Pada masa pandemi corona, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat tetap menyelenggarakan survey Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadapt layanan KPPN Lahat. Survey rutin ini diselenggarakan awalnya dengan metode tatap muka tetapi ketika dipertengahan pelaksaan survey, KPPN Lahat menerapkan layanan non tatap muka. Hal ini mengakibatkan sebagian survey dilakukan tidak dengan tatap muka. Hal ini merupakan komitmen KPPN Lahat agar semua pelayanan dapat terus diperbaiki hingga waktu ke waktu tanpa melihat pandemik corona sebagai halangan.

Alhamdulillah, hasil survey Indeks Kepuasaan Masyarakat mendapatkan nilai Sangat Puas. Kriteria nilai Sangat Puas dari Customer Satisfaction Index adalah rentang nilai 0,81 – 1,00. KPPN Lahat mendapatkan nilai CSI sebesar 1,00. Nilai ini adalah hasil kali antara jumlah rata-rata kepentingan dan rata-rata kepuasan layanan dibandingkan dengan jumlah rata-rata kepentingan 5 layanan KPPN Lahat.

Nilai rata-rata kepuasaan stakeholders terhadap layanan semua seksi bernilai 4,94 dengan nilai maksimal 5. Layanan yang menjadi penilaian adalah layanan Seksi Pencairan Dana, layanan Bimbingan dan Konsultasi, layanan Konfirmasi Surat Setoran, layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan serta Sarana dan Prasarana Layanan KPPN Lahat. Nilai kepuasan seksi tertinggi adalah kepuasan Sarana dan Prasarana KPPN Lahat sebesar 4,97 serta nilai kepuasan seksi Pencairan Dana paling kecil yaitu 4,91.

Semoga pelayanan KPPN Lahat semakin baik dari waktu ke waktu. Teriring doa bagi negeri ini, semoga bencana pandemik corona segera berlalu dan kita dapat bertatap muka kembali.

Sebagai salah satu bentuk upaya peran serta KPPN Lahat dalam rangka pembagunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkup kantor Bayar KPPN Lahat, Kepala KPPN Lahat mengundang  Jajaran Kantor Lapas Lahat untuk melaksanakan asistensi pembanganan Zona Integritas menuju WBK 2020 pada tanggal 25 Februari 2020 di ruang Rapat KPPN Lahat.

Kepala KPPN Lahat, Bapak Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas harus  difokuskan pada:

1. Penerapan Program Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Ke-enam hal tersebut dikelompokan dalam komponen Pengungkit yang memberikan andil penilaian sebesar 60%.

Adapun komponen Hasil yang terdiri dari dua sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat,

ke-dua sasaran ini memberikan andil penilaian sebesar 40%.

Dalam kesempatan tersebut diuraikan juga Proses pembangunan Zona Integritas yang merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Pembangunan komponen-komponen ini tidak boleh lepas dari komponen pengungkit dan enam unsur di dalamnya.

Paparan yang disampaikan oleh Bapak Fauzi  diselingi juga dengan diskusi dan tanya jawab yang disampaikan oleh jajaran Lapas Lahat. Pada akhir kesempatan, baik pihak KPPN Lahat maupun Lapas Lahat, menyepakati bahwa tindak lanjut asistensi ini tidak akan berakhir pada acara ini saja, tetapi koordinasi akan dilakukan secara terus menerus sehingga kedepannya diharapkan Lapas Lahat dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020.

KPPN Lahat Siap Menyukseskan Sensus Penduduk 2020

Sore ini, 26 Februari 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat kedatangan tamu spesial dari Badan Pusat Statistik Kab. Lahat. Tim BPS Kab. Lahat menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh pegawai KPPN Lahat untuk mengisi Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk merupakan sensus terbesar yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik untuk mendata seluruh penduduk Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sensus Penduduk 2020 menjadi Sensus Penduduk ke-7 yang dilaksanakan di Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, Ir. Hj. Chairanita Kurniarita M.Si mengatakan bahwa sensus penduduk dapat dilakukan secara mandiri melalui tautan sensus.bps.go.id. Sensus penduduk secara mandiri dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2020,  selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pencacahan lengkap pada bulan Juli 2020 oleh petugas sensus. Diharapkan semua pegawai dapat memanfaatkan periode mandiri secara maksimal.

Selain sosialisasi pengisian sensus penduduk 2020 bagi pegawai KPPN Lahat. Kepala BPS Lahat dan KPPN Lahat juga menyepakati untuk berkolaborasi dalam kegiatan Co - location Sensus Penduduk 2020 di KPPN Lahat. Co - location sensus penduduk 2020 direncanakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020. BPS Lahat akan membuka stand di area front office KPPN Lahat sehingga setiap stakeholder yang datang ke KPPN Lahat dapat melakukan sensus penduduk online di KPPN Lahat. Kepala KPPN Lahat, Ahmad Fauzi S.Ip, M.Si berharap kegiatan ini sebagai kontribusi KPPN dalam menyukseskan program nasional. Sinergi yang kuat sesama stakeholders dalam perwujudan birokrasi yang bersih dan melayani.

@Kharly

Salah satu motto pelayanan KPPN Lahat adalah pelayanan prima sesuai dengan nilai-nilai kementerian keuangan khususnya nilai pelayanan. Pelayanan prima dapat dicapai jika mampu memberikan pelayanan pada tingkatan teratas yang biasa disebut sebagai service excellence.

Maka dari itu demi meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder, KPPN Lahat pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 menyelenggarakan pelatihan Service Excellence. Pelatihan ini diselenggarakan KPPN Lahat dengan menghadirkan Bapak  Soni Permana sebagai narasumber dari Bank Syariah Mandiri Region II . Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan stakeholder atas pelayanan yang terbaik bahkan melampaui harapan yang diberikan oleh pegawai KPPN Lahat khususnya Petugas yang berada di front office.                                                                                   

Dalam pelatihannya, Bapak Soni menekankan bahwa “service excellence semata-mata tidak hanya pemenuhan kebutuhan para stakeholder tetapi lebih kepada kepuasan melebihi ekspektasi atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan kepada pelanggan yang dilayaninya, salah satunya dengan  implementasi senyum, salam, sapa, hadir tepat waktu, dan solutif atas permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder itu sendiri”

Pelatihan service excellence kali ini mencakup pelatihan tata cara berpenampilan di depan stakeholder, perkenalan prinsip dasar komunikasi dan teknik mendengar empatik kepada stakeholder, mampu bekerja dalam tim, mampu membina hubungan baik antara pelanggan internal dan eksternal, dan mampu meningkatkan skill dalam memberikan layanan.

Pada kesempatan yang sama Bapak Fauzi selaku Kepala Kantor KPPN Lahat memberikan beberapa patah kata bahwa “Service Excellence pada KPPN Lahat dapat ditekankan pada pemenuhan kebutuhan atas layanan KPPN yang meliputi pemahaman para satuan kerja khususnya atas dokumen yang disampaikan ke KPPN untuk di proses selanjutnya menjadi output baik SP2D maupun jenis laporan lain”

Dapat disimpulkan bahwa service exellence bisa berdampak hebat bagi institusi itu sendiri, karena akan meningkatkan kredibilitas serta tingkat kepuasan dari pelanggan. Dari tingkat kepuasan yang tinggi akan melahirkan pelanggan-pelanggan yang akan loyal terhadap layanan KPPN Lahat.

@Prima

KUNJUNGAN KAKANWIL DJPB PROV.SUMSEL BUAHKAN YEL-YEL WBBM

Pada tanggal 19 Februari 2020, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Taukhid, S.E.,M.Sc.IB,M.B.A mengunjungi KPPN Lahat untuk memberikan suntikan semangat kepada seluruh jajaran KPPN Lahat dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kunjungan Kakanwil kali ini membawa misi khusus agar KPPN Lahat terus bangkit walaupun menuai kegagalan dalam kontestasi pengakuan WBBM dari KEMENPAN RB. 

Bertempat di aula KPPN Lahat, Kakanwil menyampaikan bahwa pujian dan cacian harus menjadi cambuk semangat untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dengan cara menerapkan seluruh SOP pelayanan dan terus berinovasi untuk memberikan kepuasan layanan bagi stakeholder. Peserta rapat pun diminta untuk membuat yel-yel dengan tujuan menyadarkan seluruh elemen di KPPN Lahat untuk fokus dalam pencapaian WBBM di KPPN Lahat.

Yel-yel yang digaungkan di KPPN Lahat membawa kearifan budaya lokal dengan menggunakan bahasa daerah yang  mudah dicerna oleh pegawai, yaitu:

DJPB Lahat

Ngape? (arti: ada apa?)

Siap WBBM

Birokrasi Bersih Melayani Pasti Kami

2020, WBBM..

Kite Pacak(arti: Kita Bisa)

Dengan semangat baru untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder, diharapkan pengakuan WBBM dari KemenPAN RB atas layanan birokrasi bersih dan melayani diraih oleh KPPN Lahat pada tahun ini.

Semangat WBBM, Kita Bisa!!

(Evy)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-607/PB/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Petunjuk Teknis Lanjutan Terkait Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun Anggaran 2019 dan Update Aplikasi Terkait, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi Satker yang terdampak atas implementasi KKP telah selesai dibangun dan siap diluncurkan. Adapun Aplikasi Satker yang terdampak meliputi aplikasi SAS, aplikasi Konversi, aplikasi SAKTI, dan aplikasi OM SPAN.

2. Sehubungan dengan hal tersebut Satker diinformasikan untuk:

• mengunduh/mendownload dan install Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6 bagi satker K/L yang menggunakan aplikasi SAS;
• menggunakan Aplikasi SAKTI 2019 yang terbaru/terupdate khusus Satker K/L Piloting SAKTI; dan
• menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) yang terbaru/terupdate bagi seluruh Satker K/L.

3. Adapun proses pengajuan perubahan proporsi UP KKP kepada Kanwil DJPb, pengajuan permohonan persetujuan besaran UP KKP ke KPPN, dan pengajuan permohonan persetujuan TUP KKP dapat dilakukan dan mulai berlaku sejak tanggal Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-607/PB/2019 tanggal 31 Mei 2019 ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018.

4. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu disampaikan Petunjuk Teknis Lanjutan Terkait Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada Satker untuk dijadikan pedoman.

Maklumat Layanan KPPN Lahat

Motto dan Janji Layanan KPPN Lahat