Dalam pelaksanaan proses bisnis terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb), dilakukan kerja sama dengan bank/pos persepsi di seluruh penjuru negeri baik di pusat maupun di daerah. Untuk memastikan pelaksanaan layanan bank/pos persepsi di daerah berjalan dengan baik, kantor vertikal DJPb di daerah bertugas memantau kepatuhan bank/pos persepsi terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. KPPN Lahat sebagai salah satu kantor vertikal DJPb di lingkup wilayah Sumatera Selatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bank/pos persepsi setiap triwulan pada tahun berjalan terhadap bank/pos persepsi di lingkup wilayah kerjanya.

     Dalam perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai bank/pos persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) penerimaan, KPPN Lahat melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan bank/pos persepsi dalam melaksanakan layanan penerimaan negara. Pada triwulan I tahun anggaran 2021 ini, KPPN Lahat telah melaksanakan monev pada 22, 23, dan 26 Februari, serta 1 Maret 2021. Monev dilakukan terhadap bank/pos persepsi di empat kabupaten/ kota lingkup kerja KPPN Lahat yang meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam.

     Monev dilakukan terhadap jam buka/ tutup loket, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/ bukan nasabah, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran, pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor (WP/WB/WS), dan aktif/ tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan elektronik selain loket teller pada bank/pos persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud. Monitoring tersebut dilakukan dalam bentuk uji petik yang ditandatangi oleh tim uji petik KPPN Lahat, dan pejabat bank/pos persepsi yang merupakan Pinca/AMO/Manajer. Atas pelaksanaan uji petik itu, KPPN Lahat membuat berita acara atas pelaksanaan uji petik yang kemudian ditandatangani oleh tim uji petik KPPN Lahat yang terdiri dari Kepala kantor dan seksi bank KPPN Lahat, serta oleh pejabat yang berwenang pada kantor cabang bank/pos persepsi.

     Pelaksanaan monev dilakukan secara acak dan mendadak kepada bank/pos persepsi yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan monev berjalan secara objektif untuk menghindari adanya rekayasa. Selain melakukan uji petik, tim monev melakukan wawancara dengan petugas bank/pos persepsi ataupun pihak yang mewakilkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan telah mematuhi perjanjian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak penyetor sesuai dengan PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Wawancara dilaksanakan dengan diselingi obrolan santai sehingga monev berjalan dengan santai dan hangat.

     Berdasarkan monev yang telah dilakukan diketahui bahwa semua bank/pos persepsi di wilayah lingkup kerja KPPN Lahat telah mematuhi perjanjian jasa layanan perbankan sebagai bank/pos persepsi. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa semua bank/pos persepsi di wilayah lingkup kerja KPPN Lahat telah melaksanakan ketentuan pada Surat Edaran Nomor SE-84/PB/2017. (npa/kppnlahat)

Lahat, 26/02/2021-Merujuk pada pasal 20 PMK No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan atas beban APDB.

Rekonsiliasi dilakukan antara Pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan periode per semester. Oleh karena itu, KPPN Lahat berkoordinasi dengan pemda di lingkup wilayah kerja KPPN Lahat dan KPP Pratama Lahat melakukan rekonsiliasi atas penyetoran pajak yang telah mendapatkan kode NTPN.

Dari kelima kabupaten/kota yang berada di lingkup kerja KPPN Lahat, ada dua kabupaten/kota yang telah menyelesaikan rekonsiliasi pajak hingga tahun anggaran 2020 yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam. Maka dari itu, pada hari Jumat 26 Februari 2021 telah dilaksanakan penandatangan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang dilaksanakan oleh kepala seksi bank sebagai perwakilan dari KPPN Lahat.

Penandatangan kali ini dilaksanakan atas rekonsiliasi pajak semester I dan semester II tahun anggaran 2020 untuk Kabupaten Empat Lawang dan semester II tahun anggaran 2020 untuk Kota Pagar Alam. Penandatangan dilakukan setelah memastikan bahwa jumlah pajak yang tertuang pada Berita Acara sudah tepat dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dilakukan.

Berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat paling sedikit memuat periode pemungutan dan penyetoran pajak, jenis dan jumlah pajak yang dipungut, jenis dan jumlah pajak yang disetorkan, dan tanda tangan para pihak yang melakukan rekonsiliasi. Setelah dilakukan pengecekan berita acara terkait jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan, tidak ada kesalahan yang ditemukan sehingga penandatangan berita acara rekonsiliasi pajak kali ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam, serta pihak terkait atas kerja sama yang baik sehingga rekonsiliasi pajak untuk TA 2020 telah terselesaikan.

(npa/kppnlahat)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai salah satu BLU yang menjadi bagian dari Ditjen Perbendaharaan turut andil dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional lewat bantuan kepada Usaha Ultramikro. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah saat menyampaikan pengantar pada awal kegiatan Rapat Koordinasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diselenggarakan secara daring, Rabu (24/2).

"Pembiayaan UMi tahun 2020 tetap berjalan di tengah situasi yang sangat sulit. Target 850 ribu debitur tercapai 1,7 juta debitur, sehingga total yang sudah dilayani oleh PIP (sejak awal dimulainya program tahun 2017-red) ada 3,4 juta debitur. Ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang baik dengan para penyalur. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memerlukan pelayanan pembiayaan atau tambahan modal itu sangat besar. Total akad yang kita laksanakan Rp4,3 triliun dan sudah bisa menjangkau 491 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia atau mencapai 96%," sebut Ririn dalam kegiatan yang diikuti oleh para penyalur dari PT PNM, PT Pegadaian, PT BAV, serta penyalur linkage dari koperasi maupun lembaga keuangan mikro, juga perwakilan sejumlah pemerintah daerah, bank, dan mitra lainnya ini.

Tahun lalu, PIP merespons situasi pandemi dengan melaksanakan sejumlah skema seperti relaksasi pembayaran cicilan pokok dan pemberian masa tenggang, juga berinovasi dengan pemasaran secara daring. Untuk tahun 2021, Pembiayaan UMi  menjadi salah satu program pemerintah yang dilanjutkan. "Sehingga ada target untuk bisa melayani minimal 1,2 juta debitur baru, untuk target penyaluran pembiayaan Rp5 triliun lebih," lanjut Ririn pada Rakor yang bertema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini. PIP juga akan meneruskan pelaksanaan program penyaluran pembiayaan syariah, menerapkan program host to host, serta menguatkan program pendampingan disertai pelatihan agar pelaku usaha dapat naik kelas.

Tahun 2021 juga ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Ririn menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam PMK tersebut, misalnya plafon menungkat dari Rp10 juta bisa menjadi Rp20 juta. Penyaluran pembiayaan UMi pun dapat dilakukan melalui uang elektronik. Penjelasan lebih lanjut mengenai PMK ini disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP dalam sesi sosialisasi pada hari yang sama.

Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Ludiro saat memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan rakor tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada PIP maupun lembaga penyalur.

"Pada tahun 2020 di mana kita menjalani situasi yang tidak normal, justru tercatat melebihi target jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Ini tidak mudah karena dalam situasi pandemi, dan menjadi bukti bahwa peran UMi sangat dinanti dan berpengaruh pada masyarakat," ungkapnya.

"Berbagai indikator atau survei menunjukkan bahwa manfaat dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM di tengah pandemi sudah dirasakan. Demikian juga dampak kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2020 yang mulai membaik, beberapa sektor menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dan sebagian dikontribusikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah," papar Ludiro. Harapannya, coverage Pembiayaan UMi dapat semakin luas dengan adanya PMK baru yang memungkinkan bentuk kerja sama PIP menjadi lebih luas lagi, lebih variatif lagi, dan lebih beragam lagi pilihannya. (lrn/sw)

Lahat, 27/01/2021-Seperti yang diamanatkan dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 bahwa seluruh pegawai di lingkungan kementerian keuangan wajib menyusun kontrak kinerja paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berkenan. Maka dari itu, atas dasar Nota Dinas No. ND-54/WPB.07/KP.03/2021, dilakukan penandatangan kontrak kinerja oleh seluruh pegawai di KPPN Lahat pada hari Rabu, 27 Januari 2021. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai mulai dari kepala kantor, kepala seksi hingga pelaksana dari masing-masing seksi. Mengingat masih hangatnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Lahat, tentunya pelaksanaan acara tersebut dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan.

Meski masih berada dalam kungkungan pandemi, hal ini tidak menghambat pelaksanaan acara penandatanganan kontrak kinerja di KPPN Lahat yang berlangsung dalam kurun waktu yang singkat dan padat. Penandatanganan dimulai dari kepala kantor sebagai prolog acara yang kemudian dilanjutkan oleh para kepala seksi. Selanjutnya tanda tangan dilakukan oleh para pelaksana yang dikelompokkan berdasarkan seksi dengan dibersamai oleh kepala seksi masing-masing.

Kontrak kinerja terdiri dari pernyataan kesanggupan, rincian target capaian kinerja, dan sasaran kerja pegawai. Pada halaman pertama ada pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pada rincian target capaian kinerja berisi rincian indikator kinerja utama (IKU) dan target setiap IKU. Dan yang terakhir sasaran kerja pegawai berisi pejabat penilai, pegawai yang dinilai, dan kegiatan tugas pokok jabatan beserta targetnya.

Penandatanganan kontrak kinerja diselenggarakan sebagai rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Kontrak kinerja ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2021 agar menjadi tolak ukur keberhasilan KPPN Lahat dalam pencapaian rencana strategis pada tahun anggaran tersebut. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh pegawai memahami setiap detail  sasaran kinerja masing-masing dan dapat mencapai target kinerja seperti yang tertuang pada masing-masing kontrak kinerja.

(npa/kppnlahat)

Lahat, 23 Desember 2020

Pagi ini, Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di lingkup Kabupaten Lahat melakukan Kegiatan Sosial dengan Tema “Sambung Rasa Kementerian Keuangan Peduli”. Kegiatan ini diselenggarakan secara Nasional sebagai wujud empati dan kepedulian Kementerian Keuangan bagi masyarakat dan keluarga besar Kementerian Keuangan yang terdampak pandemi COVID-19.

Kementerian Keuangan di wilayah Lahat diwakili oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Lahat. Penyerahan bantuan ini diserahkan secara simbolik oleh para Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Kabupaten Lahat yaitu Bapak Ahmad Fauzi Kepala KPPN Lahat, Bapak M. Umar Kepala KPKNL Lahat, dan Bapak Moersalin Ananda Putra Kepala KPP Pratama Lahat.

Kegiatan Sambung Rasa ini menyalurkan bantuan bahan makanan pokok di dua lokasi, yaitu Panti Asuhan Hikma Yayasan Kesejahteraan Sosial di Jl. Serelo No 400 Lahat dan Panti Asuhan Darul Falah di Jln. penghijauan No 64 Kel. Bandar Jaya Kab. Lahat. Panti Asuhan Hikma sendiri menampung 25 anak asuh dan Panti Asuhan Darul Falah menampung 20 anak asuh baik putra maupun putri.

Dalam kegiatan ini disalurkan bantuan bahan makanan pokok yang terdiri dari beras 50kg, mi instan 4 dus, telur 4 karpet, minyak goreng 16kg, gula pasir 10kg, sabun mandi cair 6 pouch, sikat gigi 40buah, dan pasta gigi 24 buah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan panti asuhan di masa sulit pandemi ini. Bantuan yang diberikan pun dibeli dari warung kelontong lokal. Hal ini bertujuan memberikan efek ekonomi ke UMKM lokal sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. (Kharly Oktaperdana/kppnlahat)

Tanggal 21 Desember 2020 menjadi momen bersejarah bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat.  Menyusul predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018 lalu, pada hari ini KPPN Lahat berhasil mendapatkan apresiasi sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Predikat WBK dan WBBM yang berhasil diraih oleh KPPN Lahat merupakan wujud nyata aksi perang melawan korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus memberikan pelayanan yang cepat dan prima bagi stakeholder.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap tahun sebagai rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) pada tanggal 9 Desember oleh KemenPAN RB. Para pemimpin penggerak perubahan yang mendapatkan award diundang untuk menerima langsung penghargaan WBK dan WBBM oleh MenPAN RB di Jakarta. Tujuan pemberian penghargaan WBK dan WBBM adalah  memberikan apresiasi dan motivasi bagi unit kerja yang berhasil menerapkan langkah kongkrit untuk mewujudkan unit kerja yang bebas dari KKN, bebas pungli, calo  dan suap, menerapkan pelayanan yang cepat dan prima, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penganugerahan WBK dan WBBM tahun 2020 dilakukan secara langsung (Offline) dan Daring (Online) karena pandemi COVID-19 dengan tagline Making Change, Making History. Penyerahan secara simbolis oleh Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, kepada para penerima award diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta.  Sedangkan penyerahan award secara Online dilakukan melalui Zoom Meeting diikuti oleh 752 institusi dari seluruh penjuru negeri.

Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM diharapkan dapat menularkan virus antikorupsi dan birokrasi bersih dan melayani kepada setiap institusi di wilayahnya.

Pada tahun 2020, terdapat 3.691 unit kerja yang diajukan untuk menerima predikat WBK dan WBBM. Untuk evaluasi pertama, 2.570 unit kerja berhasil lolos. Sedangkan untuk evaluasi kedua sekaligus hasil akhir penentuan penerima predikat WBK dan WBBM hanya 763 unit kerja yang lolos kriteria yang ditetapkan Tim Penilai Nasional dengan rincian 681 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 82 unit kerja mendapatkan predikat WBBM.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 dihadiri secara virtual oleh Wapres Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada para penerima predikat WBK dan WBBM. Wapres melanjutkan, “Momentum HAKORDIA menjadi momentum yang tepat bagi kita semua agar selalu menjujung integritas. Pembangunan Zona Integritas sebagai salah satu langkah dalam reformasi birokrasi harus diperluas cakupannya di setiap institusi/unit kerja. Integritas ASN harus selalu dijaga sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.”

Predikat WBK WBBM yang diperoleh oleh KPPN Lahat diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat/ stakeholder sesuai motto layanan KPPN Lahat PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Modern dan Akuntabel)

(Oleh : Evy Ariska Novelia/kppnlahat)

Lahat, 14/12/2020- Bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat, proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 wilayah pembayaran KPPN Lahat diselenggarakan pada hari Senin, 14 Desember 2020. Penyerahan DIPA 2021 tetap dilaksanakan secara tatap muka di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker untuk seluruh tamu undangan yang hadir dari Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. PALI, Kota Pagaralam, dan Kab. Empat Lawang.

Acara penyerahan DIPA dihadiri oleh 20 perwakilan pimpinan kantor vertikal Kementerian/Lembaga di daerah dan perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Berkumpulnya para pimpinan instansi pengelola APBN di wilayah kabupaten Lahat dan sekitarnya menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai efektivitas APBN. Efektivitas APBN sangat bergantung pada kualitas belanja/pelaksanaan APBN yang berada dalam kewenangan para Kuasa Pengguna Anggaran. Diharapkan, belanja pemerintah yang berasal dari APBN dapat mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 yang sangat berimbas secara ekonomi dan finansial pada masyarakat.

Kepala KPPN Lahat, Ahmad Fauzi, membuka acara dengan menyampaikan fokus APBN Tahun 2021. APBN Tahun 2021 dipandang sebagai APBN berkarakter khusus, yaitu APBN yang berfokus pada penguatan penanganan pandemi Covid-19, sehingga posturnya belum menunjukkan karakter normal APBN seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan APBN 2021 diarahkan pada 4 kegiatan utama, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan penguatan reformasi struktural. Hal tersebut sesuai dengan tema APBN Tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. APBN Tahun 2021 juga diharapkan dapat men-drive pertumbuhan ekonomi  sebesar  5,0%.

Ahmad fauzi menambahkan, alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang dibelanjakan untuk wilayah pembayaran KPPN Lahat sejumlah Rp769,4 Milyar, dengan alokasi  Belanja Pegawai sebesar Rp497,61 Miliar, Alokasi Belanja Barang sebesar Rp246,38 Miliar, dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp25,41 Miliar. Untuk postur alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tersebar di 5 wilayah Kabupaten/Kota lingkup pembayaran KPPN Lahat, masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp2,45 Triliun di Kabupaten Muara Enim, Rp2,01 Triliun di Kabupaten Lahat, Rp0,98 Triliun di Kabupaten Empat Lawang, Rp1,08 Triliun di Kabupaten PALI, dan Rp0,71 Triliun Kota Pagaralam.

Seiring dengan prosesi penyerahan DIPA, kepala KPPN Lahat meresonansi kembali arahan presiden agar sedapat mungkin memproses pengadaan barang/jasa sejak dini, dan tidak menunggu dimulainya Tahun Anggaran 2021. Bantuan sosial  agar disalurkan pada kesempatan pertama di bulan Januari 2021 dan  semua pihak diharapkan mendukung upaya percepatan Reformasi Anggaran yang dilakukan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga. Resource APBN dan APBD yang ada agar benar-benar dimanfaatkan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran sehingga setiap Rupiah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan/kemakmuran Rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala BPKAD Kab. Lahat, Drs. Sahabadi Telaumbanua, M. Si, menyampaikan kembali arahan presiden dalam pelaksanaan APBN 2021 agar setiap pimpinan satuan kerja kemnetrian/lembaga maupaun pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas belanja, Spending Better bukan Spending More. Pengeluaran pemerintah melalui DIPA  diharapkan akan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi COVID 19. Pandemi menuntut perubahan pada cara bergerak  dan mindset dalam menerapkan reformasi dan pelaksanaan anggaran.  Terakhir yang tak kalah penting adalah dengan selalu terjaganya Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanan APBN sehingga setiap rupiah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Komitmen dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang transparan dan akuntabel dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Lahat sebagai perwakilan Menteri Keuangan/bendahara umum negara di daerah dan pimpinan satuan kerja sebagai perwakilan kementerian/lembaga di daerah.

Acara dilanjutkan dengan memberikan apresiasi kepada satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun 2020,yaitu :

1. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, masing-masing untuk : Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Enim, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muara Enim, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.
2. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Laporan Keuangan, masing-masing untuk : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat, Badan Pusat Statistik Kab. Empat Lawang
3. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian Rekonsiliasi, masing-masing untuk: Polres Muara Enim, Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam, Kejaksaan Negeri PALI
4. Penghargaan kepada Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Terbaik Semester II TA 2020, masing-masing untuk :
   1. Kategori DIPA dengan Pagu Anggaran sampai dengan 2 Milyar, yaitu kepada : Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Enim, Kantor Kementerian Agama Kab. Lahat, Madrasah Aliyah Negeri 1 Empat Lawang.
   2. Kategori DIPA dengan Pagu Anggaran antara 2 Milyar sampai dengan 5 Milyar, yaitu kepada: Badan Pusat Statistik Kab. Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kab. Empat Lawang, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muara Enim.
   3. Kategori DIPA dengan Pagu Anggaran di atas 5 Milyar, yaitu kepada: Rindam-II/SWJ, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Muara Enim, Polres Pagar Alam

Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2021 pada hari ini diharapkan dapat menjadi awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN untuk mencapai Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi sesuai tema yang diusung dalam APBN 2021. (ean/kppnlahat)