Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai salah satu BLU yang menjadi bagian dari Ditjen Perbendaharaan turut andil dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional lewat bantuan kepada Usaha Ultramikro. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah saat menyampaikan pengantar pada awal kegiatan Rapat Koordinasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diselenggarakan secara daring, Rabu (24/2).

"Pembiayaan UMi tahun 2020 tetap berjalan di tengah situasi yang sangat sulit. Target 850 ribu debitur tercapai 1,7 juta debitur, sehingga total yang sudah dilayani oleh PIP (sejak awal dimulainya program tahun 2017-red) ada 3,4 juta debitur. Ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang baik dengan para penyalur. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memerlukan pelayanan pembiayaan atau tambahan modal itu sangat besar. Total akad yang kita laksanakan Rp4,3 triliun dan sudah bisa menjangkau 491 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia atau mencapai 96%," sebut Ririn dalam kegiatan yang diikuti oleh para penyalur dari PT PNM, PT Pegadaian, PT BAV, serta penyalur linkage dari koperasi maupun lembaga keuangan mikro, juga perwakilan sejumlah pemerintah daerah, bank, dan mitra lainnya ini.

Tahun lalu, PIP merespons situasi pandemi dengan melaksanakan sejumlah skema seperti relaksasi pembayaran cicilan pokok dan pemberian masa tenggang, juga berinovasi dengan pemasaran secara daring. Untuk tahun 2021, Pembiayaan UMi  menjadi salah satu program pemerintah yang dilanjutkan. "Sehingga ada target untuk bisa melayani minimal 1,2 juta debitur baru, untuk target penyaluran pembiayaan Rp5 triliun lebih," lanjut Ririn pada Rakor yang bertema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini. PIP juga akan meneruskan pelaksanaan program penyaluran pembiayaan syariah, menerapkan program host to host, serta menguatkan program pendampingan disertai pelatihan agar pelaku usaha dapat naik kelas.

Tahun 2021 juga ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Ririn menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam PMK tersebut, misalnya plafon menungkat dari Rp10 juta bisa menjadi Rp20 juta. Penyaluran pembiayaan UMi pun dapat dilakukan melalui uang elektronik. Penjelasan lebih lanjut mengenai PMK ini disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP dalam sesi sosialisasi pada hari yang sama.

Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Ludiro saat memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan rakor tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada PIP maupun lembaga penyalur.

"Pada tahun 2020 di mana kita menjalani situasi yang tidak normal, justru tercatat melebihi target jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Ini tidak mudah karena dalam situasi pandemi, dan menjadi bukti bahwa peran UMi sangat dinanti dan berpengaruh pada masyarakat," ungkapnya.

"Berbagai indikator atau survei menunjukkan bahwa manfaat dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM di tengah pandemi sudah dirasakan. Demikian juga dampak kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2020 yang mulai membaik, beberapa sektor menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dan sebagian dikontribusikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah," papar Ludiro. Harapannya, coverage Pembiayaan UMi dapat semakin luas dengan adanya PMK baru yang memungkinkan bentuk kerja sama PIP menjadi lebih luas lagi, lebih variatif lagi, dan lebih beragam lagi pilihannya. (lrn/sw)

Lahat, 27/01/2021-Seperti yang diamanatkan dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 bahwa seluruh pegawai di lingkungan kementerian keuangan wajib menyusun kontrak kinerja paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berkenan. Maka dari itu, atas dasar Nota Dinas No. ND-54/WPB.07/KP.03/2021, dilakukan penandatangan kontrak kinerja oleh seluruh pegawai di KPPN Lahat pada hari Rabu, 27 Januari 2021. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai mulai dari kepala kantor, kepala seksi hingga pelaksana dari masing-masing seksi. Mengingat masih hangatnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Lahat, tentunya pelaksanaan acara tersebut dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan.

Meski masih berada dalam kungkungan pandemi, hal ini tidak menghambat pelaksanaan acara penandatanganan kontrak kinerja di KPPN Lahat yang berlangsung dalam kurun waktu yang singkat dan padat. Penandatanganan dimulai dari kepala kantor sebagai prolog acara yang kemudian dilanjutkan oleh para kepala seksi. Selanjutnya tanda tangan dilakukan oleh para pelaksana yang dikelompokkan berdasarkan seksi dengan dibersamai oleh kepala seksi masing-masing.

Kontrak kinerja terdiri dari pernyataan kesanggupan, rincian target capaian kinerja, dan sasaran kerja pegawai. Pada halaman pertama ada pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pada rincian target capaian kinerja berisi rincian indikator kinerja utama (IKU) dan target setiap IKU. Dan yang terakhir sasaran kerja pegawai berisi pejabat penilai, pegawai yang dinilai, dan kegiatan tugas pokok jabatan beserta targetnya.

Penandatanganan kontrak kinerja diselenggarakan sebagai rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Kontrak kinerja ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2021 agar menjadi tolak ukur keberhasilan KPPN Lahat dalam pencapaian rencana strategis pada tahun anggaran tersebut. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh pegawai memahami setiap detail  sasaran kinerja masing-masing dan dapat mencapai target kinerja seperti yang tertuang pada masing-masing kontrak kinerja.

(npa/kppnlahat)

Lahat, 23 Desember 2020

Pagi ini, Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di lingkup Kabupaten Lahat melakukan Kegiatan Sosial dengan Tema “Sambung Rasa Kementerian Keuangan Peduli”. Kegiatan ini diselenggarakan secara Nasional sebagai wujud empati dan kepedulian Kementerian Keuangan bagi masyarakat dan keluarga besar Kementerian Keuangan yang terdampak pandemi COVID-19.

Kementerian Keuangan di wilayah Lahat diwakili oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Lahat. Penyerahan bantuan ini diserahkan secara simbolik oleh para Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Kabupaten Lahat yaitu Bapak Ahmad Fauzi Kepala KPPN Lahat, Bapak M. Umar Kepala KPKNL Lahat, dan Bapak Moersalin Ananda Putra Kepala KPP Pratama Lahat.

Kegiatan Sambung Rasa ini menyalurkan bantuan bahan makanan pokok di dua lokasi, yaitu Panti Asuhan Hikma Yayasan Kesejahteraan Sosial di Jl. Serelo No 400 Lahat dan Panti Asuhan Darul Falah di Jln. penghijauan No 64 Kel. Bandar Jaya Kab. Lahat. Panti Asuhan Hikma sendiri menampung 25 anak asuh dan Panti Asuhan Darul Falah menampung 20 anak asuh baik putra maupun putri.

Dalam kegiatan ini disalurkan bantuan bahan makanan pokok yang terdiri dari beras 50kg, mi instan 4 dus, telur 4 karpet, minyak goreng 16kg, gula pasir 10kg, sabun mandi cair 6 pouch, sikat gigi 40buah, dan pasta gigi 24 buah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan panti asuhan di masa sulit pandemi ini. Bantuan yang diberikan pun dibeli dari warung kelontong lokal. Hal ini bertujuan memberikan efek ekonomi ke UMKM lokal sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. (Kharly Oktaperdana/kppnlahat)

Tanggal 21 Desember 2020 menjadi momen bersejarah bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat.  Menyusul predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018 lalu, pada hari ini KPPN Lahat berhasil mendapatkan apresiasi sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Predikat WBK dan WBBM yang berhasil diraih oleh KPPN Lahat merupakan wujud nyata aksi perang melawan korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus memberikan pelayanan yang cepat dan prima bagi stakeholder.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap tahun sebagai rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) pada tanggal 9 Desember oleh KemenPAN RB. Para pemimpin penggerak perubahan yang mendapatkan award diundang untuk menerima langsung penghargaan WBK dan WBBM oleh MenPAN RB di Jakarta. Tujuan pemberian penghargaan WBK dan WBBM adalah  memberikan apresiasi dan motivasi bagi unit kerja yang berhasil menerapkan langkah kongkrit untuk mewujudkan unit kerja yang bebas dari KKN, bebas pungli, calo  dan suap, menerapkan pelayanan yang cepat dan prima, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penganugerahan WBK dan WBBM tahun 2020 dilakukan secara langsung (Offline) dan Daring (Online) karena pandemi COVID-19 dengan tagline Making Change, Making History. Penyerahan secara simbolis oleh Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, kepada para penerima award diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta.  Sedangkan penyerahan award secara Online dilakukan melalui Zoom Meeting diikuti oleh 752 institusi dari seluruh penjuru negeri.

Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM diharapkan dapat menularkan virus antikorupsi dan birokrasi bersih dan melayani kepada setiap institusi di wilayahnya.

Pada tahun 2020, terdapat 3.691 unit kerja yang diajukan untuk menerima predikat WBK dan WBBM. Untuk evaluasi pertama, 2.570 unit kerja berhasil lolos. Sedangkan untuk evaluasi kedua sekaligus hasil akhir penentuan penerima predikat WBK dan WBBM hanya 763 unit kerja yang lolos kriteria yang ditetapkan Tim Penilai Nasional dengan rincian 681 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 82 unit kerja mendapatkan predikat WBBM.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 dihadiri secara virtual oleh Wapres Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada para penerima predikat WBK dan WBBM. Wapres melanjutkan, “Momentum HAKORDIA menjadi momentum yang tepat bagi kita semua agar selalu menjujung integritas. Pembangunan Zona Integritas sebagai salah satu langkah dalam reformasi birokrasi harus diperluas cakupannya di setiap institusi/unit kerja. Integritas ASN harus selalu dijaga sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.”

Predikat WBK WBBM yang diperoleh oleh KPPN Lahat diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat/ stakeholder sesuai motto layanan KPPN Lahat PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Modern dan Akuntabel)

(Oleh : Evy Ariska Novelia/kppnlahat)

Lahat, 14/12/2020- Bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat, proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 wilayah pembayaran KPPN Lahat diselenggarakan pada hari Senin, 14 Desember 2020. Penyerahan DIPA 2021 tetap dilaksanakan secara tatap muka di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker untuk seluruh tamu undangan yang hadir dari Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. PALI, Kota Pagaralam, dan Kab. Empat Lawang.

Acara penyerahan DIPA dihadiri oleh 20 perwakilan pimpinan kantor vertikal Kementerian/Lembaga di daerah dan perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Berkumpulnya para pimpinan instansi pengelola APBN di wilayah kabupaten Lahat dan sekitarnya menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai efektivitas APBN. Efektivitas APBN sangat bergantung pada kualitas belanja/pelaksanaan APBN yang berada dalam kewenangan para Kuasa Pengguna Anggaran. Diharapkan, belanja pemerintah yang berasal dari APBN dapat mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 yang sangat berimbas secara ekonomi dan finansial pada masyarakat.

Kepala KPPN Lahat, Ahmad Fauzi, membuka acara dengan menyampaikan fokus APBN Tahun 2021. APBN Tahun 2021 dipandang sebagai APBN berkarakter khusus, yaitu APBN yang berfokus pada penguatan penanganan pandemi Covid-19, sehingga posturnya belum menunjukkan karakter normal APBN seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan APBN 2021 diarahkan pada 4 kegiatan utama, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan penguatan reformasi struktural. Hal tersebut sesuai dengan tema APBN Tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. APBN Tahun 2021 juga diharapkan dapat men-drive pertumbuhan ekonomi  sebesar  5,0%.

Ahmad fauzi menambahkan, alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang dibelanjakan untuk wilayah pembayaran KPPN Lahat sejumlah Rp769,4 Milyar, dengan alokasi  Belanja Pegawai sebesar Rp497,61 Miliar, Alokasi Belanja Barang sebesar Rp246,38 Miliar, dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp25,41 Miliar. Untuk postur alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tersebar di 5 wilayah Kabupaten/Kota lingkup pembayaran KPPN Lahat, masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp2,45 Triliun di Kabupaten Muara Enim, Rp2,01 Triliun di Kabupaten Lahat, Rp0,98 Triliun di Kabupaten Empat Lawang, Rp1,08 Triliun di Kabupaten PALI, dan Rp0,71 Triliun Kota Pagaralam.

Seiring dengan prosesi penyerahan DIPA, kepala KPPN Lahat meresonansi kembali arahan presiden agar sedapat mungkin memproses pengadaan barang/jasa sejak dini, dan tidak menunggu dimulainya Tahun Anggaran 2021. Bantuan sosial  agar disalurkan pada kesempatan pertama di bulan Januari 2021 dan  semua pihak diharapkan mendukung upaya percepatan Reformasi Anggaran yang dilakukan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga. Resource APBN dan APBD yang ada agar benar-benar dimanfaatkan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran sehingga setiap Rupiah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan/kemakmuran Rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala BPKAD Kab. Lahat, Drs. Sahabadi Telaumbanua, M. Si, menyampaikan kembali arahan presiden dalam pelaksanaan APBN 2021 agar setiap pimpinan satuan kerja kemnetrian/lembaga maupaun pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas belanja, Spending Better bukan Spending More. Pengeluaran pemerintah melalui DIPA  diharapkan akan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi COVID 19. Pandemi menuntut perubahan pada cara bergerak  dan mindset dalam menerapkan reformasi dan pelaksanaan anggaran.  Terakhir yang tak kalah penting adalah dengan selalu terjaganya Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanan APBN sehingga setiap rupiah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Komitmen dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang transparan dan akuntabel dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Lahat sebagai perwakilan Menteri Keuangan/bendahara umum negara di daerah dan pimpinan satuan kerja sebagai perwakilan kementerian/lembaga di daerah.

Acara dilanjutkan dengan memberikan apresiasi kepada satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun 2020,yaitu :

1. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, masing-masing untuk : Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Enim, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muara Enim, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.
2. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Laporan Keuangan, masing-masing untuk : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat, Badan Pusat Statistik Kab. Empat Lawang
3. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Rekonsiliasi, masing-masing untuk: Polres Muara Enim, Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam, Kejaksaan Negeri PALI
4. Penghargaan kepada Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Terbaik Semester II TA 2020, masing-masing untuk :
   1. Kategori DIPA dengan Pagu Anggaran sampai dengan 2 Milyar, yaitu kepada : Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Enim, Kantor Kementerian Agama Kab. Lahat, Madrasah Aliyah Negeri 1 Empat Lawang.
   2. Kategori DIPA dengan Pagu Anggaran antara 2 Milyar sampai dengan 5 Milyar, yaitu kepada: Badan Pusat Statistik Kab. Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kab. Empat Lawang, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muara Enim.
   3. Kategori DIPA dengan Pagu Anggaran di atas 5 Milyar, yaitu kepada: Rindam-II/SWJ, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Muara Enim, Polres Pagar Alam

Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2021 pada hari ini diharapkan dapat menjadi awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN untuk mencapai Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi sesuai tema yang diusung dalam APBN 2021. (ean/kppnlahat)

Dana Desa telah digulirkan oleh Pemerintah sejak tahun 2015 sebagai bentuk pengejawantahan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana Desa merupakan komponen APBN yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada tahun 2017, penyaluran Dana Desa mulai dialihkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan penunjukan Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Seiring perjalanan waktu, peraturan tentang pengelolaan Dana Desa mengalami perubahan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, yaitu:

1. PMK No.50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. PMK No.112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017;
3. PMK No.225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/PMK.07/2017;
4. PMK No.121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 50/PMK.07/2017;
5. PMK No. 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian  Dana Desa Setiap kabupaten/kota dan perhoitungan rincuian dana desa setiap desa;
6. PMK No.193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. PMK No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. PMK No.40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019;
9. PMK No.50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019;
10. PMK No.156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 205/PMK.07/2019.

Pada tahun 2020, pemerintah menginisiasi kegiatan rekonsiliasi sisa dana desa sebagaimana tertuang dalam PMK 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa.

Sisa Dana desa yang tidak digunakan dan masih mengendap di Rekening Desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat akhir bulan Oktober 2020 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Untuk Sisa Dana Desa atas peneriman dan penggunaan Dana Desa TA 2015 s.d. 2018 yang ada di RKD akan disetorkan ke RKUD selanjutnya ke RKUN;
2. Untuk sisa Dana Desa atas penerimaan dan pengunaaan Dana Desa TA 2019 yang ada di RKD dapat digunakan kembali di tahun anggaran 2020 dan menjadi komponen Pembiayaan APBDes 2020, yaitu SILPA. Jika tidak dianggarkan kembali pada APBDes 2020, maka diperhitungkan sebagai pemotong Dana Desa tahap 3.

Penyelesaian setoran RKD ke RKUD dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Desa dan Kepala BPKAD sebagai wakil Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, akumulasi sisa dana desa dalam RKUD harus disetorkan paling lambat akhir hari kerja di bulan Desember tahun 2020 ke Rekening kas Umum Negara (RKUN). Jumlah Sisa Dana Desa yang ada di RKUD selanjutnya akan direkonsiliasi dengan jumlah penyaluran yang terekam dalam aplikasi OM SPAN oleh KPPN. Hasil rekonsiliasi yang dinyatakan benar, akan dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerimtah Daerah dan KPPN paling lambat akhir bulan November tahun 2020.

Di wilayah kerja KPPN Lahat, terdapat 4 kabupaten yang menerima Dana Desa dengan jumlah total desa sebanyak 817 desa (jumlah desa terbesar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan). Empat kabupaten yang menerima dana desa telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara rekonsiliasi dengan KPPN Lahat, sebagai berikut:

1. Kabupaten PALI

Penandatangan BAR dilakukan di ruangan Kepala Kantor KPPN Lahat pada tanggal 19 November 2020. Akumulasi Sisa Dana Desa sebesar Rp 0,-.

2. Kabupaten Lahat

Penandatangan BAR dilakukan di ruangan Kepala Kantor KPPN Lahat pada tanggal 25 November 2020. Akumulasi Sisa Dana Desa sebesar Rp 0,-.

3. Kabupaten Muara Enim

Penandatangan BAR dilakukan di ruangan Kepala Kantor KPPN Lahat pada tanggal 24 November 2020. Akumulasi Sisa Dana Desa sebesar Rp 0,-.

4. Kabupaten Empat Lawang

Penandatangan BAR dilakukan di ruangan Kepala Kantor KPPN Lahat pada tanggal 27 November 2020. Akumulasi Sisa Dana Desa sebesar Rp 0,-.

Dengan selesainya penandatanganan Berita Acara Sisa Dana Desa di wilayah kerja KPPN lahat, diharapkan pengelolaan Dana Desa lebih akuntabel dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh: Evy Ariska Novelia S. S. T. , Seksi Bank KPPN Lahat

Kondisi pandemi Covid-19 ini membuat semua orang harus beradaptasi. Salah satu kebiasaan baru yang harus dilakoni adalah melakukan upacara secara daring. Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara daring di instansi masing-masing. Seluruh pegawai KPPN Lahat bersama – sama melakukan upacara di front office KPPN Lahat melalui zoom dengan tetap melaksanakan social distancing. Hampir seluruh pegawai mengikuti upacara secara daring di ruangan utama layanan KPPN Lahat kecuali pegawai yang sedang melaksanakan work from home maupun menjalani dinas luar. Pokok - pokok yang disampaikan Menteri Keuangan di upacara hari pahlawan 10 November 2020:

- Pahlawan hadir karena ada tantangan yang mengancam bangsa kita dan cita-cita bernegara. Setiap episode dalam sejarah Indonesia hadir tantangan dan disitulah kita akan melihat pahlawan yang dilahirkan.

- Dalam seluruh episode pahlawan selalu ada kata perjuangan. Berjuang adalah satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan, cobaan. Seluruh proses mencapai cita-cita memerlukan perjuangan yang butuh pengorbananan. Itulah sikap pahlawan.

- Kita semua bisa menjadi pahlawan. Pada 10 November, 75 tahun yang lalu, Bung Tomo dan jutaan pahlawan lain berjuang tanpa ada kekhawatiran terhadap keselamatan diri sendiri. Kemenkeu berjuang mewujudkan cita-cita bangsa. Seluruh jajaran Kemenkeu harus punya jiwa pahlawan mengikhtiarkan dengan seluruh jiwa dan raga mewujudkan cita-cita bangsa melalui keuangan negara. Pegawai kemenkeu jangan hanya terinspirasi pahlawan namun juga harus bisa menginspirasi generasi selanjutnya. Mari menjadi pahlawan hari ini dan kemudian. 

Semoga kita dapat meneladani para pahlawan yang sudah gugur di medan perjuangan. Meski berbeda medan juang, perjuangan para punggawa keuangan masih akan terus berjalan. Perjuangan ini bukan melemah tetapi malah semakin berat, yaitu mengisi kemerdekaan dengan perjuangan.

Masa pandemi sekarang membuat semua kegiatan harus disesuaikan agara kesehatan bisa tetap terjaga_. Istilah new normal atau normal baru kini sudah sering terdengar di telinga kita, sebuah istilah yang berarti bahwa setelah adanya pandemi ini, semua kegiatan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sebelumnya tidak biasa kita lakukan seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Setelah sempat terhambat, kini kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan kembali diikuti dengan penerapan protokol Kesehatan. KPPN Lahat pun sudah mulai kembali kegiatan-kegiatan rutin yang sebelumnya tertunda karena pandemi. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah kegiatan dalam rangka perayaan hari uang atau HORI. Kegiatan HORI ke-74 tahun ini mungkin sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya namun bukan berarti membuat semangat Hari Oeang tahun ini menjadi surut.

KPPN Lahat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka perayaan HORI yang ke 74 tahun, mulai dari kegiatan penyampaian penghargaan WTP ke kabupaten, sampai dengan kegiatan mengunjungi potensi wisata alam yang ada di area KPPN Lahat. Kegiatan pertama yaitu penyampaian penghargaan WTP, kegiatan ini dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala KPPN Lahat kepada pemerintah daerah masing-masing. Kunjungan ini juga sekaligus meninjau perkembangan desa dengan APBDes yang telah disalurkan. Kunjungan dilaksanakan selama lima hari ke lima kabupaten yang berada di wilayah kerja KPPN Lahat.

Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan olahraga bulu tangkis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk turnamen dengan peserta seluruh pegawai KPPN Lahat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin untuk menjaga kebugaran tubuh para pegawai agar dapat meningkatkan anti-bodi dan terhindar dari penyakit. Selain olahraga, KPPN Lahat juga mengadakan pertandingan gaplek yang diikuti oleh para pegawai. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan penuh keceriaan dari para pegawai dan telah didapat juara-juara dari pertandingan ini.

Masih dalam rangka meramaikan HORI ke-74, para pegawai melakukan kunjungan ke wisata alam yang ada di sekitar Kabupaten Lahat. Kunjungan wisata kali ini yaitu ke Curug Nyawe di Kabupaten Lahat. Curug ini ditempuh selama sekitar satu jam dari KPPN Lahat. Kegiatan ini diharapkan dapat menyegarkan pikiran para pegawai dari rutinitas pekerjaan yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan antar sesama pegawai KPPN Lahat.

Kegiatan selanjutnya dalam rangka HORI ke-74, KPPN Lahat menyelenggarakan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lahat. Perwakilan KPPN Lahat dengan sukarela mendonorkan darahnya untuk kebermanfaatan bersama. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Selasa, tangal 27 Oktober 2020. Bapak Fauzi selaku Kepala KPPN Lahat pun turut ikut serta mendonorkan darah beliau.

Sebagai penutup, KPPN Lahat juga mengikuti pelaksanaan upacara dalam rangka HORI ke-74 yang dilaksanakan pada tangal 31 Oktober 2020 secara daring melalui media zoom. Kegiatan upacara dilaksanakan dengan hikmat meskipun dilakukan secara daring.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPPN Lahat dilaksanakan agar para pegawai dapat tetap merasakan kemeriahan HORI ke-74 walaupun dalam kondisi normal baru. Semangat KPPN Lahat akan tetap maksimal dalam bekerja walaupun keadaan sekarang memerlukan banyak penyesuaian. KPPN Lahat akan terus peduli, responsif, adaptif atasi pandemi, bangkitkan ekonomi.