*Foto hanya ilustrasi

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disingkat Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana BOS terdiri dari BOS Reguler dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, BOS Kinerja dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menegah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, dan BOS Afirmasi dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyaluran dana BOS sebelumnya hanya disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di ibukota provinsi. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dilakukan penyempurnaan dalam mekanisme penyaluran. Penyaluran dana BOS yang notabenenya merupakan bagian dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, mulai tahun 2022 disalurkan melalui KPPN baik di wilayah provinsi ataupun kabupaten/ kota.

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Ditjen Perbendaharaan di daerah sehingga dana BOS dapat lebih cepat tersalur.  

KPPN Lahat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, ditugaskan untuk menyalurkan dana BOS mulai tahun 2022. KPPN Lahat menyalurkan dana BOS setelah mendapat rekomendasi penyaluran dana BOS dari Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan hasil verifikasi atas rekomendasi penyaluran dana BOS yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening satuan pendidikan/sekolah melalui tiga tahap. Tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi, tahap II paling cepat disalurkan bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi, dan tahap III disalurkan paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi.

Sampai dengan tanggal 16 Februari 2022, KPPN Lahat telah menyalurkan dana BOS Reguler untuk 89.067 siswa dari 483 sekolah di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam. Dari total alokasi untuk ketiga kabupaten/ kota tersebut sebesar Rp85,71 Miliar, pada tahap I gelombang I telah tersalur Rp25,71 Miliar atau sebesar 30% dari total alokasi.

Berdasar pada Nota Dinas Nomor ND-59/PK.3/2022 hal Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Reguler Tahun 2022 Tahap 1 Gelombang 1, KPPN Lahat menyalurkan Rp5,32 Miliar yang diperuntukan bagi 18.362 siswa dari 98 sekolah di Kota Pagar Alam. Untuk Kabupaten Empat Lawang, telah salur sebesar Rp10,1 Miliar untuk 210 sekolah yang terdiri dari 35.042 siswa. Sementara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, telah disalurkan dana BOS sebesar Rp10,28 Miliar untuk 35.663 siswa dari 175 sekolah. 

KPPN Lahat berkomitmen untuk terus menyalurkan dana BOS secara akurat dan tepat waktu agar manfaat dana BOS dapat segera dirasakan oleh sekolah penerima demi menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal. Diharapkan dana BOS dapat berkontribusi  dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (npa)

Muara Enim-Memasuki akhir triwulan I tahun 2022, KPPN Lahat laksanakan monitoring dan evaluasi (monev) bank/ pos persepsi di wilayah pembayaran KPPN Lahat. Monev dilakukan oleh tim monev yang dilakukan secara acak dan mendadak kepada bank/pos persepsi yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan monev berjalan secara objektif untuk menghindari adanya rekayasa. Pada periode triwulan I ini, KPPN Lahat lakukan monev ke PT Pos Indonesia Cabang Muara Enim dan BPD Sumsel Babe(11/03)l.

Monev dilakukan terhadap jam buka/ tutup loket, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/ bukan nasabah, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran, pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor (WP/WB/WS), dan aktif/ tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan elektronik selain loket teller pada bank/pos persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud.

Monitoring dilakukan dalam bentuk uji petik yang ditandatangi oleh tim uji petik KPPN Lahat, dan pejabat bank/pos persepsi yang merupakan Pinca/AMO/Manajer. Atas pelaksanaan uji petik itu, KPPN Lahat membuat berita acara atas pelaksanaan uji petik yang kemudian ditandatangani oleh tim uji petik KPPN Lahat yang terdiri dari Kepala kantor dan seksi bank KPPN Lahat, serta oleh pejabat yang berwenang pada kantor cabang bank/pos persepsi.

Selain melakukan uji petik, tim monev melakukan wawancara dengan petugas bank/pos persepsi ataupun pihak yang mewakilkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan telah mematuhi perjanjian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak penyetor sesuai dengan PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik.

Dari monev yang telah dilakukan, bank/pos persepsi di wilayah lingkup kerja KPPN Lahat telah mematuhi perjanjian jasa layanan perbankan sebagai bank/pos persepsi. Selain itu, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Hanya saja terjadi beberapa penyesuaian akibat adanya pandemi Covid-19. Diharapkan bank/pos persepsi di wilayah lingkup kerja KPPN Lahat dapat mempertahankan kualitas pelayanannya yang sudah baik dan terus melaksanakan perbaikan demi peningkatan kualitas layanan kedepannya. (npa)

Lahat-Pada hari Kamis (03/02) KPPN Lahat melaksanakan Forum Group Disscussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Acara ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang membahas mengenai teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Memenuhi undangan dari KPPN Lahat, seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa hadir, meliputi Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Para Kepala OPD Penyaluran DAK Fisik dari kabupaten/ kota lingkup wilayah pembayaran KPPN Lahat.

Acara dimulai dengan sambutan dan arahan dari Kepala KPPN Lahat, Bapak Ander, yang sekaligus membuka acara secara resmi. “Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar segera diupayakan di awal tahun anggaran dengan menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan,” pesan beliau.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang terbagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, materi yang disampaikan mengenai penyaluran DAK Fisik yang disampaikan oleh kepala seksi bank KPPN Lahat, Bapak Yuli Nezal. Sementara pada sesi kedua disampaikan materi mengenai dana desa yang dipaprakan oleh operator DAKDD, Firda Suci Alawiyah.

Melalui FGD ini, diharapkan dapat meminimalisasi berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini, diberikan waktu diskusi dan tanya jawab untuk membahas berbagai hambatan yang telah atau mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, FGD ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi berbagai pihak yang terkait dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (npa/ KPPN Lahat)

Lahat- Tanggal 14 Januari merupakan hari istimewa bagi segenap instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan setiap tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bhakti Perbendaharaan. Hari Bhakti Perbendaharaan sebagai tonggak bersejarah bagi Bangsa Indonesia dengan disahkannya undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bertepatan tanggal 14 Januari 2022 lalu, diperingati sebagai Hari Bhakti Perbendaharaan ke-18.

Bertempat di Ruang Front Office KPPN Lahat,  seluruh pegawai KPPN Lahat mengikuti acara Puncak Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Ke-18 Tahun 2022 yang diselenggarakan secara daring (27/01). Acara yang mengusung tema “Dengan Semangat DJPb HAnDAL, Perkuat Kemenkeu Satu untuk Pulihkan Ekonomi” ini dihadiri pula oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Perbendaharaan, Bapak Andin Hadiyanto.

Acara dimulai dengan Launching Digital Exhibition dan parade pentas seni dari insan muda perbendaharaan. Dilanjutkan dengan Laporan dari Dirjen Perbendaharaan dan pemutaran video sejarah perkembangan perbendaharaan menuju era digital. Dalam arahan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, beliau sangat mendukung DJPb untuk terus bertransformasi. Dan bertepatan pada acara tersebut, dilakukan Launching Roll Out SAKTI di mana mulai tahun 2022 ini, SAKTI diimplementasikan secara penuh.

Berbagai upaya reformasi dan transformasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan akan terus diupayakan kedepannya demi perbaikan tata kelola keuangan negara yang makin baik, akuntabel, dan transparan. Seperti pesan Menteri Keuangan RI, beliau berharap DJPb mampu memanfaatkan data untuk kepentingan Indonesia melalui perbaikan kebijakan keuangan negara sehingga menciptakan keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara yaitu sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Menkeu, fungsi ini masih perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan. Maka melalui peringatan Hari Bhakti Perbendaharaan ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Lahat dapat lebih semangat lagi kedepannya dalam mengemban amanah demi mengawal dan menggulirkan dana APBN dengan menuangkan kinerja terbaiknya utamanya untuk kepentingan pemulihan ekonomi nasional. (npa/KPPN Lahat)

Lahat- Bertempat di ruang Front Office KPPN Lahat, dilakukan penadatangaan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja Pegawai Tahun Anggaran 2022 oleh seluruh pegawai KPPN Lahat pada hari Jumat (28/01).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nomor ND-25/PB/2022 hal Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Three s.d. Five KPPN Tahun 2022, yang menginstruksikan untuk dilakukan penandatangan kontrak kinerja paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

Penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen pegawai untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bentuk konkretnya misalnya dengan tidak menerima hadiah dan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Adapun Kontrak Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan atau janji dari seorang pegawai kepada atasan bahwa akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan dan kesanggupan. Selain itu, terdapat rincian target capaian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan kesanggupan untuk dievaluasi capaian kinerjanya, serta kesanggupan untuk menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja yang dihasilkan sesuai aturan yang berlaku. (npa/KPPN Lahat)

Lahat- KPPN Lahat laksanakan sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan dengan mitra kerjanya. Pada tanggal 6 Januari 2022, dilaksanakan sosialisasi dengan para satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Lahat secara daring. Sementara pada tanggal 7 Januari 2022, sosialiasi diselenggarakan secara tatap muka di Ruang Mulia 2 Hotel Grand Zuri Lahat yang dihadiri oleh para pimpinan Bank/ Pos Persepsi mitra kerja KPPN Lahat, Kepala BPJS Lahat, Kepala BPKAD lingkup wilayah KPPN Lahat, dan Bendahara Penerimaan KPKNL Lahat.

Pada sosialisasi dengan satker, materi disampaikan oleh pejabat fungsional KPPN Lahat, Ibnu Habibie, sebagai narasumber. Sementara narasumber untuk sosialisasi dengan mitra kerja KPPN Lahat lainnya yaitu Kepala Seksi Bank KPPN Lahat, Yuli Nezal.

Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada mitra KPPN Lahat mengenai pengelolaan data transaksi penerimaan negara lainnya yang sebelumnya masih terintegrasi dalam aplikasi Simponi, kemudian dilakukan penyesuaian dan bermigrasi ke sistem billing DJPb menggunakan aplikasi MPN G3 . Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerimaan data PFK, penerimaan pengembalian belanja, setoran sisa UP/TUP, dan penerimaan lainnya.

Pada sosialisasi tersebut, disampaikan materi mengenai mekanisme pembayaran penerimaan negara, sistem penerimaan negara secara elektronik, Ditjen Perbendaharaan selaku biller penerimaan negara lainnya, dan implementasi sistem billing perbendaharaan. Selain itu, disampaikan pula tutorial penggunaan aplikasi MPN G3, mulai dari pendaftaran user hingga  pembuatan dan penerbitan kode billing melalui sistem tersebut.

Implementasi Billing Perbendaharaan dilaksanakan dari bulan Januari 2022. Proses migrasi yang mulai dapat dilaksanakan tanggal 3-14 Januari 2022 ini tentu tidaklah mudah. Oleh karenanya, KPPN Lahat siap mendampingi dan memantau pelaksanaan migrasi dari user Simponi ke user Billing DJPb.

Mulai tanggal 17 Januari 2022, pembuatan kode billing di Simponi ditutup. Simponi tidak bisa lagi membuat kode billing penerimaan negara lainnya atau sudah dilaksanakan cut off karena telah bermigrasi ke sistem billing perbendaharaan. (npa/kppn lahat)

Lahat-Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun ini merupakan tantangan terbesar bagi seluruh penduduk dunia, salah satunya bagi para pelajar. Sekolah yang diselenggarakan secara virtual bukanlah suatu pilihan, tetapi merupakan keharusan bagi para siswa. Ancaman virus yang melanda terbukti sangatlah mematikan dan hal tersebut menjadi concern dari para orang tua siswa dan pemerintah.

Para pemimpin bangsa sangatlah mengingkan para pemuda-pemudi harapan bangsa ini terus berpartisipasi aktif dalam mengisi pembangunan. Menuntut ilmu, bereksplorasi, memberikan yang terbaik bagi bangsa dalam beberapa dekade ke depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk membuka kembali sekolah tatap muka. Di mana dengan tatap muka, para siswa diharapkan tidak hanya berkembang dalam hal akademik saja melainkan dapat mengembangkan proses pendewasaan sosial, budaya, etika, dan moral yang hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan.

Untuk itu pemerintah menggencarkan program vaksinasi bagi pelajar untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Vaksinasi penting untuk melindungi insan pendidikan dan keluarganya dari potensi paparan COVID-19. Pemerintah telah memberikan izin vaksinasi untuk pelajar atau kategori usia 12 -17 tahun sejak awal Juli 2021 dan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun sejak awal Desember 2021.

Dalam mendukung program vaksinasi covid-19, bekerja sama dengan Puskesmas USILA yang berada di kecamatan Lahat, pada tanggal 6 Januari 2022 bertempat di ruang Mini TLC KPPN Lahat. Telah diselenggarakan program vaksinasi Covid-19 produksi Sinovac yang ditujukan bagi anak-anak pegawai dan stakeholder KPPN Lahat di rentang usia 6-12 tahun.

Bertindak selaku eksekutor vaksin adalah Dokter Melia Puspita yang kiprahnya sudah tidak diragukan, karena Dokter Melia selain merupakan Dokter aktif di Puskesmas USILA, belaiu juga merupakan anggota dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lahat. Program ini diikuti oleh 10 anak-anak yang berada dalam rentang usia 6-11 tahun.

Acara berjalan dengan lancar dan tertib, semangat anak-anak yang menerima vaksin sangat luar biasa. Mereka paham dan sadar betul manfaat vaksin bagi peningkatan imun tubuh mereka apalagi di masa pandemik seperti saat ini. Wajah anak-anak sangat sumringah ketika Dokter Melia memberikan kartu vaksin sebagai tanda vaksin tahap pertama telah mereka terima. Acara vaksinasi ditutup dengan foto bersama sambil memegang kartu vaksin yang berwarna biru.

 Semoga acara vaksin ini mamberikan manfaat yang luar biasa bagi anak-anak sehingga imun terjaga, anak sehat, anak kuat dan Bangsa Indonesia makin kuat.

(Prima Rahmita A./KPPN Lahat)

Untuk memastikan terwujudnya janji jasa layanan perbankan oleh bank/pos persepsi di lingkup kerjanya, KPPN Lahat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rutin atas bank/pos persepsi. Pada periode triwulan IV, KPPN Lahat mengambil sampel 9 bank/pos persepsi di tiga wilayah kabupaten/kota. Monev bank/pos persepsi dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 24 Desember 2021, 28 Desember 2021, 30 Desember 2021, dan 31 Desember 2021.

Monev dilakukan terhadap jam buka/ tutup loket, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/ bukan nasabah, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran, pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor (WP/WB/WS), dan aktif/ tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan elektronik selain loket teller pada bank/pos persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud.

Monitoring dilakukan dalam bentuk uji petik yang ditandatangi oleh tim uji petik KPPN Lahat, dan pejabat bank/pos persepsi yang merupakan Pinca/AMO/Manajer. Atas pelaksanaan uji petik itu, KPPN Lahat membuat berita acara atas pelaksanaan uji petik yang kemudian ditandatangani oleh tim uji petik KPPN Lahat yang terdiri dari Kepala kantor dan seksi bank KPPN Lahat, serta oleh pejabat yang berwenang pada kantor cabang bank/pos persepsi.

Pelaksanaan monev dilakukan secara acak dan mendadak kepada bank/pos persepsi yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan monev berjalan secara objektif untuk menghindari adanya rekayasa. Selain melakukan uji petik, tim monev melakukan wawancara dengan petugas bank/pos persepsi ataupun pihak yang mewakilkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan telah mematuhi perjanjian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak penyetor sesuai dengan PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Wawancara dilaksanakan dengan diselingi obrolan santai sehingga monev berjalan dengan santai dan hangat.

Dari monev yang telah dilakukan, semua bank/pos persepsi di wilayah lingkup kerja KPPN Lahat telah mematuhi perjanjian jasa layanan perbankan sebagai bank/pos persepsi. Selain itu, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Hanya saja terjadi beberapa penyesuaian akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semua bank/pos persepsi di wilayah lingkup kerja KPPN Lahat telah melaksanakan ketentuan pada Surat Edaran Nomor SE-84/PB/2017.