Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020

Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, KPPN Lahat mengadakan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sosialisasi secara tatap muka, maka KPPN Lahat melaksanakan sosialisasi tersebut secara virtual melalui aplikasi zoom.

Acara dimulai dengan kata sambutan oleh Kepala KPPN Lahat yakni Bapak Ahmad Fauzi, serta penyampaian materi tentang Pedoman Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran Bagi Satker oleh Bapak Edy Suprianto dan Materi Rencana Penarikan Dana Harian oleh Bapak Kharly Oktaperdana. Dan Di akhir acara juga diadakan quiz online yang dimenangkan satuan kerja mitra KPPN Lahat. Dari sosialisasi yang diadakan melalui zoom tersebut, dapat kita simpulkan beberapa hal dari materi tersebut. Berikut merupakan batas waktu pengajuan SPM-LS kontraktual oleh PPSPM ke KPPN.

Satker dapat mengajukan SPM TUP untuk membayarkan belanja operasional dan non-operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Dan untuk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari, batas pengajuannya ke KPPN tanggal 2 Desember 2020 pada jam kerja, SPM-LS Gaji Induk diterbitkan paling lambat tanggal 21 Desember 2020 diberi tanggal 4 Januari 2021 dan untuk pembayaran penghasilan PPNPN bulan Januari 2021 dibayarkan pada hari kerja pertama bulan Januari 2021.

Selanjutnya adalah pengaturan pengajuan SPM beban SBSN diatur sebagai berikut.

Penyetoran Sisa UP/TUP di Rekening Bendahara

• Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 23 Desember 2020, dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan tanggal 4 Januari 2021 dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP TAYL. Penyetoran sisa dana UP/TUP dilampirkan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN yang dilakukan pencocokkan saldo UP/TUP pada seksi Bank
• Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2020 dilakukan paling lambat tanggal 8 Januari 2021 dengan menggunakan frasa “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2020” pada uraian SPM dan diberi tanggal 31 Desember 2020. Peneribatan SP2D paling lambat tanggal 12 Januari 2021 yang dibebankan pada Rekening Transito TUP/GUP Nihil

Pengesahan BLU dan Hibah Langsung

Akuntansi dan Pelaporan

Ketentuan terkait rekonsiliasi dan pelaporan keuangan mengikuti surat dari KPPN menjelang periode pelaksanaan rekonsiliasi.

Penulis : Risa Aulia (Pegawai KPPN Lahat)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN Lahat sebagai salah satu Kuasa BUN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki cakupan wilayah kerja sebanyak lima kabupaten/kota. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam. Sementara itu, satuan kerja kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja KPPN Lahat adalah sebanyak 91 satuan kerja yang tersebar pada lima kabupaten/kota tersebut. Sebagai Kuasa BUN, KPPN lahat mengelola dana APBN tahun 2020 sebesar Rp.1,83 triliun yang terdiri dari Rp.737 miliar belanja kementerian/lembaga dan Rp.1,09 triliun merupakan dana transfer (DAK Fisik dan Dana Desa).

Realisasi dana APBN yang dikelola KPPN Lahat sampai dengan kuartal III tahun 2020 adalah sebesar Rp1,432 triliun atau 78,13%. Detil realisasi per jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase realisasi anggaran pada  Q3 sebesar 78,13% telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yakni sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019, realisasi anggaran Q3 tahun 2020 jauh lebih baik.

Realisasi anggaran Q3 tahun 2019 adalah sebesar 62,31%. Hampir semua realisasi per jenis belanja pada Q3 tahun 2020 lebih besar dibandingkan pada 2019, kecuali belanja barang. Realisasi belanja barang pada Q3 tahun 2020 lebih rendah karena pada tahun ini terdapat larangan dan/atau pembatasan berbagai kegiatan yang diakibatkan pandemi covid19. Sehingga hampir semua satuan kerja membatalkan beberapa kegiatan yang telah diagendakan. Sementara itu, realisasi dana transfer pada Q3 tahun 2020 jauh lebih tinggi dari tahun 2019 karena pada masa pandemi covid19 ini penyaluran dana transfer lebih dipermudah persyaratannya.

Semoga dengan percepatan realisasi belanja baik dana transfer maupun belanja kementerian/lembaga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Edy Suprianto

Kepala Seksi Pencairan Dana

Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, KPPN Lahat mengadakan Dialog Kinerja Organisasi yang secara rutin diadakan paling sedikit tiap bulan. Pengertian Dialog Kinerja Organisasi (DKO) menurut KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya, untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DKO tersebut terdiri dari 3 tahapan utama meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Tindak Lanjut. Berikut merupakan tujuan dari pelaksanaan DKO:
1.  Mereviu kinerja organisasi atau pegawai dalam rangka mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja;
2.  Mengarahkan dan memotivasi bawahan untuk berkinerja lebih baik;
3.  Mengubah cara berpikir dan bertindak para pegawai dengan memperjelas ekspektasi kinerja;
4. Meningkatkan kerjasama internal;
5. Mengambil keputusan atas perubahan yang akan berdampak terhadap strategi;
6. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja.

Selain tujuan ada juga manfaat pelaksanaan DKO, yaitu:
1. Meningkatkan kinerja organisasi dan individu;
2. Terbangunnya budaya kerja organsiasi;
3. Terwujudnya interaksi positif antara atasan langsung dan bawahan;
4. Terpetakannya potensi/kompetensi pegawai sebagai salah satu alat perencanaan pengembangan pegawai

Setelah dilaksanakan DKO pada tanggal 9 September 2020 lalu, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pegawai KPPN Lahat telah mencapai target yang ditentukan tapi masih harus ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik. (Risa)

Pada tanggal 14 September 2020 lalu, KPPN Lahat kedatangan 3 Pegawai Baru. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan (SE MENKEU) nomor SE-33/MK.1/2020 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru Kementerian Keuangan, yaitu Setiap task force Unit Eselon I/ Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Agar menyampaikan laporan mingguan terkait jumlah pegawai yang telah melaksanakan rapid test dan/atau swab test melalui alamat email, diadakan rapid test untuk 3 pegawai baru KPPN Lahat di Dinkes Lahat. Setelah hasil rapid test keluar, Alhamdulillah semua pegawai baru dinyatakan non-reaktif.  

Apa saja protokol kesehatan COVID-19 yang harus kita taati? Berikut ini rinciannya, berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19:

1. Jaga kebersihan tangan
2. Jangan menyentuh wajah
3. Terapkan etika batuk dan bersin
4. Pakai masker
5. Jaga jarak
6. Bagi yang tidak merasa sehat, di minta untuk Isolasi Mandiri
7. Jaga kesehatan

Mari bersama – sama kita berantas penyebaran COVID-19 dengan mematahui protokol kesehatan yang ada. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan  dan perlindungan yang terus menerus di dunia dan di akhirat. (Risa)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat adalah Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. KPPN Lahat memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta Kota Pagar Alam. KPPN Lahat rutin membagikan informasi penyerapan anggaran mitra kerja KPPN Lahat kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPPN Lahat.

Realisasi anggaran KPPN Lahat setiap bulan cenderung  meningkat kecuali penyerapan anggaran pada Bulan Juni yang cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah Rp70.078.682.251,00 sedangkan pada bulan Agustus masih berkisar pada angka Rp65.926.396.100,00. Penyerapan bulan Agustus masih dapat naik hingga bulan Agustus benar-benar berakhir.

Sesuai dengan intruksi pemerintah, mitra kerja diharapkan dapat terus meningkatkan penyerapan anggaran di satkernya. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulus perekonomian negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Komponen belanja pemerintah melalui realisasi satker merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Semoga dengan bergerak naiknya belanja satker KPPN Lahat ikut berkontribusi dalam membaiknya perekonomian negeri. (key)

KPPN Lahat telah meluncurkan satu situs mini yang berisikan update informasi bagi Satuan Kerja khususnya bagi yang membutuhkan layanan CSO. Mni web ini berisi diantaranya Panduan Teknis bagi Pejabat Pengelola Keuangan Satker, Panduan Pendaftaran Simaspaten, Form dan Blangko yang dibutuhkan satker dalam mengajukan layanan ke KPPN Lahat. Mini Web ini dapat diakses melalui tautan bit.ly/Mang_CSO. Semoga dengan hadir nya mini web ini dapat mempermudah satuan kerja Lingkup KPPN Lahat.

Sejak tahun 2016, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Peringatan Harlah Pancasila tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Peringatan Harlah Pancasila jatuh pada masa pandemi COVID-19.  Peringatan Harlah Pancasila tidak dilakukan dengan kegiatan upacara seperti biasa. Kegiatan pancasila dilakukan secara virtual yang dapat disaksikan semua komponen bangsa dan masyarakat melalui stasiun TV Nasional TVRI serta kanal media sosial Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peringatan upacara Peringatan Harlah Pancasila diikuti oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Menteri Kabinet serta gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia di lokasi masing-masing. Kondisi pandemi ini mengharuskan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak tidak dilakukan agar tidak menjadi media penyebaran COVID-19. Proses “broadcasting” secara langsung pelaksanaan upacara pun dapat menjadi sarana pengenalan “new normal” bagi masyarakat umum.

Sesuai dengan Surat Edaran  Badan Pembinaan Ideololgi Pancasila, seluruh aparatur negara diwajibkan untuk menyaksikan pelaksanaan upacara melalui kanal/saluran yang sudah disediakan. Tidak terkecuali bagi punggawa keuangan KPPN Lahat sebagai aparatur sipil negara, seluruh pegawai KPPN Lahat mengikuti jalannya upacara peringatan harlah pancasila di lokasi masing-masing pegawai. Aparatur sipil negara mempunyai tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai pancasila.

Semoga momen peringatan harlah pancasila menjadi salah satu bukti pengamalan nilai-nilai pancasila khususnya bagi pegawai KPPN Lahat serta seluruh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR LAYANAN KPPN LAHAT