Palembang, 22 April 2024 – ⁠Saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus melakukan analisis dan kalibrasi terkait penataan organisasi kantor vertikal. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJPb Sumatera Selatan, Kota Palembang, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan penataan tersebut dilakukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditempatkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. 

”DJPb melakukan strategi mutasi agar komposisi pegawai di tiap-tiap kantor dapat optimal dan ideal, tidak kurang tidak pula berlebih. Bagi yang kurang sesuai harapan mutasinya, teruslah melakukan kalibrasi-kalibrasi baik di pekerjaan dan sosial,” ungkap Dirjen Perbendaharaan dalam kunjungan kerja pada Selasa (22/04) di Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang. Dirjen Perbendaharaan berharap DJPb agar lebih efisien baik dari segi SDM maupun operasional tanpa mengurangi kualitas layanan serta lebih bisa memahami aspirasi dari stakeholders, terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas sebagai advisor.

Didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto, dan seluruh Kepala KPPN lingkup Provinsi Sumatera Selatan, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan arahan kepada para pegawai untuk menjalankan tugas Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), dan Financial Advisor (FA) dengan komitmen tinggi. Dirjen Perbendaharaan juga memberikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja seluruh insan Perbendaharaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangkaian ASEAN Finance Ministers’ dan Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM), seluruh negara ASEAN telah menyatakan persetujuan dan dukungan atas pembentukan ASEAN Treasury Forum (ATF) yang diinisiasi Indonesia sejak tahun 2023 lalu. Mengangkat tema "Optimizing Government Cash Management for Sustainable Development", ASEAN Treasury Forum Seminar digelar secara langsung di Luang Prabang, Laos, Rabu (03/4) dan dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti selaku Head of Delegates (HoD) Indonesia.

“Pemerintah harus memiliki pemantauan harian yang akurat dan perkiraan kas yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan diambil secara efektif dan efisien,” ungkap Dirjen Perbendaharaan dalam pidato pembuka ASEAN Treasury Forum Seminar.

Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan perbendaharaan dan fiskal, pengelolaan kas harus mendukung peran countercyclical pada saat krisis. Sebagaimana dicatat dalam pertemuan G20 di Sao Paulo, Brasil pada bulan Februari lalu, peluang ekonomi global menuju soft landing sangat besar, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tangguh, meskipun terdapat perbedaan antar negara dan wilayah. Namun dibandingkan dengan pandemi COVID sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 hingga 2019. 

“Pembelajaran dari pandemi adalah bahwa Pemerintah memerlukan sistem pengelolaan kas yang terintegrasi dan saling berhubungan yang dapat memberikan informasi komprehensif mengenai pendapatan dan belanja pemerintah sepanjang tahun anggaran, sehingga pembuat kebijakan dapat memperkirakan dana jangka pendek yang tersedia dan potensi kas menganggur sementara,” jelas Dirjen Perbendaharaan menegaskan peran perbendaharaan sebagai bagian dari manajemen kebijakan fiskal.

Dipandu oleh moderator dari TV Nasional Laos, ASEAN Treasury Forum Seminar menghadirkan tiga narasumber sebagai pembicara yaitu Deputi Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Laos Boualuengkhin Douangsavanh, Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb Noor Faisal Achmad, dan Pejabat Bantuan Teknis untuk Sektor Fiskal, Departemen Urusan Fiskal, International Monetary Fund (IMF) Holger van Eden. 

ASEAN Treasury Forum Seminar sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Perbendaharaan bertujuan untuk menyediakan platform bagi pembicara dan peserta yang terhormat untuk terlibat dan berbagi perspektif dan pengalaman berharga mereka tentang bagaimana pengelolaan kas ditangani di masing-masing negara selama keadaan normal atau bahkan dalam masa krisis. Semua peserta diharapkan untuk terlibat dalam diskusi dan secara aktif berbagi pengetahuan karena wawasan dari setiap individu tentunya akan sangat berharga dalam memperkuat praktik pengelolaan kas di kawasan ASEAN. [NS]

Rabu (6/3), Seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Lahat melaksanakan kegiatan rutin yaitu Capacity Building. Perkembangan dan perubahan proses bisnis pada Kantor Pelayanan sangat cepat terjadi beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan visi DJPb, menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia, penyesuaian dalam proses bisnis tersebut tentunya juga akan berdampak kepada peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia yang dituntut untuk semakin mudah untuk beradaptasi atas setiap perubahan dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan era digital. Dalam rangka mendukung perubahan tersebut dan sebagai bagian dari upaya KPPN Lahat dalam mengurangi resistensi negatif atas perubahan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan attitude pegawai dalam rangka mencapai sasaran/target kinerja organisasi, maka dibutuhkan kegiatan Capacity Building secara berkala.

Kegiatan diawali dengan briefing dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Budi Hartadi selaku Kepala KPPN Lahat. Setelah itu, seluruh pegawai dan PPNPN berjumlah 24 orang langsung diberangkatkan menuju lokasi kegiatan Capacity Building pada pukul 16:30 WIB menuju Tepian Ayek Lematang. Untuk meningkatkan keakraban, proporsi penumpang pada masing-masing mobil dibagi atas usia, seksi/subbagian, dan jenis kelamin. Saat tiba di area wisata Taman Ayek Lematang, Kepala KPPN Lahat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Capacity Building Triwulan I Tahun 2024, dalam penyampaian Bapak Budi Hartadi mengingatkan kembali terkait penguatan kerja tim antar seksi sesuai dengan implementasi Standardisasi Peran KPPN dalam penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory.

Selanjutnya tim acara KPPN Lahat menyiapkan seluruh perlengkapan mini games. Sebelum memulai games, diawali dengan yel yel bersama untuk menambah semangat para pegawai. Mini Games pertama “Follow The Rule” bertujuan untuk melatih konsentrasi pegawai serta menekankan pentingnya komunikasi yang baik. Mini Games berikutnya “Listen To My Story” bertujuan untuk melatih kekompakan dan kerjasama dalam suatu tim Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor, Bapak Budi Hartadi juga menyampaikan materi terkait Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, selain bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan sinergi para Pegawai KPPN Lahat, pemaparan materi pada kegiatan Capacity Building tersebut bertujuan untuk meningkatkan awereness seluruh pegawai terhadap nilai-nilai integritas dan anti korupsi serta mengajak kepada seluruh pegawai KPPN Lahat untuk meningkatkan komitmen untuk menjaga integritas organisasi baik dalam pelaksanaan tusi dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kegiatan Capacity Building ini ditutup dengan doa dan keberangkatan pulang menuju KPPN Lahat secara bersama-sama dilanjutkan dengan makan malam bersama.

Lahat - Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. KUR telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan UMKM. Melalui pinjaman dengan bunga yang terjangkau, UMKM mampu mengembangkan usahanya, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan program pembiayaan KUR, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait khususnya kementerian keuangan untuk terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran KUR dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya tersebut, telah dilakukan survei pada 13-15 Juni 2023 terhadap debitur KUR di wilayah Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam. KPPN Lahat sebagai kepanjangan tangan dari Ditjen Perbendaharaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang lingkup wilayah kerjanya meliputi empat kabupaten dan 1 kota tersebut, berkolaborasi dengan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan mengawasi penyaluran KUR untuk mengetahui ketepatan pemberian subsidi serta mengidentifikasi dampak yang telah dihasilkan oleh program KUR.

Survei dilakukan terhadap para pelaku usaha yang memiliki plafond pinjaman di atas Rp20 juta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebermanfaatan pembiayaan KUR bagi para debitur di berbagai sektor ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan. Hasil survei ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi program KUR. Dengan mengevaluasi pelaksanaan program secara periodik, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas penyaluran KUR dapat diambil untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi UMKM.

Program KUR menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pengembangan UMKM di Sumatera Selatan. Dengan adanya survei ini, diharapkan program KUR dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi para debitur dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Survei ini sebagai langkah awal yang penting dalam upaya bersama untuk memastikan bahwa KUR tetap menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lahat, Sumatera Selatan. (npa/KPPN Lahat)

Lahat, 3 Maret 2023 - Bertempat di Lapangan KPPN Lahat, seluruh pegawai KPPN Lahat termasuk PPNPN mengikuti acara sosialisasi penanganan bencana kebakaran yang berkerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahat.

Pada sesi sosialisasi materi ini dipaparkan oleh narasumber dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahat. Paparan dilakukan kurang lebih selama satu jam dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai KPPN Lahat terkait dengan penyebab kebakaran dan tata cara pemadaman api di dalam ruangan. KPPN Lahat sebagai satuan kerja yang menaruh atensi terhadap keselamatan pegawai juga telah menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di setiap sudut pada KPPN Lahat sebagai upaya dalam memitigasi risiko apabila teriadi kebakaran.

Pada Sesi ke-2 dilaksanakan praktik penanganan bencana kebakaran yang dilaksanakan di lapangan KPPN lahat. Pada kesempatan ini dipraktikan secara langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahat mengenai tata cara dalam pemadaman api menggunakan alat-alat yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak lupa beberapa perwakilan pegawai KPPN Lahat melakukan praktik secara langsung pemadaman api dengan diawasi langsung oleh Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahat.

Melalui diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Lahat mendapatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran sehingga dapat memitigasi dan meminimalisir terjadinya kebakaran kantor.

Ilmu merupakan sesuatu yang sangat luas, semakin kita mempelajari sesuatu, semakin sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang memiliki banyak batasan. Berbicara tentang ilmu, KPPN Lahat bersama satuan kerja di lingkupnya baru saja menimba ilmu bersama melalui sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2023 secara langsung di Aula KPPN Lahat. Sosialisasi kali ini membahas tentang peraturan baru yaitu PMK Nomor 210/ PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, lalu tentang Penerapan NIK sebagai NPWP dan tentang Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam rangka Implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Bersamaan dengan acara sosialisasi kali ini juga diikuti dengan acara penyerahan penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja anggaran terbaik pada periode tahun anggaran 2022. Penghargaan ini diberikan kepada satuan kerja dengan pagu kecil yaitu: KPKNL Lahat sebagai peringkat pertama, Pengadilan Agama Muara Enim peringkat kedua, dan Kemenag Kab. Lahat peringkat ketiga. Lalu penghargaan untuk satuan kerja pagu sedang yaitu: KPP Pratama Lahat sebagai peringkat pertama, Lapas Muara Enim peringkat kedua dan BPS Lahat peringkat ketiga. Kategori terakhir dengan pagu besar yaitu: Polres Lahat sebagai peringkat pertama, Polres Pagar Alam peringkat kedua dan Polres Muara Enim peringkat ketiga.

Pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi dari KPPN Lahat kepada satuan kerja yang telah memberikan kinerja anggaran terbaik. Dengan adanya apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat satuan kerja, mempertahankan apa yang sudah baik dan dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Nah, kalau sobat, sudah mendapatkan ilmu baru apa hari ini?

Pada tanggal 6-8 Februari 2023, KPPN Lahat melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran periode semester I tahun 2023.

Kegiatan diselenggarakan dengan bersinergi dengan mitra kerja KPPN Lahat yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri I Muara Enim dan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam sebagai penyedia tempat dilaksanakannya bimtek untuk satker lingkup Kabupaten Muara Enim, PALI, dan Kota Pagar Alam. Adapun peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah seluruh satuan kerja lingkup KPPN Lahat.

Secara khusus bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kali ini berfokus pada peningkatan kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja, Pendaftaran Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, Implementasi DIGIPAY, dan sharing session implementasi KKP.

Dengan diselenggarakannya kegiatan hari ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja IKPA satuan kerja serta sinerg antara KPPN Lahat dan mitra kerja di tahun 2023.