN sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk siswa sekolah.

Acara Treasury Goes To School dibuka oleh Perwakilan Kepala SMA Negeri 4 Lahat, Ibu Rolly Afrianti. Beliau menyampaikan kepada seluruh siswa siswi untuk dapat mengikuti acara dengan baik dan menyerap seluruh informasi yang akan disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Lahat, Bapak Budi Hartadi. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi APBN, penyuluhan antikorupsi, dan PKN STAN. 

Seluruh siswa siswi sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara. Mereka aktif dalam berinteraksi selama proses pemberian materi baik memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Disela kegiatan juga terdapat mini games dan mini quis yang diberikan oleh para pemateri. Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait APBN, pendidikan antikorupsi, dan informasi terkait seleksi masuk PKN STAN.