Lahat - KPPN Lahat menyelenggarakan acara penyerahan DIPA tahun anggaran 2023 dan penandatanganan pakta integritas pada hari Kamis (15/12). Bertempat di aula KPPN Lahat, acara ini dihadiri oleh Kepala KPPN Lahat (Ibu Siti Rosidah Sundari) sebagai tuan rumah, Wakil Bupati Kabupaten Lahat (Bapak H. Haryanto, SE., MM.), para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perwakilan satuan kerja, dan mitra Perbankan lingkup KPPN Lahat.

Penyerahan DIPA TA 2023 dilaksanakan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Menjadi kepanjangan tangan kementerian keuangan di daerah, KPPN Lahat memiliki kewajiban untuk melakukan "distribusi" APBN dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran periode tahun 2023. 

Alokasi DIPA TA 2023 di lingkup wilayah kerja KPPN Lahat sebesar Rp8,03 triliun. Dana APBN tersebut dialokasikan untuk penyaluran dana transfer khusus (DTK) sebesar Rp 969,69 miliar; penyaluran dana desa dan insentif fiskal sebesar Rp702,17 miliar, penyaluran dana transfer umum (DTU) sebesar Rp5,43 triliun, dan alokasi belanja negara untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,33 triliun.

Pada acara ini juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik, serta perbankan sebagai penyalur KUR terbaik lingkup KPPN Lahat. Melalui acara ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara KPPN Lahat selaku Kuasa Pengguna Anggaran BUN di daerah dengan satker dan mitra kerja KPPN Lahat lainnya. Selain itu, Kementerian/Lembaga diharapkan dapat berkomitmen untuk siap melaksanakan APBN/APBD 2023 secara tepat waktu, tepat guna, serta akuntabel dan transparan.

(Novenia Puspita Anggraini/KPPN Lahat)

PALI­-Penuhi undangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), KPPN Lahat dan KPP Pratama Prabumulih menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Atas Penyetoran Pajak Pusat oleh Pemerintah Daerah Kab. PALI (04/10).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus, bahwa penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. DJPK menerima Berita Acara Rekonsiliasi dari Pemerintah daerah yang telah diverifikasi bersama oleh KPPN dan KPP Pratama di lingkup wilayah kerjanya. Maka sebagai tindak lanjut hal tersebut, KPPN Lahat berkolaborasi dengan KPP Pratama Prabumulih dan Pemda Kab. PALI telah melaksanakan rekonsiliasi pajak periode semester I 2022.

Rekonsiliasi pajak ini dilaksanakan rutin setiap semester dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penerimaan negara. Rekonsiliasi dilakukan dengan memastikan kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang dipungut/dipotong, dan/atau jumlah pajak yang telah tercatat di Rekening Kas Negara.

Hasil rekonsiliasi pajak pada periode Januari s.d. Juni 2022 ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan selisih setoran pajak oleh Pemda PALI. Total pajak yang disetorkan senilai Rp8,3 M terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Hasil dari rekonsiliasi pajak tersebut dituangkan ke dalam BAR yang ditandangani oleh perwakilan masing-masing instansi, meliputi Plt. Kepala BPKAD PALI oleh Bapak M. Yusi, Kepala Seksi Bank KPPN Lahat oleh Bapak Hari Rakhmanto Zauhar, dan Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Prabumulih oleh Bapak Himawan Triwidodo.  

Selain untuk tujuan penandatanganan BAR, pertemuan ketiga instansi kali ini dilakukan sekaligus untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan komunikasi antar unit Kementerian Keuangan di daerah dengan Pemerintah Daerah di lingkup wilayah Sumatera Selatan. Harapan kedepannya agar koordinasi dapat terus berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan penerimaan negara yang lebih transparan dan akuntabel. (npa)

Lahat- KPPN Lahat melakukan kunjungan ke BRI kantor cabang Lahat dalam rangka koordinasi terkait pelayanan perbankan yang dilakukan oleh bank/pos persepsi di lingkup wilayah kerjanya (09/09).

Kunjungan dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi yang dilaksanakan rutin setiap triwulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang dilakukan Bank/ Pos Persepsi telah mematuhi perjanjian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak penyetor sesuai dengan PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik.

 KPPN menunjuk BRI Kantor Cabang Lahat untuk dilakukan monev dengan beberapa hal yang diuji seperti jam buka/tutup loket, layanan setoran penerimaan negara dengan tanpa membedakan nasabah/ bukan nasabah dan jumlah setoran, pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor, dan aktif atau tidaknya menu penerimaan negara pada kanal elektronik selain loket teller pada bank/pos persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal tersebut.

Berdasarkan hasil monev, tidak ditemukan pelanggaran ataupun permasalahan dalam hal pelayanan perbankan. Bank tidak menutup loket sebelum pukul 15.00, bahkan berdasarkan penuturan AMOL (Asisten Manajer Operasional) layanan bank dibuka hingga pukul 16.00. Layanan bank tidak membedakan nasabah ataupun jumlah setoran dan tidak memungut biaya atas layanan yang diberikan. Hasil monev ini dituangkan dalam berita acara dan uji petik monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi yang ditandatangani oleh tim uji petik KPPN Lahat dan oleh pejabat yang berwenang pada kantor cabang bank/pos persepsi.

Pada kesempatan tersebut, tim monev sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) milik satuan kerja lingkup KPPN Lahat. KKP merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah bank yang sama dengan rekening BP/BPP dibuka, dan kantor pusat bank tersebut melakukan kerja sama dengan DJPb.

Sebagai kepanjangan tangan DJPb di daerah, KPPN Lahat melakukan koordinasi dengan satker dan bank di wilayah kerjanya untuk memastikan kelancaran penerbitan KKP satker. Namun, ditemukan beberapa kendala dalam penerbitan KKP satker. Salah satu kendala yaitu satker belum menerima KKP karena belum diterbitkan oleh bank. Pada kunjungan ke BRI Lahat kali ini, tim monev menginformasikan kendala belum diterbitkannya KKP dan meminta penjelasan atas permasalahan tersebut.

Kunjungan KPPN Lahat ke bank/pos persepsi ini menjadi salah satu perantara untuk meningkatkan sinergi antara unit vertikal kementerian keuangan di daerah dengan bank/pos persepsi di wilayah pembayarannya. Diharapkan kedepannya agar bank dapat mempertahankan kinerjanya, terlebih lagi dapat ditingkatkan pelayanannya melalui pembaharuan/ inovasi demi pelayanan perbankan yang lebih baik dan memuaskan bagi para nasabah. (npa)

Lahat-Bersamaan dengan pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi, KPPN Lahat melaksanakan Bimbingan Teknis End User Training (EUT) SAKTI Modul Pelaporan (07/06). Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dengan mengundang seluruh operator SAKTI GLP dan Modul Aset Tetap/Persediaan.

Penyelenggaraan EUT memiliki tujuan sebagai upaya persiapan pelaksanaan migrasi saldo awal Aset Tetap, Persediaan, dan Neraca GLP dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semester I melalui SAKTI Tahun 2022.

Materi yang dibahas mengenai Overview Persiapan Pelaksanakaan EUT Migrasi Saldo Awal SAKTI. Trainer SAKTI yang juga sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, menjelaskan proses migrasi mulai dari persiapan yang harus dilakukan sampai dengan finalisasi migrasi, serta pembuatan berita acara migrasi. Kemudian dilakukan simulasi/praktik pengoperasian SAKTI dalam hal proses migrasi saldo awal.

Melalui kegiatan EUT SAKTI tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait proses migrasi saldo awal SAKTI tahun 2022. (npa)

Lahat - Dalam rangka implementasi pembangunan ZI WBK/WBBM dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, KPPN Lahat selenggarakan Sosialisasi Antikorupsi (07/06). Sosialiasi dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan dihadiri oleh para satuan kerja di lingkup kerja KPPN Lahat.

Mengingat kewajiban kita berada di bidang pelayanan, integritas seorang pegawai sangat penting. Maka demi meningkatkan integritas para pegawai di berbagai kementeran/lembaga di daerah, KPPN Lahat menyelenggarakan Sosialisasi Antikorupsi,  Anti Gratifikasi, dan Sarana Pengaduan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi atau sejenisnya.

Beberapa hal yang dibahas dalam sosialisasi meliputi pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran di Lingkungan KEMENKEU diantaranya tentang WISE, prinsip WISE, saluran WISE, pengelolaan WISE dan kerja sama KWS-WISE.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, para satuan kerja/mitra kerja KPPN Lahat dapat menanamkan nilai integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta semakin memahami bagaimana tindak lanjut pelaporannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran yaitu melalui berbagai sarana pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. (npa)

Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 salah satunya membutuhkan dukungan dari peningkatan penerimaan negara. salah satunya adalah penigkatan penerimaan negara dari pajak. Untuk itu bertempat di Ruang kepala BPKAD kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 19 April 2022 telah diselenggarakan penandatangananan rekonsiliasi setoran pajak pusat  antara Pemda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, KPP Pratama Prabumulih dan KPPN Lahat untuk periode setoran  semester II tahun 2021.

Penandatanganan rekonsiliasi pajak atas setoran belanja APBD merupakan bagian dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam PMK No.233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, di mana disebutkan pada ayat (7) yaitu Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu berupa berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.  

Pelaksanaan rekonsiliasi pajak yang merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah daerah, merupakan syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh. Pada semester II tahun 2021 penerimaan perpajakan yang di rekonsiliasi antara KPPN Lahat, KPP Pratama Prabumulih dan BPKAD Kabupaten PALI telah terverifikasi sebanyak 9.515 transaksi dengan nilai sebesar 39 Milyar.

Dalam hal rekonsilasi setoran pajak pusat atas setoran belanja APBD, KPPN Lahat, melakukan verifikasi kebenaran data penyetoran pajak meliputi data NTPN, kode akun, dan nilai setoran pajak. Komponen akun yang diverifikasi terdiri atas kode akun 411121 untuk jenis pajak penghasilan pasal 21, 411122 untuk jenis pajak penghasilan pasal 22, 411124 untuk jenis pajak penghasilan pasal 23, 411128 untuk jenis pajak penghasilan pasal 4 (2), 411211 untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri, dan pajak lainnya.

Untuk setoran semester II tahun 2021 yang telah disampakan ke KPPN disimpulkan bahwa tidak terdapat selisih atas setoran pajak yang dilakukan pemda sehingga Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan. BAR tersebut sebagai hasil verifikasi antara Pemda yang bersangkutan dengan KPP Pratama Parabumulih dan KPPN Lahat, dengan memperhatikan kesesuaian antara jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang telah dipungut/disetor.

Dalam hal kerjasama yang baik, maka KPPN Lahat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPP Pratama Prabumulih, BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta para pihak terkait atas kerjasama dan sinerginya dalam menyukseskan rekonsiliasi pajak semester II tahun 2021. KPPN Lahat juga berharap sinergi dapat terus terlaksana dengan baik dan dapat ditingkatkan kedepannya untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Lahat.

Oleh : Prima Rahmita A.

Lahat-Kamis (13/05) lalu, KPPN Lahat ikuti acara rekonsiliasi iuran JKN bersama BPJS Prabumulih untuk periode triwulan I tahun 2022. Acara ini dihadiri oleh BPJS Prabumulih sebagai penyelenggara, KPPN Lahat, dinas-dinas dari Pemkab Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Sekretariat DPRD.

Rekonsiliasi Iuran Wajib ini diselenggarakan untuk mencocokkan data iuran antara BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, KPPN Lahat, dengan Pemkab Muara Enim dan PALI guna tercapainya data iuran yang akurat dan valid.

Iuran wajib jaminan kesehatan yang tergolong dalam penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ini meliputi penerimaan dengan kode akun 81113 (1% iuran jaminan kesehatan PNS Daerah dan Pemda), 81115 (1% iuran jaminan kesehatan kepala daerah), 811412 (4% iuran jaminan kesehatan PNS Daerah dan Pemda), 811181 (1% iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD), dan 811182 (4% iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD).

Berdasarkan data MPN G3, terdapat Rp999,7 juta iuran JKN yang sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah Kab. PALI. Sementara untuk Kab. Muara Enim sudah terbayar Rp1,7 Miliar. BPJS Prabumulih menginformasikan bahwa masih terdapat iuran wajib yang belum dibayarkan oleh pemda terkait. Hal ini didominasi pada iuran dengan kode akun 811181 dan 811182. Maka, melalui acara yang menghadirkan pemerintah daerah beserta dinas-dinas terkait ini, sekaligus dilakukan himbauan agar pihak-pihak yang belum menyetorkan iuran tersebut agar berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diharapkan juga dengan dilaksanakannya acara rekonsiliasi ini, seluruh pihak terkait agar dapat menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan data angka, mekanisme pemotongan dan penyetoran iuran wajib peserta BPJS Kesehatan. (npa/KPPN Lahat)

Lahat, 31/04/2022 KPPN Lahat – Melalui media daring, dilakukan kegiatan deklarasi Komitmen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016, yang dihadiri oleh seluruh stakeholder KPPN Lahat.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian persiapan implementasi sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 secara menyeluruh pada unit kerja di lingkup DJPb yang telah mendapatkan predikat WBBM, sebagaimana tertuang milestones DJPb tahun 2019-2024 yang menjadi salah satu prioritas utama untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan tujuan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Adalah suatu kebanggaan bagi KPPN Lahat yang telah diberi kehormatan besar sebagai mitra dalam penyusunan pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2P16) untuk diterapkan  pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, sekaligus sebagai unit kerja sampel dalam penyusunan pedoman ISO 37001:2016.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Lahat, Ander menyampaikan bahwa Implementasi ISO 37001:2016 merupakan upaya berkelanjutan dan konsisten agar seluruh pencapaian yang telah diraih senantiasa dapat dijaga dan ditingkatkan yang tentunya berorientasi pada kepuasan seluruh mitra kerja KPPN Lahat yang berstandar internasional.

Selanjutnya Kepala KPPN Lahat juga membacakan kimitmen implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang terdiri atas:

1. Sikap tegas tidak memperbolehkan dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
2. Memotivasi dan melatih secara aktif semua pegawai untuk peduli dan memahami dengan keyakinan yang baik dan wajar untuk terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan tanpa takut tindakan balasan.
3. Mengharuskan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi peraturan, prosedur dan mempertahankan etika tata nilai dan norma yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kejujuran, integritas, dan berkeadilan dalam semua aktivitas yang dilakukan.
5. Memenuhi dan menjalankan semua persyaratan SMAP ISO 37001: 2016 secara konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.
6. Mengupayakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap penyuapan serta memberi wewenang dan tanggung jawab secara independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
7. Terus berupaya menyempurnakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
8. Memberikan sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui deklarasi itu,  diharapkan implementasi SMAP ISO 37001:2016 ini  dapat diketahui secara luas oleh mitra kerja KPPN Lahat baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan dukungan seluruh pegawai dan stakeholders, KPPN Lahat berharap pada tahun ini dapat  mengimplementasikan SMAP ini dengan baik dan meraih sertifikat ISO 37001:2016. (Yusuf Agung Viranda/ KPPN Lahat)